Ditemukan 10 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 115/2017 115-g-2019 115-g-2015 115-g-2016 115-g-2013 115/pid.b/2017 115
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 27-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 11 April 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 6
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat:
PT ADITYA LAKSANA SEJAHTERA
Tergugat:
Pit. Bupati Kabupaten Karawang
127 — 51
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor 115/G/2017/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;

    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 229.000,-

    115/G/2017/PTUN.BDG
    PENETAPANNOMOR : 115/G/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa telah meberikan Penetapan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:PT.ADITYA LAKSANA SEJAHTERA (PT.ALS), dalam hal ini diwakili olehdrg.HENNYY HADDADE, MARS, Warga Negara Indonesia,selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris yang dibuatoleh
    /G/2017/PTUNBDG;Mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;Mempelajari berkas perkara Nomor : 115/G/ 2017/PTUNBDG;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September2017 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 25 September 2017 denganHalaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor : 115/G/2017/PTUNBDGNomor : 115/G/2017/PTUNBDG; Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
    /G/2017/PTUNBDG ;Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Pihak Kuasa HukumTergugat telah diberitahukan dalam Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 19Oktober 2017 yang menyatakan secara lisan dalam Pemeriksaan Persiapan padaPrinsipnya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan PenggugatPrinsipal tersebut; Bahwa, untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutangugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk padaHalaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor : 115/G/2017/PTUNBDGKetentuan
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan;Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor : 115/G/2017/PTUNBDGMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk mencoret Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUNBDG dari Buku IndukRegister Perkara; 3.
    DANAN PRIAMBADA, SH., MHHalaman 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor : 115/G/2017/PTUNBDGJUSAK SINDAR S.H.,PANITERA PENGGANTI,lIN NOVITALINA,SHPerincian biaya perkara Nomor : 115/G/2017/PTUNBDG1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. ATK : Rp.125.000,3. PanggilanPanggilan : Rp. 60.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Leges :Rp. 3.000,6. Materai Penetapan : Rp. 6.000,7. Materai :Rp. Jumlah : Rp. 229.000,( Dua ratus duapuluh sembilan ribu rupiah )Halaman 6 dari 6 Hal Penetapan Nomor : 115/G/2017/PTUNBDG
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 127 / B / 2018 / PT.TUN.SBY
Tanggal 2 Agustus 2018 — 1. JAROT EDY SULISTYONO. dk. vs WALIKOTA MALANG
59 — 21
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 28 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;---------------------------------------------------------3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 115/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 28 Pebruari 2018 ;3. Berkas perkara dalam Bundel Adan Bundel B serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; 4.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 127/PENHS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Agustus2018 tentang Hari Sidang ; === 2 222222 22e noo oooTENTANG DUDUKNYAPERKARA:Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY. tanggal28 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : " 77222 222 222 noe nnn nonce cence
    EDY SULISTYONOmenyatakan mencabut kuasa untuk banding dengan suratnya tertanggal4 April 2018 kKemudian mencabut permohonan banding dalam perkaraNomor : 115/G/2017/PTUN.SBY. yang tercantum dalam akta bandingnyatertanggal 14 Maret 2018 dengan surat pencabutan permohonan bandingtertanggal 4 April 2018 5"Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai SuratHalaman
    Hakim Banding dalammemeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara SurabayaNomor : 115/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 28 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
  • 115/G/2017/PTUN.MTR
    Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 7B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 12berdasarkan SK tersebut.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 29DALAM EKSEPSI1.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 572.
    Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 792. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H. M.Kn.Panitera Pengganti,SYAMSIAH, SH. Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-09-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
1.JAROT EDY SULISTYONO, Dr.,Ir.,Drs.,M.Si,
2.MULYONO
Tergugat:
WALIKOTA MALANG
126 — 523
  • 115/G/2017/PTUN.SBY
    /G/2017/PTUN.SBY.An.
    /G/2017/PTUN.SBY.
    Pengumuman jabatan yang lowong ; Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.11.12.13.14.Pelaksanaan seleksi ;Pengusulan nama calon ;Penetapan Calon ;.
    /G/2017/PTUN.SBY.25.26.27.28.Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota MalangAn.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-05-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Oktober 2017 — KHOYANAH alias KHOYANA ; MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS, dkk.
733 — 704
  • 115/G/2017/PTUN-JKT
    /G/2017/PTUNJKTa.
    /G/2017/PTUNJKT7.
    /G/2017/PTUNJKT3.
    /G/2017/PTUN.JKT.
    /G/2017/PTUNJKT
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 07-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat : P A I S A L lawan Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
76 — 21
  • 115/G/2017/PTUN-MDN
    /G/2017/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikanHalaman 2 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNsecara formal pada tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut ; 2220 son nn nnn nnn nnn senna =OBJEK SENGKETA ; 22272 222 222 no nnn nnn nnn nnn nee nee nee neKeputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/241/K/2017, Tanggal 19April 2017, Tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat AtasNama Paisal, NIP : 19720204 200701 1 029, Pangkat / Gol. : Pengatur (Il/a),Jabatan : Sekretaris
    /G/2017/PTUNMDN8.Bukti P89.Bukti P910.Bukti10 :11.Bukti11 :12.Bukti P1213.
    /G/2017/PTUNMDN02.09.0015548 atas nama Penggugat tanggal 21 NopemberDOTY. xxccessnacssnanasenanisae orenessnsscanrannaennnnisuramuanninaaraana314.
    /G/2017/PTUNMDNPeraturan PerundangUndangan yang berlaku dan atau telah menerapkanAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.
    Usul Pemberhentian PNS Sekretaris DesaPemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, kepada BadanHalaman 22 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNKepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal, salah satunya NomorUrut 3 Atas nama PAISAL (Penggugat) (vide Bukti T2);4.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 20-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 33/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat : PAISAL
Terbanding/Tergugat : BUPATI MANDAILING NATAL
44 — 6

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; ----------------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 115/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017 yang dimohon banding;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — PAISAL vs BUPATI MANDAILING NATA
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 115/G/2017/PTUNMDN,tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 33/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 22 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 11 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 33/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 22 Maret 2018 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 115
    /G/2017/PTUNMDN,tanggal 14 Desember 2017;Mengadili Sendiri; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Mei 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
865 — 1133
  • ditentukan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang TentangPeradilan Tata Usaha Negara.(5) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untukmenerbitkan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.Selain karena alasanalasan di atas, dalam 2 (dua) putusan terdahulu incasu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/G/2015/PTUNJKT tertanggal 28 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 115
    /G/2017/PTUNJKT tertanggal 19 Oktober 2017,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telan menegaskan pendiriannyabahwa Majelis Pengawas Notaris bukanlah badan atau pejabat tata usahanegara tetapi lembaga etik notaris yang melakukan pemeriksaan ataslaporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dimanakeanggotaannya yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris danahli atau akademisi yang bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi baginotaris yang melakukan pelanggaran di Samping kKewenangan
    Dengan demikian, kewajibanPENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban jabatannya tidakbergantung pada ada atau tidak adanya OBJEK SENGKETA.Selain karena alasan di atas, sebagaimana telah dikemukakansebelumnya, menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 44/G/2015/ PTUNJKT tertanggal 28 Mei 2015 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/G/2017/PTUNJKTtertanggal 19 Oktober 2017 substansi pemeriksaan Majelis PengawasNotaris bukan kegiatan administrasi negara.(3) Unsur atau