140/G/2013

140/G/2013/PTUN-JKT

SelanjutnyaFESS UE terrence PENGGUGAT;HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKHal 1 dari 37 hal Putusan Nomor: 140/G/2013/PTUNJKT.INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67Kuningan, Jakarta Selatan.Dalam hal ini telahmemberi Kuasa kepada :1.Dr. Bambang Rantam Sariwanto, JabatanSekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Rl;.M.J. Baringbing, S.H.M.H., Jabatan Kepala BiroHumas dan KLN Sekretariat Jenderal;.Nur Ichwan, SH.

/G/2013/PTUNJKT.Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisuratgugatannya tertanggal 2 Agustus 2013, yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal12 Agustus2013 dalam Register Perkara Nomor: 140/G/2013/P TUNJKT dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 26September 2013,sebagai berikut; OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH33 KP.06.03 tahun 2013, tanggal 8 April2013, Tentang, PENINDAKAN

/G/2013/PTUNJKT.2.

/G/2013/PTUNJKT.hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara jo.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik KepolisianPolres Bengkalis, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut UmumHal 6 dari 37 hal Putusan Nomor: 140/G/2013/PTUNJKT.Kejaksaan Negeri Bengkalis, lalu dilanjutkan ke persidangan diPengadilan Negeri Bangkalis; 7.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/G/2013/PTUN JKT. tanggal 17 Desember 2013 ;3.

Berkas perkara Nomor:140/G/2013/ PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013 dansuratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 140/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalamperkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribuBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 140/G/2013/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padaHal 3 dari 10 hal.

/G / 2013/PTUN.JKT tanggal2 Januari 2013.

MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding ;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :140/G / 2013 / PTUN JKT tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkanMENGADILI SENDIRIe Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesarRp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );Hal 9 dari 10 hal. Put.

140/G/2013/PHI/PN. BDG

IA BANDUNGPUTuS ANNOMOR : 140/G/2013/PHI/PN.

Putusan Nomor 640 K/Pdt.SusPHI2014Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 140/G/2013/PHI.Sby,tanggal 26 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi;Menolak eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya;Dalam Provisi;Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;12Co ON Dn FP WY NY Fe= =a)Nn =woMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan

Nomor 140/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat masingmasingpada tanggal 4 Juli 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

SURABAYA RENDING PLASTIK tersebut dan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/G/2013/PHI.

SURABAYARENDING PLASTIK tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 140/G/2013/PHL Sby, tanggal 26 Mei 2014;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:e Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;e Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh H.

SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 140/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:e Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;e Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karenaberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

EMIN, 20.MUCHAMAD RIDWAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrian pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 140/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal18 Maret 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalamPasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semuatingkat

MUCHAMAD RIDWAN,tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Indsutrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 140/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2014;MENGADILI SENDIRI:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;2 Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;3 Menghukum Tergugat membayar kompensasi akibat putusnya hubungan kerja(PHK) kepada Para Penggugat, sebagai berikut:aPenggugat I (SUMANTA) sebesar Rp. 5.295.290,00 (lima juta dua ratussembilan puluh lima ribu

secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha pengolahantanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan karena telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiridalam putusan a quo, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan MenteriPertanian Nomor 98 / Permentan / OT. 140

/ G/ 2013 bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak diterimannyapermohonan sudah selesai memeriksa kelengkapan kebenaran persyaratansebagaimana Pasal 21,22,23 wajib memberikan jawaban menyetujui/menolakpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa diharapkan dengan adanya jawaban dari GubernurHalaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJMjika berupa penolakan PT.

padahal sudahjelas dan gamblang, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidakterikat dalam suatu perjanjian kerja, melainkan Para Termohon Kasasi hanyaterikat dengan perjanjian kerja dengan Turut Termohon Kasasi dan Il,sedangkan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi adalah parasaksi yang tidak berkualitas, karena saksisaksi tersebut selain mempunyaikepentingan langsung juga pihak Penggugat dalam perkara yang sama (videHal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2014perkara Nomor 140

/G/2013/PHI.Sby) dan dalam kesaksiannya hanyamenyaksikan dan menerangkan tentang dirinya sendiri, sedangkanmengenai Para Termohon Kasasi, apakah dipekerjakan di bagian pokoksaksi tidak tahu, akan tetapi anehnya oleh Judex Facti hal ini dibuat dasaruntuk mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi, sehingga putusantersebut tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung RI, melainkanharus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya adalah menolakgugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya;8.

Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorrad) meskipun ada verzet atau kasasi dari Penggugat Konvensi atauTergugat Rekonvensi;Atau : Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain,mohon diberikan keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah =memberi putusan Nomor:140/G/2013/PHI.Sby