Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 15/G/2017/PTUN-PTK;

., Jabatan Kepala era ue TENTANG DUBUK SENGKETA :S $oe Memperhatikan danmenerima keadaankeadaan mengenai :duduknya sengketa ini Seperti tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2017/PTUNPTK tanggal 10Agustus 2017 dlam sengketa antara para pihak tersebut, yang aryaberbunyi Bon berikut : =" a. aSs &sy MENGADILI YS$ 4= >oY DALAM POKOK SENGKETA : oF wana nana nanan nnn nnn nn anne nn nn nana nanan anne oF$ S$ 9oe 1.

Tye BV1563/Hk.08/1X/2017 Perkara Nomor15/G/2017/PTUNPTK rertdtigaal 27 September 2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; SMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang yQdimohonkain banding adalah Putusan Pengadilan TatacUsaha NegaraPontianak Nomor : 15/G/2017/PTUNPTK, tanggal 19yAgustus 2017, yangaxPada waktu putusan itu dijatunkan/diucapkan datam sidang terbuka untukYY SPaorapihak Penggugat/Pembandliig dan pihak Tergugat/Terbanding dengan SsSurat Petnbentanuen eStusan Nomor : W2 TUN 4/1405/

peraturan perundang undangan, oMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEksepsi Tergugat/Terbanding peralasan.fbkum untuk ditolak;eMenimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Terbandingditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan denganweerYSSyLevy >te,ayDALAMPOKOK SENGKETA :2 Qh n nanan nn ne nn nn nn nnn>eos Menimbang, bahwa setelah membaca,>memperhatikan danoO SY mempertimbangkan berkas perkara yang terdar Salinan Resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara paniangNomor 15

/G/2017/PTUNPTKtanggal 10 Agustus 2017, Berita Ataia Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Persidangan, surat surat biti dan suratsurat dalam berkas perkara, SReis eedan setelah mempelajari emor banding, maka Majelis Hakim Tingkat SeBanding bermufakat tL putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 1soapirrun PTK tanggal 10 Agustus 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus. dinyatakan batal dengan peitimbangansebagaithana terurai dibawah ini : 2495 222222"s ao.

TUN.JKT>a Asi gb>ayy> >aSSo Membat talkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 15/G/2017/PTUNPTK, tertanggal 19Kgustus 2017 yangvo dimohonkan banding, z Appa nnn nnn nn nn nn nnn nnn nana mann nn nnn&& . DALAM EKSEPSI : Spence cnc cc nc cence nc nc nc ncneeenenenenecenesby . b. byy iii iii iii ri> Menolak Eksepsi Tergugal'Tegeinding; SSay aw ACe ll. DALAM POKOK PERKABS : wanna nn nn nn nn nnn nn nn nn nnn nn nnn nn nn nn nnn nnnenn nee wa1.

15/G/2017/PTUN.BNA

Zuharmi;Halaman 283 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.

Anwar;Halaman 286 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.

Aswir;Halaman 301 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.

Kasni;Halaman 340 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.

Darmin;Halaman 352 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.

15/G/2017/PTUN.YK

15/G/2017/PTUN.PBR

PUTUSANNOMOR : 15/G/2017/PTUN.PbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memultus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di bawah ini, dalam perkara antara: 20 nene nee non one1. NamaKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaanSODAGAIL ....... 0. eee cece eee e eee eee eee eee ee eee seneeeeeneeseeeeeee ee eneneaeaeaees2.

M.H & REKAN beralamat diJalan Cemara No. 294 Perum Beringin Indah, ArengkaPutusan Nomor 15/G/2017/PTUN.PbrHalaman 1 dar 57Atas Marpoyan Damai Pekanbaru Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017; Selanjutnya Penggugat dan Penggugat Il secara bersama sama disebutJo) 0) (0 ec PARA PENGGUGATMELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jln.Pepaya No. 47 Jadirejo, Sukajadi Kota Pekanbaru Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :LAZUARDI LUMBANTOBING, S.H., M.H., IFNI

/G/2017/PTUN.PbrHalaman 2 dar 57Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 17 April 2017 TentangPenunjukan Sebagai Panitera Pengganti ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor : 15/PENPP/2017/PTUN.PBR, tanggal 17 April2017, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor : 15/PENHS/2017/PTUN.PBR, tanggal 09 Mei2017, Tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2017/PTUN.PBR tanggal 16

/G/2017/PTUN.PbrHalaman 5 dar 573.

15/G/2017/PTUN.MTR

Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.

Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.1.

Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.2.

Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.RINCIAN BIAYA PERKARA: 15/G/2017/PTUN.MTR.1.2.Pendaftaran GugatanATK. Panggilanpanggilan. Sumpah Saksi. Meterai. Redaksi. LegesJumlahRp 30.000,Rp 150.000,Rp 30.000,Rp 35.000,Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 259.000,Halaman 67 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.MTR.

15/G/2017/PTUN.TPI

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor: 15/G/2017/PTUNTPI tanggal 14 Desember 2017, yang dimohonkanbanding;4. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukan para pihakdalam persidangan; 5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN.HS/2018/PT.TUNMDNtanggal 11 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acarapembacaan putusan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :15/G/2017/PTUNTPI tanggal 14 Desember 2017, yang amar selengkapnyasebagai berikut : MENGADILI:DALAM PENUNDAAN: Menolak

/G/2017/PTUNTPI tertanggal 22Desember 2017; 2222 222222 22222 noo eee Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding IImelalui kuasa hukumnya bernama DENNY TONDANO, SH., MH. telahmengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 15Januari 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihakPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor : 15/G/2017/PTUNTPI

/G/2017/PTUNTPI masingmasing tertanggal 1Februari 2018; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telahdiberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai SuratHalaman 8Putusan Nomor: 45/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUNTPImasingmasing tertanggal 23 Januari 2018; TENTANG PERTIMBANG AN HUKUM Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan

/G/2017/PTUNTPI tanggal 14 Desember 2017, yangdimohonkan banding; 000002020000002000 Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat Il/Pembanding IIuntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yanguntuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : Rabu tanggal 18APRIL 2018 oleh Kami : H.

MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.DPS. tersebut dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
3.Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 283.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

15/G/2017/PTUN.DPS

PENETAPANNomor: 15/G/2017/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara: DR.

Gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2017 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Juni 2017dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.DPS dan telahdiperbaiki pada tanggal 12 Juni 2017; 6. Surat Pernyataan atas nama DR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H., aliasAnak Agung Ngurah Manik Parasara Tertanggal 14 Agustus 2017 ; 7. Surat Pencabutan Gugatan Penggugat Tertanggal 15 Agustus 2017terhadap Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.DPS ; 8.

Ida Cokorde Pemecutan, S.H., alias AnakAgung Ngurah Manik Parasara Perihal Pemberitahuan Tanggal 7 Maret 2017; Menimbang, bahwa pada Persidangan Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus2017, Majelis Hakim telah menerima Surat Tertanggal 15 Agustus 2017 PerihalPencabutan Gugatan dari Penggugat Prinsipal dalam Perkara Nomor:15/G/2017/PTUN.DPS, dengan mengemukakan alasan bahwa PenggugatPrinsipal akan mengajukan Gugatan baru dengan Objek baru berupa SertipikatHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 15/G/2017

Ida CokordePemecutan alias Anak Agung Ngurah Manik Parasara secara tertulis dalamSurat Pernyataan Tertanggal 14 Agustus 2017 dan Surat Tertanggal 15 Agustus2017 Perihal Pencabutan Gugatan, menyatakan akan mencabut gugatanPerkara Nomor 15/G/2017/PTUN.DPS dengan alasan akan mengajukanGugatan baru dengan Objek baru yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2145Tertanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung dengan SuratUkur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tertanggal 12 Juli 2017 Seluas 9283 m?

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasaruntuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.DPS. tersebut dari DaftarRegister Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; 3.

15/G/2017/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 15/G/2017/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:1.

LA SAMIRU, S.H.5ketiganya kewarganegaraan Indonesia; beralamat di JalanSemangka No. 7 (KancilAnduonohu), Kota Kendari, SulawesiTenggara; pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada KantorAdvokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners;selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.melawan:GUBERNUR SULAWESI SELATAN; berkedudukan di Jalan Urip SumoharjoNo. 269 Kota Makassar;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2323/B.Hkm &HAM, tanggal 28 April 2017,

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:15/PEN/2017/PTUN.Mks., tanggal 30 Maret 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks.2: Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:15/PEN.P/2017/PTUN.Mks., tentang Penunjukan Panitera Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PENPP/2017/PTUN.Mks.,tanggal 31 Maret 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;5.

Berkas Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiranyang terdapat ci dalamnyaj==s2 nena n anne te tenseTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatannya, tanggal30 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Register Nomor:15/G/2017/PTUN.Mks, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 08 Mei 2017yang isinya sebagal DEriKUt

15/G/2017/PTUN.KDI

/G/2017/PTUN.kdilil.

/G/2017/PTUN.kKdi4.

/G/2017/PTUN.kKdi9.

/G/2017.PTUN.Kdi.

Halaman 91 dari 91 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.kdi

15/G/2017/PTUN.BKL

Hal. 44 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLB.

/G/2017/PTUN.BKLdari Copy); 63.

/G/2017/PTUN.BKL3.

.: Rp. 241.000,(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)Hal. 127 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL

15/G/2017/PTUN.SBY

P U T U S A NNOMOR : 15/G/2017/PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam sengketa antaraRR. TRI MEIRATNA KUSPRADINAH, Warga Negara Indonesia, PekerjaanMengurus Rumah Tanggga, Tempat tinggal di JI. Krukah Lama No. 422, Kelurahan Ngagelrejo, Kec.

15/G/2017/PTUN.SMD

,M.SI 222 enn eeeHalaman 1 dari 71 Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD5.

/G/2017/PTUN.SMD3.

/G/2017/PTUN.SMD1).

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD12.

G/2017/PTUN.SMD1.

15/G/2017/PTUN.ABN

Dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya, yaitu :1) HENRY MORTON FAR FAR, SH., Kepala BiroHukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABN2) HENDRIK R. HERWAWAN, SH., Kabag BantuanHukum Pada Kantor Gubernur Maluku ;3) FRANKY SAPARDI, SH., Kabid Penilaian KinerjaAparatur dan Penghargaan pada KantorGubernur Maluku ;4) NURHAYATI HATALA, SH., Kasubag KerjasamaHukum pada Kantor Gubernur Maluku ;5) M.

Ambyang bellum berkekuatan hukum tetap, karena Penggugat masihmengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017, yangHalaman 4 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABNamar putusannya dapat Penggugat kutip sebagaiberikut :Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 29 / Pid.Sus / 2016 / PN.SMLTanggal 17 Oktober 2016 amarnya sebagai berikut :MENGAD IIL :22nnnnno nnn nnnnnnnn nce n nnn nnnnnncnnnnnnnnnnnnncns1.

Penerbitan SuratKeputusan oleh Tergugat jelasjelas melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar pasal 405 ayat (2) huruf cHalaman 7 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABNUndang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.13.

Sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.ABNll. DALAM POKOKPERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2017/PTUN.ABNkeputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang baik sebagaimana Ketentuan Peraturan PerundangUNCAN GAN. 22 nn none en ene nee nnn ene eee neem nn ennnenee.

15/G/2017/PTUN.PLK

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKkewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atautindakan;d.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKE.Keputusan Tergugat melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik.1.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKpetendi) dengan petitumnya.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLKpembuktian dan hal hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak.

Putusan No. 15/G/2017/PTUN.PLK

15/G/2017/PTUN.JBI

Halid ;Halaman 5 dari 61 halamanPutusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.JBIDisebelah Timur berbatas dengan : Parit 4 ;2.

/G/2017/PTUN.JBIa.

DARMANSYAHALIAS H BATUNG (fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 31 dari 61halamanPutusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.JBI27.BuktiP27 : Jual Beli antara M.

/G/2017/PTUN.JBIDALAM POKOK PERKARA1.

TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTITtd,FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.JBI eBiaya Proses Penyelesaian Perkara = Rp. 4.075.000,eBiaya Materal = Rp. 6.000,eBiaya Redaksi = Rp. 5.000, +Jumlah = Rp. 4.086.000,(empat juta delapan puluh enam ribu rupiah)Halaman 61 dari 61halamanPutusan Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.JBI

15/G/2017/PTUN.PL

/G/2017/PTUN.PLMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 7September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 September 2017 dengan RegisterPerkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan mengemukakan halhalsebagai berikut: Objek Sengketa Yang menjadi obyek sengketa dalam surat Gugatan a quo adalah: 1.

/G/2017/PTUN.PLDesa dan/atau bertentangn dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik;12.

/G/2017/PTUN.PLTERGUGAT pada tanggal 26 Agustus 2017 adalah batal demi hukumatau setidaktidaknya dapat dibatalkan.

/G/2017/PTUN.PL1.

BiAYA ATK... cect eee ee nee ee een ee nea eeaeeaeneea ines 7 135.000,JUMLAH Rp 743.500,(Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupuah)Halaman 29 dari 22 halaman Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN.PL

15/G/2017/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 15/G/2017/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa, di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan.Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec.

15/G/2017/PTUN-SRG

/G/2017/PT UNSRG1.

/G/2017/PTUNSRGb.

/G/2017/PTUNSRG8.

RendyHalaman 101 dari 113 halaman, Putusan No. 15/G/2017/PTUNSRGRinandi Juwinda; 23.

113 dari 113 halaman, Putusan No. 15/G/2017/PTUNSRG

15-G-2017-PTUN-PDG

P U T U S$ A NNomor : 15/G/2017/PTUN.PDG "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam sengketa antara;PT.

Cipta Crown Simbol), bertempat tinggal di Vila Nusa Indah BlokT.6/34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, dari danHalaman 1 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.PDGoleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sahmewakili PT. Cipta Crown Simbol tersebut, selanjutnya menyatakantelah memberikan kuasa kepada:1.

YENNI NOVARITA, S.H, M.H, jabatan Kasubag PenangananSengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.PDG5.

/G/2017/PTUN.PDGTelah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, suratsurat buktidan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan Para Pihak dalamPEK Ala.

LIN jaa sees niet reneeTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Juli 2017 denganregister perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN.PDG sebagaimana telah perbaikanformal pada tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut;