110/G/2013/PTUN-BDG

PUTUSA NNomor: 110/G/2013/PTUNBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagaiberikut;1. H. Tarkim Sudiapermana, SH, Warga Negara Indonesia, Pensiunan PNS,Alamat Blok PG II RT. 08 / RW 04 Desa Sukamulya Kecamatan TukdanaKabupaten Indramayu;2. Casmita.

Raslan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Blok PG III RT.10/RW.05, Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana KabupatenINdramayU; 22nn anna ennaHalaman 1 dari 198 halaman Putusan Nomor 110/G/2013/PTUNBDG6. H. Nursim, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Blok PG RT.06/RW.03, Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana KabupatenIndramayu;7. Kalim, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Blok PG RT.06/RW.03, Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana KabupatenIndramayu;8.

Bukti T26 Buku Tanah Hak Pakai No.5/Desa Sukamulya atas namaPemerintah Desa Sukamulya; Halaman 119 dari 198 halaman Putusan Nomor 110/G/2013/PTUNBDG Bahwa berdasarkan Bukti T1, T22 s/d.

(Lampiran 13)(foto copy sesuai dengan aslinya) ; Halaman 121 dari 198 halaman Putusan Nomor 110/G/2013/PTUNBDG 51.Bukti T51Buku Tanah Hak Pakai No.10/Desa Sukamulya atas namaPemerintah Desa Sukamulya;Bahwa berdasarkan Bukti T1, T47 s/d.

Bukti T74 Permohonan hak dari Targono, B.Sc., tanggal 18 Halaman 123 dari 198 halaman Putusan Nomor 110/G/2013/PTUNBDG Desember 2007(foto copy sesuai dengan aslinya) ; 75.Bukti T75Permohonan Sertipikat dari Targono, B.Sc. (Lampiran 13);(foto copy sesuai dengan aslinya) ; 76.Bukti T76Buku Tanah Hak Pakai No.15/Desa Sukamulya atas namaPemerintah Desa Sukamulya;Bahwa berdasarkan Bukti T1, T72 s/d.

110/G/2013/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 110/G/ 2013 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara1 Sriatun Alamat Dsn. Legundi RT 06 RW 03 Ds. Gempol GudoJombang2 Mamiyah Alamat PanyepenTuban RT 05 RW 01 Sampang3 Siti Maslikah Alamat Dsn.

tersebut' ;~ Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan olehPara Penggugat maupun Tergugat ; I TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengansurat gugatannya yang disempurnakan tertanggal 2 Oktober 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2013dengan register perkara Nomor : 110

/G/2013/PHI.Sby., mengajukan gugatan terhadap Tergugatyang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : II Bahwa Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat adalah pekerja dari Tergugat(P1); Il Bahwa Penggugat adalah anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Serikat BuruhPT.

Panitera Pengganti ,TTD.3435SUGIHARTO, S.H., M.H. 353636373738CATATAN :Dicatat disini, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dalam berkas perkara maupun dalam registeryang bersangkutan, perkara Nomor : 110/G/2013/PHI.SBY. telah diputus pada tanggal 10 Maret2014.

., M.H.NIP. 19580817 198012 1 001 Salinan resmi Putusan Nomor : 110/G/2013/PHISBY, tanggal 10 Maret 2014, diberikan kepadadan atas permintaan Kuasa Tergugat ; Surabaya, Maret 2014.PANITERAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA, DA RN O, S.H., M.H.NIP. 19580817 198012 1 001 38 39394040

110/G/2013/PTUN.Mks

PUTUSAWNNomor : 110/G/2013/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1.

Putusan Nomor: 110/G/2013/PTUN.Mks.9. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlahPenggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadilidan memutuskan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Putusan Nomor: 110/G/2013/PTUN.Mks.4. Bahwa semasa hidup Lantho Sanggo dan Limbong Gayang telah memperoleh hartabenda dan sebelum keduanya meninggal dunia telah membagikan sebagian hartabenda mereka kepada anakanaknya berupa: 4.1 Sawah di Mongin 2 (dua) tempat diberikan kepada Milka Yuliati (PenggugatIl) 1 bagian dan Sarah L.

Putusan Nomor: 110/G/2013/PTUN.Mks.Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaktidaknya gugatanPenggugat tidak dapat diterima; 2. Menyatakan sah dan prosedural penerbitan hak milk Sertipikat Hak Milik Nomor :150/Desa Buntu buda tertanggal 18 Desember 2006, Surat Ukur Nomor : 151/BuntuBuda/2006 tertanggal 27 Nopember 2006, atas nama Martha L.

Putusan Nomor: 110/G/2013/PTUN.Mks.Bahwa dari dulu sampai sekarang tanah tersebut berupa sawah ; Bahwa sebelum Ayub garap, saksi tidak tahu siapa yang garap sebelumnya ; Bahwa Para Penggugat anak dari Limbong Goyang ada 9 orang, yaitu : 1.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2013/PTUNJKT tanggal 04 Desember 2013; 3.

Berkas perkara Nomor 110/G/2013/PTUNJKT serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2013/PTUNJKT tanggal 04 Desember 2013yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM POKOK SENGKETA.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

No.62/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara nomor 110/G/2013/PTUNJKT masingmasing tertanggal 28 JanuariTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 04 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa InsidentilPara Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri

oleh Tergugat/Terbanding maupunkuasanya; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (Tergugat/Pembanding)melalui surat pemberitahuan amar putusan Nomor W2.TUN.I/1415/HK.06 /XII/2013 tanggal 10 Desember 2013; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24Desember 2013 sesuai akta pernyataan banding nomor 110/G/2013/PTUNJKTtanggal

/G/2013/PTUNJKT tanggal 4 Desember 2013 yang dimohonkan Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000.

110/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 110/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawahini,dalam sengketa antara: 1 Nama : Ny. Tuti Soeyati binti SajutiWarga Negara : IndonesiaPekerjaan : Pensiun PNSTempat Tinggal : Jl.

tertanggal 18 September 2013; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca suratsurat serta bukti bukti Para pihak di Persidangan ; Telah mendengarkan keterangan Para pihak yang bersengketa diPersidangan ; 79 22222 on nnn nnn nnn nnn nnnTENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27Juni 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 1 Juli 2013, dibawah Register Perkara Nomor: 110

/ G/ 2013 /PTUNJKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 September 2013, dengan mengemukakanalasan sebagai berikut : Obyek sengketa adalah surat Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1341/27.3600/IV/2013, tertanggal 3 April2013, perihal tanggapan terhadap permohonan pembatalan peralihan hak atas Sertipikat HakMilik No.350/Rawa Barat, terletak di Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru,Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan olehTERIGUIGA

/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 26 Februari 2014; 3 Berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor110/G/2013 / PTUN.BDG. tanggal 26 Februari 2014 tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 110/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 Februari 2014yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI :. 7 20222

No. 206/B/2014/PT.TUNJKTMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 110/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 Februari 2014 ParaPenggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung masingmasing pada tanggal 26 Februari 2014;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 26 Februari 2014 terhadapputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 110/G/2013/PTUN.BDGtanggal

26 Februari 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena mana secara formal pormohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor 110/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 Februari2014 beserta seluruh berkas perkara yang

/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkanbanding telah tepat dan benar karena mana pengadilan banding mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa ini dalamtingkat banding untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secaramutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbanganMenimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata

/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 26 Februari 2014 yangdimohonkan banding ;e Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000.

Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (ex aequo etbono);Hal 17 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 110/G/2013/PHI.Sby,tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONVENSI;DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKON VENSI;Menolak gugatan Penggugat

/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 3April 2014 kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

/G/2013/PHI.SBY tanggal 10 Maret 2014,Judex Facti dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkan bagianpokok perkara, namun demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumpada bagian gugatan rekonvensi, ternyata tidak di pertimbangkan, karenanya JudexFacti telah nyatanyata kurang/tidak cukup memberikan pertimbangan hukum(onvoldoende gemotiverd), karenanya Pemohon Kasasi telah menganggap JudexFacti telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban beracara;2 Bahwa, kendatipun Judex

Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika Jakarta halaman ke 494);Bahwa, yang oleh karena dalam perkara ini Judex Facti tidak memeriksa dan/ataumengadili perkara dalam keseluruhannya baik dalam bagian konvensi maupunRekonpensi, maka putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 110/G/2013/PHI.SBY tanggal 10 Maret 2014,Hal 19 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.SusPHI

SURYA ALAMTUNGGAL tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya telah memberikan putusan Nomor 110/G/2013/PHI.Sby, tanggal 10 Maret2014;MENGADILI SENDIRIMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

atasnana AYUB DEPPARABA;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;Atau Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa).Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar denganregister perkara Nomor: 110/G/2013/P.TUN.Mks., yang diajukan pada tanggal16 Desember 2013 telah lewat

Putusan Nomor 110/G/2013/PTUN.Mks, Tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet OntvankelijkVerklaard),Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untukPeradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.382.000, (Tiga ratusdelapan puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara registrasi PerkaraNo.110/G/2013/PTUN.

merupakan pembenaranterhadap sikap perlawanan/in subordinasi Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap perintahKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta,yang meneruskan perintah Dirjen Penanganan Masalah AgrariaPemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN RI;2) Pembenaran terhadap tidak dilaksanakannya pembatalankeputusan ilegal Clear and Clean oleh Dirjen PenangananMasalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, KementerianATR/BPN RI Putusan PTUN Perkara No.110

/G/2013/PTUN.JKT;3) Pembenaran atas tidak diprosesnya Laporan PengaduanMasyarakat Penggugat kepada Inspektorat 19 Juni 2019tentang Pelaksanaan Putusan PTUN a quo;b.

Mendelegitimasi dan Menganulir Putusan PTUN PerkaraNo.42/G/2013/ PTUN.JKT., dan No.110/G/2013/PTUN.JKT., sertatermasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel jo No.303/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel.

Nico Indra Sakti,S.H., M.Kn., (foto kopi dari foto kopi);Salinan Putusan PTUN No.69/G/2012/PTUNJKT., tanggal17 Oktober 2012, (foto kopi sesuai salinan);PTUN No.110/G/2013/PTUNJKT.,tanggal 04 Desember 2013, (foto kopi sesuai salinan);Salinan Putusan PT. TUN No.62/B/2014/PT.TUN.JKT.,tanggal 9 Juni 2014, (foto kopi sesuai salinan);Sekjen perinal Penerusan SuratSalinan PutusanHalaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

Gugatan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasionalpada perkara Nomor 110/G/2013/PTUN.JKT., diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;c. Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;4.