DALAM PENUNDAAN;- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 3 atas nama : NINAWATI, S.Pd, M.Pd ;DALAM EKSEPSI; - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 3 atas nama : NINAWATI, S.Pd, M.Pd ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 3 atas nama : NINAWATI, S.Pd, M.Pd; 4.

Menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Surat Perintah Membongkar Bangunan Kantor dan Tempat Pelelangan Ikan Milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintah membongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3) ; 4.

DALAM PENUNDAAN; - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : Peg. 824/37/2016, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd, ; -------------------------------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI; - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Saksisaksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh pada tanggal 04 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor14/G/2016/P TUNBNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Mei2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; OBJEK SENGKETA:Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati AcehTimur Nomor : Peg. 824/37

. 824/37/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang kami maksudkan jelasHalaman 3 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUNBNAdikeluarkan oleh Tergugat yang dapat dikatagorikan sebagai salah satuKeputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14Maret 2016 di kantor Dinas Pendidikan Kab.

Peg. 824/37/2016 tanggal 25Februari 2016, yang pada intinya telah memindahkan tugas Penggugat dariguru SMA Negeri Peureulak, Kabupaten Aceh Timur menjadi Guru pada SMANegeri 1 Sungai Raya ; 22 22 non nnn nce cen nenBahwa pemutasian Penggugat sesunguhnya akan berdampak tidak baik bagiSMAN Peureulak, karena sepeninggal Penggugat bidang studi matematikadan biologi jam mengajar Penggugat telah dilimpahkan kepada guruguru lainyang PNS di SMA Negeri Peureulak, sehingga guruguru tersebut terbebanijam mengajar

Peg. 824/37/2016 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipiltertanggal 25 Februari 2016, Khusus Lampiran Nomor Urut 4 atas nama :NURHAYATI, S.Pd, yang memutasikan Penggugat dari SMAN 1 Peureulak,Kabupaten Aceh Timur ke SMA Negeri Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timuradalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang tidaksesuai/bertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan yang baik, makadengan ini Penggugat memohon kepada Majelis yang Mulia agar terhadapobjek sengketa dapat dikatakan tidak sah atau

PETITUMDALAM PENUNDAAN :Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanTergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor : Peg. 824/37/2016, tentangPemindahan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Februari 2016, khususlampiran Nomor Urut 4 atas nama : NURHAYATI, S.Pd. selama prosespemeriksaan perkara ini berjalan menunggu adanya putusan pengadilan yangberkekuatari AUKUIM tetap j =

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Cong Kong Hin, pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 20 Februari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016.f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcodesehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tandapengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehinggatidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaana kegiatan penerimaancalon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL Il TA. 2015. .d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/37

/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadappara prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajuritTNI.e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembaliagar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukanlangkahlangkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terusmenerus, memberikan sanksi tegas bagi

copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcodesehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tandapengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehinggatidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaana kegiatan penerimaancalon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL ll TA. 2015.d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/37

/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadappara prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajuritTNI.e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembailiagar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukanlangkahlangkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terusmenerus, memberikan sanksi tegas

Romelan tanggal 5 April 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/DiponegoroNomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015.c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/DiponegoroNomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015.d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/DiponegoroNomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015.e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/DiponegoroNomor : STR/37/2016

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPATS Royke Worek, SE pada tanggal 16 Maret 2016 dengan Nomor 37/2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan tanah seluas seluas 7315,09 m2 terletak pada Kelurahan Liningaan

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016.h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcodesehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tandapengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehinggatidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaana kegiatan penerimaancalon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL Il TA. 2015.19d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/37

/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadappara prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajurit TNI.e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembali agarkedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkahlangkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus,memberikan sanksi tegas

copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcodesehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tandapengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehinggatidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaana kegiatan penerimaancalon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL Il TA. 2015.d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :STR/37

/2016 tanggal 4 Februari 2016.h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor :ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, seluas 202 M^2, sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2015, dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9466 atas Surat ukur Nomor 07945/Pegangsaan Dua/2007;

/2016, dan tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442 atas Surat ukur Nomor 313/Segaramakmur/2012;

Ukuran Tanah:Hal3dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK. Panjang : 93/94 Meter; Lebar : 50 Meter; Luas : 4.773 Meter Persegi;B. Ukuran Tanah: Sebelah Utara berbatasan : Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan : M. Ismail dulu; sekarang Wiyoto; Sebelah Barat berbatasan : Jalan Bhayangkara dulunya, sekarangJalan H. M.

Rafii; Sebelah Timur berbatasan : Tanah Para Penggugat;Hal4dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.2.

/2016/PT.PLK.Dalam Subsidiair:Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq.

Bahwa perbuatan dan tindakan Kuasa Hukum Penggugat telahbertentangan dengan Kode Etik Advokat, baik dalam memegangkerahasiaan klien dan dalam tindakan etika beracara dalam peradilan,sehingga dapat dianggap telah berkhianat.Hal13dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.IV.Eksepsi mengenai perkara Nebis In Idem:a.

Rp. 5.000,JUMIAN.... cece eeeeeeeeeeeeeees Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)Hal29dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.

/2016 tanggal 11 April 2016tentang perintah membongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikanmilik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3);KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa karena Surat Perintah Bongkar yang ditujukan kepada Penggugatdengan Nomor 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 yangditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota BandarLampung telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu menimbulkankeresahan sehingga dapat mengancam keberlangsungan usahaPenggugat

JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa surat perintah Bongkar Nomor: 640/319/IV.37/2016 pada tanggal 11April 2016 tentang perintah membongkar bangunan kantor dan tempatpelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3).

Walikota Bandar Lampung No.650/291/IV.37/2016 tertanggal 15 Maret 2016 Perihal Teguran Il (dua)ditujukan kepada Sdr. Marzuki (bukan kepada Penggugat) yangpokoknya berisi: teguran untuk melaksanakan pembongkaran bangunan milik Sdr.Marzuki;c.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar Nomor:640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang perintah membongkarbangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik Koperasi Mitra MikroMina (KM9);3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah BongkarNomor: 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang perintahmembongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik KoperasiMitra Mikro Mina (KM3);Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/20174.

Menyatakan batal objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa SuratPerintah Bongkar Nomor 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentangSurat Perintah Membongkar Bangunan Kantor dan Tempat PelelanganIkan Milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM9);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintahmembongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik KoperasiMitra Mikro Mina (KM3);4.

/Pembanding;

/2016 luas tanah191 M2.; 2).

Kelurahan Klender, Kecamatan Duren SawitJakarta Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.02402, atas nama FEBRINAISMED YUZAIRI, YARIEF COSTRANO dan SIERRA NINDYA COSTRANI yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur dengan suratukur No.37/2016 luas tanah 191 M2. ; 2).

KelurahanKlender, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sebagaimana Sertipikat HakMilik No.02402, atas nama FEBRINA ISMED YUZAIRI, YARIEF COSTRANOdan SIERRA NINDYA COSTRANI yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Timur dengan surat ukur No.37/2016 luas tanah 191 M2. ;2).

/2016 luas tanah191 M2. ; 2).

,sebagaimana berita Acara Pengukuran Pembaharuan Hak tertanggal 30Agustus 2016 No: 37/2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan KotaBalikpapan, berikut Gambar hasil ukur tanah dimaksud, dan termasukdidalamnya bagian tanah yang menjadi sempadan jalan, atas tanahSHGB No. 25555Hal. 2 dari 24 hal.

Putusan No36/PDT/2018/PT.SMRtergambar berita Acara Pengukuran Pembaharuan Hak tertanggal 30Agustus 2016 No: 37/2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan KotaBalikpapan , adalah sah hak dari alm Haji Mandang yang mewaris kepadaPenggugat;4.

Selain itu. dan merupakan fakta hukum,PENGGUGAT dalam gugatannya hanya mengetahui batasbatas dan luastanah tersebut dari TURUT TERGUGAT yang mengeluarkan Berita AcaraPengukuran Pembaruan Hak No.37/2016 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Nasional Kota Balikpapan (TURUT TERGUGAT), bukan daribukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT,Hal. 9 dari 24 hal.

Putusan No36/PDT/2018/PT.SMR18.1.9)20.21.22.Bahwa, Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara a quo ketahui,Berita Acara Pengukuran Pembaruan Hak No. 37/2016 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Balikpapan ini dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT adalah untuk kepentingan dari TURUT TERGUGATselaku institusi pemerintah /atau wakil dari pemerintah yang berwenangdalam mengeluarkan sertifikat tanah.

/2016 yangHal. 10 dari 24 hal.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 474.4/37/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kolorai, Kecamatan Morotai SelatanKabupaten Pulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten PulauMorotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);3.

Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dan Pemohon II Nomor474.4/37/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolorai, KecamatanMorotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, oleh Hakim diberi kode (bukti P);4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 474.4/37/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehHakim diberi kode (bukti P.1);5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 474.4/37/2016 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten PulauMorotai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan FotokopiKartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor yang dikeluarkan olehPemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai, bermeteraiHalaman 3 / 12 Penetapan Nomor 1769/Pdt.P/2016/PA MORTBcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (buktiP)Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Pemohon

bernama Pacar tidak terdapathubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyapernikahan ; Bahwa anak Pemohon saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinyatersebut di atas ; Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada KantorUrusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak KantorUrusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anakPemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :Kk.11.15.09/PW.01/37

/2016, tanggal 25 Mei 2016, maka oleh karena itu Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasikawin kepada anak Pemohon tersebut ;Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Purwodadi Cq.

Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dandicocokan ternyata benar, lalu diberi tanda P.3; Foto copy surat keterangan untuk menikah status Perawan, Nomor : 4742/23/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Taruman, setelah diperiksa dan dicocokan ternyata benar, lalu diberitanda P.4 ; 3 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn n ne oneSurat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Klambu,Kabupaten Grobogan, Nomor : Kk.11.15.09/PW.01/37

/2016, tanggal, 25 Mei2016, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan AgamaKecamatan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan,setelah diperiksa ternyata benar, lalu diberi tanda P.5 ; B Alat Bukti Saksi yaitu ; 1SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di,Kecamatan Brati, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan halhalsebagai berikut ; e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa saksi sebagai bertetangga dengan Pemohon ; Penetapan Nomor : 156

/2016, tanggal 25 Mei 2016, oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia17 tahun, 10 bulan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calonmempelai lakilaki, maka penolakkan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dinyatakansebagai penolakan yang benar ; Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin,disebabkan anak Pemohon (Anak) telah menjalin hubungan akrab/pacaran denganseorang perempuan bernama (Pacar

Pwd.NSuntuk anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan NgaringanKabupaten Grobogan karena adanya halangan atau kekuranganpersyaratan nikah yaitu anak Para Pemohon kurang umur, maka KantorUrusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana Surat PenolakanNomor : KK.11.15.10/PW.01 /37/2016 Tanggal 20 Mei 2016 ;Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut di atas,Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan AgamaPurwodadi Cq.

Tanda Penduduk bermeterai cukup atas namaPemohon 2, tanggal 31 Agustus 2012 setelah dicookkan dandiperiksa ternyata benar dan bermetai cukup, lalu diberi kode P2, ;Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :181/30/VI/1994 .tertangal 31 Mei1994 . yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatatnikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan KabupatenGrobogan; setelah dicookkan dan diperiksa ternyata benar danbermetai cukup, lalu diberi kode P3, ;Asli Surat Penolakan Nomor :kk.11.15.10/pw.01/37

/2016 , tanggal 20Mei 2016 , yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatatnikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan KabupatenGrobogan; setelah dicookkan dan diperiksa ternyata benar danbermetai cukup, lalu diberi kode P4, ;Hal. 4 dari 11 hal.

Pwd.NSPemohon adalah ayah dan ibu dari anak para Pemohon dan olehkarenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan despensasi kawin ;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bermaskudmengawinkan anaknya, namun maksud para Pemohon tersebut ditolakoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan,dengan surat penolakkan pernikahan Nomor :kk.11.15.10/pw.01/37/2016 ,tanggal 20 Mei 2016, (bukti P.4) oleh karena anak para Pemohon

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.13.36.12/PW.01/37/2016, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, KotaSurabaya, atas nama Tarmiji (Suami) dan isteri (XXXX), bermeterai cukup,cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P6);7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3603121708550006, atas namaXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P7);8.

Fotokopi Akta Nikah Nomor 241/46/1995, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, atas nama XXXX danXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P9);10.Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor KK.13.36.12/PW.01/37/2016, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, KotaSurabaya, atas nama XXXX dan XXXX, bermeterai cukup cocok denganaslinya, ditandai dengan (P10);11.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, bermeterai cukup,cocok dengan

Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama XXXX, yang menyatakanbahwa ayahnya bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2000,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P12);13.Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor KK.13.36.12/PW.01/37/2016, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, KotaSurabaya, atas nama XXXX dengan XXXX, bermeterai cukup, cocokdengan aslinya, ditandai dengan (P13);14.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah padaKantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan PemohonII tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan kadur Kabupaten Pamekasan Nomor: Kk.13.22.12/PW.01/37/2016 tanggal27 Juli 2016 ;6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dantetap dalam agama Islam ;7.

Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan,Nomor : Kk.13.22.12/PW.01/37/2016 tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda (P.4)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat bunyi penetapan ini, maka apa yangtertuang dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalahsebagaimana terurai tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikahpada Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon Idengan Pemohon IJ tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan NomorKk.13.22.10/Pw.01/37/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ;6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernahbercerai, dan tetap dalam agama Islam ;7.

Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, KabupatenPamekasan, Nomor Kk 15.22.10/Pw.01/37/2016 tanggal 10 Agustus 2016, diberitanda (P.1);b. Fotokopi KTP atas nama Sumar, NIK : 35281005117500001 telah dicocokkandengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2);c.