21/G/2015/PTUN.MTR

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTR4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 21/PENMH/2015/PTUNMTR. tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PENPEM.PERS/2015/PTUNMTR.tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PENHS/2015/PTUNMTR. tanggal3 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; 7. Putusan Sela Nomor : 21/G/2015/PTUNMTR, tanggal 12 Januari 2016; 8.

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTRsebidang tanah yang akan didaftarkan haknya oleh Penggugat telahmempunyai Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3/DesaSengkol tercatat atas nama Pemerintah Daerah Propinsi DaerahTingkat I Nusa Tenggara Barat Cq.

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTR3. Bahwa Gugatan diajukan tanggal 20 Oktober 2015 adalah sangat jauh melampauitenggang waktu 90 hari.

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTRmenyatakan keberatannya;d. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c telah diakui secarautuh dan bulat oleh Penggugat sendiri dalam Persidangan yang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016; e.

Putusan No. 21/G/2015/PTUNMTRsaksisaksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satukesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksisaksi antara lain sebagai berikut:22.

21/G/2015/PTUN-B

PUTUSANNOMOR :21 /G/2015/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa antara: 22222222 nnn ne enn nnnM. ROHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamatdi JI.

21/G/2015/PTUN.JPR

21/G/2015/PTUN.MDO

/G/2015/PTUN.MDO .

/G/2015/PTUN.MDO2.

/G/2015/PTUN.M DO9.

/G/2015/PTUN.M DO7.

/G/2015/PTUN.M DO2.

-------------------------------------M E N G A D I L I;-----------------------------------------DALAM PENUNDAAN:------------------------------------------------------------------------ Menyatakan Penetapan Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------- Menyatakan

21/G/2015/PTUN.Kdi

/G/2015/PTUN.KGi; 00o2nenneeeeceeeeee Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 21/G/2015/PTUN.kKdi,tanggal 14 Juli 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN.PP/2015/PTUN.kdi,tanggal 14 Juli 2015, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/PEN.HS/2015/PTUN.kdi,tanggal 30 Juli 2015, tentang Hari Persidangan yang terbuka untukUMUM; ~"2 22222 noone nnn nn cane nnn nce nnn ccc nn nnn cnn cena.

Putusan Sela No. 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 Agustus 2015;. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/G/2015/PTUN.kKdi, tanggal 18Agustus 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objeksengketa 5 2 nnn nena nn cnn n nnn ncn ce ncn ence cnn 7.

RAHIM RAJAB TAMBURAKAdan ERIK PARDOSI telah hadir di persidangan pada tanggal 10 Agustus2015 dan menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai pihak dalamsengketa Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi guna mempertahankankepentingannya:~ 22022 22 oo nn enn nnn nnn neewo Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menerima suratPermohonan Intervensi dari PT. Mega Nikel Indonesia melalui KuasaHukumnya atas nama MUH.

GAZALI HAFID, SH, MH dan MANATAPAMBARITA, SH, tertanggal 12 Agustus 201 5;wonn Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pada persidangantanggal 18 Agutus 2015, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor :21/G/2015/PTUN.Kdi, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PT.Mega Nikel Indonesia melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihakdalam Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, dan menetapkan bahwa PT.Mega Nikel Indonesia dalam Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi,didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi

,MH., PNS Direktorat Jenderal Mineral DanBatubara Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral tanggal 18 September 2015 kepada MajelisHakim Yang Memeriksa dan Mengadili PerkaraNomor 21/G/2015/PTUN.KDI di Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Perihal Penyampaian LegalOpinion ; 25.BuktiT.Il.Intv25 : Sesuai dengan Aslinya Peta Pengukuran DanPemetaan Bidang Tanah PT.

21/G/2015/PTUN.DPS

lPUTUSANNomor : 21/G/2015/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalamsengketa antara : nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn en nnn name nnn ncnnnnnnnnanEDDIE JUSUF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamatJalan Rontgen Nomor 17 Bandung, Jawa Barat, memberikan

21/G/2015/PT.TUN.JKT

No. 21/G/2015/PT.TUN.JKTdan Reformasi Birokrasi, selaku Kepala Badan KepegawaianNegara memberi kuasa kepada BIMA HARIA WIBISANA,Jabatan selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian,beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan LetjenSutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur,sesuai dengan Surat KuasaKhusus Nomor: 021/G.TUN/BAPEK/2015 tanggal 1 Oktober2015, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :1.Nama ANDRAYATI, S.H., M.M.; NIP 19590621 .198603.2.001; Jabatan Asisten Sekretaris Badan PertimbanganKepegawaian

No. 21/G/2015/PT. TUN.JKTheGugatan Penggugat tertanggal 7 September 201 5;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 10 September 2015 Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKTtentang Pemeriksaan Persiapan ; 2202200 one ooo.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 28 September 2015 Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKTtentang Pemeriksaan Persidangan ;"Telah memeriksa berkas perkara dan suratsurat bukti serta suratsuratlainnya yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUKNYA PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September2015 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2015 dengan register Nomor> 21/G

/2015/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 28September 2015, penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut:A.

21/G/2015/PHI.Sby

/G/2015/PHI.SBY, telahmengajukan gugatan sebagai berikut: 1.

No. 21/G/2015/PHISby.sebagai berkut: 2222220220 nnn nen n ence n nn nnn nonea. Srikaton Wilujeng meningal dunia tanggal 04 Juni 2011: e Gaji tahun 2009 adalah 9 bulan x Rp.955.000, = Rp.8.595.000,e Gaji tahun 2010 adalah 12 bulan x Rp.1.005.000, =Rp.12.060.000,e Gaji tahun 2011 adalah 5 bulan x Rp.1.107.000, = Rp.9.935.000. Total Rp.26.190.000,a.

No. 21/G/2015/PHISby.e Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.1.005.000, =Rp.18.090.000.11e Uang penghargaan masa kerja : 4 x Rp.1.005.000,= Rp.4.020.000,e Uang penggantian hak :15 % x (Rp.18.090.000, + Rp.4.020.000,) = Rp. 3.316.500.Total = Rp.25.426.500,6.

No. 21/G/2015/PHISby.(Penggugat Il) yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah JULAICHAtidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dengan alasanalasan sebagai berikut : 1. TIDAK DILAMPIRKAN AKTA/SURAT KETERANGAN AHLI WARIS; H.M. MARSOEDI RAHADJO (Penggugat !) yang mengaku sebagai abhliwaris almarhumah SRIKATON WILUJENG,SE dan MOCH.

No. 21/G/2015/PHISby. NAMA SRIKATON WILUJENG,SE DAN JULAICHA TIDAK PEKERJA YANG DIRUMAHKAN DAN DI PHK; Bahwa nama SRIKATON WILUJENG,SE dan JULAICHA tidak termasukpekerja yang dirumahkan sebagaimana Pengumuman atau di PHK.

21/G/2015/PTUN-KPG

/G/2015/PTUNKPG9.

/G/2015/PTUN.KPG tanggal 3 November 2015tentang diterimanya Dominggus da Silva, Justino Lopez, Amandio Fireira,Anaseito Coreia, Alexo Pires, Jhon da Costa, Akasio Alhoro, Julio daCosta Ximenes, Jasinta F.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang pada tanggal 5 Agustus 2015 dibawah register perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNKPG dan telah diperbaiki tanggal 8 September 2015 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut : l.

Upaya Penggugat dalam mempertahankan Hak. ; Halaman 15 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNKPGBahwa dengan penerbitan ke9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milikmasingmasing :a. SHM No.b. SHM No.c. SHM No.d. SHM No.e. SHM No.f. SHMNo.g. SHM No.h. SHM No.i.

Tentang Subyek Perkara; 0 nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn encaseHalaman 25 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNKPG1. 1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehubungandengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 883 Tahun 2011, SuratUkur Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011, atasnama Drs.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 21/G/2015/PTUN-Pbr dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; --------------------------------3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 111.000,00 (Seratus Sebelas Ribu Rupiah). -------

21/G/2015/PTUN-Pbr

/G/2015/PTUNPbr, pada pokoknya bermohonkepada Majelis Hakim agar objek sengketa berupa: 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 124/DesaTangkerang, Gambar Situasi 317/1989, Tanggal 14 April1989, luas 1.154 m?

/G / 2015 / PTUNPbr secara lisanpada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 29 Juni 2015, dengan alasan sebagai berikut;e Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat pada Pemeriksaan PersiapanTanggal 22 Juni 2015, objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna BangunanNomor: 124/Desa Tangkerang, Gambar Situasi 317/1989, Tanggal 14 April1989, luas 1.154 m?

/G /2015/PTUNPbrdari Buku Register Perkara, serta membebankan kepada Para Penggugat untukmembayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini yang jumlahnya akan ditetapkandalam amar penetapan inl; Memperhatikan Pasal 76 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan PerundangUndangan lainnyayang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN:1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat; 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencoret Perkara Nomor 21/G/2015/PTUNPbr dari Buku Register PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; 3.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.TTDHIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.PANITERA PENGGANTITTDDEWI MONA SARI, Amd.PERINCIAN BIAYA PERKARANO : 21/G/2015/PTUNPbr Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,Biaya ATK Rp. 50.000,Panggilan Rp. 20.000,Meterai Rp. 6.000,Redaksi Rp 5.000.JUMLAH Rp.111.000,(Seratus Sebelas Ribu Rupiah)Salinan Penetapan telah sesuai dengan aslinyaDiberikan untuk dan atas permintaan KuasaHukum Penggugat..PANITERADrs. PAUZAN,S.H.10111213141516171819

21/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNomor : 21/G/2015/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :YAYASAN VIHARA TRI RATNA, beralamat di Jalan Lautze Nomor 64, RT.001RW.006, Kelurahan Kartini, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat.

ADI HARTOYO, Warga Negara Indonesia,Ketua Umum Yayasan Vihara Tri Ratna,beralamat di Jalan Lautze Nomor 64, RT.001Halaman dari 126 halaman Putusan Nomor : 21/G/2015/PTUNJKTPAGERW.006, Kelurahan Kartini, KecamatanSawah Besar, Jakarta Pusat ;2. MOH.

(PengadministrasianHalaman 3 dari 126 halaman Putusan Nomor : 21/G/2015/PTUNJKTPAGE10. HIMAWAN SUMANTRI. (Pengadministrasian Umum) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, ParaPegawai Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DK! Jakarta, beralamat diJalan Taman Jatibaru Nomor 1, Tanah Abang,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 406/SK31/II/2015, tertanggal16 Februari 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ; 2.

21-G-2015-PTUN-PDG

; TelahmembacaPenetapanHakim KetuaMajelisNomor: 21/PENPP/2015/PTUN.PDGtanggal28 Juli201 5tentangPenetapanHariPemeriksaanPersiapan; Telah membaca berkas Perkara Nomor: 21/G/2015/PTUNPDG besertaseluruh lampiran yang terdapat didalamnya;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDGw Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015, yang diterima dan telahpula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangpada

/G/2015/PTUNPDG3.

/G/2015/PTUNPDGDALAM POKOK PERKARA:222222nen ne ene1.

/G/2015/PTUNPDGPerincian Biaya Perkara Nomor:21/G//2015/PTUNPDG1.

Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 384.000,(Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG

21/G/2015/PTUN-SRG

/G/2015/PTUNSRGMajelis3 Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 21/G/2015/PTUN.SRG,Tanggal 13 Juli 2015;4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor: 21/PENPP/2015/PTUNSRG, Tanggal 13 Juli 2015 tentangPenentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor: 21/PENHS/2015/PTUNSRG, Tanggal 12 Agustus 2015 tentangPenentuan Hari Sidang Terbuka untuk Umum;6 Permohonan Pihak Ketiga No. 042/S&P/P.Int/VIII/2015, Perihal

PermohonanIntervensi dalam perkara Tata Usaha Negara No. 21/G/2015/PTUNSRG,tertanggal 12 Agustus 2015;7 Berkas Perkara Nomor: 21/G/2015/PTUNSRG;8 Buktibukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi dari Para Pihak dipersidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga, dengan Register PerkaraNomor : 21/G/2015/PTUNSRG, Gugatan

/G/2015/PTUNSRG25dalil Para Penggugattersebut; Bahwa terlebih atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh masingmasingCalon Kepala Desa termasuk Sdr.

/G/2015/PTUNSRGmasyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.

/G/2015/PTUNSRGpihak yang terkait sesuai dengan syarat dan/atau mekanisme hukum yangmengaturnya.

21/G/2015/PTUN-PLG

PUTUSANNomor : 21/G/2015/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang..,menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :Jalan Jenderal Ahmad Yani.,Nomor 67, Palembangtelah 1.

TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca danmemperhatikan : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentangPenunjukan Majelis Hakim Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG, Tanggal 29April 2015 ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG, tanggal 29 April 2015 ;Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtentang Penetapan Hari Persidangan Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG,Tanggal 13 Mei4. Putusan Sela Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG., Tanggal 10 Juni 2015 ;5.

Berkas Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNPLG beserta seluruhlampirannya ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal29 April 2015 .............29 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usahan NegaraPalembang pada tanggal 29 April 2015 dan terdaftar dalam Register PerkaraNomor : 21/G/2015/PTUNPLG dan telah diperbaiki terakhir dan diterima padatanggal 13 Mei 2015 dengan Obyek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor05787/Kel.

B/162A/IV/2014/Dit Reskrim Umtertanggal 13 April 2015 juga setelah para penggugat baca dan dikaitkan denganpertanyaanpertanyaan pihak Kepolisian baru Para Penggugat menyadari atastanah para penggugat telah terbit SHM objek sengketa (dalam undangandimaksud disebutkan nomor SHM objek sengketa) yang kemudian untukHalaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2015/PTUNPLGmelengkapi datadata dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugatmendapatkan photo copy salah satu SHM objek sengketa dari tetangga

21/G/2015/PTUN-SMD

Putusan No.21/G/2015/PTUNSMD226.

Putusan No.21/G/2015/PTUNSMD34.35.36..

Putusan No.21/G/2015/PTUNSMD44(2).

Putusan No.21/G/2015/PTUNSMD60(6).Bahwa benar Saksi tahu pada tahun 2015 ada SK.

Putusan No.21/G/2015/PTUNSMD80

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;---------------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi

No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor: 06/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 01 Pebruari 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim;2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015, dan suratsurat yang yangbersangkutan; 3 Telah membaca berkas perkara beserta suratsurat lain yang berkaitan dengan perkaraINI ;2 $22 22222 non nnn nnn nnnn nena nnn nnn nena anneTENTANG DUDUKNYA

PERKARABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambilalih dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantumdalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal28 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut: 22722 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMENGADILIDALAM PENUNDAAN :.2 202022 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn cnn ncn nen nnn cnn cese Menyatakan Penetapan Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 18 Agustus

/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh para pihak yangbersengketa;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritersebut dimuka yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya,Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan banding pada tanggal 4 Nopember 2015,sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDItersebut

/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 sudah tepat dan benarsehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tinggi dalam mengambil putusan, makaoleh karena itu harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 dikuatkan, maka pihak Pembandingdinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Jo.

No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.Mengingat UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan keduaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasalpasal dan peraturanperaturan perundangundangan yang berkaitan dengan sengketaIN1 ;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Tergugat IIIntervensitersebut; 7722222 222 e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan bandingtersebut

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 21/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding;----- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;---------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/G/2015/PTUN.MDO tanggal 25 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkanDEINGIAIQ) oxnnnn annem nen nnn nnn mene enna ann enennannn one annanennnmanannacmnnmsnn3. Berkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitandengan sengketa ini ; " 22 4.

Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :131/PENHS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanHari Sidang ; 22990 222 nnn en rane nnn nnn nnn neeTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 21/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 23 Maret 2016 yangamarnya sebagai berikut : MENGADILIl.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi1, Tergugat llIntervensi2, Tergugat Il Intervensi3, Tergugat Il Intervensi4, Tergugat IlIntervensi5, Tergugat Il Intervensi6, Tergugat Il Intervensi7, Tergugat IlIntervensi8, dan Tergugat Il Intervensi9 untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.137.000, (tiga juta seratus tigapuluh tujuh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 21/G/2015/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No.21/G/2015/PTUN.KPG tanggal 23 Maret 2016 ; 3.