Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-07-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PA ENREKANG Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 9 Agustus 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
124
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI CQ. KEPALA DESA SETIA MEKAR VS DR. H. MUHAMMAD HASYIM, DKK;
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telahmemberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 46 alinea 3 dan 4dalam Putusan Perkara No. 173/G/2016/PTUNBDG tanggal 02 Mei2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :Menimbang, bahwa secara prosedural pada intinya dalil Tergugatmerasa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 25/Setia Mekar atas tanahmilik Para Penggugat adalah sesuai dengan prosedur yang diatur olehPeraturan Perundangundangan yang berlaku, yaitu UndangUndangPokok Agraria No.
    melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No. 9 tahun 2004, sehinggaberakibat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusanHalaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 137K/TUN/2017Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutusperkara banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 173
    /G/2016/PTUNBDG tanggal 02 Mei 2016 dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa PertimbanganPertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Bandung, yang diambil alin sebagai PertimbanganHukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana terurai diatas merupakan suatu kekeliruan hukum yangnyata, karena judex factie pada Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah salah dalam penerapan hukumnya, yang tidak sesuaidengan prinsip hukum dalam asas