Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 175/2013 175-g-2016 175-g-2015 175/g/2013/ptun-bdg 175-g-2017 175-g-2018 175
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 175/Pdt.G/2013/PA Ek
Tanggal 25 Nopember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 7
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 20-07-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 175/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 17 Maret 2014 — SUHARTONO, DKK VS KUWU KUBANGDELEG, KECAMATAN KARANGWARENG, KABUPATEN CIREBON
65 — 17
  • 175/G/2013/PTUN-BDG
    PUTUSANNomor : : 175/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro No 34 Bandung telah menjatunkan Putusan tersebut di bawah ini,dalam Sengketa Atitala:
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 02-10-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — HERI SARODEN, SE;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
106 — 53
  • 175/G/2013/PTUN-JKT
    PUTUSANNomor : 175/G/2013/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalamperkara antara :HERI SARODEN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (MantanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiMaluku Utara), tempat tinggal di Lingkungan KesatrianRT.01/RW 02 Kelurahan Santiong
    Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 175/PENHS/2013/PTUNJKT tanggal 7 Oktober2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca dan mempelajar berkas perkara yang bersangkutan dan telahpula mendengar keterangan para pihak berperkara ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Register PerkaraNomor : 175
    /G/2013/PTUNJKT dan telah diperbaiki dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 30 Oktober 2013, mengemukakan halhal sebagai berikutTENTANG OBYEK SENGKETA.Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.826383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang PersemianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiMaluku Utara an.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 217/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2014 — KUWU KUBANGDELEG, KECAMATAN KARANGWARENG, KABUPATEN CIREBON.; SUHARTONO DKK.;
40 — 19
  • 02 Rw. 11 Desa Kubangdeleg, KecamatanKarangwareng, KabupatenCirebon; SebagaiPenggugat V; Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT /TERBANDING :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca ; 27222222 noon nnn nnn nnn nn nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 08 September 2014 tentang PenunjukkanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 175
    /G/2013/PTUN.
    BDG tanggal 17 Maret 2014;Berkas perkara Nomor : 175/G/2013/PTUN.BDG dan suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ;DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor :175/G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Maret 2014 dalam sengketa antara kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam EksepsiMenyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;Dalam Pokok
    No. 217/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 175/G/2013/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Maret2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat danTergugat ; 22222222 22222 n nnn nnaBahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut sesuai akta Permohonan Bandingnya tertanggal 17 Maret 2014, PermohonanBanding tersebut telah diberitahukan
    /G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Maret 2014 yang dimohonkane Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribuDemikianlah perkara diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang terdiri dari DR.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 15-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 92/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 September 2014 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.; HERI SARODEN, SE.;
89 — 20
  • Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :175/G/2013/PTUN.JKT tanggal 18 Desember 201 3;Him. 2dari 15 hlm. Putusan No.92/B/2014 PT.TUN.JKT.3.
    Berkas perkara Nomor : 175/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakartatanggal 18 Desember 2013 Nomor : 175/G/2013/PTUN.JKT, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : == 222 neon nnn nee onoMENGADILI. DALAM EKSEPSI.