• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks, tanggal 2 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 244.000, (Dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 115/G//2019/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding olehKuasa Hukum Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Tata UsahaNegara

Makassar Nomor: 115/G/2019/PTUN.Mks tanggal 2 Maret 2020 sesuaisurat Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2020, yang diikuti pembayaranpanjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :115/G2019/PTUN.Mks tanggal 7Juni 2020;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari KuasaHukum.Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada PihakTerbanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal17 Maret 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori

Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 115/G/2019/PTUN Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor115/G/2019/PTUN Mks, Pembanding/Penggugat telah menyatakan bandingterhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Maret 2020 maka permohonanbanding

Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUNMks tanggal 2 Maret 2020 dikaitkan dengan alatalat bukti surat, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yangberlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yangsama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alin sebagai pertimbanganhukum dan pendapat Majelis Hakim

/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkanMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020,dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat

115/G/2019/PTUN.BKL

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLPemohon.

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKL24. Bukti P2425. Bukti P2526.

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKL4. Bukti T45. Bukti T56.

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLsudah terjadi/nyata (actual!

Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKL

115/G/2019/PTUN.Mks

/G/2019/PTUN.

;Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 115/G/2019/PTUN.

115/G/2019/PTUN.BDG

/G/2019/PTUN.BDG9.

/G/2019/PTUN.BDG5.

/G/2019/PTUN.BDG4.

/G/2019/PTUN.BDGA.

/G/2019/PTUN.BDG3.

115/G/2019/PTUN.JKT

115/G/2019/PTUN.MDN

PUTUSANNOMOR : 115/G/ 2019 / PTUNMDN.

/G/2019/PTUNMDN Halaman 172.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPutusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUNMDN Halaman 211.

/G/2019/PTUNMDN Halaman 305.

/G/2019/PTUNMDN Halaman 494.

-------------------------------------------------------------M E N G A D I L I ------------------------------------------------------------------------

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; ----------------------------------------------------------------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 115/G/2019/PTUN.BKL tanggal 24 September

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor :115/G/2019/PTUN.BKL tanggal 24 September 2019 ; 4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 309/PEN.HS/2019/PT.TUNMDN tanggal13 Januari 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 14Januari 2020 ; 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn5.

dan Penyerahan Memori Banding Nomor :115/G/2019/PTUN.BKL tanggal 15 Oktober 2019 ; Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada po koknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 115/G/2019/PTUN.BKL tanggal 24 September 2019, sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa danmengadili Permohonan Banding ini memberikan putusan yang amar putusannyaMEMBATALKAN

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 115/G/2019/PTUN.BKL,tanggal 24 September 2019, kemudianmemberikan putusan yang Mengadili Sendiri dengan amar putusannya berbuHalaman 6 Putusan No.309/B/2019/PT.

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biayayangtimbul dalam perkara ini ; 222222 22 nnn oe =Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BKL tanggal 5 Nopember 2019 ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor : 115/G/

/G/2019/PTUN.BKL tanggal 24 September!

PemeriksaanPersiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlumendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan padaketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkanpermohonan pencabutan gugatan PengguQat; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatandikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayadiperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 115

/G/2019/PTUN.SBY dari registerDOKI; 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cnnMenimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendakKuasa Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugatyang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ;Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PasalPasal lain dari peraturanperundangundangan yang terkait; 1.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat mengajukanGugatan Perbuatan Melanggar Hukum ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dengan Nomor Perkara 115/G/2019/PTUN.Sby, terkait denganterbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 567/ Desa Ketanireng dan SertipikatHak Tanggungan Nomor : 01899/16, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.sebagai Tergugat adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenPasuruan (Turut Tergugat II);13.

Pengadilan Tata UsahaNegara dalam beberapa perkara menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima karena telah lewat waktu (daluwarsa):e Putusan No. 115/G/2019/PTUNJKT, tanggal 25 September 2019:Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggangwaktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara.Menimbang, bahwa berdasarkan

RINomor : 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa KhususFotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa KhususFotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk PelaksaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraFotokopi dari fotokopi UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 115

/G/2019/PTUNJKT antara PT.Duta Tambang Gunung Perkasa (PT.