Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 174/2013 174-g-2017 174-g-2018 174-g-2016 174 174/g/plw/2013/ptun-bdg
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 174/Pdt.G/2013/PA Ek
Tanggal 5 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 8
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-09-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 10 Februari 2014 — H. MUKHTARUL HUDA, Spi melawan BUPATI GRESIK
82 — 57
  • 174/G/2013/PTUN.SBY
    PUTUSAN NOMOR : 174/G/2013/PTUN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutus danmenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :NamaKewar ganegaraanPekerjaanTempat Tinggal1.Nama JabatanBerkedudukanH.
    /G/2013/PTUN.Sby. beserta seluruhlampiran yang terdapat didalamnya ; Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dari Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 27 September 2013, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan,surat gugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal21
    /G/2013/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
    Menghentikan pemeriksaan Perkara Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY.Il. DALAM POKOK PERKARA:2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/929/HK/437.12/2013, Tentang Pengesahan dan Pemberhentian dan PengangkatanCalon Kepala Desa terpilih Sebagai Kepala desa Wadak Kidul Kecamatan DudukSampeyan Kabupaten Gresik tanggal 17 Juli 2013 atas nama H. Yamal Hasan;.
    /G/2013/PTUN.Sbv. :1.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-04-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 83/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 6 Juni 2014 — I. BUPATI GRESIK. 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WADAK KIDUL vs H. MUKHTARUL HUDA, Spi
41 — 23
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI ;---------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ;---DALAM POKOK PERKARA ;-------------------------------------------------------------
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/P.TUN.SBY.
    Menguatkan putusan Perkara Nomor 174/G/2013/PTUN.Sby, tanggal10 Pebruari3.
    /G/2013/PTUN.SBY, tanggal 10 Pebruari 2014.
    /G/2013/PTUN.SBY, tanggal 18 Pebruari 2014.
    PadaBerkas B berisi Salinan Putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY,tanggal 10 Pebruari 2013 ; Memori Banding dari Para Tergugat /Para Pembanding ; danseterusnya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 01-10-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 25-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2013 — K.H. YUSUF SUPENDI, Lc;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA
52 — 27
  • 174/G/2013/PTUN-JKT
    PENETAPANNOMOR : 174 /G/ 2013 / PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2013didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01Oktober 2013 di bawah register perkara Nomor : 174/G/2013/PTUNJKT, yangdiajukan oleh : K.H. YUSUF SUPENDI, Lc., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRRlPeriode 20042009, Wiraswasta, alamat Jl.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-01-2014 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 174/G/PLW/2013/PTUN-BDG
Tanggal 12 Februari 2014 — Mr. JAE YOUNG HAN, DKK VS GUBERNUR JAWA BARAT
104 — 66
  • /G/2013/PTUNBDG Tanggal 6 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung sangat tidak professional dan tidak objektif.
    tersebut merupakan bentuk keberatan Para Pelawanterhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung di dalam memberikan putusan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUNBahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung di dalam memberikan putusan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUNBDG, sebelumnyatelah
    /G/2013/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2014 untukseluruhnya; 2222222 2222 22 22222 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6Januari 2014 Nomor: 174/G/2013/PTUNBDG adalah sah, sudah tepat dan benar, sertatidak salah menerapkan hukum;Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
    /G/2013/PTUNBDG tanggal 06 Januari 2014 yang amarnya menyatakan gugatan Para PelawanHal. 29 dari 38 Hal.
    /G/2013/PTUNBDG tanggal 06 JanuariHal. 31 dari 38 Hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 28 April 2015 — P.T. CITATAH TBK VS GUBERNUR JAWA BARAT
121 — 69
  • Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dalam penetapan Nomor : 174 / G/2013 / PTUN BDG, tanggal6 Januari 2014, halaman 6 alenia 4, mempertimbangkan sebagai berikut :e yang dimaksud degan keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal angka9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat Tata Usaha Negara
    No. 123/G/2014/PTUNBDG Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara Nomor 174/G/2013/PTUNBdg, tanggal 6 Januari 2014 (sesuai dengansalinannya) ; Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara Nomor 176/G/2013/PTUNBdg, tanggal 6 Januari 2014 (sesuai dengansalinannya) 5 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor178/G/2013/PTUNBdg, tanggal 13 Januari 2014 (sesuai dengansalinannya) 5 Photo copy Penetapan Ketua
    Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini.Bahwa berdasarkan Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2004 jo.Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/G/2013/PTUNBDGtanggal 6 Januari 2014 jo. Penetapan Nomor : 176/G/2013/PTUNBDG tanggal 6 Januari2014 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 29-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK VS I. GUBERNUR JAWA BARAT., II. UNIT KERJA SERIKAT KIMIA ENERGY DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SP SPSI) PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK;
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam penetapan Nomor 174/G/2013/PTUNBdg, tanggal 6 Januari 2014, halaman 6 alinea 4, mempertimbangkansebagai berikut:e Yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara menurutPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi
    Adapun penetapanpenetapan yang dikeluarkan adalah:e Penetapan Nomor : 174/G/2013/PTUNBag, tertanggal 6 Januari 2014;Halaman 29 dari 41 halaman.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
140 — 91
  • Nomor : 73/G/2018/PTUN.BDG(4)Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya para Penggugatmengajukan perlawanan terhadap penetapan dismissal prosedursebagaimana dimaksud, namun demikian terhadap perlawanantersebut telah diputus berdasarkan Putusan Nomor:22/G/PLW/2013/PTUNBDG tanggal 13 Mei 2013 yang padapokoknya menolak gugatan perlawanan tersebut dan menyatakanpara Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;Gugatan TUN dalam perkara nomor : 174
    /G/2013/PTUNBDG; Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1636Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentangUpah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2014,sepanjang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2014.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
  • Nomor : 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnyapara Penggugat mengajukan perlawanan terhadap penetapandismissal prosedur sebagaimana dimaksud, namun demikianterhadap perlawanan tersebut telah diputus berdasarkan PutusanNomor : 22/G/PLW/2013/PTUNBDG tanggal 13 Mei 2013 yangpada pokoknya menolak gugatan perlawanan tersebut danmenyatakan para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;Gugatan TUN dalam perkara Nomor : 174
    /G/2013/PTUNBDG $;Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :561/Kep.1636Bangsos/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentangUpah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2014,sepanjang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2014.
    aslinya) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara No : 123/G/2014/PTUNBDG, tanggal 28 April2015 (foto copy sesuai dengan salinan) ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungdalam Perkara Nomor : 128/G/2011/PTUNBDG, tanggal19 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan salinan)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamperkara No : 22/G/PLW/2013/PTUNBDG, tanggal 13 Mei2013 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo : 174
    /G/2013/PTUNBDG, tanggal 6 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo : 176/G/2013/PTUNBDG, tanggal 6 Januari 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo : 178/G/2013/PTUNBDG, tanggal 13 Januari 2014(foto copy sesuai dengan salinan) ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo : 181/G/2013/PTUNBDG, tanggal 13 Januari 2014(foto copy sesuai dengan salinan) ;Penetapan Ketua Pengadilan