atas Hak Guna Bangunan No. 00165, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 2013, Nomor 1311/Negeri Sakti/2013 seluas 10.274 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 08.11.01.12.01021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 18.12.130.014.008.0040.0 yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah No. 22

/2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Sulistyo Sri Rahayu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pesawaran (TERGUGAT II) adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga tidak memiliki akibat hukum apapun;

hukum mengikat;

p>

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat-Tergugat;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Smr sepanjang mengenai amar putusan tersebut pada poin 4 dan 5 yang ditolak sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli No.22

/2016 tanggal 18 Mei 2016 adalah sah dan berharga;

Ramadhan 2 RT.37, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sesuai Sertipikat Hak Milik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli No.22/2016 tanggal 18 Mei 2016;

Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli No.22/2016 tanggal 18 Mei 2016 adalah sah dan berharga;3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan seluas : 83 M2 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Kelapa Gading Gg.

Ramadhan 2 RT.37, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Sesuai Sertipikat Hak Milik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Jual Beli No.22/2016 tanggal 18 Mei 2016;4.

Ramadhan 2 RT.37, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sesuai Sertipikat HakMilik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dan Surat Ukur No.00109/KRA/2010,perolehannya didasarkan Akta Jual Beli No.22/2016 tanggal 18 Mei 2016;Bahwa tanpa ijin Penggugat, Tergugat lIl/anak kandung Tergugat menempati dan menguasai rumah berikut tanah perwatasan Penggugatatas suruhan Tergugat , perouatan mana dilakukan sejak tahun 2014sampai sekarang (+ 3 tahun);Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya

/2016 tanggal 18 Mei 2016 adalahsah dan berharga;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atassebidang tanah perwatasan seluas : 83 M?

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 angka1 menyebutkanpada pokoknya Sertipikat Hak Milik No.259 tanggal 16 Agustus 2010 dansurat ukur No.00109/KRA/2010, Perolehannya didasarkan akta jual beliNo.22/2016 tanggal 18 Mei 2016;. Bahwa apabila Penggugat dinyatakan memiliki objek sengketa daridasar akta jual beli tertanggal 18 Mei 2016 maka Penggugat barumemiliki objek sengketa tersebut tertanggal 18 Mei 2016, bukan sejaktahun 2014 sehingga dalil penggugat menjadi tidak konsisten;.

/2016 tanggal 18 Mei 2016 antaraHENDRA IRAWAN RAHARDJO selaku Penjual, dan JUNIARSITUMORANG selaku Pembeli, yang dibuatoleh Silvanus Dedy Nugroho,SH.

(nalaman 2);Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Kuasa adalah HENDRAIRAWAN RAHARDJO, sedangkan Penerima Kuasa adalah JUNIARSITUMORANG;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 berupa Akta Jual BeliNomor 22/2016 tanggal 18 Mei 2016, diantaranya disebutkan ..... dst. Pihak19Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan PihakKedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama: Hak Milik Nomor259/Kel. Karang Anyar ..... dst.

Menghukum pemohon untuk menyerahkan sebuah unit rumah yang terletak di Kabupaten Serang sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor ; 22/2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Nama Sandra Tanod, S.H. tertanggal 08 Januari 2016;

Kepemilikan dan penguasaan sepenuhnya atas rumah di KabupatenSerang diberikan kepada pihak Kedua;Bahwa, untuk menguatkan kesepakatan bersama atas perintah majelispemohon mengajukan alat bukti tambahan berupa;1.Fotokopi akta jual beli nomor 21/2016 berupa bangunan rumah type 29 diKabupaten Serang , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta TanahSandra Tanod, SH pada tanggal 08 Januari 2016, lalu oleh Ketua Majelisdi beri tanda P.3;Fotokopi akta jual beli nomor 22/2016 berupa bangunan rumah diKabupaten

Menghukum pemohon untuk menyerahkan sebuah unit rumah yang terletakdi Kabupaten Serang sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor ;22/2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas NamaSandra Tanod, S.H. tertanggal 08 Januari 2016;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Penatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu6.

.- RIFKI AMANDA (adik kedua), Tempat Tanggal lahir Lueng Baro 15 April 2012, Jenis Kelamin Laki-laki Anak Ke 3 (tiga) Dari SAIFUL BAHRI (ayah) dan NURHAYATI (Ibu). untuk menjual berupa : 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sesuai Akta Hibah No. 22/2016, tanggal 12 April 2016 ;3. Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

dan II/Tergugat Konvensi I dan II untuk sebagian ;

/2016 tertanggal 22 Maret 2016 adalah sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;

IIKonvensi adalah tidak berdasar, tidak jelas dan kabur, karenanyaharus ditolak demi hukum;Menyatakan Aktaakta yang telah dibuat oleh Tergugat I, Il semulaPenggugat dan II Konvensi dengan Penggugat I, II semula Tergugat dan II Konvensi dihadapan Penggugat III Rekonvensi semula TergugatIll Konvensi yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 77 tertanggal 24Agustus 2015, Akta Kuasa Nomor 78 tertanggal 24 Agustus 2015,Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 79 tertanggal 24 Agustus 2015,serta Akta Jual Beli No.22

/2016 tertanggal 22 Maret 2016 adalah Sahdan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penggugat I, Il Rekonpensi semula Tergugat , IlKonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;Menyatakan Tergugat , Il Rekonvensi semula Penggugat dan IlKonvensi tidak beritikad baik serta,melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Tergugat I, Il Rekonvensi alias Penggugat dan IlKonvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika /sekaligus atas kelalaianya sesuai dengan Akta Pengosongan No.79tertanggal

/2016 tanggal 8 Agustus 2016Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2311/B/PK/Pjk/2018sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP07293/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor:00031/407/14/431/15 tanggal 16 Oktober 2015 atas nama PT OmronManufacturing Of Indonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89708/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00198/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 8Agustus 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP07293/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00198/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 8 Agustus 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP07293/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 23 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00031/407/14/431/15 tanggal 16 Oktober2015, atas nama PT Omron Manufacturing of Indonesia, NPWP01.081.583.5431.000, beralamat EJIP Industrial Park

Putusan Nomor 2311/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00198/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 8 Agustus 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP07293/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 23 Desember 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor:00031/407/ 14/431/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.081.583.5431.000

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf Ckarena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 22 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85278/PP/M.

XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember2016, dengan membatalkan STP PPN 00299/107/14/431/16 tanggal 11Mei 2016 untuk Masa Pajak Nopember 2014 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat diJalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016,dengan membatalkan STP PPN 00299/107/14/431/16 tanggal 11Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016, membatalkan Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2014Nomor : 00299/107/14/431/16 tanggal 11 Mei 2016, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan

Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa causa prima dari Faktur Pajakyang dianggap tidak lengkap yang telah dilakukan pemeriksaan danpenilaian serta pertimbangan hukum dan amar putusan Mengabulkangugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016 denganmembatalkan

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP07265/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Bantahan tanggal 21 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85276/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan

Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP07265/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20Desember 2016, dengan membatalkan STP PPN Nomor00279/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 Masa Pajak Januari 2014 atasnama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk JambeBarat, Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Tagihan Pajak menurut Majelis:Pajak harus dibayar/ditagih kembaili Rp Telah

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP07265/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihnan PajakPajak Pertambahan Niiai Barang dan Jasa Masa Pajak JanuariHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1211/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP07265/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016, denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari 2014 Nomor: 00279/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa causa prima dari FakturPajak yang dianggap tidak lengkap yang telah dilakukan pemeriksaandan penilaian serta pertimbangan hukum dan amar putusanMengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP07265/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016, denganmembatalkan

Membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP07266/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85277/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan

Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP07266/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016,dengan membatalkan STP PPN Nomor 00280/107/14/431/16 tanggal 3 Mei2016 untuk Masa Pajak Juli 2014 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII LotT2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat41361, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07266/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016,dengan membatalkan STP PPN Nomor 00280/107/14/431/16tanggal 3 Mei 2016 untuk Masa Pajak Juli 2014 atas nama PTDaiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,Halaman 3 dari 8 halaman.

/2016 tanggal 20 Desember 2016, denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2014 Nomor 00280/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016, atas namaPenggugat, NPWP 31.164.521.2431.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP07266/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 20 Desember 2016, denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2014 Nomor 00280/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016, olehHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan No. 0788/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.1 Bahwa pada tanggal 22082004 telah dilangsungkan perkawinan antarapemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan No. 0788/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.proses mediasi melalui Mediator Drs. Syamsul Huda, S.H., akan tetapi tidak berhasil.Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Putusan No. 0788/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.Undang Nomor Tahun 1974 jo.

Putusan No. 0788/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.ttd. ttd.Drs. Mustopa, S.H. Drs. Azhar Mayang, M.H.I.Hakim Anggota,ttd.Drs.

Putusan No. 0788/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85275/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan

gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016,dengan membatalkan STP PPN Nomor 00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei2016 untuk Masa Pajak September 2014 atas nama PT Daiki AluminiumIndustry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Tagihan Pajak menurut Majelis:Pajak harus dibayar/ditagih

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Niiai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2,Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP07219/NKEB/WPJ.22

/2016 tanggal 13 Desember 2016, denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2014 Nomor: 00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016,atas nama Penggugat, NPWP: 31.164.521.2431.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

/2016 tanggal 5Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakHalaman 1 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00184/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 5 Agustus 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00040/207/13/435/15 tanggal 16 Juni 2015, atasnama PT Sinar Sosrodjojo Trans, NPWP 01.207.039.7435.000,beralamat di Jalan Raya Pangeran Diponegoro KM 40, Jatimulya,Tambun, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

/2016 tanggal 05 Agustus2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor: 00040/207/13/435/15 tanggal16 Juni 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.207.039.7435.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp3.738.454,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

tanggal 7 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di di JalanMega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22

/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutPemohon Banding, berdasarkan alasan dan penjelasan pada butir Il, makapengenaan PBBKB kepada Pemohon Banding harus dibatalkan sehinggaFaktur yang diterbitkan oleh Pertamina memuat perincian sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.

Pasal JumlahMataNomor Faktur Penjualan (B) KB 22 FakturUang(A) (10% x A) (C) (D) (A+B+C) 5.13.NNT.011 /USD 11.837.186,90 1.183.718,69 Total USD 11.837.186,90 1.183.718,69 Bahwa oleh karena itu PBBKB sebesar USD532.008,40 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina harus dikembalikan kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22

/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/2126/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor5.13.NNT.011 tanggal 9 Desember 2013, atas nama: PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, beralamat di Jalan Mega KuninganLot 5.1, Menara

Meninjau kembali Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22/2016 tanggal 28 September 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menerima Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74919/PP/M.XIIIA/22/2016 tanggal 28 September 2016;3.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah dilangsungkan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuaidengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.2. SAKSI II (ibu kandung Penggugat), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagiadan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi HukumIslam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1.

Putusan No. 1760/Pdt.G/Monday August 22, 2016/PA JS.Sufyan, S.H.

/2016 yang dibuat oleh dandihadapan TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dandan juga tidak memiliki akibat hukum apapun;Bahwa selain alasanalasan diatas, Akta Hibah No. 22/2016 dapatPENGGUGAT simpulkan jika objek bidang tanah bertempat/berlokasi diKota Bandar Lampung sedangkan TERGUGAT II adalah PPAT dengandaerah kerja Kabupaten Pesawaran, sehingga dapat dipastikan bahwaTERGUGAT Il telah melampaui wilayah kerja PPAT sebagaimanadimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No

Desa : Negeri Sakti;Dengan demikian, dikarenakan bidang tanah yang menjadi OBJEK HIBAHTIDAK MEMENUHI RUMUSAN OBJEK BIDANG TANAH atau telah terjadikesalahan OBJEK BIDANG TANAH, maka adalah telah tepat dan sangatberalasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquomenyatakan bahwa Akta Hibah No. 22/2016 yang dibuat oleh dandihadapan TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dandan juga tidak memiliki akibat hukum apapun;Bahwa selain alasanalasan diatas, Akta Hibah No. 22/2016 dapatPENGGUGAT

Negeri Sakti Utama sebagaimana dituangkan dalam AktaHibah No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh dandihnadapan Tergugat Il Konvensi yakni Sulistyo Sri Rahayu, S.H., M.Kn.,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pesawaran) akanTergugat Konvensi ajukan pula sebagai bukti dalam perkara a quo).

Negeri Sakti Utama yaitu ingin membangunRumah Sakit lbu dan Anak, yang berlokasi di Kecamatan Negeri SaktiKabupaten Pesawaran;Bahwa saksi mengetahui kalau adanya Akta Hibah yang dijadikan alatbukti oleh Penggugat Nomor 22/2016 yang dibuat dihadapan NotarisSulistyo Sri Rahayu, S.H.

Menyatakan Akta Hibah No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuatoleh dan dihadapan Sulistyo Sri Rahayu, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pesawaran tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

Penetapan No. 0244/Pdt.P/Monday August 22, 2016/PA JS.Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 telah diterbitkan AktaCerai Nomor : XXXX/AC/2013/PA.JS berdasarkan Putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan Nomor Perkara XXXXX/Pdt.G/2015/PA JS.tanggal 11 Nopember 2013.

Penetapan No. 0244/Pdt.P/Monday August 22, 2016/PA JS.Karena perkara cerai pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo adalah permohonan perubahan penulisan nama Pemohon pada akta cerai yangditerbitkan oleh Pengadilan Agama juga merupakan kompetensi absolut PengadilanAgama.Menimbang

Penetapan No. 0244/Pdt.P/Monday August 22, 2016/PA JS.Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan, makabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon.2 Menetapkan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Cerai NomorXXXX/AC/2013/PA JS. tanggal 11 Nopember 2013 dan Putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan Nomor XXXX

Penetapan No. 0244/Pdt.P/Monday August 22, 2016/PA JS.Sufyan, S.H.

Penetapan No. 0413/Pdt.G/Friday April 22, 2016/PA JS.Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya JakartaSelatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.

Penetapan No. 0413/Pdt.G/Friday April 22, 2016/PA JS.Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan c.q.

Penetapan No. 0413/Pdt.G/Friday April 22, 2016/PA JS.Memperhatikan, pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA JS.dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara.3.

Penetapan No. 0413/Pdt.G/Friday April 22, 2016/PA JS.