MENGADILI : Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; ------------------------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ; -----------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ; ---------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :1.

. ~~~ nnn nr i ren een1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 34/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No :123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkanBerkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitandengan Sengketal (i 9 ssesesseseeecweee ese eeeeree

eeePenetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No : 34/PENHS/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentang PenetapanHari Sidang ; 2TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkarasebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2013 yangamarnya sebagai berikut :nno ne nnn nnn nnn nnn ncn nnn ne ncnenI.

Banding Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal11 Desember 2013 dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan TambahanMemori Banding Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan TambahanMemori Banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukanKontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masingmasing tanggal17 Desember 2013 dan tanggal 03 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan

dandiserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal17 Agustus 2013 dan Surat Pemberitauan dan Penyerahan Tambahan KontraMemori Banding Nomor : 123/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 3 Pebruari 2014 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai denganSurat Pemberitahuan

/G/2013/PTUN.SBY.

123/G/2013/PTUN.SBY

PUTUS AN Nomor: 123/G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkanDrh. HERBONO,putusan dalam perkara antaraKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf(Mantan Kepala Bidang Produksi) di Dinas Peternakandan Perikanan Kab. Madiun, tempat tinggal Jl.

membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 13 Agustus2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; Telah membaca suratsurat lain dan berkas perkara serta mendengarketerangan saksi dari Penggugat : Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan suratgugatan tertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya tanggal 15 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 123

/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telahdiperbaiki2013, dengandan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Agustusmengemukakan alasanalasan sebagai berikut : 1.

123/G/2013/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 123 / G/ 2013 / PHI.Sby.SALINAN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam PerkaraANLALA j 22 nono nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn een rene nen nnn nnnnen nesPT. GEMA ISTA RAYA, beralamat jalan Tembero No. 17 Desa Tanggulangin Kec.Kejayan, Kab.

No. 123/G/ 2013/PHI.Sby wannnn= Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini; wannnn= Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan; wonnnn= Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan baik yangdiajukan oleh Penggugat maupun Tergugat; I.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugatdalam Surat gugatannya, Tanggal 4 Nopember 2013, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 04 November 2013 dengan register Nomor: 123/G/2013/PHI.SBY, telahmengajukan gugatan sebagai berikut;1. Bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang pengolahan hasil laut, yangbahan bakunya tergantung pada musim ( musiman/pengaruh kondisi alam).

No. 123/G/ 2013/PHI.Sby 1. Bahwa pada saat proses mediasi sedang berlangsung, dimana tergugat yangsedang dalam masa skorsing, ternyata pada tanggal 16 s/d 19 September 2013tergugat datang keperusahaan dan melakukan mogok kerja dimana mogok kerjanyadilakukan dengan melanggar hukum ( UU No. 13 Tahun 2003 Psl. 140 ayat (2) huruf b),antara lain :3. menghalang halangi pekerja lain untuk bekerja ;1.

No. 123/G/2013/PHI.Sby1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan hubungan kerja tergugat putus terhitung sejak tanggal 4 Nopember2013, sejak gugatan diajukan ke PHI dan kepada tergugat mendapatkan hak sebagaia3. uang penggantian hak sejumlah 15% x (3 x Rp. 2.413.500) = Rp. 1.108.075,( satu juta seratus delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) ;1.

., tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12Desember 2013 Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT yang dimohonkanbanding;Berkas perkara Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambilalih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1 Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, tentangtenggang waktu;2 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, tentang gugatan Penggugat error inPeLSONA j2 nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn ncn ennenneeDalam Pokok Perkara :2222251 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa

(tujuh juta enamratus lima puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :123/G/2013/PTUNJKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat I / Pembanding IImengajukan

No. 77/ B/ 2014 / PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 123/G/2013/PTUNJKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa HukumTergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013 tersebut Tergugat IIIntervensi

No. 77/ B/ 2014 / PT.TUN.JKTMengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturanlain yang terkait ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I danTergugat I / Pembanding II ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan

123/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 123/ G/ 2013 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telahditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18 Kel.

membaca suratsurat bukti yang diajukan oleh PihakPenggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat Il Intervensi diDETSIORNGAN j~~~~ nnn nn re rerTelah mendengar keterangan Saksi dari Pihak Penggugat, PihakTergugat dan Pihak Tergugat Il Intervensi ; Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 12 Desember 2013 yang diterima dan didaftar di dalamRegister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 12 Desember 2013 Nomor: 123

/G/2013/PTUNMDN, yang telahdiadakan perbaikan secara formal pada tanggal 20 Januari 2014, yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut :.

123/G/2013/PTUN-JKT

/G/2013/PTUNJKT, tertanggal 29 Agustus2013, tentang ditetapkannya PT.

/G/2013/PTUNJKTmenerbitkan suatu keputusan.

AdindoHutani Lestari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT/INTERVENSI ; 2on nenMenimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 123/G/2013/PTUNJKT, pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengabulkanPermohonan Intervensi dan menetapkan PT.

Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa :Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan aquo melalui Pos pada tanggal 1 Maret 2013, dan kemudian Penggugat mengajukanHalaman 59 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTGugatan pada tanggal 29 Mei 2013 yang terregister dalam perkara nomor : 90/G/2013/PTUNJkt, namun Penggugat mencabut Gugatannya dan kembali mengajukan Gugatan aquo dengan register perkara nomor : 123/G/2013/PTUNJKT pada tanggal 18 Juli 2013.Secara kasuistis

Panggilan Rp. 100.000.8.Pemeriksaan Setempat Rp. 7.450.000.Jumlah..... eee Rp. 7.652.000,(tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)Halaman 123 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKT

; halaman 1 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUNJKTMELAWANFOREST WATCH INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sempur Kaler No. 62Bogor 16120) 5 asnsssessestsnesseeteneeesenmernrneeseemereenerieesemeeeDiwakili oleh Christian Pantas Pardomuan Purba, selakuDirektur Eksekutif/Ketua Umum Perkumpulan Forest WatchPROT VG Sea mmm mm mmm neem ecDalam hal ini memberikan Kuasa kepada :Markus Ratriyono, Linda Rosalina, Mufti Fathul Barri,Muhammad Kosar, Nike Arya Sari dan Mardi Minangsari,kesemuanya Staf pada

/G/2013/PTUNJKTmelaksanakan dan menyimpan informasi tersebut, maka berakibathilangnya sifat kerahasiaan dari informasi tersebut.

Dokumen RKUPHHKHThalaman 11 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUNJKTTerhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya angka 7.2poin 2 pada halaman 74 yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon(Forest Watch Indonesia/FWI) berupa dokumen RKUPHHKHT bersifatterbuka, kecuali pada Bab Ill bagian sistem silvikultur, aspek prasyarat,kelestarian fungsi produksi, dan Bab IV bagian perhitungan biayapembangunan hutan tanaman pada IUPHHKHT Pemohon tanggapi sebagaiberikut :a.

Sistemhalaman 19 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUNJKT17)18)19)Silvikultur menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenaisistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapatdilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuaikarakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Bagian inimemuat informasi penggunaan Sistem Silvikultur dalam Areal IzinUsaha yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.11/MenhutII/2009 jo. No.

Kondisi Areal Kerja Angka 2.Keadaan Lahan.halaman 31 dari 69 halaman Putusan No. 123/G/2013/PTUNJKT3. Bab Ill Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHKHT Sub Bab B.Permasalahan yang Dihadapi pada RKTUPHHKHT dan Sub Bab C.Upaya Tindak Lanjut.4. Bab IV Rencana Kerja yang menyangkut aspek kelestarian sosial dankelestarian lingkungan ; 4.

Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhiketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokokperkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak adarelevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkaragugatan Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 123

/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober2013, yang amarnya sebagai berikut:IMENGADILI:DALAM EKSEPSI;e Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat;DALAM POKOK SENGKETA:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2 Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat(Gubernur Jawa Timur) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor880/1352/212.5 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drh.

/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA:1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;2 Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 28 April 2014 dan diterima pada

tanggal 5 Mei2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 6 Mei 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta PermohonanKasasi Nomor 123/G/2013/PTUN.SBY. juncto Nomor 34/B/2014/PT.TUN.SBY. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

/G/2013/PTUN.SBY, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakimtingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sesuai denganfakta hukum yang sebenarnya, sangat obyektif, benarbenar adil,tidak memihak baik Terbanding maupun Pembanding serta tidakbertentangan/sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam memberi pertimbangan maupun penerapan hukumdalam putusan perkara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 123/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Desember 2013 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat I dan Tergugat II Intervensi,tentang tenggang waktu;2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Il, tentang gugatan Penggugat error inpersona,Halaman 21 dari 46 halaman.

2014 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.123/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Desember 2013.Judex Juris Kasasi memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 77/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014jo.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 123/G/2013/PTUNJKT, tanggal12 Desember 2013;2013 berdasarkan alasan bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum sebagai berikut: Bahwa pemberian izin lokasi kepada PT. Sebakis Inti Lestari dengan suratkeputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 793 Tahun 2004 tanggal 26November 2004 seluas + 20.000 Ha dan Izin Usaha Perkebunan kepadaPT.

berdasarkanbukti yang kuat dan otentik, maka telah cukup beralasan apabila keputusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapatdijalankan terlebih dahulu... namun dalam petitum disebutkan Menyatakan bahwakeputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung...dst.Penggugat tidak jelas kemana tuntutan gugatan a quo diajukan;Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013 terdaftar pada tanggal 29Oktober 2013 yang teregister pada Nomor Perkara 123

/G/2013/ PHI/PN.Bdg yangkemudian disidangkan pertama pada tanggal 26 November 2013;Dalam persidangan pertama tersebut dibuka oleh Majelis Hakim pemeriksa perkaradan dinyatakan terbuka untuk umum.

/G/2013/ PHI/PN.BDG., tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 15 dari 31 hal.

Yoppy Simanjuntak, M.B.A., M.LS., tersebut dan membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 123/G/2013/PHI/PN.Bdg. tanggal 25 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankankepada

YOPPYSIMANJUNTAK, MBA., M.LS tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 123/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 25 Maret 2014;MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karenakualifikasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;3 Menghukum Tergugat membayar hakhak kepada Penggugat sebesarRp84.348.200,00 (delapan puluh empat juta tiga

Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT GemaIsta Raya, yang beralamat di Jalan Tembero Nomor 17, RT 05/RW 03Desa Tanggulangin, KecamatanKejayanPasuruan;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 123/G/2013/PHI.Sby., tanggal 7 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Putusan Sela: Menyatakan Permohonan Putusan Sela yang dimohonkan oleh Tergugattidak dapat diterima;Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara

Nomor 123 G/2013/PHI.Sby., tanggal 14 Januari 2016Halaman& dari 13 hal. Put.

RT. 05/RW. 03,DesaTanggulangin, Kecamatan KejayanPasuruan;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 123/G/2013/PHI.Sbytanggal 07 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Putusan Sela:= Menyatakan pemohonan Putusan Sela yang dimohonkan oleh Tergugat tidakdapat diterima;Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat alasanindisipliner

biaya perkara ini kepada Negara, sebesar Rp490.000,00 (empatratus sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 7 Mei2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Ks/2014/PHI.Sbyjo Nomor 123

/G/2013/PHILSby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juni 2014;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7Mei 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan suratkuasa

khusus tanggal 12 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Ks/2014/PHI.Sby jo Nomor 123/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada

Putusan Nomor 523 K/TUN/2014mencabut Gugatannya dan kembali mengajukan Gugatan a quo denganregister perkara Nomor 123/G/2013/PTUNJKT pada tanggal 18 Juli 2013.Secara kasuistis perhitungan jatuh tempo waktu untuk mengajukan Gugatanadalah tanggal 1 Juni 2013, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatanbaru pada tanggal 18 Juli 2013, Artinya tenggang waktu yang telah lewat 1bulan lebih;Alasan pencabutan Gugatan yang dilakukan penggugat adalah untukmenyempurnakan pihakpihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat

Putusan Nomor 523 K/TUN/2014waktunya tetap berjalan sejak perkara itu diketahui, bukan sejak gugatanyang pertama dicabut;Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti banwa gugatan yang diajukanTermohon Kasasi atas Objek Sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 18 Juli 2013, yang teregister dengan nomor perkara:123/G/2013/PTUNJKT., telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkandalam Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudahseyogyanya apabila Majelis

Putusan Nomor 523 K/TUN/2014Keberatan Kedua:Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013, yangmenyatakan bahwa Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratanadministratif untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutansebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d, serta bukti P15 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) danayat (2)

Oleh karenanya cukupalasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untukmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmenguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUNJKT tanggal12 Desember 2013;Keberatan Ketiga:Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan mengambilalin putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013, yang menyatakanbahwa dasar penolakan terhadap permohonan tukar menukar kawasanhutan yang

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 77/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Desember 2013;MENGADILI SENDIRI,Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat II Intervensi untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Putusan Nomor 140/K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 123/G/2013/PTUN.MDNtanggal 5 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN : Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan (Penundaan)Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor :300/7586/PDPKM/2013 tanggal O06 Desember 2013 tentang : IzinPengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang Kota Medan atas namaDERMAWAN GINTING yang dimohonkan

tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor147/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 5 November 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 25 November 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 04 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 123

/G/2013/PTUNMDN Jo.

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12Desember 2013 jo.

Turut Tergugat Ilberdasarkan surat No. $.164/MenhutVII/KUH/2013 tanggal1Februari 2013 telah menanggapi surat Tergugat tersebut huruf a diatas yang pada intinya menolak permohonan Tergugat dimaksud.Atas penolakan dimaksud, Tergugat mengajukan gugatan terhadapTurut Tergugat II dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (register perkara No.123/G/2013/PTUNJKT).Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkanputusan No. 123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Desember 2013jo.

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Desember 2013 jo.

tersebut sebagaimana Diktum 6 Gugatan aquo yangberbunyi Memerintahkan Turut Tergugat untuk membekukandan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atasnama Tergugat.Sedangkan Turut Tergugat Il (Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan) ditarik dalam gugatan aquo karena Turut Tergugat Ilmemproses pelepasan kawasan hutan melalui tata cara tukarmenukar kawasan hutan yang telah diperintahkan atau diwajibkanterhadap Turut Tergugat Il berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 123

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12Desember 2013 jo.

Atas penolakan dimaksud, Tergugat mengajukan gugatan terhadapTurut Tergugat Il dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (register perkara No.123/G/2013/PTUNJKT).d. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkanputusan No. 123/G/2013/PTUNJKT tanggal 12 Desember 2013Halaman 62 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN. Nnk.mengabulkan gugatan Tergugat.

KBB DAN KBUKeterangarir:Dengan ini membuktikan bahwa benar mogok kerjayang dilakukan oleh Pam Penggugat akibat danTergugat yang tidak mau untuk berunding denganpengurus serikat pekerja yang ban/ terbentukSalinan Putusan perkara 123/G/2013/PHI/PN.BdgKeterangan :Dengan ini membuktikmn bahwa tuntutan ParaPenggugat mengenai uang pesangon adalah sah secarahukumMenimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalildalildalam surat jawabannya telah mengajukan bukti bukti tertulis, berupa foto copysuratsurat