M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; ---------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding ;------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :173/ G/ 2013/ PTUN SBY tanggal 3 Pebruari 2013 ;4.

Berkas perkara beserta suratsurat lain yang berhubungan denganSengketa ini ;enn nnn nnn cena nn ccs cassTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Pebruari 2014Nomor : 173 /G/ 2013 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ;MENGADILIDALAM EKSEPSIe Menyatakan eksepsi Tergugat tidakGiterinrig Sees teetaDALAM POKOK PERKARA1.

/G/2013/PTUN.SBY diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Pebruari 2013 yang dihadiri olehKuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 12 Pebruari 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12Pebruari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 173/G. /2013/PTUN.

/G/2013/PTUN.SBYtanggal 3 Pebruari 2013, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutussebagai berikut ; n nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn mene nnn nn ncnnnnMEMBATALKAN:e Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara SurabayaNomor 173/ G/ 2013 / PTUN.SBY.

/ G / 2013 / PTUN.SBYtanggal 3 Pebruari 2014.e Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor :173 /G/ 2013 / PTUN.SBY tanggal 3 Pebruari 2014 yang dimohonkan bandingtersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti darikedua belah pihak,serta surat surat lainnya, dan saksi saksi para pihakmaka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

173/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 173/G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini, dalam perkara antara : ===M ARG ONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala DusunNgembeh, Tempat tinggal Dusun Ngembeh RT.07 /RW.02 Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto,Kabupaten Jombang ; Dalam

Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 173.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari dan TanggalPersidangan ; = === 22222 nn nn nnn nnn nn nnn ne nee neeBerkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak ; naan TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 26September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara.....Negara Surabaya pada tanggal 26 September 2013, dengan register perkaraNomor : 173

/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses PemeriksaanPersiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh MajelisHakim pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasanalasansebagai berikut : === 2 220 nnn enn nnn ne ne ence1.Bahwa Penggugat diangkat sebag0061i Perangkat Desa dengan jabatanKepala Dusun Ngembeh, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang tanggal 21 Pebruari 2003 dengan Keputusan Kepala DesaNgumpul, Nomor : 100/1/450.66.08/2003 ; Bahwa masa jabatan Penggugat

173/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSAN NOMOR : 173/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 00=. 1. PT. SURYANDRA NUSA BHAKTI, berkedudukan di Jalan Ambon BlokA 1, No. 1, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili Tn. Drs.

Lukman Effendi, Warga Negara Indonesia, selakuDirektur, beralamat di Jalan Alfa No. 14, RT.005, RW.007,Halaman 1 dari 186 halaman, Putusan Nomor 173/G/2013/PTUNJKT3. PT.4. Ny.Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Tangerang, bertindakuntuk dan atas nama PT.

B/62 Inkopol, RT. 003,RW. 005, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, KotaBekasi, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas namaPT.Mecosuprin Grafia, berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuatdihadapan Liliani Handajawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta,tanggal 6 Maret 1984 Nomor 11 dan telah mendapatkan pengesahanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikHalaman 3 dari 186 halaman, Putusan Nomor 173/G/2013/PTUNJKTIndonesia tertanggal 27 Juni 1984 Nomor : C23679.

Balok Nomor 165, RT.001, RW.003, Kelurahan Duri Utara,Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebutHalaman 5 dari 186 halaman, Putusan Nomor 173/G/2013/PTUNJKT12. Tn.13. Ny.14.

Sehingga perkara ini telah memperolehkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 173/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 03 Februari 2014 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSI :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal :2.1,2.2.Keputusan Tergugat Nomor : 188/08/415.67.06/2013 TentangPemberhentian Sdr.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.000, (Seratus tujuh puluh limaribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 94/B/2014/PT.TUN.sby, Tanggal 14 Juli 2014adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3Februari 2014 Nomor : 173/G/2013/PTUN.SBY, yang dimohonkan banding; Menghukum Tergugat / Pembanding untuk

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 94/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 14 Juli 2014 diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal O01 September 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada Tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 173

/G/2013/PTUN.DBY Jo.

Nomor:173/G/2013/PTUN.SBY. Olehkarena itu Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalahputusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuanhukum (the rule of law);3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya yang membatalkan obyek sengketa 1 dalam perkaraNomor:173/G/2013/PTUN.SBY adapun pada pokoknyapertimbanganmajelis hakim adalah sebagai berikut:3.1. Keputusan Kepala Desa Ngumpul Nomor:188/13/415.67.06/2013tentang Pemberhentian Sdr.

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah memutus Perkara Nomor 173/G/2013/PTUNJKT. tersebutdengan amar putusan sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Permohonan Penundaan:1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat:2.

/G/2013/PTUNJKT. tanggal 25 Maret 2014 seperti tersebut di atas;9.

Perkara di PTUN Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUN JKT. JunctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 155/B/2014/PT TUN JKT.Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493K/TUN/2014 adalahmengenai pembatalan SK Termohon Nomor 0481SKD/DRT.5.3/04/2013, dimana tarif yang ditentukan Termohon dalam SK tersebut danberdasarkan putusan tersebut dinyatakan telah melanggar hukum;b.

Dengan demikian gugatan dalam perkara ini sangat erat kaitannyadengan perkara/Putusan PTUN Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUN JKT.Juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor 155/B/2014/PT TUN.JKT.Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/TUN/2014:Oleh karena itu sangat keliru sekali pertimbangan hukum Judex Factiyang menyatakan perkara a quo tidak ada kaitannya dengan perkaradi PTUN;UnsurUnsur Perbuatan Melawan Hukum:5.

Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta di bawah Nomor 173/G/2013/PTUN JKT. Juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor 155/13/2014/PTTUN.JKT. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/TUN/2014Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 605 K/Pdt/2017(putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap), terhukti bahwaSK Termohon Nomor 048/SKD/DRT 5.3/04/2013 itu telan melanggarhukum dan karenanya SK tersebut dibatalkan;c.

/G/2013/PTUNJKTantara PT.

Hal ini ternyata dengantegas dari pertimbangan hukum dan amar Putusan No.155/B/2014/PT.TUN.JKT, yang menyatakan sebagai berikut :Bagian Pertimbangan hukum, halaman 17 ~~ Putusan155/B/2014/PT.TUN.JKT :Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2013/PTUNJKT,tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding sudah tepatdan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta sependapat untuk mengambil alin seluruhpertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 173/G/2013/PTUNJKT, tanggal 25 Maret2014 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000. (DuaRatus Lima Puluh Ribu Rupiah);20. Selanjutnya, pertimbangan hukum tersebut dikuatkan kembalioleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 493 K/TUN/2014(Bukti P6).

(print out) ;Salinan Resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 173/G/2013/PTUNJKT tanggal 25 Maret 2014. (fotokopi sesuaiturunan asili) ;Salinan Putusan PT TUN Jakarta No.155/B/2014/PT.TUN.JKT, tangal 18 Juli 2014.(fotokopi sesuai turunan asli);Legalisir Salinan Putusan Mahkamah AgungNo. 493 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari2015.

Bukti T 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 173/G/2013/PTUNJKT tanggal 25Maret 2014, dalam perkara PT. SuryandraNusa Bakti, dkk melawan PT. Kawasan BerikatNusantara (Persero). (fotokopi dari hasil printOut) ;8. BuktiT 8 : Peta Pengembangan Zona Daratan SundaKelapa Jangka Menengah (20152024).

Tergugat tersebut tidakmempertimbangkan dan melanggar Keputusan Gubernur Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tanggal 5 Desember2001 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas PermohonanSesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa DanTanah Eks Kota Praja Milik / Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta,dan karenanya Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimanaternyata dalam Register Perkara No. 173

/G/2013/PTUNJKT tanggal 1Oktober 20133 5 nnn enn nn nne nnn nnn nnn cnn nnn nn nnn ne nennnnnnaneBahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah memutus Perkara No : 173/G/2013/PTUNJKT tersebutdengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILIDalam Permohonan Penundaan : nnn nnn nnn nnn nnerHal. 7 dari 38 Put.No.171/Pdt/2016/PT.DKIMengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanlebih lanjut Surat Keputusan Direksi

Kawasan Berikat Nusantara(Persero) tanggal 14 Maret 2012 ini bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dapat dibuktikan dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 173/G/2013/PTUNJKT tanggal 25 Maret 2014 seperti tersebut di atas ;9.

id=0493352087361736962231313138);71.Bahwa sejak awal di persidangan tingkat pertama Pengadilan NegeriJakarta Utara, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukansebagai bukti surat Putusan PTUN Nomor 173/G/2013/PTUN Jkt., faktahukum yang tidak terbantahkan, ternyata sampai dengan tingkat banding diPTUN Jakarta dan pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung,Putusan tersebut tidak berubah amar putusannya dan tetap membatalkanSurat Keputusan Direksi Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012, karena

Nomor 2425 K/Pdt/2015telah kehilangan dasar hukumnya;73.Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Majelis HakimPengadilan Tinggi telah salah atau setidaktidaknya lalai dalammenerapkan hukum mengenai ganti rugi terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena telah menggunakan SK Direksi Nomor021/SKD/DRT.7.1/03/2012 yang telah dibatalkan oleh Peradilan TataUsaha Negara melalui Putusan Nomor melalui Putusan PTUN JakartaNomor 173/G/2013/PTUN Jkt., tanggal 24 Maret 2014, yang telahdikuatkan

Nomor 2425 K/Pdt/2015direksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengenai tarifperpanjangan PPTI dan perubahanperubahannya, telah diajukan upayahukum ke PTUN oleh 17 (tujuh belas) pemegang HGB di HPL TermohonKasasi/Pembanding/T ergugat;59.Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUN Jkt. tanggal 24Maret 2014, sebagaimana dikuatkan Putusan PT TUN Jakarta Nomor155/B/2014/PT TUN JKT., tanggal 18 Juli 2014, dan kembali dikuatkanoleh Putusan Kasasi Nomor 493 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015(inkracht

), mendalilkan bahwa keputusan direksi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengenai biaya perpanjangan PPTI mengandungcacat yuridis dan telah dinyatakan batal (vide P.16);60.Bahwa di dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUN Jkt.,61.tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana dikuatkan Putusan PT TUN JakartaNomor 155/B/2014/PT TUN JKT., tanggal 18 Juli 2014, dan kembalidikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor 493 K/TUN/2014, tanggal 23Februari 2015, dipertimbangkan Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus

lbukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata caraPemberian Rekomendasi Atas Pemohonan Sesuatu Hak di Atas BidangTanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa, dan Tanah Eks Kota PrajaMilik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menetapkan biayaperpanjangan HGB sebesar 5persen(lima persen) dari NJOP, sebagaikonsekuensi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta danlokasi HPL Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang berada di dalamProvinsi DK Jakarta;Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 173/G/

KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tanggal 24April 2013 dan juga karena kaburnya gugatan Para Penggugat (obscuur libels) ;Menimbang, bahwa Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Penggugat II Intervensi mengajukan surat gugatan sebagai berikut :DASAR DAN ALASAN GUGATAN Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara No: 173/G/2013/PTUNJKT adalah Surat Keputusan Direksi PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tanggal 24 April 2013 dan juga karena kaburnyagugatan Penggugat II Intervensi (obscuur libels) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 173/G/2013/PTUN.JKTTanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan :1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;2.

/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaPermohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 03Oktober 2014;Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi IIyang masingmasing pada Tanggal 07 Oktober 2014 telah diberitahu tentangMemori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (KontraHalaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 493 K/TUN/2014Memori

KBN (Persero)hanyalah bersifat Declaratoir yang mana hal itu pun juga telah diakui olehTermohon Kasasi semula Terbanding, hal ini terbukti berkaitan denganHalaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 493 K/TUN/2014penyesuaian harga sewa tanah tersebut Para Terbanding telah melakukanGugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa Pertimbangan Hukum halaman 17 paragraf 3 dinyatakan :Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 173/G/2013/PTUNJKT tanggal 25 Maret

2014 yangdimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta sependapat untuk mengambil alin seluruhpertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbanganhukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalammemutus sengketa ini.Selanjutnya pada paragraf 4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Bandingberbunyi :Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikianPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2013

Kawasan BerikatNusantara (Persero) sebelumnya telah pernah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam PerkaraNomor : 173/G/2013/PTUNdkt;Bahwa pada tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Tata Usaha NegaraGugatan Para Penggugat diterima.

Kawasan Berikat Nusantara tanggal 14 Maret 2012yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara denganNomor Perkara :173/G/2013/PTUNJkt tanggal 04 November 2013;Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 171 PK/TUN/2016 tanggal15 Desember 2016 Jo. Putusan Perkara Nomor : 493 K/TUN/2014 tanggal23 Februari 2015 Jo. Putusan Perkara Nomor : 155/B/2014/PT.TUN.Jkttanggal 18 Juli 2014 Jo.

Putusan Perkara Nomor : 173/G/2013/PTUNJkttanggal 25 Maret 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:MENGADILI Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : Direktur Utama PT.

Putusan Perkara Nomor :173/G/2013/PTUNJkt tanggal 25 Maret 2014 patuh terhadap putusanperkara tersebut dengan membayar biaya perpanjangan Hak GunaBangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan atas nama Tergugat(PT.

(fotokopi sesuai salinan resmi/print out);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 173/G/2013/PTUNJKT, tanggal 25 Maret 2014.(print out);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 155/B/2014/PT.TUNJKT, tanggal 18 Juli 2014.(print out);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor493 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015. (print out);Surat Direktur Keuangan PT. Kawasan BerikatNusantara (Persero) kepada Pimpinan PT. SuryandraNusa Bhakti & PT.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 173/G/2013/PTUNJKT., tanggal 25 Maret 2014, antara PT. SuryandaraNusa Bhakti, dkk. (17 Penggugat dan Penggugat II Intervensi) melawanDirektur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Persero (BuktiP10).V. ALASAN PERMOHONAN1.

(Fotokopi dari internet website Mahkamah Agung Republik Indonesia);Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2016/PTUNJKT.11.12.13.14.13.16.17.18.Bukti P10Bukti P11Bukti P12a :Bukti P12b :Bukti P12c :Bukti P13Bukti P14Bukti P14a :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/G/2013/PTUNJKT., tanggal 25 Maret 2014. (Fotokopi dari internet web siteMahkamah Agung Republik Indonesia);Surat PT.

KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tanggal 24April 2013 dan juga karena kaburnya gugatan Para Penggugat (obscuur libels) ;Menimbang, bahwa Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Penggugat II Intervensi mengajukan surat gugatan sebagai berikut :DASAR DAN ALASAN GUGATAN Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara No: 173/G/2013/PTUNJKT adalah Surat Keputusan Direksi PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tanggal 24 April 2013 dan juga karena kaburnyagugatan Penggugat II Intervensi (obscuur libels) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 173/G/2013/PTUN.JKTtanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan :1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;2.