111/G/2015/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 111/G/2015/PTUNBDGG/2015/PTUNBDG, dan telah diperbaiki secara formal padaPemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2015, telahmengajukan gugatan yang iSi pokoknya sebagaiberikut :A.

Putusan Nomor : 111/G/2015/PTUNBDGpengecekan/validasi, dengan terlebih dahuludilakukan pengukuran fisik tanah dilapangan ;.

Putusan Nomor : 111/G/2015/PTUNBDGBandung, sebagaimana yang saat ini dilakukan denganmendaftarkan Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dibawah register Perkara No: 111/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 24 Agustus13.

Putusan Nomor : 111/G/2015/PTUNBDG5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;E. Keputusan Tergugat bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik(AAUPB) 5 22222 22 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nee1.

Putusan Nomor : 111/G/2015/PTUNBDGdan pokok perkara,yang isi pokoknya sebagai berikut ;1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruhdalildalil gugatan Penggugat kecualiyang secara tegas diakui dan menguntungkanTergugat ;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 111/G/2015/PTUN.BDG.;

111/G/2015/PHI.Sby

Negeri Surabaya, pada tanggal 29September 2015, dengan Register Nomor : 111/G/2015/PHI.Sby, telahmengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut; 1.

No. 111/G/2015/PHISby Bahwa, pada saat pembicaraan mengenai fasilitas dan piloting feeMrChristian Auberth tidak sendirian, Mr Christian Auberth didampingi olehBranch Manager Capt DarmansyahBahwa, setelah Penggugat bekerja kepada Tergugat, kapal pertama yangdisandarkan Penggugat MV.

No. 111/G/2015/PHISbyb.19.20.21.22.Dari tanggal 23 April 2002 MV. BARA s/d tanggal 5 April 2005 MV.

No. 111/G/2015/PHISbypaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiapkali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan diucapkan hingga dilaksanakan. "31. Bahwa berdasarkan surat PHK tersebut, Tergugat telah melanggarketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang tercantum padaa.

No. 111/G/2015/PHISbyPemanduan/Penyandaraan Kapal tidak ada kaitannya dengan bidangusaha yang dijalankan oleh Tergugat.

Mengabulkan perlawanan pihak Pelawan dan Pelawan Il secara keseluruhan.Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21Mei 2015 Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT.2 Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan pihak Pelawan dan Pelawan Iltanggal 24 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 8 Mei 2015 dengan Register Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT.3.

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan bahwagugatan Para Pelawan terhadap Terlawan tidak dapat diterima sesuai denganPenetapan Nomor: 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei 2013.

/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan PenggugatNomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei 2015 tidak diterima, dengan alasanpokok gugatan nyatanyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agarPenetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei 2015 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

(awal), Penetapan ketuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei2015, objek sengketa, dan alat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan a quo,maka menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji dalamgugatan perlawanan ini adalah : Apakah sudah tepat dan benar Penetapan ketuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei2015 yang menyatakan gugatan Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 8 Mei 2015dengan objek sengketa

Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 21 Mei2015, nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;b. Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 ;c. Bahwa Pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum administrasi ;d.

Perkara: 529K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016Jo. 114/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Juni 2016 jo. 111/G/2015/PTUNBDGtanggal 19 Januari 2016 dan Putusan dari Pengadilan Cibinong No.181/Pdt.G/2018 tanggal 21 Maret 2019 yang SUDAH BERKEKUATAN HUKUMTETAP dan isi gugatan tersebut tidak memilik perbedaan yang signifikan dengangugatan ini;Kebenaran Hakiki tersebut diatas dilakukan oleh Penggugat dengan cara melakukanPengakuanpengakuan serta diajukan dalam bentuk tertulis dan dilakukan di depanpersidangan

Citeureup), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan alashak SHM No. 15/Desa Sentul atas nama Tergugat I, dengan batasbatassesuai dengan Surat Ukur No.210/Sentul/2012, telah berdasarkan prosedurhukum, dan balik nama sertifikat dari Tergugat Il kepada Tergugat juga telahdiuji secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.Perkara:529K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo.114/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Juni 2016 jo. 111/G/2015/PTUNBDGtanggal 19 Januari 2016, dimana dalam Peradilan

111/G/2015/PTUNBDGtanggal 19 Januari 2016 yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap,maka SHM No. 15/Desa Sentul atas nama Tergugat I, dengan batasbatassesuai dengan Surat Ukur No. 210/Sentul/2012, telah berdasarkan prosedurhukum dan balik nama sertifikat dari Tergugat Il kepada Tergugat juga telahdiuji secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.Perkara: 529K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016 jo.114/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Juni 2016 jo. 111/G/2015/PTUNBDGtanggal 19 Januari 2016

Dan selanjutnya SHM No.15/Desa Sentultersebut diatas di balik nama menjadi atas nama Steven Widjaya padatanggal 21 Maret 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor( Turut Tergugat Il) ;Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 111/G/2015/PTUN Bdg.

/G/2015/PTUN.Bdg.

butir10 dan 11 tersebut, hingga saat ini belum direspon/belum mendapattanggapan dari Tergugat, dan sebagai konsekuensi untuk menghindaribatas tenggang waktu yang telah ditentukan undangundang, makaupaya hukum Para Penggugat untuk mengambil hakhak ParaPenggugat, salah satunya dengan mengajukan gugatan a quo diPengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Bandung, sebagaimana yangsaat ini dilakukan dengan mendaftarkan Gugatan ini di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dibawah register Perkara No :111

/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 24 Agustus 2015 ;Bahwa, Para Penggugat juga perlu menyajikan dokumen pentingHaryono/ Penjual tanah sengketa, seperti KTP, KK, alamat dan jugadokumen istri yang dipergunakan untuk keperluan transaksi jual beliketika Akta Jual Beli/AJB dibuat dan ditandantangani antara tahun 1993dengan tahun 2012 sebagai berikut :a.

dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor114/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016, kemudianterhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111

/G/2015/PTUNBDG Jo No.114/B/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung.

/G/2015/PTUNBDG;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;Halaman 29 dari 40 halaman.

Hal ini bersesuaian denganpertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta didalam Putusan Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015 /PTUNBKL halaman 3031PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2015/PTUN.Jkt.

(Vide Putusan PTUNJakarta Nomor: 111/G/2015/PTUN.Jkt halaman 400)Bahwa penugasan audit PKKN yang dilakukan Tergugat adalah dalamrangka bantuan kedinasan dan telah sesuai dengan ketentuan UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwadalam Undangundang tersebut diatur mengenai bantuan kedinasansebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan ;Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014menyebutkan

Nomor 258 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 111/G/2015/PHISby., tanggal 21 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.