Ditemukan 34 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PA ENREKANG Nomor 37/Pdt.G/2015/PA Ek.
Tanggal 10 Maret 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
189
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 37/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Drs. H. ANDI M. HATTA,M.M., sebagai PENGGUGAT I 2. Ir. Hj. NORMA BAKIR,M.Si. sebagai PENGGUGAT II Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT M e l a w a n WALIKOTA MAKASSAR selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
7534
  • 37/G/2015/PTUN.Mks
    P U T US A NNomor : 37/G/2015/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:1. Drs. H. ANDI M.
    /G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2015, yang isinyapada pokoknya sebagai berikut:Objek Gugatan Tata Usaha Negara, adalah :1.
    ,MSi,, berdasarkan Surat KeputusanHalaman 7 dari 144 Halaman Putusan Nomor: 37/G/2015/PTUN.MksTergugat Nomor : 821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalamJabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; .
    /G/2015/PTUN.Mks2020Ampa, S.Sos.
    /G/2015/PTUN.Mks2828Pada nomor urut 23 atas nama Evi Aprialty, SE.
Register : 18-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 37-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat : Suwirman Terggat : 1. Kepala BPN Kab. Lampung Selatan 2. Ferry Meidyanzen
10549
  • 37-G-2015-PTUN-BL
    G/2015/PTUN.BL.
    =n Putusan Perkara No.37/G/2015/PTUN.BL. Hal.5A.
    /G/2015/PTUN.BL.
    Majelis HakimPutusan Perkara No.37/G/2015/PTUN.BL.
Register : 29-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 85/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 April 2016 — S A P R I.; BUPATI PANDEGLANG.; ANDI PRIATNA.;
7420
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2015/PTUN-SRG
    Berkas perkara Nomor 37/G/2015/PTUNSRGS yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan, dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKSENGKETAMemperhatikan dan meierima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2015/PTUNSRG tanggal 18Januari 2016 dalant Sngketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai>berikut :4 AN nena MENGADILI 3 >= === =.
    AXe Bahwa sampai schaketa banding ini diputus oleh PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Tergugat / Terbanding dan pihakTergugat Il iteniansi / Terbanding tidak mengajukan Kontra MemoriBanding; 4: > CBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihatdariy F npalaia berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, masingmasing pada tanggal 19 Februari 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor 37
    /G/2015/PTUNSRG diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, denganHal 4 dari 8 hal.
    JKTdihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat /Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding; Menimbang, bahwa kuasa Penggugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor 37/G/2015/PTUNSRG tanggal 18 Januari2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Januari2016; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut masig alamtenggang waktu dan memenuhi syaratsyarat sebagaimana, dietir dalampasal 123 Undang Undang
    /G/2015/PTUN SEN Yanggal 18Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam ingkat banding ini. bnsepatutlah dikuatkan; Menimbang, bahwa karena pemeriksaah.dalam tingkat banding inipihak Penggugat / Pembanding adalah ela sebagai pihak yang kalahmaka terhadapnya harus Gihusuti wuttak membayar biaya perkara ( videketentuan pasal 110 unearned dang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas uniang Undang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata eae: Negara ) pada kedua tingkat peradilan yang untuktingkat
Register : 29-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 4 April 2016 — PT. CENDANA BAJABAHARI.; KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.;
8722
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK
    ., tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaktanggal 3 Desember 2015 Nomor : 37/G/2015/PTUNPTK yangHal 5 dari 9 hal. Put. No. 63 / B/ 2016 / PT.TUN.JKTdimohonkan banding ;3.
    Berkas perkara Nomor : 37/G/2015/PTUNPTK dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 Desember 2015 Nomor:37/G/2015/PTUNPTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 200 222s nonoDalam eksepsSi2 nnn nn nono nn nnn nnn nnn nnnnnnnMenolak eksepsieksepsi T
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisejumlah Rp. 336.500, (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima RatusBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :37/G/2015/PTUNPTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; 22220 22"Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaktersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding padatanggal
    No. 63 /B/ 2016 / PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor : 37/G/2015/PTUNPTK yang diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding, 5 ann nnn nnn nnn mn nara ene aMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor : 37/G/2015/PTUNPTK tanggal 3 Desember 2015 tersebutPenggugat / Pembanding mengajukan
    No. 63 / B/ 2016 / PT.TUN.JKTMengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009serta peraturan peraturan lain yang terkait ; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :37/G/2015/PTUNPTK tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya
Putus : 06-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 37/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 6 Juli 2015 — HERLAN BUDIANTO DKK MELAWAN PUK SP KEP – K.SPI Unit I PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk DAN Direktur / Pimpinan Unit I PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk
6834
  • Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara No. 37/G/2015/PHI.Sby ;--------------------------------------------------------------------------3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;---------------------------
    37/G/2015/PHI.Sby
    PUTUSANNomor : 37/G/2015/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUTHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut,dalam1.perkara anatala : 222222 n nn nnn nen nn nnn nnn nnn nn cen nnn n nnn nn nnesHERLAN BUDIANTO, umur 23 Tahun, Pekerja / Buruh Unit PT.Langgeng Makmur Industri, Tok, Warga Negara Indonesia, beralamat
    Sidoarjo, disebut sebagai : TERGUGATnonoee Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaTEP SQDUT nnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnnanenanananenanenananamnnamnmmnna namTentang Duduknya Perkaranenoeen Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatanya, Tanggal 06April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada Tanggal 06 April 2015 dengan RegisterNomor : 37/G/2015/PHI.Sby telah mengajukan gugatan
Register : 11-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 10/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 26 April 2016 — WALIKOTA MAKASSAR , Selanjutya disebut sebagai --------------------TERGUGAT/PEMBANDING ; M E L A W A N : 1. Drs. H. ANDI M. HATTA. M.M., Selanjutnya disebut sebagai ----------------PENGGUGAT I/TERBANDING ; 2. Ir. Hj. NORMA BAKIR,M.Si, Selanjutnya disebut sebagai--------------- PENGGUGAT II/TERBANDING;
6919
  • M E N G A D I L I : - Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; ------------------------ - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/ 2015/PTUN.Mks, tanggal 3 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------- - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
    /G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 November 2015;3 Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 37/G/2015/PTUN.Mks, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundelB, serta Suratsurat lainnya yang berhubugan dengan sengketa ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAHalaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 10/B/2016/PT.TUN.MKS.Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa iniseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
    Nomor: 37/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 Nopember 2015 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutwana n nnn nnn noon nnn nnn n nnn nn nnn = === MENGADILI:DalamEksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam PokokPerkata : 2222202222002 2 22222 nn nnnn anna1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat Walikota Makassar1 Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.322015,tanggal 12
    yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar masingmasing tertanggal 11 Desember 2015 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 37/G/2015/ P.TUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari:Selasa, tanggal 3 November 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa ParaPenggugat dan Kuasa Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 37/G/2015/P.TUN.Mks, tanggal 3 Nopember 2015
    /G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 November 2015 tersebut ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, pihakPara Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 03 Februari 2016 yang pada dasarnya keberatan terhadapalasanalasan dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, karenaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perkara Nomor : 37/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 November 2015 telah
    /G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 November 2015 yang dimohonkanbandingtersebut :Halaman 17 dari 13 halaman Putusan No. 10/B/2016/PT.TUN.MKS.
Register : 26-01-2016 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 38/B/2016/PTTUN.SBY.
Tanggal 25 Februari 2016 — MOH THOIF vs KEPALA DESA PESANGGRAHAN, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG dan ANANG KRISTANTO
2416
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 37/G./ 2015/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------- 3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------------------------
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2015 yangdimohonkan banding. "0" 022002 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; 2+ 20 cnn nne en noone4.
    September 2015,sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G./2015/PTUN.
    Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembandingatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :37/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 31 Agustus 2915;Mengadili Kemabali1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 31 Agustus 2015 yangdimohonkan banding 2.
    /G/2015/PTUN.SBY.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 37/G./ 2015/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus2015 yang dimohonkan banding; 3.
Register : 12-08-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 30-05-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2015/PTUN.Mdo
Tanggal 3 Nopember 2015 — Penggugat:
BUPATI MINAHASA
Tergugat:
CHRISTY SONDEY
8314
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara ini dari Register perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN.Mdo;

    Membebankan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

    37/G/2015/PTUN.Mdo
    /G/2015/PTUN.MDOMenimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan PencabutanKeberatan Nomor: 071/03/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, Perihal:Pencabutan Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN.Mdo pada persidangantanggal 3 November 2015, Para Termohon Keberatan menyatakan tidakkeberatan atas Surat Permohonan Pencabutan Keberatan yang diajukanoleh Pemohon Keberatan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang menyatakan:(1)
    /G/2015/PTUN.Mdo yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam BeritaAcara tentang Penyerahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis DampakLingkungan Hidup (Ka.
    biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akandimuat dalam amar Penetapan ini; Hal. 6 dari 8 Hal.Penetapan No. 37/G/2015/PTUN.MDOMengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lain yangberkaitan;MENETAPKAN:1.
    MAKALEW.PERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR: 37/G/2015/PTUN.MdoHal. 7 dari 8 Hal.Penetapan No. 37/G/2015/PTUN.MDOAW Rr WNPPendapatan Negara Bukan PajakAlat Tulis Kantor (ATK)PanggilanMeteraiRedaksiUpah TulisJUMLAHTerbilang: Dua Ratus Empat Belas R Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 120.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000,RP 214.000,ibu Rupiah.Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Termohon Keberatan.Manado, 07 Desember 2015Panitera,EDDY JACOB, SHNIP. 19570731.198403.1.003Hal. 8 dari 8 Hal.Penetapan No. 37
    /G/2015/PTUN.MDO
Register : 09-09-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 6 Oktober 2015 — CV. FELNI CONSTRUKSI Melawan POKJA III KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKAN HILIR
6818
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 37/G/2015/PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara; ---------------------3. Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------
    37/G/2015/PTUN-Pbr
Register : 29-12-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 10 Mei 2016 — H. SUPRAN S.Pd.,M.Si. (Penggugat) VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)
11170
  • 37/G/2015/PTUN.JPR
    Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.104.
    Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.d.
    Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.16c.
    Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.709.
    Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.
Register : 08-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 90/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 21 September 2016 — H. SUPRAN S.Pd.,M.Si., Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
7321
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 10 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi- Menerima
Register : 12-01-2016 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 04-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 9/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 11 Maret 2016 — Pembanding/Tergugat : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
Terbanding/Penggugat : H. ABDUL HARIS NASUTION, SH.,MKn
4817
  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; --------------------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-MDN tanggal 04 November 2015 yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------
    • Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
    Ahmad Yani VII, No.4 Medan, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 21 Mei 2015, selanjutnyadisebut PENGGUGAT/ TERBANDING; Telah membaca: 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :09/B/2016/PTTUNMDN tanggal 21 Januari 2016 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:37/G/2015/PTUNMDN tanggal 04 November 2015; Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan para pihak dan suratsuratlainnya
    yang berhubungan dengan sengketa ini; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 09/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 02 Pebruari 2016tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Tentang....Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :37/G/2015/PTUNMDN, tanggal 04 November 2015 yang
    amar putusannyasebagai berikut; 02 nanan nn nn nn nen mene MENGADILI:DALAM PENUNDAAN:DALAM EKSEPSI: Menyatakan Penetapan Nomor: 37/G/2015/PTUNMDN, tanggal 04Nopember 2015, tetap sah dan berlaku sampai dengan Putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya; Menyatakan Eksepsieksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA: =1.2.
    : 37/G/2015/PTUNMDN tanggal 28 Desember 2015;Menimbang....
    Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepadamasingmasing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuanuntuk melihat Berkas Perkara Nomor : 37/G/2015/PTUNMDN tertanggal 24November 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :37/G/2015/PTUNMDN diucapkan dalam sidang yang terbuka
Register : 17-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — DRA. HJ. ELO ALBUGIS, M.AG;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
6499
  • 37/G/2015/PTUN-JKT
    PUTUSANNOMOR : 37/G/2015/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : DRA. HJ. ELO ALBUGIS, M.AG., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Komplek UIN No. 31 Jalan IbnuSina RT.
    Seno Nugroho, SH. ; 4 Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH. ; 5 Hasrul, SH. ; 6 Surya Yuniastuti, SH.; Keenamnya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor HukumMM & Rekan, beralamat di ITC Cempaka MasTower Lt. 9 No. 1B, Jalan Letjen R.Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat., selanjutnyaHalaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNJKT.MENTERI AGAMA REPUBLIK1 H.Anang Kusmawadi, SH.,M.Si.
    /G/2015/PTUNJKT.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal17 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 17 Pebruari 2015 dibawah register perkara Nomor : 37/G/2015/PTUNJKT.
    IJ.INV/BAP/R/PS.05/ 0211/2013tanggal 27 Juni 2013 ; Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNJKT.2 Surat Inspektur Jenderal No.
    /G/2015/PTUNJKT.
Register : 24-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 37/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — SOLEKHAN AS, S.Ag vs LSM GERAKAN ANAK INDONESIA BERSATU (GAIB) SUMATERA SELATAN
11935
  • 37/G/2015/PTUN-PLG
    Suprapto, Kecamatan llir Barat Il (Samping GapuraKemang Manis Bukit Besar) Palembang, dan Jalan Pramuka RayaNo. 56, Komplek Bina Marga, Matraman, Jakarta 13140,INdoneSia, ; = n= won nnn non nnn non nae nnn nnn con nec ene cree onanSelanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PT UNPLGMELAWANLSM GERAKAN ANAK INDONESIA BERSATU (GAIB) SUMATERA SELATAN,alamat di Jalan Beringin Komplek Puri Impian No.
    /G/2015/PTUNPLG denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:1.
    Dokumen data Daftar Kegiatan Anggaran (DPA) tahun 2010, 2011, 2012,0 Nessie tetas neem ees eecaneneceneraeema rene saan connmae nentsHalaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNPLG3.
    Dokumen data Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2010,2011, 2012, 2013 jn= a= ane anna anne ceceHalaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNPLG2. Dokumen data Daftar Kegiatan Anggaran (DPA) tahun 2010, 2011,2012, 2013; DESBILa=~== nanan nnn enn ni inns3.
    Majelis Hakim yangHalaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNPLGmemeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan kiranya memutuskanperkara ini, dengan amar Sebagal Der iKUtt==
Register : 05-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 4 Nopember 2015 — H. ABDUL HARIS NASUTION, SH.,MKn : KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA (MUTIA ATIQAH, SS.)
118155
  • M E N G A D I L I:DALAM PENUNDAAN: -------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Penetapan Nomor: 37/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 04 Nopember 2015, tetap sah dan berlaku sampai dengan Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya; ---------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat
    37/G/2015/PTUN-MDN
    Eddy Syahputra, sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Struktur danSistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara;Halaman 11Putusan No.37/G/2015/PTUNMDN7 H.
    /G/2015/PTUNMDNmencabut Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini, yaitu:1).
    /G/2015/PTUNMDN1.
    /G/2015/PTUNMDN, tanggal 04 November 2015, Tentang Penundaan PelaksanaanObjek Sengketa; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,maka Majelis Hakim berkesimpulan Penetapan Nomor: 37/G/2015/PTUNMDN, tanggal 04November 2015, Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dimaksud, secara hukumHalaman 89Putusan No.37/G/2015/PTUNMDNharus dipertahankan tetap sah dan berlaku sampai ada Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap kecuali ada Penetapan lain yang mencabutnya
    /G/2015/PTUNMDN3).
Register : 04-09-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2016 — S A P R I MELAWAN: 1. BUPATI PANDEGLANG 2. ANDI PRIATNA
6122
  • 37/G/2015/PTUN-SRG
    /G/2015/PTUNSRGPutusan Sela Nomor: 37/G/2015/PTUNSRG, tanggal 19 Oktober 2015,tentang diterimanya Andi Priatna sebagai Tergugat II Intervensi dalam PerkaraNomor: 37/G/2015/PTUNSRG;Telah mendengarkan keterangan Saksisaksi dan Para Pihak dipersidangan;Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUNSRG, besertaseluruh lampirannya;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal4 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara
    /G/2015/PTUNSRG22perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015tertanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Sdr.
    /G/2015/PTUNSRG16.
    /G/2015/PTUNSRGPasal2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini:a.
    POPPY PRASTIANY, S.H.ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,KUSTIMAN, S.H.86Halaman 87 dari 88 halaman, Putusan No. 37/G/2015/PTUNSRGRincian Biaya Perkara No. 37/G/2015/PTUNSRG:881.Biaya Pendaftaran Gugatan .............:cceceeeeeeeeeeeeees30.000,.
Register : 30-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 3 Desember 2015 — PT. CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
12048
  • 37/G/2015/PTUN-PTK
    PUTUSANNOMOR : 37/G/2015/PTUNPTK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PT. CENDANA BAJABAHARI, dalam hal ini diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. CendanaBajabahari, Beralamat di Jalan Dr.
    tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negaratersebut dengan acara biasa ; 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN/PP/G/2015/PTUNPTK, tanggal03 Agustus 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa TataUsaha Negara tersebut ; 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN/HS/G/2015/PTUNPTK, tanggal03 September 2015, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalamSengketa Tata Usaha Negara tersebut ; 5 Berkas Perkara Nomor: 37
    /G/2015/PTUNPTK.; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugatsebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 29 Juli 2015, Gugatan mana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, dibawahRegister Perkara Nomor: 37/G/2015/PTUNPTK;Menimbang bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ke3 yaitu PT.
    KU.03.01/POKJAULPWIL.IIKB/201/APBN/383 tanggal 18Mei 2015 ;Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur JalanSanggau Sekadau tanggal 30 Juni 2015 ; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.37/G/2015/PTUN.PTK.berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnyaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihakPenggugat dimuka persidangan tanggal 10 September 2015 telah
Register : 26-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 261/B/2016/PT.TUN-SBY
Tanggal 8 Desember 2016 — M. ROSUL MOCHTAR, SE.SH. vs KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) BANYUAJUH TAHUN 2015, KECAMATAN KAMAL, KABUPATEN BANGKALAN
10453
  • /G/2015/PTUN.SBY tertanggal 13 OktoberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor :37 /G/2015/PTUN.SBY diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Agustus 2015 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugattanpa dihadiri oleh TergugatIl Intervensi;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2015,sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 37/G./2015/PTUN.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/ G/2015/PTUN.SBY tertanggal 31 Agustus 2015;Dan Mengadili sendiri:1.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pembanding;2.
    Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembandingatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :37/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 31 Agustus 2915;Mengadili Kemabali1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 31 Agustus 2015 yangdimohonkan banding ; Putusan Perkara Nomor : 261/B/2016/PTTUN SBY.Halaman 21 dari 8 Halaman2.
    /G/2015/PTUN.SBY.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 37/G./ 2015/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus2015 yang dimohonkan banding; 3.
Register : 14-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/TUN/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — 1. EDI SIPAYUNG, SH., 2. AINUL YAQIN, SH VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA UTARA;
4820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /G/2015/PTUNMdn.Dalam perkara tersebut telah diterbitkan oleh Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Medan Penetapan Nomor 37/G/2015/PTUNMdntanggal 4 Nopember 2015 berbunyi sebagai berikut:MENETAPKAN: Menunda pelaksaan Keputusan Objek Sengketa, yaitu:1.
    Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi PanselKPISU;Perkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNMdn tanggal 4Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Penundaan: Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUNMdn tanggan 4 Nopember2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan
    /G/2015/PTUNMdn.
    Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraNomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihalRevisi Pansel KPISU;Perkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNMdn tanggal 4Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Penundaan: Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUNMdn tanggan 4 Nopember2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan
    /G/2015/PTUNMdn.bahwa surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015perihal Revisi Pansel KPIDSU yang ditandatangani oleh Mutia Atiqah,S.S telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 37/G/2015/PTUNMdn tanggal 4 Nopember 2015.Halaman 19 dari 21 halaman.