Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-BKL yang diajukan atas pihak Penggugat ;---------2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-BKL dari register perkara ;--------------------------------------------------------------------------3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) .

20/G/2014/PTUN-BKL

PENETAPANNomor : 20/G/2014/PTUNBKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara telah menetapkan sebagai berikut, setelah :Membaca IGugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2014 dibawah register perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNBKL dalam perkara antara Drs.

NICKY JANUARSYAH, SH (Staf Bagian sengketa Hukum dan Bantuan HukumBiro Hukum Setda Propinsi Bengkulu), masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:891/B.2/2014 tanggal 4 Juni2014 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/G/2014/PTUNBKLtanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PenPers/2014/PTUNBKL tanggal 23 Mei2014 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ; Surat

Permohonan dari Penggugat tanggal 11 Juni 2014 tentang pencabutan gugatan dalamperkara Nomor : 20/G/2014/PTUNBKL yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2014 ; MenimbangBahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNBKL secara tertulis pada saat sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Juni 2014 denganalasan adanya pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) an.

/G/2014/PTUNBKLyang diajukan atas pihak Penggugat ; ?

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkaraNomor : 20/G/2014/PTUNBKL dari registerperkara ; AMembebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000, ( SeratusTujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) . Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Majelis Hakim yangterdiri dari SETYOBUDI, SH.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD

/G/2014/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2015;3.

Berkas perkara Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.813.000,(delapan ratus tiga

, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandisampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding tanggal 24 Maret 2015, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2014/PTUNSMD);2 Menyatakan Perkara Nomor 20/G/2014/PTUNSMD, adalah perkara TataUsaha Ne gara;3 Menyatakan

No. 124/B/2015/PT.TUN.JKTkesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing diberitahu denganSurat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) Nomor 20/G/2014/PTUNSMDtanggal 10 April 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2015 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding,Prinsipal

dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama makasecara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembalidalam Putusan tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2015 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 20/G/2014/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2015 yang dimohonkanbanding dikuatkan, sesuai dengan

M & S APPAREL dan Tergugat II M & S CORPORATION untuk seluruhnya;2.Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang mengadili Perkara Nomor 20/G/2014/PHIIPN.BDG ;3.Memerintahkan kepada Penggugat don Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan perkara No. 20/G/2014/PHI/PN.BDG;4.Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

20/G/2014/PHI/PN.BDG

PUTUSANNOMOR : 20/G/2014/PHI/PN.BDG." DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara: MR.

/G/2014/PHI/PN.BDG telah mengajukan halhalsebagai berikut:1.

/G/2014/PHI/PN.BDG;Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam putusan iniakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;Memperhatikan, Pasal 136 HIR, UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 JoUndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 serta peraturan perundangundanganlainnya yang berlaku;MENGADILI1.

M & S APPAREL dan Tergugat IM&SCORPORATION untuk seluruhnya;iSMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I ABandung berwenang mengadili Perkara Nomor 20/G/2014/PHIIPN.BDG ;3.

Memerintahkan kepada Penggugat don Tergugat I dan Tergugat II untukmelanjutkan perkara No. 20/G/2014/PHI/PN.BDG;=Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, pada hari Selasatanggal 24 Juni 2014, oleh kami MARENGAN MARPAUNG, SH.MH. sebagaiKetua Majelis, FRANS KANGAE K, SH.MH.MM dan LELA YULIANTY,SH.MH. sebagai Hakimhakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 20/G/2014/PTUN.PLK

20 / G / 2014 / PTUN.BJM

PUTUSAN Nomor : 20/G/2014/P.TUN.Bjm.

Ikan Buntek No. 8 Surabaya, dengan suratpermohonan tanggal 16 September 2014, ;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugatuntuk hadir dalam pemeriksaan persiapan masingmasing tertanggal15 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 28 Agustus 2014 dan 4 September2014 ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2014 dibawah registerNomor 20/G /2014/P.TUN.Bjm, isinya menerangkan sebagai

Pemohon Intervensi dalam permohonannya tersebut pada pokoknya mengajukan permohonanuntuk ikut berproses dalam perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN. Bjmkarena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/05IUP.OP/DPE/2013 TentangPersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Wira baraSakti ;11 Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi CV. Wira BaraSakti dan PT.

20/G/2014/PTUN.PLK

Pkr. 20/G/2014/ PTUN. PLKSelanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:1.

Pkr. 20/G/2014/ PTUN.

Pkr. 20/G/2014/PTUN.PLK10.2) Bahwa Sdr.

Pkr. 20/G/2014/PTUN.PLK6)7)8)9)kepengurusan pihak lain (Sdr.

Pkr. 20/G/2014/PTUN.PLKperkara berlangsung sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatanHukum yang tetap. 2.

20/G/2014/PTUN.KDI

Nama .......Halaman 1 dari halaman. 50 Perkara No. 20/G/2014/PT UN. Kdi1. Nama : ABDUL FICAR HADJAR, SH.,MH;Jabatan : Tim Kuasa Hukum Bawaslu RI ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat : Gedung Teja Buana Lantai 2, JalanMenteng Raya No. 29 Jakarta ; 2. Nama : ASRI SARIF, SH.

Bahwa .......Halaman 11 dari halaman. 50 Perkara No. 20/G/2014/PT UN.Kdid.

Bukti P8.a.......Halaman 19 dari halaman. 50 Perkara No. 20/G/2014/PT UN.Kdi8. Bukti P8.a :9. Bukti P8.b :10. Bukti P8.c :11.

/G/2014/PT UN.Kdi8.

Hadi Macmud, M.Pd(Anggota Bawaslu Sultra ); Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor : 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, danPenggantian .......Halaman 22 dari halaman. 50 Perkara No. 20/G/2014/PTUN.Kdi14. Bukti T14 :15. Bukti T15 :16.

20/G/2014/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 20/G/2014/P.TUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara :RUSLAN ARSYAD, Kewarganegaraan Indonesia, = PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di BTN H.

/G/2014/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 01 April2014, yang isinya pada pokoknya sebagaiHalaman 3 dari 53 Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUN.MksBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini,adalah:1.

Sehingga Gugatan CacatFormil karena kurangnya pihak (prulium litfs consortfum) sehinggasangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugatditolak;Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUN.Mks184.18Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 sampai dengan 6semuanya menyangkut pada masalah kepemilikan oleh karena ituTergugat II Intervensi tidak perlu menanggapinya;.

(Enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUN.Mks52Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 olehESAU NGEFAK,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, MERNACINTHIA,SH.

,SH.Perincian Biaya Perkara :1 Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000.2 Biaya Proses; Rp. 50.000.3 Biaya Panggilan; Rp. 585.000.4 Biaya Materai; Rp. 12.000.5 Biaya Redaksi; Rp. 5.000.Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUN.Mks

20/G/2014/PTUN.JPR

PUTUSANNOMOR : 20/G/2014/PTUN.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : ne monn nnnnn nnnSAID FAQIH HASYIM BIN THAHIR, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, Tempat Tinggal di Jalan Misol No. 22,RT.02/RW.VIII, Kelurahan Kampung Baru

10Januari 2015 ;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :20/PENDIS/2014/PTUN.JPR, Tanggal 17 Desember 2014 TentangLolos Dismissal ProSes 5 nn nora nn nn nnn ne nnnnePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :20/PEN.MH/2014/PTUN.JPR Tanggal 17 Desember 2014 TentangPenunjukan Majelis Hakim ;Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor : 20

/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 17 Desember 2014 tentangPenunjukan Panitera Pengganti ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PENPP/2014/PTUN.JPR Tanggal 22 Desember 2014 Tentang PemeriksaanPSPS) EET pa~m mmm nmr et ecPenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PENHS/2014/PTUN.JPR Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Hari Sidang ;Putusan Sela Nomor: 20/G/PTUN.JPR, tanggal 02 Februari 2015 ;7.

Telah membaca berkas perkara, memeriksa buktibukti surat danketerangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan ParaPihak dalam Persidangan ;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 15 Desember 2014, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Desember 2014,dengan register perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN.JPR, telah melaluiPemeriksaan Persiapan gugatan a quo telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakimpada tanggal

/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 02 Februari 2015 dengan menempatkan CHRISTIAN GOSALsebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Februari 2015 yang isiselengkapnya sebagai berikut ;A.

20/G/2014/PHI.PN.PTK

PUTUSANNo : 20/G/2014/PHI.PN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1. ENDANG, S.

ANTAM UNIT GEOMIN (TIM EXPLORASI BAUKSIT ) Tayan Q MunggukPasir Kecamatan Q Toba Kabupaten Sanggau, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak :Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak No. 20/G/2014/PHI.PN.PTK tanggal 3 Juni 2014 tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi

;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2014 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 3 Juni 2014 dengan register No.20 / G/ 2014/ PHI.PN.PTK telahmengajukan halhal sebagai berikut :1.

20/G/2014/PTUN.ABN

/G/2014/PTUN.ABN1.1.

/G/2014/PTUN.ABN6.

/G/2014/PTUN.ABN2.

/G/2014/PTUN.ABNI.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;Hal. 37 dari 33 halaman Putusan Perkara No.20/G/2014/PTUN.ABN2.

20/G/2014/PTUN.JBI

Penggugat2.2 Jawaban Tergugat2.3 Replik & Duplik2.4 Bukti Surat Penggugat2.5 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Penggugat2.6 Bukti Surat Tergugat2.7 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Tergugat2.8 Kesimpulan3.1 Tentang Pertimbangan Hukum3.2 Pertimbangan Hukum tentang Kompetensi Absolut Pengadilan3.3 Pertimbangan Hukum tentang Pengecualian KTUN4.1 Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Sengketa5.1 Pembebanan Biaya Pemeriksaan Sengketa5.2 Dasar Hukum Mengadili6.1 Amar Putusan6.2 Rapat PermusyawaratanPUTUSANNomor: 20

/G/2014/PTUN.JBIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara:1.2 MUHAMMAD BALYANI, berkewarganegaraanIndonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Jalan Lintas TimurKelurahan Merlung Kecamatan Merlung KabupatenTanjung Jabung Barat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1.

Toegino Kuala Tungkal,Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;1.4Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah membaca:1.Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Juni2014, dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN.JBI;.

Umum KabupatenTanjung Jabung BaratNomor: 28/Kpts/KPUKab005. 485353/V/201 4,tanggal 11 Mei 2014 adalah di Mahkamah Konstitusi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 272 tentangPenyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu;Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Muhammad Balyani yangterdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan RegisterHalaman 15Perkara Nomor: 20

/G/2014/PTUN.JBI, tanggal 26 Juni 2014 dandiperbaiki dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN.JBI,tanggal 5 Agustus 2014 adalah tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA:Bahwa halhal yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwaKeputusan a quo adalah cacat hukum, bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan

20/G/2014/PHI Mdn

20/G/2014/PTUN-JKT

Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE JabatanAlamat. NamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamat. Nama: Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia. 5 ==ss02scssseneenanciecseneecncnens: Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat. ; : SRINANI, SE., M.Si. ; : Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRDNN earyrethy Illy saison nerssecscissrnneecncsasansrnnneinsnsaisrnsnnnsnsaiahe: Jl.

Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa ini ; Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 20/G/2014/PTUNJKT., tanggal 6 Pebruari 2014 tentang PenunjukanPanitera Pengganti ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 20/PENPP/2014/PTUNJKT., tanggal 11 Pebruari2014 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan surat gugatannya tanggal 05 Pebruari 2014 yang telah diterima danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal05 Pebruari 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNJKT, telahmengemukakan alasanalasan sebagai berikut : I.

Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiMaluku. ; +10.

Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini bersifatkongkrit yaitu terwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu terbitnya : e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :161.81286 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

20/G/2014/PTUN-PLG

PUTUS ANNOMOR : 20/G/2014/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: 1 Drs. ISKANDAR.Z. M.SI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Alamat Jalan Letkol.

Terpadu ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkal Pinang ;HESTI NATHALINDA, S.H, KewarganegraanIndonesia, Jabatan Kasubag PPNS Biro Hukum SetdaKepulauan Bangka Belitung, alamat Jalan Pulau BangkaKomplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkal Pinang ;Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/G/PTUNPLGPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,tanggal 14 April 2014, Nomor 20

/G/2014/PTUNPLG, tentang Susunan Majelis Hakim ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tanggal 14 April 2014., Nomor 20/G/2014/PTUNPLG, tentang PenetapanHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tanggal 5 Mei 2014., Nomor 20/G/2014/PTUNPLG, tentang Penetapan Haridan Tanggal Persidangan :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 20/G/2014/PTUNPLG

, tanggal 10 Juni 2014, tentang Penggantian HakimAnggota II ; Telah membaca surat Gugat Para Penggugat tanggal 27 Maret 2014, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 7 April2014 dan diperbaiki tanggal 5 Mei 2014 dalam Register Nomor 20/G/2014/PTUNPLG;Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa ;Telah membaca suratsurat bukti dari para pihak yang bersengketa ; Telah membaca Berkas perkara Nomor 20/G/2014/PTUNPLG;; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan suratGugatnya tertanggal 27 Maret 2014, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada 7 April 2014, Nomor 20/G/2014/PTUNPLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh MajelisHakim pada tanggal 5 Mei 2014 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini , adalah sebagai berikut :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

20/G/2014/PTUN-SRG

PUTUS ANNOMOR: 20/G/2014/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAoonne Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertamadengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalamsengketa antara: none n nn nen nnn ne nnn nn nnn nnn nnn nn nne nana nnnncnsJUPITER CHEN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan KampungCikupa RT. 001 / RW. 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa

Mahmud Syaukat, S.H., M.H.; Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KantorAdvokat SUNARYO SARUDDIN & REKAN, beralamat di Jalan K.H.Abdullah Syafiie Nomor: 27, Lantai 2, Tebet, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:Halaman 1 dari 127 halaman, Putusan No. 20/G/2014/PTUNSRGKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Tempat Kedudukan diJalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Kelurahan Cikokol, KotaT@INQGRANG; =2+=eeseeesne ne neneeerese neste ere erenceBerdasarkan Surat

Marco Kumar, S.H.; 2 22222222 2222 22022A, Freya CSU, Sxl mmm mmm mmm mm nn nn nnn nner cnHalaman 3 dari 127 halaman, Putusan No. 20/G/2014/PTUNSRGAdvokat Magang dan Staff Legal pada PT. Alam Sutera Realty, Tbk,Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di WismaArgo Manunggal Nomor: 18 Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Kav. 22,Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;ase Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; ""an Telah membaca: ~

20 / G / 2014 / PTUN. MTR.

20/G/2014/PTUN-SMD

PUTUSANNOMOR : 20/G/2014/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalamsengketa antara :Hj.

PenunjukanMajelis Hakim ;e Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 20/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PENPP/2014/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PENHS/2014/PTUN.SMD tanggal 16 September 2014 tentang hari Sidang Pertama ;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 20

/G/2014/PTUN.SMD tanggal 18 Nopember 2014 dantanggal 02 Desember 2014 tentang permohonan Intervensi ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Juli2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal11 Juli 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUNSMD, sebagaimanatelah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-Pbr dari Buku Induk Perkara yang sedang berjalan;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

20/G/2014/PTUN-Pbr

Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2014 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2014, dibawahRegister Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNPbr. dalamperkara antara :YUSHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 236Bangkinang, Pekerjaan Direktur CV. MUTIARAVELLINDA dalam hal ini mewakili CV.

Bahwa Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNPbr sedangdalam proses pemeriksaan persiapan pertama (1) hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencoret perkara Nomor : 20/G/2014/PTUNPbr dariregister yang sedang berjalan;8.

/G/2014/PTUNPbr dari Buku Induk Perkara yangsedang berjalan;3.

Redaksi Rp. 5.000,J UMLAH Rp. 178.500, (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);Halaman 7 dari7 Halaman PENETAPAN Nomor : 20/G/2014/PTUNPBR.