Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-06-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-05-2016
Putusan PA ENREKANG Nomor 123/Pdt.G/2015/PA Ek
Tanggal 20 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
145
Register : 09-09-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 15 Desember 2015 — SAMSUDIN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA
8530
  • 123/G/2015/PTUN-BDG
    /G/2015/PTUNBDG tentang masuknya pihakketiga tertanggal 27 Oktobere Berkas Perkara dan semua suratsurat yang bersangkutan dengan sengketaini dan telah mendengar keterangan dari para pihak ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 123/G/2015/PTUNBDG dantelah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2015 ;Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan
    No. 123/G/2015/PTUNBDG13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, tanah tersebut semula adalah Sertipikat Hak Milikatas nama Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum yang mutlak (positif)sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun;14.
    No. 123/G/2015/PTUNBDGPasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran tanah;5.
    No. 123/G/2015/PTUNBDG1.Eksepsi Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;Bahwa mencermati gugatan Penggugat a quo, meskipun yang menjadiobjek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa SertipikatHak Milik Nomor : 01562/Kel.
    No. 123/G/2015/PTUNBDGBerdasarkan faktafakta tersebut di atas maka Eksepsi dari Tergugat II Intervensiadalah beralasan menurut hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakimberkenan untuk menerima Eksepsi ini dan menyatakan "Gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima". ; nn 2m nnn nn ne nn nen nen nnnn DALAM POKOK PERKARA;1.
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 84/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2016 — Samsudin.; Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.; Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA.;
3514
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 123/G/2015/PTUN-BDG
    Berkas perkara Nomor : 123/G/2015/PTUNBDG, tanggal 15 Desember2015, yang dimohonkan bafiding, dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini ; :92 nanan anneLt ~AeJENTANG DUDUK SENGKETASnMemperfratikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara. ini Sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 123/G/2015/PTUNBDG, tanggal 15 Desember 2015,yarig amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM EKSEPSI:22 72222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn ence nn cece
    /G/2015/PTUNBDG, yang dimohon banding diucapkan padaHal. 4 dari 8 hal Put No. 84/B/2016/PT.TUN.JKTtanggal 15 Desember 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , KuasaHukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 123/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 Desember 2015, pihakPenggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Desember 2015 ; Menimbang, bahwa apabila
    dihitung tenggang waktu pemyataanbanding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding padatanggal 29Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 123/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 Desember2015, maka pengajuanbanding tersebut masih dalam tenggang walker (empat belas) harisebagaimana ditentukan Pasal 123 Undangs Badang Nomor 51 tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang Ufdang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Karena Secara formal pormohonan banding daripihak
    Penggugat / Pembanding Gapat diterima; 20Menimbang, bahiva Zetelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata UsoY Negara Bandung Nomor : 123/G/2015/PTUNBDGtanggal 15 Dessinter 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkanpaniaitig a Que!
    ~nn nn ennnnnnnnnMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :123/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkanDEIGING 5 nnnn nnn nnn nnn nner nmnnenmnnnnmaninn mnmmammmnmrnmimarmmmnnim raHal. 6 dari 8 hal Put No. 84/B/2016/PT.TUN.JKT Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000.
Register : 29-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2015 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA
206143
  • 123/G/2015/PTUN-JKT
    PUTUSANNomor : 123/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarasingkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, dalam perkara antara :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN' REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala WanabaktiBlok lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.
    Usaha Negara JakartaNomor : 123/PENHS/2015/PTUNJKT tanggal 14 Juli 2015 tentangPenetapan Hari Sidang ; n0 nnn nnn nnn nnn nnn ncn cccPutusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1369/XII/KIPPSMA/2014tanggal 8 Mei 2015 serta suratsurat lain yang berkaitan ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatantanggal 29 Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 denganRegister Perkara Nomor : 123
    /G/2015/PTUNJKT ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketasebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1369/XII/KIPPSMA/2014 tanggal 8 Mei 2015 yang diucapkan tanggal 8 Mei 2015,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN:7.1 Membatalkan Penetapan Data dan Informasi yang Dikecualikan Hasil UjiKonsekuensi oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Selaku PejabatPengelola Informasi
    .Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat RI tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumattanggal 8 Mei 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Informasi ; Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI tersebut,Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan kePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 denganRegister Perkara Nomor : 123
    /G/2015/PTUNJKT, telah mengemukakan alasanpada pokoknya adalah sebagai berikut :1.
Register : 27-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Pspk
Tanggal 30 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
1913
  • tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx, KelurahanBatang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara KotaPadangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dantelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalampersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2015yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuandengan Register Nomor 123
    /G/2015/PA.Pspk pada tanggal 27 Mei 2015mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalildalil sebagaiberikut:1.