21-G-2017-PTUN-BL

PUTUSANNOMOR : 21/G/2017/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamSengketa antara : 20 nn nnn nn nn nnn nnn nn nc nn cnc enc nn ennnSAPTONO PRIHATIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Narada No. 50 Rt. 009 LK.

Warsito No. 5 Teluk BetungBandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/60018.71NX/2017 Tertanggal 25 September 2017; Untuk selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor : 21/PENDIS/2017/PTUNBL Tanggal 29 Agustus 2017Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; "Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUNBL Hal 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal28 Mei 2017 setelah adanya rencana pengukuran ulang / pengembalian batasoleh petugas Pertanahan di lokasi tanah milik Penggugat tanpa dihadiri olehAparat Pamong setempat; 220220 nc nono nc nc ec mene ncncnnePutusan Nomor : 21/G/2017/PTUNBL Hal 43.

Sarimin2) Bahwa adapun sejak tanah tersebut dibeli oleh Orang tua Penggugatkemudian oleh keluarga Penggugat dikuasai namun dikarenakan masingmasing anak orang tua Penggugat berdomisili jauh dari objek sengketa danPutusan Nomor : 21/G/2017/PTUNBL Hal 6juga dikarenakan kesibukan masingmasing sehingga Penggugat tidak bisamengurusi tanah yang menjadi objek sengketa a quo setiap saat, kemudianpenggugat meminta tolong kepada tetangga sebelah tanah objek sengketa(Pak Sahir dan Pak Ilyas) untuk mengawasi

HestiYunilawati, selaku penerima Hak Waris sepenuhnya atas bidang tanah objeksengketa dari para ahli waris lainnya sebagaimana tertuang dalam suratPutusan Nomor : 21/G/2017/PTUNBL Hal 7pernyataan ahli waris tertanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani semua ahliwaris yang ada dan masih hidup saat ini.; 5) Bahwa menurut Keterangan Penggugat pihak Tergugat secara tidakprosedural dalam melakukan penetapan dan pengukuran batasbatas tanahkarena tidak pernah melibatkan atau mengkonfirmasikan kepada Penggugatselaku

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor:21/G/2017/PTUN.BJM;

tujuh puluh delapan ribu rupiah); 8Menimbang, bay putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanigiasinNomor: 211G/20171RFUN BJM. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum a hari Rabu, tanggal 8 November 2017 dengalr dihadir olehKuasa Hukuf A Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat; Le. won nen ne nne nena n naanefevimiang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negarapatjamasin tersebut Kuasa Hukum PenggugatPetibancing telah mengajukanStermotonan banding sesuai Akta Permohonan Bandy omer 21

/G/2017/PTUN.BUM.* tanggal 21 November 2017 dan pomyatagn banding tersebut telah diberitahukansy kepada Tergugat/Terbanding sesuai i Surat Pemberitahuan Permohonan Bandingeo Nomor: 21/G/2017/PTUN.BJM. tahggal 21 November 201 7;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan Let&>Hal 3 dari 9 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor21/G/2017/PTUN.PLK;

21/G/2017/PTUN.SMD

/G/2017/PTUN.SMD3.

Dan pada saat Penggugat dating mengahadapHalaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDXVI.XVII.kepada KSBTU (Bapak Hery Gunawan, S.Hut) dan Bapak Ir.

/G/2017/PTUN.SMDDALAM EKSEPSI :Menerima Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDERNA DWI SAFITRI, S.H.PANITERA PENGGANTI,SURIANSYAH, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUNSMD1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, 2. Biaya ATK : Rp. 100.000, 3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,4. Redaksi :Rp. 5.000, 5.

Materai : Rp. 12.000, Jumlah Rp. 741.000,(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 51 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMDHalaman 52 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

21/G/2017/PTUN.A

Keputusan Terguat tersebut nyata dengan jelasbertentangan dengan; Asas Umum Pemerintahan Yang BaikPutusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 104.2.

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 41ll.

Adapun terkait tidak hadirnya salah satu PimpinanPutusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 42Partai Demokrat atau pimpinan Partai lainnya tidak menghalangidilaksanakannya Sidang Paripurna ;3.3.

Bukti P7 : Undangundang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah ;Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 518. Bukti P89.

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 525.

21/G/2017/PTUN.Mdo

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 21/G/2017/PTUN Mdo. hari Rabu tanggal 13 September 2017, yangamar putusannya berbunyi sebagai berikut;DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat Il Intervensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 560.000, (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo tersebut diucapkan dalam sidanghalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks.yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Tergugat Il Intervensiterhadap Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Bandingtanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado pada tanggal 3 November 2017 dan selanjutnya telahdiberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 November 2017;Menimbang bahwa, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukanKontra Memori Banding, sesuai dengan keterangan tidak mengajukan Kontrahalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 16/B/2018/PTTUN Mks.Memori Banding Nomor 21

/G/2017/PTUN Mdo, yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Nopember 2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado

Nomor 21/G/2017/PTUN Mdo. dibacakan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada, tanggal 13 September 2017, dengan dihadiridihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Bandingpada tanggal 22 September 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Manado dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwapermohonan

21/G/2017/PTUN.KDI

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :21/G/2017/PTUN. Kdi tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Penunjukan PaniteraPSTN fy cm a ca rr4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PENPP/2017/PTUN. Kdi tanggal 29Agustus 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PENHS/2017/PTUN.

Kdi, tanggal 20September 2017 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka UntukTENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus2017 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari pada tanggal 28 Agustus 2017dalam Register Perkara Nomor: 21/G/ 2017/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 September 2017 dalam RegisterPerkara Nomor: 21/G/2017/PTUNKDI, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilgugatan Penggugat

Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDIBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah SuratKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 20172023,Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif).

Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDIOrang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidarfatau direhabilitasf" nn 2 nnn mn nnn enn nnn nnn nnn nnn.

Putusan No. 21/G/2017/PTUN. KDIRincian Biaya Perkara:Biaya GugatanBiaya Proses ATKPemeriksaan SetempatPanggilanMateraiRedaksiLegesJumlah : Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.: Rp.30.000. 75.000. 165.000. 6.000. 5.000. 3.000.284.000. Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN. KDI

21/G/2017/PTUN.BKL

PUTUSANNomor : 21/G/2017/PTUN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E.

Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 14 November 2017, didaftar dan diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 November 2017, di bawah RegisterPerkara Nomor : 21/G/2017/PTUNBKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal28 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut : 22222 onan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnnl.

Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.BKLHil.6.tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.BKLtentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.BKL13.14.15.16.SK/4/V/2017/Urkes tanggal Mei 2017 yang merupakan hasil uji laboratorium,menerangkan bahwa Penggugat positif mengkonsumsi Sabusabu ;Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2017 Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Jiwadan Ketergantungan Obat Bengkulu untuk dilakukan rehabilitasi.

21/G/2017/PTUN.DPS

Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.DPSTanggal 17 Oktober 2017 Tentang Dikabulkannya Permohonan PihakKetiga atas nama Gubernur Bali dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat IIIntervensi dalam sengketa.a@ QuO; ""8.

Oleh karenanya belum melewati waktu 90(sembilan puluh) hari sehingga perkara ini patut untuk diperiksa diPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.DPS3.

/G/2017/PTUN.DPS5.

/G/2017/PTUN.DPStersebut.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara Ini ; ~ nnn nnn no nnn nn enn nnnHalaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.DPSApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadilnya (ex aequo et bono) ; noMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilantelah memanggil Pihak Ketiga terkait, dan telah menerima Permohonansecara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017, Perihal Mohon Sebagai PihakDalam Perkara 21/G/2017/PTUN.DPS, dari Pemohon

21/G/2017/PTUN.JPR

21/G/2017/PTUN.PBR

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUNPbr1. Nama JabatanTempat KedudukanRV/VRw 012/005 Kelurahan Cempaka Putih Timur,Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepadaRusdinur, S.H., M.H., dan Khairul Azwar Anas, S.H.

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUNPbrPekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagaiLevee ees eee I ERGUGAT Il INTERVENSI;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mambaca: 1. Gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2017 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Juli2017, dalam Register Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUNPbr; 2.

Putusan Sela Nomor: 21/G/2017/PTUN.Pbr. Tanggal 25 Juli 2017 TentangMasuknya Erlis Rusida sebagai Tergugat II Intervensi; 7. Permohonan Para Penggugat tanggal 1 Agustus 2017 Perihal PencabutanPerkara Nomor 21/G/2017/PTUN.PBR; 8.

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUNPbrBahwa Para Penggugat meyakini tanah milik ERLIS RUSIDA jugadiperoleh berdasarkan kepemilikan salah satu anggota INI ADArhanudse 13 bernama (Purn) SUHADI yang diperoleh dari jual belitidak sah dengan M.

Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUNPbrhatihatinya Tergugat maupun Tergugat Il baik dalam penerbitan Suratkeputusan maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik tertera atas namaERLIS RUSIDA; 1.

21/G/2017/PTUN.BNA

21/G/2017/PTUN.ABN

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 13obyek sengketa dalam perkara ini.

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 466.

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 48Bukti P6Bukti P7Bukti P89.

/G/2017/PTUN.ABN Halaman 549.

FRANS CHSUBROTO, S.H.Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 842. DIXIE B.D. PARAPAT, SH.PANITERA PENGGANTIHASAN ATTAMIMI, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp..000,2. Biaya ATK : Rp..000,3. Biaya Panggilan Pihak :Rp. .000,4. Meterai : Rp.6.000,5. Pemeriksaan Setempat:Rp. JUMLAH >: Rp. .000,(Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah );Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 85

21/G/2017/PTUN.Mks

Putusan Sela Nomor 21/PUTSEL/2017/PTUN.MKs Tanggal 18 Juli2017 , tentang permohonan pihak intervensi atas nama NaiyangHalaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.6. Berkas Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKs beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa para Penggugat dengan gugatannya, tanggal29 Maret 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, dengan Register Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.

Pinrang;Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.2.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadapenggugat ;Menimbang, bahwa NAIYANG telah mengajukan permohonantertanggal 11 Juli 2017 melalui kuasa Hukumnya bernama BAHARUDDINM, SH., dan RUSLAN A.MALLARANGAN, SH., untuk ikut sebagai pihakHalaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.dalam perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagaipihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN.

/G/2017/PTUN.MKS.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.Jumlah : Rp. 8.572.000, ( Delapan juta lima ratustujuh puluh dua ribu rupiah);Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2017/PTUN.MKS.

21/G/2017/PTUN.MTR

Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.

Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.15.16.Denpasar dengan surat Nomor : 810/11/BKD/2014 tanggal 31 Mei2014 perihal Usul Penetapan NIP an.

Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.7. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.14. Bukti T1415. Bukti T1516. Bukti T1617. Bukti T1718. Bukti T1819.

Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.PANITERA PENGGANTI, GEDE PUTU ARDANA, S.H.RINCIAN BIAYA PERKARA: 21/G/2017/PTUN.MTR.1.2.Pendaftaran GugatanATK. Panggilanpanggilan. Sumpah Saksi. Meterai. Redaksi. LegesJumlahRp 30.000,Rp 150.000,Rp 30.000,Rp 35.000,Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 259.000,Halaman 67 dari 67 Hal. Putusan Nomor:21/G/2017/PTUN.MTR.

21/G/2017/PTUN.PL

PUTUSANNomor : 21/G/2017/PTUN PL."

/G/2017/PTUN.PI3.

/G/2017/PTUN.PIdepan.

21/G/2017/PTUN.PIUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraatau tidak ?

. : Rp.135.000,JUMLAH : Rp.413.500,(empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PI

21/G/2017/PTUN.BJM

PUTUSANNomor : 21/G/2017/PTUN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:Ir.

Bahwa ObyekSengketa Keputusan Tata Usaha Negaratersebutbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB) antara lain yaitu :Halaman11 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMa.

Pasar BauntungBatuah untuk dapat diberikan kesempatan melakukan perbaikan kinerjadengan menandatangani Kontrak Kinerja / Kontrak manajemen melaluiPakta Integritas yang baru.Halaman26 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMKesimpulan dan saran yang Badan Pengawas PD.

Nasrun Syah, M.P.) yang menyimpulkan halhal sebagaiberikut :Halaman45 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM1) Pemberhentian sementara Jabatan Direktur Utama dan DirekturOperasional dan Umum PD.

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.Panitera Pengganti,ANDI DUAMA PUTRA, S.H.Halaman58 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMPerincian Biaya Perkara Nomor:21/G/2017/PTUN.Bjm :1.2.Biaya ATK Tk.

21/G/2017/PTUN.YK

PUTUSANNomor : 21/G/2017/PTUN.YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.

perkaraTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta Nomor: 21/PENHS/2017/PTUN.YK. tanggal 2 Oktober 2017tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum perkaraTelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor: 21/PENMH/2017/PTUN.YK tanggal 6 Desember 2017 tentangPenetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor: 21

/G/2017/PTUN.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor: 21/G/2017/PTUN.YK. tanggal 21 November 2017 tentang PenunjukkanKembali Panitera Pengganti perkara ini; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa buktibukti surat atau tulisan dari Para Penggugat danTergugat dan mendengarkan keterangan Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat,serta mendengarkan pendapat ahli dari Para Penggugat dalam Persidangan perkaraIN j == a2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn oe ne cen nnn cnn nae nnn

nae cen nnn neTelah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan ini;Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;wanna nnn nnnn annem nnn ane TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30Agustus 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan Register Perkara Nomor:21/G/2017/PTUN.YK, sebagaimana telah diperbaiki

21-G-2017-PTUN.PDG

/G/2017/PTUNPDG dan telah dilakukan perbaikanHalaman 2 dari 34 halaman Putusan No.21/G/2017/PTUNPDGsecara formal pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :A.

/G/2017/PTUNPDG4.

Bahwa dalam pasal 65 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 TentangcePemerintahan Daerah disebutkan Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalaniHalaman 7 dari 34 halaman Putusan No.21/G/2017/PTUNPDGmasa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara,Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah; .

/G/2017/PTUNPDGmekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 3 222 onan nnn n nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn cnn nn cence8.

Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangbertindak sewenangwenang;Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No.21/G/2017/PTUNPDG(2) Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi;a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan; danb.