• Imran dengan perempuan Maritje Pondaag yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Syske Stella Wongkar, S.Pd dengan nomor : 33/2018 ;

• 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Sertifikat Tanah (tanda bukti hak milik) berjumlah 6 (enam) lembar No.121 tahun 2009 dari Badan Pertanahanan Nasional Repbulik Indonesia an. Muh. Imran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Putusan Kontradiktoir;
  2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 130/413/KC-NBP 33/2018, tanggal 07 Desember 2018;
  3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji (wanprestasi);
  4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus seluruh utang beserta bunganya dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan

• etik yang dilakukanoleh Arbiter BANI Perkara Nomor: 33/2018/BANI BANDUNG.

  /2018/ BANI BANDUNG(Perkara Arbitrase No. 33/2018).Bahwa pada hari Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Arbitrase BANI telahmenjatuhkan putusan atas Perkara Arbitrase No. 33/2018 antaraTERMOHON II (dahulu Pemohon pada Permohonan Arbitrase) melawanPEMOHON (dahulu Termohon dalam Permohonan Arbitrase) (PutusanBANI Bandung No. 33/2018), dengan amar putusan sebagai berikut:MEMUTUSKAN :1.

  olehMajelis Arbitrase BANI dalam Putusan BANI Bandung No. 33/2018.

  PUTUSAN BANI BANDUNG NO. 33/2018 TELAH TEPAT DAN TIDAKMENGADUNG PUTUSAN YANG BERSIFAT ULTRA PETITA 77.

  Menguatkan Putusan BANI dalam Perkara Nomor 33/2018/BANI Bandung;3.

• AFDAL dan DHISA ANGGRIA) sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 33/2018 Tanggal 19 Maret 2018 seluas 850 M² (17 M x 50 M) yang dibuat oleh Tergugat VII, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

  • Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Tarusan-Carocok;
  • Sebelah Timur berbatas dengan Tanah rencana jalan dibaliknya tanah kaum PUTI PIPAH;
  • Sebelah Barat sebagian berbatas dengan tanah dan rumah ZULKIFLI (tanah rumah tersebut telah dijual oleh kaum Penggugat

  AFDAL dan DHISA ANGGRIA) yang telah melakukan jual beli terhadap objek perkara, dihadapan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

• Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang telah membuat Akta Jual Beli jual No. 33/2018 tanggal 19 Maret 2018, merupakan perbuatanPerbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);
• Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect) Akta Jual Beli No. 33/2018 Tanggal 19 Maret 2018 yang

  /2018 tanggal 19Maret 2018 seluas 850 M?

  /2018 Tanggal 19 Maret 2018 seluas 850 M?

  AFDAL dan DHISA ANGGRIA) sebagaimanadimaksud Akta Jual Beli No. 33/2018 tanggal 19 Maret 2018 seluas 850 M?

  AFDAL dan DHISA ANGGRIA)sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 33/2018 Tanggal 19 Maret 2018seluas 850 M?

  /2018 tanggal 19 Maret2018 seluas 850 M?

• Oleh karena perlawanan terhadapEksekusi Pengosongan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.33/2018 Eks Jo No.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 menuruthukum acara perdata itu hanya terbatas pada pihakpihak dalam penetapanHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 714Pdt.Plw/2018/PN Jkt Brt1a quo, maka Terlawan II dan Turut Terlawan yang bukan pihak dan tidakterlibat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.33/2018 Eks Jo No.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 itu tidak dapatdidudukkan

  Bahwa perlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang merupakan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat yang diajukan oleh Wilianto Jonany(Terlawan II). Dalam Penetapan Eksekusi Pengosongan No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018, kedudukan Pelawan adalahpihak Termohon Eksekusi, sehingga karena itu kwalitas subjek Pelawanadalah Pelawan pihak (Pelawan party).2.

  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Eksekusi pengosonganatas objek Lelang berdasarkan Risalah Lelang No.135/29/2018 tanggal 18April 2018 itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.6.

  Oleh karenaperlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat No.33/2018 Eks Jo No.135/29/2018tanggal 14 Agustus 2018 menurut hukum acara perdata itu hanyaterbatas pada pihakpihak dalam penetapan a quo, maka Terlawan II danTurut Terlawan yang bukan pihak dan tidak terlibat dalam PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 itu tidak dapat didudukkansebagai pihak.

• Putusan Nomor 631/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003414.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunh gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00471/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 22Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00471/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 22 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00084/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya K.S.

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00471/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 22 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00084/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Agustus 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00084/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama PenggugatNPWP 31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00471/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 22 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00084/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Agustus 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

• Putusan Nomor 630/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003410.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00441/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00441/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya K.S.

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00441/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00080/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama PenggugatNPWP 31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00441/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 21 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00080/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Maret 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

• Putusan Nomor 61 7/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003412.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00444/NKEB/WPVJ.33/2018, tanggal 21Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00444/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00082/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Juni 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya KS Tubun, Gang Kondang Nomor 62 RT 003 RW 008,Cibuluh, Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00444/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00082/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Juni 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00082/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Penggugat NPWP31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00444/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 21 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00082/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Juni 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

• Putusan Nomor 616/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003409.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00440/NKEB/WPVJ.33/2018, tanggal 21Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00440/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00079/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Februari 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya KS Tubun, Gang Kondang Nomor 62 RT 003 RW 008,Cibuluh, Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00440/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00079/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Februari 2015 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00079/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Penggugat NPWP31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00440/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 21 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00079/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Februari 2015Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak

• Afdal dan Dhisa Anggria) yang telah melakukan jual belliterhadap objek perkara, di hadapan Tergugat VII merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad),Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang telah membuat Akta Jual BelliNomor 33/2018 tanggal 19 Maret 2018, merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiteneffect) Akta Jual Beli Nomor 33/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuatHalaman 4 dari 16 hal. Put.

  Afdal dan Dhisa Anggria) yang telah melakukan jual belliterhadap objek perkara, di hadapan Tergugat VII merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daadq),Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang telah membuat Akta Jual BellNomor 33/2018 tanggal 19 Maret 2018, merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiteneffect) Akta Jual Beli Nomor 33/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuatoleh Tergugat VII tersebut;Menyatakan perbuatan Tergugat

  (lima ratus lima puluh meter bujursangkar)yang merupakan sebagian dari tanah yang dijual oleh Tergugat .C(Ernaneli) kepada Para Tergugat VI (M.Afdal dan Dhisa Anggria)sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Nomor 33/2018 tanggal 19Maret 2018 seluas 850 m? (17 m x 50 m) yang dibuat oleh TergugatVII, dengan batasbatas sepadan sebagai berikut: sebelah utara : berbatas dengan Jalan Raya TarusanCarocok,Halaman 11 dari 16 hal. Put.

  perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buitenefect) Surat Keterangan Nomor 24/WNCAAPL/JIII2018, tanggal 16Maret 2018 tersebut:Menyatakan perbuatan Tergugat I.C (Ernaneli) dan perbuatan ParaTergugat VI (M.Afdal dan Dhisa Anggria) yang telah melakukan jualbeli terhadap objek perkara, di hadapan Tergugat VII merupakanperbuatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang telah membuat Akta JualBeli Nomor 33

  /2018 tanggal 19 Maret 2018, merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buitenefect) Akta Jual Beli Nomor 33/2018 tanggal 19 Maret 2018 yangdibuat oleh Tergugat VII tersebut;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII (Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Pesisir Selatan) yang telah melakukan pengukuranatas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Para Tergugat

• Putusan Nomor 632/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003416.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00473/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 22Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak

  Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00473/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 22 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00086/107/15/404/17,tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Oktober 2015, atas nama PTSuryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat diJalan Raya K.S.

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00473/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 22 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00086/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Oktober 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00086/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Penggugat NPWP31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00473/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 22 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00086/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Oktober 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

• Putusan Nomor 618/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003413.99/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00443/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00443/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 21 Maret 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00083/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Juli 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Suryakabel Cemerlang, NPWP 31.440.362.7404.000, beralamat di Jalan Raya KS Tubun, Gang KondangNomor 62 RT 003 RW 008, Cibuluh, Bogor Utara, Bogor

  peninjauankembali pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00443/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal 21 Maret 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00083/107/15/404/17, tanggal 3Mei 2017, Masa Pajak Juli 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak; dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00083/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, atas nama Penggugat NPWP31.440.362.7404.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00443/NKEB/WPJ.33/2018,tanggal 21 Maret 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00083/107/15/404/17, tanggal 3 Mei 2017, Masa Pajak Juli 2015Halaman 4 dari 7 halaman.

• Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan proses lelang tidak sahatau cacat hukum dan menyatakan risalah Lelang No. 635/33/2018 tanggal 09November 2018 yang diterbitkan Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa berdasarkan arrest Hograad tahun 1919 dalam perkara antaraLindenbaum Vs.

  Bahwa dalam proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objeksengketa perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Risalah LelangNo. 635/33/2018 tanggal 25 Oktober 2018, banyaknya penawaranlelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 1(satu) penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karenapenawaran tertingg!

  A.0028/SPLEHT/BTPNAREABT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, atas objeksengketa perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Risalah LelangNo. 635/33/2018 tanggal 25 Oktober 2018, telah sesuai denganaturan/ketentuan hukum yang berlaku, yaitu. Peraturan MenteriKeuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang.

  Bahwa Risalah Lelang Nomor : 635/33/2018 menerangkan Pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2018, pada pukul 10.00 Waktu Server aplikasi melaluiinternet sesuai Waktu Indonesia Barat, bertempat di KPKNL Purwakarta JalanSiliwangi No. 9 Purwakarta, dengan pejabat lelang yaitu Nandang Hidayat, SHNo.

  Bank BTPN) atasobjek sengketa perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No.635/33/2018 tanggal 25 Oktober 2018 adalah PMK No. 27/PMK.06/2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang telah ditetapkan pada tanggal 19Februari 2016.c.

• putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005979.14/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kiranya Pengadilan Pajakberkenan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00022/KEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 27 April 2018 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tersebutkarena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;Halaman 1 dari 8 halaman.

  Jumlah Pajak yang masih (lebih) dibayar (111.943.478) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005979.14/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.33/2018 tanggal 27April 2018 tentang Keberatan

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00022/KEB/WPJ.33/2018 tanggal 27 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, atas nama NyomanMudasta, NPWP 24.314.781.6407.000, beralamat di KomplekHalaman 3 dari 8 halaman.

  /2018 tanggal 27April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

• Putusan Nomor 1523/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010541.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01997/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

  Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01997/NKEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP03.118.186.0412.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01997/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6November 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena PermohonanHalaman 3 dari 6 halaman.

• dan SuratTagihnan Pajak PPN Dalam Negeri Masa Mei 2017 Nomor00208/107/17/412/17 tanggal 19 September 2017 sebesarRp705.752.326,00 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010543.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01999/NKEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 06 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Kedua, atas nama PT Trans Cibubur Property NPWP 03.118.186.0412.001, beralamat di Jalan Alternatif Cibubur Harjamukti Cimanggis KotaDepok, Jawa Barat:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis

  Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Oktober 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01999/NKEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 06 November 2018, tentang PenghapusanHalaman 3 dari 7 halaman.

  Putusan Nomor 1679/B/PK/Pjk/2020Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP: 03.118.186.0412.001, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan;a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01999/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 06November 2018, tentang Penghapusan Sanksi

• Putusan Nomor 1525/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

  Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP03.118.186.0412.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6November 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena PermohonanHalaman 3 dari 6 halaman.

• SuratTagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa Januari 2017 Nomor 00204/107/17/412/17, tanggal 19 September 2017, sebesar Rp302.870.782,00menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010542.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01998/NKEB/WPJ.33

  /2018, tanggal O6 November 2018, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama PT Trans Cibubur Property,NPWP 03.118.186.0412.001, beralamat di Jalan Alternatif CibuburHarjamukti Cimanggis Kota Depok Jawa Barat:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis

  Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01998/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal O6 November 2018, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP03.118.186.0412.001

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01998/NKEB/WPJ.33/2018, tanggal 06November 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam

• danSurat Tagihan Pajak PPN Dalam Negeri Masa April 2017 Nomor00207/107/17/412/17 tanggal 19 September 2017 sebesarRp420.772.919,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010539.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01995/NKEB/WPJ.33

  /2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama PT Trans CibuburProperty NPWP 03.118.186.0412.001, beralamat di Jalan Alternatif CibuburHarjamukti Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

  Putusan Nomor 1680/B/PK/Pjk/2020menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01995/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP:03.118.186.0412.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali

  (semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01995/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6November 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena PermohonanWajib Pajak Kedua oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan