143/G/2013/PTUN-BDG

No. 143/G/2013/PTUNBDG5.

No. 143/G/2013/PTUNBDG8.10.11.Bahwa Sdr.

No. 143/G/2013/PTUNBDG14.15.16.(a).

No. 143/G/2013/PTUNBDG2S.24.laporan atas permasalahan tersebut dariTergugat.

No. 143/G/2013/PTUNBDGDesa Margamulya, seluas 3.282.710 m?

MENGADILI - Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding;----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143 / G / 2013/ PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 yang dimohonkan banding;-------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh

143/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNOMOR : 143/G/2013/PTUN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan TingkatPertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara, antara :1. SOEHARDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PJKA,bertempat tinggal dijalan Pangeran Antasari No. 51Tulungagung;Disebut sebagai ................ccccceseeesseeeees PENGGUGAT I;2.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 143.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby., tanggal 19 September 2013tentang Hari Persidangan ;Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihakpihak yangbersengketa di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 16 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor :143

/G/2013/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan padatanggal 19 September 2013 yang mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut:1.

143/G/2013/PTUN-JKT

Padahal secara faktual dan berdasarkanHalaman 11 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUNJKT8.3.hasil pemeriksaan dr. Diani, seorang dokter dari Klinik SejahteraCiracas yang telah melakukan pemeriksaan kepada (Almarhum)Baharuddin Effendi, yang menyatakan dalam keterangannya bahwa(Almarhum) Baharuddin Effendi telah meninggal dunia pada jam 00.35WIB tanggal 14 Nopember 2012.

/G/2013/PTUNJKTmelampirkan Surat Pengantar kematian dari Kepala SKPD Jakarta Selatan.Faktanya lpah Syarifah tidak melampirkannya, namun bagaimana mungkinTergugat menerima dan mengabulkannya tanpa diteliti lebin dalam.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Izin Penggunaan TanahMakam yang ditujukan kepada Sulastri selaku Istri (Almarhum) BaharuddinHalaman 16 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUNJKTEffendi yang sah berdasarkan hukum, dan untuk selanjutnya diserahkankepada Para Penggugat dan mencatatnya di dalam register yang telahdisediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta kematiannya;5.

Eksepsi tentang kewenangan absolut, diajukan oleh Tergugat.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadilisengketa ini secara absolut, karena sengketa ini timbul akibat kepentinganHalaman 40 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUNJKTPara Penggugat yang dirugikan dalam ranah hukum perdata yang padahakekatnya adalah sengketa perebutan harta waris milik almarhumBaharuddin Effendi ; "2.

, S.H., M.H.Rincian biaya : Pendaftaran :Rp. 30.000, ATK :Rp. 50.000, Panggilan :Rp. 80.000, Materai Putusan Sela :Rp. 6.000, Redaksi Putusan sela :Rp. 5.000, Materai Putusan :Rp. 6.000, Redaksi Putusan :Rp. 5.000,Rp. 182.000,(Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)Halaman 48 dari 48 halaman Perkara No. 143/G/2013/PTUNJKT

143/G/2013/PHI/PN. Bdg

PUTUSANNomor: 143/G/2013/PHI/PN.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan,Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang dibuat danditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 2013, dan surat gugatantersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Desember 2013 di bawah registerperkara nomor 143

/G/2013/PHI.PN.BDG, telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun duduk perkara sebagai berikut:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor :143/G/2013/PHI/PN.Bdg berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugatdalam persidangan tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan tanggapannya (replik)secara tertulis tertanggal 20 Januari 2014.Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh kuasa Penggugat secaratertulis tersebut, kuasa

Foto copy Dupliek Tergugat dalam perkara PHI No.143/G/2013/PHI/PN.Bdgtertanggal 27 Januari 2014, diberi tanda bukti: P13 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas kuasa Penggugat tidakmengajukan bukti Saksi.Menimbang, bahwa sebaliknya kuasa Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawaban atau sangkalannya, telah mengajukan foto kopi surat bukti yangbermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya selanjutnya diberitanda sebagai berikut:1.

/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2013; 3 Berkas perkara Nomor 143/G/2013/PTUN.JKT, beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini seperti tecantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 143/G/2013/PTUN.JKT. tertanggal 18 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILI:Dalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat IT Intervensi; Dalam Pokok Sengketae

/G/2013.PTUN.JKT.tanggal 24 Desember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 143/G/2013.PTUN.JKT. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 DesemberBahwa Penggugat / Pembanding sampai perkara banding ini diputus tidakmenyerahkan Memori Banding; Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untukmemeriksa

berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas PerkaraNomor 143/G/2013/PTUN.JKT. masingmasing tanggal 28 Januari 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor143/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 18 Desember 2013 adalah sebagaimana tersebutdiatas; Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor143/G/2013/PTUN.JKT. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada tanggal 18 Desember 2013 dan dihadiri oleh

menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketaini pada tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikianPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/G/2013 /PTUN.JKT, tanggal18 Desember 2013 yang dimohonkan~ banding haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara inidihukum

/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding;3 Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar RP.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabutanggal 11 Juni 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang terdiri dari DR.

/G/2013/PTUNBDG; 3 Berkas perkara Nomor 143/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUNBDG yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Dalam Eksepsi : 77722222 on nnn nnn nn nnn nnn nnnMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Sengketa : Mengabulkan

/G/2013/PTUNBDG. tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding;3.

Pertiwi Lestari selaku Pemohon Intervensi telahmengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Nomor 143/G/2013/PTUNBDG tanggal 20 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana dalam Akta Pernyataan BandingNomor 143/G/2013/PTUNBDG dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Mei 2014Nomor 143/G/2013/PTUNBDG;; Bahwa

/G/2013/PTUNBDG;3 Menetapkan Pemohon Intervensi / Pembanding sebagai Tergugat IIIntervensi dalam perkara Nomor 143/G/2013/PTUNBDG;Bahwa Pemohon Intervensi / Pembanding adalah pemilik tanah dalam objeksengketa yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1tanggal 13 Mei 1974 yang telah dibeli dari PT.

Pertiwi Lestari selaku pemegang hak atas sertifikat tanah yang menjadi objekgugatan dalam Putusan Sela perkara ini yaitu Putusan Sela Nomor 143/G/2013/PTUNBDG tanggal 20 Maret 2014 tentang penolakan permohonan intervensi dariPT.

Pertiwi Lestari, maka Tergugatmohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo ditolakatau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 143/G/2013/PTUNBDG, Tanggal 24 April 2014 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala

Pertiwi Lestari:Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000, (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 17 November 2014adalah sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan banding dandengan;MENGADILI SENDIRI:Halaman 16 dari

/G/2013/PTUNBDG, PEMOHON PK (PT Pertiwi Lestari) tidak dilibatkan dalam perkarabaik sebagai tergugat maupun sebagai pihak turut tergugat, pada halPEMOHON PK (PT Pertiwi Lestari) sangat berkepentingan atas sertipikatyang diminta dibatalkan oleh TERMOHON PK (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yaitu sertipikat tersebut dimiliki dan atas namaPEMOHON PK (PT Pertiwi Lestari).

Karena PEMOHON PK (PT PertiwiLestari) tidak dilibatkan dalam perkara, maka PEMOHON PK (PT PertiwiLestari) telah mengajukan gugatan Intervensi, yaitu meminta kepada Hakimagar ia dilibatkan, namun ternyata dalam Putusannya tanggal 20 Maret2014 No. 143/G/2013/PTUNBDG telah menolak gugatan IntervensiHalaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 143 PK/TUN/2015PEMOHON PK (PT Pertiwi Lestari), akibatnya adalah, PEMOHON PK (PTPertiwi Lestari) tidak bisa membela kepentingannya di muka pengadilan.Hal ini adalah

Bahwa berdasarkan bukti T4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Karawang No. 696/60032.15/VIII/2010 perihal : informasitanah Legium Veteran Republik Indonesia Jawa Barat), jelas Penggugat/Termohon PK mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa, setidaktidaknya Tahun 2010, sedangkan gugatan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal04 November 2013 dibawah Register No. 143/G/2013/PTUN.BDG.

Putusan Nomor 120 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 143/G/2013/PTUNBDG., Tanggal 24 April2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:e Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawangberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9Pebruari 1998, Surat

/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan banding dandengan;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:e Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:e Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;e Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 18 Desember 2014

, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Tanggal 19 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 143/G/2013/PTUNBDG. juncto Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

/G/2013/PTUNBDG yang dimohonkan banding tersebut.

TanjungKrisik Makmur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERANREPUBLIK INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 17 November 2014 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUNBDG., Tanggal

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu beralasan dan berdasarhukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (nietonvantkelijke verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 143/G/2013/PTUNJKT,Tanggal 18 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

ParaPembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 56/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 12 Juni 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 2 Oktober 2014, kemudianterhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 16 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 143

/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 56/B/2014/PT.TUN.JKT.tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 5 paragraf 4, yang berbunyi:"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkasperkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 143/G/2013/PTUNJKT.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 1 butir 9 UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara:Bahwa Para Pemohon keberatan dengan apa yang dijadikanpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang menyatakan bahwa telah tnemeriksa dan meneliti secara seksamaterhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/G/2013/PTUN1KT. tanggal

Polyfin Canggih dengan perwakilan pekerja PSPSPN PT.Polyfin Canggih periode Tahun 2012 2014 pada pasal 71 ayat (4);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 143/G/2013/PHIPN.Bdg., tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat tersebut.Dalam Putusan Sela Menolak tuntutan putusan sela Penggugat.Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Z Menyatakan Hubungan