Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 111/G/2013/PHI/PN.Bdg.

111/G/2013/PHI/PN.BDG

PENETAPANNomor : 111/G/2013/PHI/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasI.A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihanhubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara antara:EDI RUSNADI dkk, Pekerjaan Karyawan PT. Kayu Permata, Jabatan Operator, BagianRoughmill, Alamat Kp.

MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut, namun karena terhadappara pihak telah dilakukan pemanggilan dan acara persidangan untuk pemeriksaan saksi,maka segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihakPenggugat ;Memperhatikan Undangundang dan peraturan hokum yang bersangkutan denganperkara ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 111

/G/2013/PHI/PN.Bdsg.

;e Menyatakan perkara gugatan Nomor : 111/G/2013/PHI/PN.Bdg. dalam perkaraantara :EDI RUSNADI dkk, sebagai Penggugat ;LawanPT KAYU PERMATA, sebagai Tergugat ;Berakhir dengan dicabut ;e Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000, (empat ratusenam belas ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari, Rabu, tanggal08 JANUARI 2014, oleh kami PARULIAN LUMBANTORUAN, SH

111/G/2013/PTUN.SBY

PUTUS ANNomor : 111/G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini, dalam perkara antara : 222 =GUNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Umum Desa Kuwik,bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras RT. 003/001 KecamatanKunjang, Kabupaten Kediri ; 22022 25Untuk selanjutnya

membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor111.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 2 Juli 2013 tentang PenetapanHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; " Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor111.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2013 tentangPenetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 28Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 28 Juni 2013, dengan register perkara Nomor :111

/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan PersiapanSurat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 13 Agustus 2013 dengan mengemukakan alasanalasan sebagaiBSI

111/G/2013/PTUN-JKT

/G/2013/PTUNJKT, dan gugatantersebut telah diperiksa pada Pemeriksaan Persiapan dan telahHal 3 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUNJKT.diperbaiki tanggal 1 Agustus2013 yang mengemukakan dasar danalasan sebagai berikut : 0022 snes nooneObjek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : 1.

Posbakumadin PN Pontianak 254 Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUNJKT. 16. PosbakumadinJeneponto Sulsel 28617. Posbakumadin Kab.Muna 28818. Posbakumadin PTUN Kendan 29019. Posbakumadin PNKendari 29120. Posbakumadin Pengadlan Negeri 305Jayapura 2.

Posbakumadin SoE Kupang 249 Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUNJKT. 15. Posbakumadin PN Pontianak 25416. PosbakumadinJeneponto Sulsel 28617. Posbakumadin Kalb.Muna 28818. Posbakumadin PTUN Kendan 29019. Posbakumadin PNKendari 29120.

Juncio UndangUndangHal 12 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUNJKT.Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;.

Nomor 103 atasHal 19 dari 78 hal Putusan Nomor: 111/G/2013/PTUNJKT.nama Law Firm Fitra Keadilan ; (3).

111/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR :111/G / 2013 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaraANTAL A j === == 22 nnn nanan nn nnn enn nnn ne nn en cn nee nn ce ee nce ne nn ne nee ne ne ene nee neeACEP BARKY DIPUTRADKK; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jl.Nusa

nnn nnn nn nnn nnn nnnTelah membaca suratsurat bukti yang diajukan didalam persidangan olehpara pihak ;== === 9= 2= n= 2 onan nn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nn nn nnnTelah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksi di dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ~nnn22 202 =0==0 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15Nopember 2013 yang diterima dan terdaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Nopember 2013 denganRegister Nomor: 111

/G/2013/ PTUNMDN dan telah diperbaiki secara formal terakhirtanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : OBJEK SENGKETASERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR.353/DESA/KEL.POLONIA TERTANGGAL 8AGUSTUS 2011 DENGAN SURAT UKUR NOMOR.00061/POLONIA/2011 TANGGAL03 AGUSTUS 2011 SELUAS 392 M2 YANG TERLETAK DI JL.POLONIAKELURAHAN POLONIA KECAMATAN MEDAN POLONIA KOTA MEDAN ATASNAMA OEI HOEI BENG dan MANUGREN SECARA PEMILIKAN BERSAMA YANGTTUUCSSANES TEFRP eerternerreeerneeeneee re eenRTENTentang

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013 ;3.

Berkas perkara Nomor:111/G/2013/ PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 111/G/2013/PTUNJKT. tanggal 17 Desember 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:1 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaard ) ; 2222 nn nnn nnn nnn

nnn2 Menghukum Penggugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah); Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2013/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padaHal 3 dari 7 hal.

/G/2013.

No. 51/B/2014/PT.TUN.JKTG/2013/PTUN.JKT tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaandalam tingkat banding ini dikuatkan;Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 111 / G/ 2013 / PTUN.

/G/2013/PTUNBDG atasobyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 338 Desa/Kelurahan Kalijati BaratTanggal 22 Mei 2003, Surat Ukur Nomor 64 / Kalijati barat / 2003 Tanggal11 Februari 2003, seluas 3.974 m2, atas nama Sony Adiputra.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.269.000, (Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ).Diterangkan bahwa putusan perkara Nomor : 111/G/2013/PTUN BDGtanggal 9 Januari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tanggal 24 Januari 2014, karena jangka waktu pengajuanHalaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 335 K/TUN/2015banding telah lewat tenggang waktu dari 14 hari dan pihak Penggugattidak mengajukan upaya

Bahwa pewaris Bambang Prayitna mengakui dan menyadari atastanah yang diSertifikatkannya masih ada yang belum dilunasi dansebagai bukti sudah dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi SonyAdiputra dalam persidangan dalam gugatan perkara Nomor :111/G/2013/PTUNBDG;3.3. Bahwa Bambang Prayitna tidak berkeberatan Sertifikat Hak MilikNomor : 13//Kalijati Barat dibatalkan asal ada konpensasi gantirugi;3.4.

/G/2013/PTUNBDG.

/ G/ 2013/ PTUNBdg, maupun dalam gugatanini dalam perkara No. 01/G/2014/PTUNBDG.

A Bandung pada tanggal 27 Mei 2015, danterdaftar dalam register perkara Nomor : 111/G/2013/PHI/PN.Bdg,antaraDIDIN SAFRUDIN DKK. oe eeeeeee sebagai PARAPENGGUGAT ;MeLAWAN:PT. INKA BELYAN INTERNASIONAL, ................ sebagai TERGUGAT ;4.

Kantor Pertanahan Kota Medan memohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolakgugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedantelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 111 /G/2013/PTUNMDN., Tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1.

sebesar Rp. 2.494.000, (Dua juta empat ratus Sembilan puluhempat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 126/B/2014/PT.TUNMDN., Tanggal 08 Oktober 2014yang amarnya sebagaiberikut: Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;Halaman1Odari 15 Putusan Nomor 45 K/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:111

/G/2013/PTUNMDN. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : Menyatakan EksepsiEksepsi Tergugat/Pembanding Tidak DiterimaSeluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding Tidak Diterima; Membebankan Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaradi kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara

telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara keliru dansalah menerapkan hukumHalaman11dari 15 Putusan Nomor 45 K/TUN/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat banding yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan no.111

/G/2013/PTUNMDN merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermatdengan alasan sebagai berikut :Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan jelas dinyatakanberdasarkan faktafakta danpertimbangan hokumT ergugat/Termohon Kasasidalam melakukanpengumpulan dan pengolahan data juridis dan data fisik dilakukan dengantidak cermat yaitu dengan tidak memenuhi syarat formal permohonan suatuhak atas tanah untuk pertama kali, serta secara Prosedur Formal tidakdapat

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sendiri mengakui bahwa terhadaptanah milik Penggugat sendiri menjadi objek perkara di Pengadilan NegeriMedan dengan register pekra No. 313/Pdt.G/2013/PNMdn dan terhadap perkaraaquo juga masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara15Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 111/G/2013/PTUN Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/ Polonia tersebut juga menjadiobjek perkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013

tidak dapat diterima( NietOntvankelijk Verklaar); Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalamproses pemeriksaan ( Litispendentie Exceptie);Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat sendiri mengakui bahwa terhadapmilik Para Penggugat sendiri menjadi objek perkara di Pengadilan NegeriMedan dengan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PNMdn dan terhadapperkara aquo juga masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 111

/G/2013/PTUNBahwa...Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/ Polonia tersebut juga menjadiobjek erkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PNMdn yang dimana Para Penggugat menyatakan bahwa perkara tersebutmasih dalam proses tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Medan dan belummemperoleh berkekuatan hukum yang tepat (Inkracht VanGewijsde);Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ParaPenggugat juga telah mengakui bahwa terhadap perkara tersebut

diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara;Oleh karena gugatan yang dimohonkan Penggugat substansinya kaburatau Obscuurlibel, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara a quo menyatakangugatan ini tidak dapat diterima atau niet ontvantkelijk verklaard (NO);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 111

/G/2013/PTUNJKT., Tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 05 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 29 Agustus 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Tanggal 09 September 2014, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada Tanggal 10 September 2014, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 111/G/2013/PTUNJKT. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.