Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR
Tanggal 25 April 2016 — MANSYUR TALI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU dan THOMAS APDD, Dkk
6416
  • 33/G/2015/PTUN.MTR
    Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2015yang didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal22 Desember 2015 dan terdaftar sebagai Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.MTR dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikutip olehPenggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 4 yang berbunyiGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya
Register : 01-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 September 2016 — 1. THOMAS APDD. dkk. dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU vs MANSYUR TALI
3315
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/G/2015/PTUN.MTR .tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------3. Menghukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------
    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Nopember 2015 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahM@ Mba Ca j== === nnn na an nn nnn nn nnn ne cee nn nn ren cee ne nee cn ee nee nnn1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 184/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Agustus 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding; Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor :33
    /G/ 2015/PTUN.MTR. tanggal 25 April 2016; .
    Tanggal 7 September 2016 tentangPenetapan Hari Sidang ; Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, BuktiBukti Surat para pihak danKeterangan SaksiSaksi ;Halaman 4, Putusan Nomor : 184/B/2016/PTTUNSBY.TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,Nomor : 33/G/2015/PTUN.MTR, tertanggal 25 April 2016 amarnyaberbunyi sebagai berikut :2 200 222 none neo
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diMataram, perkara Tata Usaha Negara, Nomor:33/G/2015/PTUN.MTR tanggal 25 April 2016 ; 2. Mengadili sendiri dan memutuskan Halaman 6 , Putusan Nomor : 184/B/2016/PTTUNSBY.a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding darifea 144 00 1 61090 a eeb. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;c. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yangfimbul dalam Perkala &. GUC jn
Register : 08-08-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.THOMAS APDD
2.CONSTANTYN CHRISTOPEL, SH
3.MATHILDA ADRIANA
4.YOSINA ARY ANCE DJ
5.ROSLIN ANI KARTINI
6.PRICYLA MERCY
7.ANDRIANIE AFRIINA
Tergugat:
1.DEWI SRI BINTI MANSYUR
2.SITI RAHMA BINTI MANSYUR
3.ROSMIATI BINTI MANSYUR
4.SRI ASTUTI BINTI MANSYUR
5.BRIPKA SURIANSYAH Bin H. A.TALIB SARUJI
6.SUPRIADIN BIN H. A.TALIB SARUJI ALS JEK
7.ARIFUL BIN A. TALIB SARUJI
8.ERWIN, SH.
9.A.RAJAK
10.SIRWAN S.Pd
11.ARUJIN H. AHMAD
12.SULAIMAN
9874
  • NTB berdasarkan Putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (ingkrah) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor184/B/2016/PT.TUN.SBY.5.
    desa Bara, demikianpula DAUD DJARA adalah anggota Polisi, sehingga SU AMA FATIMAHsungkan untuk menguasai kembali secara langsung;Bahwa, penguasaan Para tergugat termasuk FATIMAH sejak tahun 2014adalah sah, meskipun ada putusan tipiring yang juga salah karena dalamgugatan tahun tidak terketik, selain itu dalam perkara tersebut pelapor(Para Penggugat) memiliki alas hak berupa SHM No. 61 Tahun 1987 An.DAUD DJARA, namun sekarang SHM tersebut sudah dicabut dandibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No. 33
    /G/2015/PTUN.MTR JoPutusan PT TUN Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehinggapenguasaan oleh pihak Tergugat sampai saat ini adalah sah;Menimbang, bahwa dari pokok dalildalil tersebut, baik dari ParaPenggugat maupun Tergugat sampai dengan Tergugat VII, maka yangHalaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.
    Dputersebut sudah dicabut dan dibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No.33/G/2015/PTUN.MTR Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa dan penguasaanoleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat sampai dengan Tergugat VIIKonvensi sampai saat ini adalah sah; Bahwa, karena penguasaan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi tidak sah sejak tahun 1968 hingga tahun 2014 makaperbuatan Para Tergugat