Ditemukan 232 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.P/2017/PN.Byl
Tanggal 21 Februari 2017 — -WALIGI, ST -WASIDI WITO DIHARJO
318
Register : 21-06-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
Tanggal 5 April 2017 — -Eka Jaya Wardana alias Torong bin Teguh Raharjo
355
Register : 30-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 398/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Juli 2020 — Pemohon:
WIRMA YORIANTONO
244
  • Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual bagian dari anak tersebut atas sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut;
  • Sebidang tanah seluas 100m2 (seratus) meter persegi berdasarkan akta jual beli No.21/2017 tertanggal 31 mei 2017 yang dibuat oleh Rina Andriani, S.H., selaku PPAT, antara selaku penjual kepada HERLINA/pemohon atas bidang tanah seluas 100m2 dan masih tercatat dalam sertifikat hak milik No.12730 surat ukur 00751, yang terletak dikelurahan Tegal Alur Rt 001

Register : 28-07-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 26-12-2022
Putusan PA MANADO Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mdo
Tanggal 26 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
10018
  • tahun 1981 yang diatasnya terdapat bangunan berupa 3 (tiga) unit ruko 2 (dua) lantai kos-kosan 5 petak dengan batas-batas : utara berbatasan dengan jalan raya Manado-Bitung,Timur berbatasan dengan jalan Desa, selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Dumais Sigar dan Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Aronggear Pilohimauntuk adalah milik Pelawan;
  • Menghukum Terlawan I untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 64, surat ukur Nomor 455 dan akta hibah Nomor 21
    /2017 kepada Para Pelawan;
  • Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 26-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mgl
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
Drs Supadi
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG TULANG BAWANG
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG
3.BANK BRI CABANG TULANG BAWANG
4.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KPKNL METRO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
2.SUHERDY TONI
3.3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
16952
  • MENGADILI :

    DALAM PROVISI :

    - Menolak Tuntutan Provisi Pelawan seluruhnya;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
    2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
    3. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 349/21/2017 tertanggal 8 Desember 2017 atas objek
    Pelawan telah teraniaya, dzholimi, dandirampas haknya oleh TERLAWAN lI,karena tidak diberi kesempatan untuk membuatbantahan atas proses lelang tersebut dan telah diperlakukan tidak adil olehTERLAWAN I;Bahwa selama ini Pelawan tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh TERLAWAN akan di lakukan pelelangan atas Risalah Lelang TERLAWAN II dengan Nomor349/21/2017 tertanggal 8 Desember 2017, dengan nama pembeli TURUT TERLAWANIl sampai kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 Pelawan mendapatkan RelaasHalaman
    Hal tersebut dibuktikan dengan telah terbitnya risalah lelang No349/21/2017 pada tanggal 12 September 2017;3. Bahwa Dalam petitumnya Pelawan meminta agar risalah lelang tersebut dinyatakancacat hukum. Sehingga terjadi kontradiksi antara dalil yang disampaikan pelawandalam posita gugatannya dengan yang disampikan dalam petitum.
    dan kedua, apakah benar lelang yangdilakukan oleh Terlawan II atas permitaan Terlawan sebagaimana Risalah Lelang Nomor349/21/2017 tanggal 8 Desember 2017 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum tetap?
    Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalah ini, Majelis Hakim terlebihdahulu memperhatikan dan mempertimbangkan terlebin dahulu hubungan keperdataandiantara pihak Pelawan dan Para Terlawan atas lelang dua bidang tanah sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 3175 dan 2994 atas nama Supadi atau Pelawan, seperti tersebutdalam Risalah Lelang Nomor 349/21/2017 tanggal 8 desember 2017 yang kesemuanyadilaksanakan sebagai bagian dari isi Akta perjanjian Nomor 35 tanggal 13 Januari 2012diperbarui dengan
    Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 349/21/2017 tertanggal 8 Desember 2017atas objek lelang berupa dua bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 3175 dan 2994 masingmasing atas nama Drs. Supadi, yang diterbitkan olehTerlawan II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;4. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 4/Padt.PLW/2020/PN Mg!5.
Register : 06-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Kdi
Tanggal 30 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
106
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan Idawati, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 145/19/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur tanggal 30 Juni 2016, sedangkan Sahidin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 145/21/2017 yang dikeluarkan oleh

    Bahwa Idawati, S.Pd. telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 29Juni 2016 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 145/19/2016yang di keluarkan oleh Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur tanggal 30Juni 2016, sedangkan Sahidin Telah meninggal dunia pada hari Rabutanggal 16 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kematianyang di keluarkan Nomor : 145/21/2017 yang di keluarkan oleh DesaLapulu Kecamatan Wawonii Timur tanggal 10 April 2017;6.
    memutuskan sebagaiberikut :Primer :Hlm. 2 dari 14 hal., Penetapan No.0068/Pdt.P/2018/PA.kdi1.Mengabulkan permohonanan Pemohon;2.Menyatakan Idawati, S.Pd. telah meninggal dunia pada Hari Rabu,tanggal 29 Juni 2016 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor :145/19/2016 yang di keluarkan oleh Desa Lapulu Kecamatan WawoniilTimur tanggal 30 Juni 2016, sedangkan Sahidin Telah meninggal duniapada hari Rabu tanggal 16 September 2009 sesuai dengan suratketerangan kematian yang di keluarkan Nomor : 145/21
    /2017 yang dikeluarkan oleh Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur tanggal 10 April2017;3.
    Menyatakan Idawati, S.Pd telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29Juni 2016 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 145/19/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timurtanggal 30 Juni 2016, sedangkan Sahidin telah meninggal dunia pada hariRabu tanggal 16 September 2009 sesuai dengan surat keterangan kematianNomor: 145/21/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapulu KecamatanWawonil Timur tanggal 10 April 2017;3. Menetapkan Pemohon (Siti Aisa, AMd binti H.
Register : 09-05-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 21/Pdt.G/2017/PA-Btl
Tanggal 9 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
619
  • Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdfatar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor21/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 04 januari 2017, mengajukan halhal sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 Putusan No.21/2017/PA.Btl.
    Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatterjadi pada bulan Desember 2013, yang akibatnya Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alas an yang sah yang hinggasekarang telah berlangsung selama 3 tahun, selama itu Tergugat tidakpernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pastibaik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selama itu pulasudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;Hal. 2 dari 11 Putusan No.21/2017/PA.Btl6
    SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat danTergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilantersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara in person,sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukanpemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;Hal. 3 dari 11 Putusan No.21/2017/PA .BtlBahwa
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp291.000,(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).Hal. 9 dari 11 Putusan No.21/2017/PA .BtlDemikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di PengadilanAgama Bantul pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatandengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, MHsebagai Hakim Ketua Majelis, Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I,M.S.1 dan YuniatiFaizah, S.Ag.,S.H., M.S.L, masingmasing sebagai Hakim Anggota.
    ,M.S.1Panitera Pengganti,tidDaru Solikhah, S.AgRincian Biaya Perkara : Hal. 10 dari 11 Putusan No.21/2017/PA.Btl. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000. . Biaya APP Rp. 60.000,. Biaya Panggilan Rp190.000.. Biaya Redaksi Rp. 5.000,. Biaya Meterai Rp. 6.000,+Jumlah Rp291 .000,Hal. 11 dari 11 Putusan No.21/2017/PA.Btl
Register : 27-05-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN MANADO Nomor 187/Pid.B/2021/PN Mnd
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.JENNY L. DEBETURU, SH
2.ELSEUS SALAKORY, SH
Terdakwa:
MERRY GO
613
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Formulir Permohonan dengan Pemohon MERRY GO tertanggal 22 11-2017;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pernyataan Penguasaan Fisik tanah dan tidak sengketa yang membuat pernyataan MERRY GO;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Nomor 551/Taas yang menjadi Objek Warisan tertanggal 22-11-2017 dari MERRY GO;
  • 1 (satu)lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor 1002/K.10.05/KELRW/21
    /2017 tertanggal 3 Oktober 2017 dari MERRY GO yang di terbit di kelurahan Ranotana Weru;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kutipan akta Perkawinan tertanggal 4 Januari 2006 antara PETRUS RORI dengan MERRY GO;
  • 1 (satu)lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor 7171051811050009 tertanggal 19-01-2017 atas nama Kepala keluarga PETRUS RORI;
  • Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Kematian tertanggal 7 Juli 2017 an Alm PETRUS RORI;
  • Foto Copy Legalisir Verifikasi
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. APPLIED AGRICULTURAL RESOURCES INDONESIA
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S3036/WPJ.21/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan SuratKeberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor 00001/206/15/048/17 tanggal 26 April 2017telah menetapkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesarRp809.167.995,00, sehingga perhitungan Penggugat seharusnya adalahLebin Bayar sebesar Rp174.945.068,00 dengan perincian sebagaiberikut: DitambahUraian Semula koreksi yang Menjadi(Rp) diterima WP (Rp
    Sanksi Adminustrasi 0 0 0Jumlah PPH yang masih harus(Lebih) Dibayar (174.945.068) 0) (174.945.06) Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116425.99/2015/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 3 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S3036/WPJ.21/2017 tanggal 15 Agustus 2017tentang
    Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$3036/WPJ.21/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan, atas nama PTI Applied Agricultural ResourcesHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2019Indonesia, NPWP 02.624.488.9.048000, beralamat di Komp.
    /2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama Penggugat,NPWP 02.624.488.9.048000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor S3036/WPJ.21/2017 tanggal 15Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakHalaman 4 dari 7 halaman.
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4463 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUMA ENERGY INDONESIA;
337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sanksi administrasi :19 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 20 Jumlah PPN yang masih harus dibayar ( 17 + 19) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115567.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00137/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 24Mei 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan NomorKEP259/WPJ.21/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00013/407/14/045/16tanggal 29 April 2016, atas nama PT Puma Energy Indonesia, NPWPHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00137/KEB/WPVJ.21/2017 tanggal 24 Mei 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan NomorKEP259/WPJ.21/2017 tanggal 29 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor0001 3/407/14/045/16 tanggal 29 April 2016 atas nama PT PumaEnergy Indonesia, NPWP 02.107.784.7045.000, dengan alamat diGedung Equity Tower Lt. 49 Unit A, D, dan E
    Putusan Nomor 4463/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00137/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 24 Mei 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan NomorKEP259/WPJ.21/2017 tanggal 29 Agustus 2017 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April
Register : 28-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4444 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUMA ENERGY INDONESIA;
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115568.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00136/KEB/WPJ.21/2017tanggal 24 Mei 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanNomor KEP258/WPJ.21
    /2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00012/407/14/045/16tanggal 29 April 2016, atas namaPT Puma Energy Indonesia, NPWP02.107.784.7045.000, alamat: Gedung Equity Tower Lt.49, Unit A, D, dan E,SCBD Lot 9, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00136/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 24 Mei 2017sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan NomorKEP258/WPJ.21/2017 tanggal 29 Agustus 2019 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 NomorHalaman 4 dari 9 halaman.
    PeninjauanKembali pada tanggal 15 Mei 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00136/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding NomorKEP258/WPJ.21/2017 tanggal 29 Agustus 2017 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00012/407/14/045/16tanggal 29 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP02.107.784.7045.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp/749.959.797,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3696 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ERAMAS PERSADA ENERGY;
5521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;2 Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00050/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017, tentangHalaman 1 dari 8 halaman.
    25 Januari 2016, dengan jumlah sebesarRp 0,00 (NIHIL) menjadi Lebih Bayar sebesar Rp9.476.502.456, 00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113213.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.21
    /2017,tanggal 28 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2012 Nomor 00015/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016,atas nama PT Eramas Persada Energy, NPWP 31.340.273.7043.000,beralamat di Bukit Gading Raya Blok E Nomor 1, Kelapa Gading Barat,Jakarta Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp 28.896.687.295,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.21/2017, tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00015/507/11/043/16, Tanggal 25 Januari2016, atas nama PT Eramas Persada Energy, NPWP31.340.273.7043.000, beralamat di Bukit Gading Raya Blok ENomor 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    /2017, tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00015/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 31.340.273.7043.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3605/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ERAMAS PERSADA ENERGY
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113217.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikankeadilan sehingga dapat mengabulkan permohonan banding PemohonBanding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00054/KEB/WP4J.21
    /2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Keberatanatas SKPN PPN Nomor 00019/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016Halaman 1 dari 8 halaman.
    Rp0,00 (Nihil) menjadiLebih Bayar sebesar Rp9.591.079.746,00 sesuai dengan perhitunganPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113217.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00054/KEB/WPJ.21
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00054/KEB/WPJ.21/2017, tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00019/507/11/043/16, tanggal 25 Januari2016, atas nama PI Eramas Persada Energy, NPWP31.340.273.7043.000, beralamat di Bukit Gading Raya Blok ENomor 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    /2017, tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2013, Nomor:00019/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.340.273.7043.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3604/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ERAMAS PERSADA ENERGY
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113206.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikankeadilan sehingga dapat mengabulkan permohonan banding PemohonBanding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00043/KEB/WPJ.21
    /2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Keberatanatas SKPN PPN Nomor 00008/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016Halaman 1 dari 8 halaman.
    Rp0,00 (Nihil) menjadiLebih Bayar sebesar Rp9.139.926.917,00 sesuai dengan perhitunganPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113206.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.21
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.21/2017, tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00008/507/12/043/16, tanggal 25 Januari 2016, atasnama PT Eramas Persada Energy, NPWP 31.340.273.7043.000,beralamat di Bukit Gading Raya Blok E Nomor 1, Kelapa GadingBarat, Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan
    /2017, tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2012, Nomor:00008/507/11/043/16, tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.340.273.7043.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Register : 07-11-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Tgl
Tanggal 16 Nopember 2017 — Hindarko
7910
  • ., M.H.SRI YUDITIANI, S.H.YaYa*) Putusan yang dapat dipublikasi adalah putusdan anak maka terlebih dahulu dianonimisasi11/21/2017, 11:52 AMDirektori Putusan Putusan https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin/ccase/viewedit/ptm/0BerandaPertama Laporan ProfileManual Logout2 of 2 11/21/2017, 11:52 AM
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3764/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ERAMAS PERSADA ENERGY
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah yang telah dilunasi sebesar: Nihil;Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikan keadilankepada Pemohon Banding, sehingga dapat mengabulkan permohonanBanding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00055/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentangKeberatan atas SKPN PPN Nomor 00020/507/11/043/16 tanggal 25 Januari2016 Masa Pajak Maret 2013 dengan jumlah sebesar Rp 0.
    (nihil) menjadiLebih Bayar sebesar Rp 9.597.142.796, sesuai dengan perhitunganPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113218.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00055/KEB/WPJ.21/2017 tanggal
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00055/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00020/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016 atas nama:PT.
    PeninjauanKembali pada tanggal 15 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00055/KEB/WP4J.21
    /2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00020/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.340.273.7043.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3615/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AT OCEANIC OFFSHORE
318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00166/KEB/WPVJ.21/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2014 Nomor: 00002/206/14/046/16 tanggal 25 April 2016;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3615/B/PK/Pjk/20192. Menetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilanlebih bayar untuk tahun pajak 2014 sebagai berikut:1. Penghasilan Netto Rp. 15.036.277.2672.
    Pajak yang lebih dibayar Rp. 781.711.0090Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116496.15/2014/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP00166/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 21Juni 2017, tentang keberatan Wajib Pajak
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00166/KEB/WPVJ.21/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00002/206/14/046/16 tanggal 25 April 2016, atas nama PTAt Oceanic Offshore, NPWP 02.723.663.7046.000, beralamat diKomp.
    PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00166/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 21 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/046/16tanggal 25 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP02.723.663.7046.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebin bayar sebesar Rp186.961.142,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4310/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ERAMAS PERSADA ENERGY
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113207.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00044/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 28Februari 2017 tentang Keberatan atas SKPN PPN Nomor:00009/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016 Masa Pajak April 2012 denganHalaman 1 dari 8 halaman.
    NIHIL) menjadi Lebih Bayar sebesarRp9.284.339.567,00 sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113207.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00044/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00009/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama: PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00044/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00009/507/11/043/16 Tanggal 25 Januari 2016, atasnama: PT Eramas Persada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000,beralamat di Bukit Gading Raya Blok E Nomor 1, Kelapa GadingBarat, Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman
Putus : 02-04-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT SEKASA INTI PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan membetulkan kembali Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00407/NKEB/WPJ.21/2017 tertanggal 13 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00031/107/15/041/16 tanggal 9 Februari 2015Masa Pajak Januari 2015 senilai Ro349.347.235,00 sehingga menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86475/PP/M.VIIIB/99/2017, tanggal
    6 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00407/NKEB/WPJ.21/2017 tanggal 13Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00031/107/15/041/16 tanggal 9 Februari 2015 Masa Pajak Januari2015 atas nama PT Sekasa Inti Perkasa, NPWP 31.657.314.6041.000,beralamat di Komplek Carina
    Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, Karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00407/NKEB/WPJ.21/2017 tanggal 13Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib
    PeninjauanKembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secaraterukur dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan, sedangkan Penggugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali terbukti bahwa Keputusan Tergugat a quo dikirimtanggal 14 Maret 2017, berdasarkan Pasal 1 angka 12, tanggal diterimaSurat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Nomor KEP00407/NKEB/WP.J.21
    /2017 adalah tanggal 14 Maret 2017 sesuai tanggal kirim pos,sehingga apabila dihitung dari tanggal kirim Keputusan Tergugat a quoyaitu tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan surat gugatan diterimaSekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 28 April 2017 (diantar) telahmelampaui jangka waktu 30 (tigapuluh) hari pengajuan gugatansehingga pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu gugatatau tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh)hari pengajuan gugatan dan oleh karenanya koreksi
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3611/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ERAMAS PERSADA ENERGY
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113212.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memberikan keadilankepada Pemohon Banding, sehingga dapat mengabulkan permohonanBanding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00049/KEB/WPJ.21
    /2017 tanggal 28 Februari 2017 tentangKeberatan atas SKPN PPN Nomor 00014/507/11/043/16 tanggal 25 JanuariHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor: 00014/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama: PT.Eramas Persada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000, beralamat di BukitGading Raya Blok E Nomor: 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 12.457.943.601,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00049/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00014/507/11/043/16 tanggal 25 Januari2016, atas nama PTI Eramas Persada Energy, NPWP31.340.273.7043.000, beralamat di Bukit Gading Raya Blok ENomor 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    /2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor00014/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 31.340.273.7043.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.