115/G/2013/PTUN.Mks

PUTUSAN Nomor : 115/G/2013/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara t

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;--------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 115/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06 Maret 2014 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:115/G/2013/PTUNMDN tanggal 06 Maret 2014; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; 4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan tanggal 10 Juli 2014 Nomor: 90/PEN.HS/2014/PT.TUNMDNtentang Penetapan persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014;TENTANG...TENTANG DUDUK PERKARA= Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:115/G/2013/PTUNMDN tanggal 06 Maret 2014 yang amarnya berbunyisebagai berikut; nnn nn nnn nnn

/G/2013/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa ParaPenggugat/Pembanding: Nurmahadi Darmawan,SH, serta PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukankepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 115/G/2013/PTUNMDN tertanggal 18 Maret 2014; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Maret 2014, dan telahdiberitahukan

: 115/G/2013/PTUNMDN ;Menimbang...ae Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketatelah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:115/G/2013/PTUNMDN masingmasing tertanggal 05 Mei 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 115/G/2013/PTUNMDN diucapkan pada shari Kamistanggal

/G/2013/PTUNMDN tanggal 06 Maret 2014 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor:115/G/2013/PTUNMDN tanggal 06 Maret 2014 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding danpihak Para Penggugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketaini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkatperadilan...peradilan sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimanatersebut di bawah ini; nnn nnn nnn enn nnn

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 01 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------6.

Telah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :115/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal Ol Juli 2014 :3.

/G/2013/PTUN.Mks.

No. 158/B/2014/PT.TUN.MksMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 115/G/2013/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Para Penggugat atauKuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Penggugat/Pembandingatau Kuasanya dan Tergugat/Terbanding atau Kuasanya pada waktupengucapan putusan, Wakil Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassarmemberitahukan dictum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal O01 Juli 2014 masingmasingtanggal 07 Juli 2014; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 01 Juli 2014 tersebut,Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan TataUsaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana tertuangdalam

/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 01 Juli 2014 yang dimohonkanbanding tersebut ;6 Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh riburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimBanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senintanggal 01 Desember 2014 oleh kami : ACHMAD ROMLIT, SH. sebagaiHakim Ketua Majelis, MOH.

115/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor: 115/G/2013/PTUN.SBY.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : NUR QOSIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal DusunKrajan, RI/RW : 23/05 Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan,Kabupaten Malan Q;"Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: 1) H.M.

lain yang berkaitandengan sengketa ini; == 222 2 enn nn enn nn ne nnn ne nee nenSetelah mendengar : == 2= no nnn nnn nn nnn nnn nnn Keterangan para pihak yang bersengketa dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugatdan Tergugat ; nnn nnn nnn nnn crn cnn nnn nnn nnn cn coc nae ceceMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal04 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, pada tanggal 04 Juli 2013 dibawah Register perkara Nomor :115

/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan padatanggal 21 Agustus 2013, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Bahwa sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Desa Jatisari Kabupaten Malangpada tanggal 6 April 2013, Badan Permusyawaratan Desa telah melakukantahaptahap persiapan: +92 == 222 nnn en nn enn noe nn ee nnn.

115/G/2013/PTUN-MDN

/G/2013/PTUNMDNTelah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No : 115/G/2013/PTUNMDN, tertanggal O7 Januari2014 tentang masuknya O.K.

Zahir MAP dan Suriono, ST., M.Si. dengan nomor urut 5 (i.c :Para Penggugat);Halaman 7Putusan No.115/G/2013/PTUNMDN1.6. H. OK Arya Zulkanain, SH.,.MM dan H.RM.Harry Nugroho, SEdengan nomor 6;4.

/G/2013/PTUNMDNDalam Negeri menerbitkan Surat Pengangkatan H.OK AryaZulkarnain, SH.

/G/2013/PTUNMDN1.

/G/2013/PTUNMDN1 Drs.

115/G/2013/PTUN-JKT

PENETAPAN Nomor : 115/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMembacaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 Juli 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakartapada tanggal 04 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor :115/G/2013/PTUNJKT, dalam dalam perkara antara : 1.BADAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PELAKSANAKONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BBDGAPENSI)PROPINS!

AGUS GENDROYONO, S.T.M.T,Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 115/G/2013/PTUNJKTWarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, JabatanDirektur Utama, beralamat di Jalan Jaksa Agung SupraptoVII E/3 Gresik 5Kesemuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. MARTHEN H. TOELLE, S.H.M.H. ;2.

/G/2013/PTUNJKT. ; Bahwa Perkara Nomor : 115/G/2013/PTUNJKT tersebutsedang dalam proses pemeriksaan persiapan oleh MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahappemeriksaan persiapan dan belum ada perbaikan gugatannya ;Bahwa Pihak Penggugat melalui suratnya tertanggal 25 Juli2013, yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pihak Penggugat mencabut gugatan,dengan alasan karena pada Pemeriksaan Persiapan

tanggal22 Juli 2013 telah mendengar keterangan dari Pihak Tergugatbahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telahdibatalkan pelaksanaannya pada tanggal 19 Juli 2013,berdasarkan Nota Dinas No. 34/ND/SATKERPP/VII/2013,perihal Pembatalan Pelelangan Paket Pekerjaan RusunawaTALBONS. 2 s2ceceenesecmeesen en neneeanaeeonssneraneseeoseeanemenemeccnnntHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 115/G/2013/PTUNJKTMemperhatikan :Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana

,M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SRIHARTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Pihak Para Penggugat dan PihakTergugat.HAKIM KETUA MAJELIS,HAKIM ANGGOTA,Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 115/G/2013/PTUNJKTHUSBAN, S.H.,M.H. NYOMAN HARNANTA, S.H.HARYATI, S.H.

memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Undangundang oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Penggugatmengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat keberatan ataspertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang samasekali tidak mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo telah adaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115

/G/2013/PTUNBDG tanggal 16 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap yangmembatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderalperbendaharaan Prov.

Jawa Barat untuk mencabut SuratKeputusan Pencabutan ljin Penghunian Rumah Negara yang dihuni olehPara Pembanding, semula Para Penggugat ;Bahwa diajukannya kembali gugatan Para Pembanding, semula ParaPenggugat kepada Terbanding, semula Tergugat pada Pengadilan NegeriBandung dikarenakan Terbanding, semula Tergugat tidak melaksanakan isiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2013/PTUNBDG tanggal 16 Desember 2013, bahkan menerbitkan kembali SuratKeputusan tentang Pencabutan Ijin Penghunian

/G/2013/PTUN.Bdg, dan atas gugatan ParaPenggugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberiPutusan Nomor 115/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 16 Desember 2013, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili.

Nomor 1418 K/Padt/2015Gugatan, yaitu. terkait syaratsyarat penghunian Rumah Negara,pengalihan status Rumah Negara Golongan Il menjadi Rumah NegaraGolongan Ill serta pengalihan hak atas Rumah Negara, adalah dasardasar yang telah pernah diajukan sebagai dasar gugatan (fundamentumpetendi) dalam perkara Nomor 115/G/2013/PTUN BDG di PTUNBandung;.

Bahwa objek gugatan yang sudah pernah diajukan Para PenggugatDalam Konvensi di PTUN Bandung dalam perkara Nomor 115/G/2013/PTUN BDG, adalah:a.Surat Keputusan Nomor KEP1114/WPB.13/BG.01.03/2013 tanggal27 Mei 2013, Tentang Pencabutan jin Penghunian Rumah Negara,yang ditujukan kepada penghuni Rumah Negara milik DirektoratJenderal Perbendaharaan atas nama Zahara (Janda Alm. SabaruddinAmir);Halaman 22 dari 51 hal. Put. Nomor 1418 K/Padt/2015b.

Bahwa berdasarkan angka 3 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa objekgugatan baik dalam perkara Nomor 115/G/2013/PTUN BDG di PTUNBandung maupun perkara a quo pada dasarnya adalah sama, yaitu SuratKeputusan Tergugat Dalam Konvensi tentang Pencabutan KeputusanPenunjukan Penghunian Rumah Negara yang ditujukan kepada ParaPenggugat Dalam Konvensi.

Tansyah Yudansyah);12.Bahwa sesuai dengan Putusan PTUN Bandung Nomor 115/G/2013/ PTUNBDG tanggal 16 Desember 2013, Surat Keputusan Penggugat DalamRekonvensi pada angka 11 di atas dinyatakan batal dan harus dicabut.Sebagai perbaikan atas Surat Keputusan yang dinyatakan batal tersebut,Penggugat Dalam Rekonvensi menerbitkan kembali Surat Keputusan,sebagai berikut:Halaman 32 dari 51 hal. Put.

/G/2013/PTUNBDG antara Ny.

Zahara, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala KanwilDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat sebagaiTergugat selain hanya berlaku dan mengikat kepada para pihak dalamperkara tersebut dan tidak berlaku dan mengikat terhadap Para Penggugatdalam perkara sekarang ini, ternyata dalam objek sengketa tersebutTergugat telah salah dan keliru mengutip amar Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 115/G/2013/PTUNBDG tanggal 16Desember 2013, sebab amar Putusan Pengadilan Tata

Usaha NegaraBandung Nomor 115/G/2013/PTUNBDG tanggal 16 Desember 2013 telahjelas menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tentang Pencabutan jinPenghunian Rumah Negara yang diterbitkan oleh Tergugat danmemerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Pencabutan Ijin Penghunian Rumah Negara yang dihunioleh Ny.

3 Bahwa, Tergugat tidak cermat, tidak teliti dalam menerbitkan suratkeputusan (objek berwenang) karena duduk permasalhan dalam sengketa iniadalah berasal dari gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Batu Baraterhadap Penggugat selaku Ketua KPU kabupaten Batu Bara di MahkamahKonstitusi Nomor: 144/PHPU.DXI/2013 oleh Pasangan Nomor: 5 yangpada akhirnya Penggugat dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya pihak pasangan Nomor : tersebut melakukan gugatan lagi diPTUN Medan dengan Pekara Nomor:115

/G/2013/PTUNMDN yangakhirnya Penggugat dimenangkan lagi, yang seharusnya TergugatHalaman 17Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN1818mengetahui tentang ke profesionalitasan Penggugat sebagai anggota KPUsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 butir g Undangundang Nomor: 15tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang seharusnya jadi bahanpertimbangan bagi Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa ABahwa, Tergugat tidak mau berpedoman kepada Keputusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor: 115/PHPU.DXI/2013 yang telah

(Bukti P14)Fotocopy Surat Pemberhentian Mengajar Nomor: 01/PAUDKAKOMBER X/XI/2013 tertanggal 23 NovemberHalaman 29Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN3016 Fotocopy Surat Keputusan PTUN Medan Nomor : 115/G/2013/ PTUNMDN, tertanggal 6 Maret 2014...........

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, makaPara Penggugat mengajukan gugatan agar obyek sengketa tersebutdinyatakan batal atau tidak sah ;10.Bahwa, dalam menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa sekarangini Tergugat telah merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri BandungNo.145/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No.115

/G/2013/PTUNBDG antara Ny.Zahara,dkk sebagai ParaPenggugat lawan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalHalaman 14 dari Halaman 142.

/G/2013/PTUNBDG tertanggal 16 Desember 2013 dalam perkaraantara Ny.Zahara,dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala KanwilDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat sebagaiTergugat selain hanya berlaku dan mengikat kepada para pihak dalamperkara tersebut dan tidak berlaku dan mengikat terhadap ParaPenggugat dalam perkara sekarang ini, ternyata dalam obyek sengketatersebut Tergugat telah salah dan keliru mengutip amar PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.115/G/2013/PTUNBDGtanggal

16 Desember 2013, sebab amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No.115/G/2013/PTUNBDG tanggal 16 Desember 2013telah jelas menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat TentangPencabutan ljin Penghunian Rumah Negara yang diterbitkan olehTergugat dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat untukHalaman 15 dari Halaman 142.

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDG21.Penggugat), ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat tertanggal2 September 2014 perihal penjelasan Putusan Hakim Pengadilan NegeriBandung atas perkara No.145/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan PenertibanRumah Negara yang pada faktanya obyek sengketa tersebut adalahtentang pengembalian serta pengosongan rumah negara yang ditempatioleh Para Penggugat dengan merujuk pada Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung No.115/G/2013/PTUNBDG tanggal 16Desember 2013 dalam perkara antara

Selanjutnya pihak pasanganNomor tersebut melakukan gugatan lagi di PTUN Medan denganPekara Nomor 115/G/2013/PTUNMDN yang akhirnya Penggugatdimenangkan lagi, yang seharusnya Tergugat mengetahui tentang keprofesionalitasan Penggugat sebagai Anggota KPU sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 2 butir g UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang seharusnya jadi bahanpertimbangan bagi Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa aquo;Bahwa Tergugat tidak mau berpbedoman kepada Keputusan