Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2016/PTUN Mks. tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat /Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding , Tergugat II Intervensi 21/Pembanding untuk untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;2.

Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Pebruari2017;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 28 Desember 2016 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2016

Umumpemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendapattersebut menurut majelis hakim tingkat banding dalil gugatanPenggugat/Terbanding tidak terbukti sehingga terdapat cukup alasan hukumgugatan Penggugat/Terbanding di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakanditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut makaMajelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan majelis Hakimtingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37

/G,/2016/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebutdengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuanPasal 110 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 joUndang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbandingtersebut harus

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :37/G/2016/PTUN Mks. tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkanbanding tersebut dengan ;MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsieksepsi Tergugat /Turut Terbanding, Tergugat IlIntervensi/Pembanding, Tergugat Il Intervensi 120/Pembanding ,halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.Tergugat Il Intervensi21/Pembanding untuk untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

37/G/2016/PTUN.MTR

PUTUSANNomor: 37/G/2016/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertamadengan proses pemeriksaan acara biasa yang bersidang di gedung yang telahdisediakan untuk itu di Jalan Dr.

37/PENMH/2016/PTUNMTR tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penggantian Majelis Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PENHS/2016/PTUNMTR tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYAPERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5September 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 September 2016 dibawahregister perkara Nomor : 37

/G/2016/PTUN.MTR; Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut diteliti diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata yang dijadikanobjek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah Surat Kepala Desa KorlekoKec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4/ Pem./.57/2016, tanggal1Agustus 2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Dan PengesahanPengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Gubuk Pedaleman Desa KorlekoKec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur; 25 Menimbang, bahwa dalam Petitumnya

37/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2016/PTUNMdo. tanggal 9 Nopember 2016 ;3.

Berkas perkara Nomor 37/G/2016/PTUN Mdo. yang dimohonkan bandingyang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 37/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 9 Nopember 2016dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangditetapkan sebesar Rp. 705.000, (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 37/G/2016/PTUN Mdo. tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 9 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaHukumnya, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi 1, Tergugat Il Intervensi 2 danTergugat Il Intervensi 3 serta tanoa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat saat

Putusan Nomor 30/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding tanggal 17 Nopember 2016 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimanaAkta Permohonan Banding Nomor 37/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 17 Nopember2016;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana Surat PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 37/G/2010/PTUN Mdo. tanggal 21 Nopember2016

/G/2016/PTUN Mdo. tersebut, telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 dengandihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat llIntervensi 1, Tergugat Il Intervensi 2 dan Tergugat Il Intervensi 3 serta tanpadihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 37/G/2016/PTUN Mdo.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG dari buku induk register perkara ; --------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;----------------

37/G/2016/PTUN-BDG

. : 37/G/2016/PTUN BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatperama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yangditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung, telahmemberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :H.

;MelawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Tempat kedudukan JalanPramuka No. 10 Garut; Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :117/600halaman 1 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDG32.05/IIV2016, tanggal 23 Maret 2016 memberi kuasakepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.NamaJabatan5.NamaJabatan6.NamaJabatanSemuanya: Hernida Darius H,SH.;: Plt.

/G/2016/PTUNBDG, tertanggal 10 Maret 2016, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Maret201 65 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne ce nn ee ne en ennTelah membaca surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tanggal 19Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh ParaPINGK GalaM PEPkala WA j==norncnnnnnnnnencenenn eon nonnennsensononnsnnshalaman 3 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDGTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan

surat gugatannyatertanggal 10 Maret 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Maret 2016 di bawah registerNomor. 37/G/2016/PTUNBDG dan telah dilakukan PemeriksaanPersiapan pada tanggal 22 Maret 2016, 6 April 2016, 13 April 2016 dan20 April 2016 sebagaimana termaksud dalam Berita Acara PemeriksaanPEISIAPAN j~ nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnmnmnnnMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkasperkara Nomor : 37/G/2016/PTUNBDG, perkara tersebut

,MH.Panitera PenggantiR.Rita Hastuti Achmad,SH.halaman 6 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDGPerincian Biaya Perkara : Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 125.000, Panggilanpanggilan: Rp. 70.000, Redaksi : Rp. 5.000, Uang leges : Rp. 3.000, Materai : Rp. 6.000, +Jumlah : Rp. 239.000,( dua ratus tiga pulun Sembilan ribu rupiah )halaman 7 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDG

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2016/PTUN-PTK;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 37/G/ 2016/PTUN-JKT.;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/G/2016/PTUN.PL. tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/G/ 2016/PTUN.PL.tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnyayang bertalian;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadian kejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 37/G/ 2016/PTUN.PL.tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yangbertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai

/G/2016/PTUN.PL. tanggal20 April 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIDALAM PENUNDAAN; Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Keputusan Bupati MorowaliUtara Nomor : 188.45/KEPB.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian IzinLokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA) Atas Nama PT.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar secaratanggung renteng biaya perkara sebesar Rp 17.952.000 (tujuh belas jutasembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Palu Nomor : 37/G/2016/PTUN.PL. tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2017 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa

/G/2016/PTUN.PL. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada tanggal 20 April2017 tersebut haruslah dikuatkan di tingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembandingdahulu Tergugat Il Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :37/G/2016/PTUN.PL. tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

37/G/2016/PTUN.PL

PUTUSANNomor : 37/G/2016/PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. JalanProf. Moh. Yamin, Nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telahmenjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : PT.

Sinergi RayaWiaIMay ~one nnnAlamat :RT/RW 008/011, KelurahanCilandak Barat, KecamatanCilandak, Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Hal 1 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL1. AMIR PAKUDE, SH; 2.

CIPTA BANGUN KARYA NUSANTARA suatu badan hukum perdataberbentuk Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 23 Jakarta, yanganggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalamAkta No. 5 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat diHal 2 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PLhadapan Mardiana Karlini Hutagalung, SH Notaris diJakarta, akta mana telah mendapat persetujuandari Pihak yang berwenang sebagaimana

AdriaIndra Cahyadi, SH, MH; Hal 3 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL7. Eddi Mulyono, SH; 8. Deni AuliaAhmad, SH; 9. Rozy Fahmi, SH; 10. Sururudin, SH; 11. Gugum Ridho Putra, SH; 12. Junaidi Damiri, SH; 13.

/G/2016/PTUN.PLTelah membaca Penetapan Haim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palu Nomor: 37/PENHS/2016/PTUN.PL tanggal 08 Desember2016, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2016 yangterdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 November2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Desember 2016 dalam PerkaraNomor : 37/G/2016/PTUNPL; Telah membaca Surat Permohonan dari PT.

Dalam Permohonan Penundaan:- Menguatkan Penetapan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2017 tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;-------------------------------------------------------------------------------II. Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;--------------------------------------------III.

37/G/2016/PTUN.SMD

/G/2016/PTUNSMDDalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.

37/G/2016/PTUN.SMD Penetapan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 Maret 2017 TentangPenundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal02 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 03 November 2016 dan telah diperbaiki padatanggal 01 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUNSMD yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut : A.

Karena CPNS tersebut sudah dan akan menerima gaji bulan Juni2015 sampai dengan Agustus 2015 dan September 2015 makakepada mereka supaya menyetor gaji ke kas daerah;Halaman 11, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMDc.

/G/2016/PTUN.SMDundangan yang berlaku.

/G/2016/PTUN.SMDPegawai Negeri Sipil.

37/G/2016/PTUN.PLK

Pkr. 37/G/2016/PTUN.

37/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 03 Mei 2016,Putusan No.37/G/2016/PTUN.MksHal. 8 dari 191 Hal.yang diperbaiki pada tanggal 09 Juni 2016, yang isinya menerangkan sebagaiObjek gugatan dalam perkara ini adalah :1.Sertipikat Hak Milik Nomor 551 Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M?

Sertipikat Hak Milik Nomor 552 Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.Putusan No.37/G/2016/PTUN.MksHal. 10 dari 191 Hal.00465, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00373/2004 Luas 3.889 M?

/G/2016/PTUN.MksHal. 11 dari 191 Hal..

Undang Undang Nomor 51Putusan No.37/G/2016/PTUN.MksHal. 18 dari 191 Hal.Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 5.

atasnama Aris dan Nurtati ;Putusan No.37/G/2016/PTUN.MksHal. 21 dari 191 Hal.. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ........ Surat Ukurtanggal 16 Januari 2013 No. 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M?

37/G/2016/PTUN.PBR

/G/2016/PTUNPbr.Nomor : 37/G/2016/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formalpada tanggal 29 September 2016;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor : 37/PENMH/2016/PTUN.PBR tertanggal29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ini; Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 37/G/2016/PTUN.PBR, tertanggal 29 Agustus2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca

Caltex Pacific Indonesia (KotaHalaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUNPbr.Pekanbaru, Kab. Siak, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai) dan saatini berubah nama menjadi PT.

/G/2016/PTUNPbr.negatif kepada daya beli masyarakat khususnya buruh MigasPropivinsi Riau ; 22 22 one ene ene one =24.

/G/2016/PTUNPbr.a.

/G/2016/PTUNPbr.dirugikan menyangkut penetapan tersebut yang semestinyadilindungi oleh hukum ; 2 220 sen ene nee enn28.

37/G/2016/PTUN-SRG

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNSRGDALAM EKSEPSIA.

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RGIV. TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT TELAH 7 LEWAT WAKTU(KADALUARSA)22.

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RG29.

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RGNy.

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RGtinggal di Kp.

37/G/2016/PTUN-JKT

/G/2016/PTUN.JKT.45.

/G/2016/PTUN.JKT.8.

/G/2016/PTUN.JKT.14.

/G/2016/PTUN.JKT.19.

/G/2016/PTUN.JKT.

37/G/2016/PHI Sby

PUTUSAN SALINANNomor : 37/G/2016/PHI SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :SUPARNO Alias GIMIN, Karyawan PT Langgeng Makmur Industri Tok Unit Il,bertempat tinggal di Jalan Kenongosari Ill RT.04/RW.01 Pepelegi,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan

;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2016 denganRegister Nomor 37

/G/2016/PHI Sby, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Buruh Madani yang bekerja diPerusahaan PT.Langgeng Makmur Industri Tok Unit Il yang beralamat di JIMojokerto Surabaya KM 19 Bringinbendo Kec Taman Kab Sidoarjo ;.

37/G/2016/PTUN-PLG

PENETAPANNomor: 37/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telahmengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:Drs. THWAN MUSLIMIN, MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, tempat tinggal Jl.

Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2016 denganRegister Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNPLG;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/PENMH/2016/PTUNPLG, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;3.

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penggugat, tertanggal 21 September 2016,perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 37/G/2016/PTUN PLG;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Agustus2016, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/21/KEP/BKD.DIKLAT/2016, tertanggal

/G/2016/PTUNPLG dari Buku Induk Register Perkara yangsedang berjalan; === = 22222 22222 222 222 22 ne ne eoMengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan lain yang terkait;MENETAPKAN:1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untukmencoret gugatan dalam register perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNPLG yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;3.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;---------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :37/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding;------

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang

--------------------------------M E N G A D I L I---------------------------

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2016/PTUN-MDN tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding ;---------------------------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 37/G/2016/PTUNMDN, tanggal 28 Juli 2016 ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 176/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 31 Oktober 2016tentang Penetapan Hari Sidang;4.

No. 176/B/2016/PTTUNMDNBahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alin keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :37/G/2016/PTUNMDN, tanggal 28 Juli 2016, yang amarnya sebagaiberikut: 222222 nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnneMENGADILI :222nonennnn nce nnn cnn e nec n nn cenne cnn cnneecenncennnenneDALAM PENUNDAAN :22222oo2eone connec cee cnnee cee ecnnnenennnnns Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

/G/2016/PTUNMDN., selanjutnya aktapermohonan banding tersebut diberitahukan oleh Wakil Panitera kepadaFORMUL02/PROKSI01/KIMHal 3 dari 8 Hal.

No. 176/B/2016/PTTUNMDNpihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 37/G/2016/PTUNMDN., tertanggal 10 Agustus 2016 ;Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pangadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaradengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :37/G/2016/PTUNMDN. masingmasing tertanggal 23 September 2016 ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan

2016 haruslahCIKUALKAN j 222222 o none nn ene nn renee enn nnn nen nn enna nn nnnnnnnnsnenensMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaMedan Nomor : 37/G/2016/PTUNMDN tanggal 28 Juli 2016 yangdimohonkan banding dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihakHal 5 dari 8 Hal.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; ------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;-------------------------------------------------------------------------------------------