MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBY., dari Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

37/G/2018/PTUN.SBY

Berkas Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBY., beserta seluruhlampiran yang terdapatdidalamnya ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 20 Pebruari 2018, dengan Register Perkara Nomor :37/G/2018/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidaksah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 824/20/418.50/2018,tertanggal 17 Januari 2018 tentang Pemindahan Pegawai Negeri

Sipil PadaPemerintahan Kabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untukumum, tanggal 01 Maret 2018, Penggugat menyerahkan surat permohonanHalaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBYpencabutan tertanggal 01 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakanmencabut gugatan dalam perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBY.

/G/2018/PTUN.SBYMENETAPKAN:1.

Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret gugatan Penggugat dalamperkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBY., dari Register Perkara yang sedangberjalan ; 3.

Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 333.000, (tiga ratus tiga puluh tiga riburupiah).Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBYHalaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SBY

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 37/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 Agustus 2018, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -------------- - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------ MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima ; -------- - Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 259.000, (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah); Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2018/PTUN.

MTR. tanggal 2 Oktober 2018 sesuai surat PermohonanBanding tanggal 3 Oktober 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya bandingsesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 37/G/2018/PTUN. MTR.tanggal 3 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor37/G/2018/PTUN.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :37/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 2 Oktober 2018 ;Mengadiili : === ==" == ==DALAM POKOK PERKARA :. === === 1. Menerima jawaban Tergugat/Pembanding seluruhnya ;2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya 53.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:37/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 2 Oktober 2018 ;4. Dan atau mohon putusan adil menurut hukum ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihakTerbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepadaHal 6 Putusan No. 265/B/2018/PT.TUN.SBYPembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor : 37/G/2018/PTUN.

/G/2018/PTUN.

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2018 dibawah Register Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 305.000 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

37/G/2018/PTUN.BNA

/G/2018/PTUN.BNA Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PENPP/2018/PTUN.BNA tanggal 5 September 2018 tentang PenetapanPemeriksaaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PENHS/2018/PTUN.BNA tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan HariSidang; Telah membaca Putusan Sela Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA/INTV tanggal18 Oktober 2018 tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara aquo; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 37/PENMH/2018/

/G/2018/PTUN.BNA pada tanggal 3 September 2018 yang padapokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Penugasan Nomor027/SP/112/PBJ/2018 tanggal 11 Mei 2018 Tentang Penugasan KelompokKerja Konstruksi LXIX sebagai Pelaksana Proses Pelelangan Secara ElektronikKhususnya Paket Renovasi Gedung Labkes Dinas Kesehatan Aceh;Bahwa pada Persidangan tanggal 1 November 2018 Penggugat telahmengajukan Surat tertanggal 1 November 2018 Perihal PermohonanPencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 37/G/2018

/G/2018/PTUN.BNA tersebut dariBuku Induk Register Perkara Tahun 2018;Halaman 4 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNAMenimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara aquo adalahatas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampaidengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lainyang berkaitan;MENETAPKAN1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2018dibawah Register Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA dari Buku IndukRegister Perkara Tahun 2018;3.

Biaya Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNABiaya HakHak Kepaniteraan =Rp. 30.000,Biaya ATK Perkara = Rp. 100.000,Biaya Surat Panggilan =Rp. 155.000,Biaya Materal =Rp. 12.000,Biaya Redaksi =Rp. 5.000,Biaya Leges =Rp. 3.000, +Jumlah = Rp. 305.000,(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNAHalaman 7 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/G/2018/PTUN Mks., tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

37/G/2018/PTUN.PBR

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2018;Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PBR.

/G/2018/PTUN.PBR.tersebut tidak dapat dikatakan melanggar peraturan perundangundangan;13.

/G/2018/PTUN.PBR.Dalam Ekseps'i :1.

/G/2018/PTUN.PBR.1.

SARI, S.H., M.Hum.TTDYUSTAN ABITHOYIB, S.H.PANITERA PENGGANTI,TTDDEWI MONA SARI, A.Md.Perincian Biaya Perkara: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilan : Rp. 60.600, Meterai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000,Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PBR.Jumlah : Rp. 251.600,Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PBR.

37/G/2018/PTUN.JBI

/G/2018/PTUN.JBI10.

/G/2018/PTUN.JBI4.

/G/2018/PTUN.JBIe.

/G/2018/PTUN.JBI44.

/G/2018/PTUN.JBI6.

37/G/2018/PTUN.BDG

;Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDGTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Mei 2018,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 8 Mei 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG dan telahdiperbaiki pada tanggal 4 Juni 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyaberisi sebagai berikut :A.

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak MempunyaiLegitima Persona Standi in Judicio) ; Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDGa.

/G/2018/PTUN.BDG2)a.

/G/2018/PTUN.BDGh.

,Perincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUNBDG : Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000, ATK : Rp. 125.000, Panggilanpanggilan : Rp. 105.000, Pemeriksaan Setempat : Redaksi : Rp. 5.000, Leges : Rp. 3.000, Materai Putusan : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 274.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.BDG

37/G/2018/PTUN.MTR

;Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTRHalaman 14. HAMDI, S.H.

/G/2018/PTUN.MTRHalaman 1213.a.

/G/2018/PTUN.MTRHalaman 278.

/G/2018/PTUN.MTRHalaman 41ditentukan.

., MKn.PANITERA PENGGANTI,RUDY IRAWAN, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2018/PTUN.MTR1. Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,2. ATK Rp 150.000,3. Panggilanpanggilan : Rp 30.000,Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTRHalaman 564. Sumpah Saksi : Rp 35.000,5. Materai : Rp 6.000,6. Redaksi : Rp 5.000,7. Leges : Rp 3.000, +JUMLAH : Rp 259.000,(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTRHalaman 57Putusan Nomor : 37 /G/2018/PTUN.MTRHalaman 58

37/G/2018/PTUN.Mks

Nama : YULIAWATI;Kewarganegaraan : Indonesia;Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 37/G/2018/PTUN.Mks.Tempat Tinggal : Sampulungan Lompo, Desa SampulunganKecamatan Galesong Utara, Kabupaten TaPea see rere cere a acer cernsPekerjaan : Belum Bekerja;selanjutnya disebut Penggugat V;6. Nama : MUHAMAD SAKRI MUIN, S.Pd.

Berkas Perkara Nomor: 37/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya; 2202 nnnen noneTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 25 April 2018,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor: 37/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 25 April 2018, yangdiperbaiki pada tanggal 28 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:.

/G/2018/PTUN.Mks.IV.

Pemerintahan Umum danTugas Pembantuan Bagian Tata Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Takalar sebelum mengambil Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor67 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (1);Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 37/G/2018/PTUN.Mks.c.

Bukti T1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kronologis Penerbitan SKPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat DesaSampulungan;Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 37/G/2018/PTUN.Mks.2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

37/G/2018/PTUN.Mdo

37/G/2018/PTUN.MDN

/G/2018/PTUNMDNNomor: 37/G/2018/PTUNMDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhirpada tanggal 4 April 2018, yang pada pokok isinya sebagai berikut:A.

/G/2018/PTUNMDN3.

/G/2018/PTUNMDN.

Redaksi RP. 5.000,JUMLAH~ RP. 445.800,(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan RatusRupiah).Hal. 30 dari 32 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUNMDNHal. 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUNMDN

37/G/2018/PTUN.PDG

/G/2018/PTUN.PDGOktober 2009.

/G/2018/PTUN.PDG2.

/G/2018/PTUN.PDGDENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL an.

/G/2018/PTUN.PDGHORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL an.

MEtCLAl ............ccceeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeees Rp30.000,100.000,77.000.3.000,5.000,6.000,Halaman 85 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PDGJUMLABH 0 eect ee eee eea ees Rp. 221.000(dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);Halaman 86 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PDG

37/G/2018/PTUN.KPG

37/G/2018/PTUN.PLG

PUTUSANNomor 37/G/2018/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung PengadilanTata Usaha Negara Palembang, Jalan Jenderal Anmad Yani, Nomor 67,Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantala: 2020222 22022222 non n nanan nanan nee1. Hj.

Zuriyatama JS, S.H., WargaHim. 1 dari 66 hlm/Put.No.37/G/2018/PTUNPLGNegara Indonesia, beralamat kantor dan memilih domisilihukum di Jalan Wayhitam (Seihitam) No. 119 RT. 02, RW.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan llir Barat PakjoPalembang 30138, pekerjaan Advokat/Pengacara; Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;MelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukanJalan Kapten A.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110 danJalan Sapta Pesona No. 10 Komplek Jakabaring Sport CityPalembang, pekerjaan nomor urut 1 sampai dengan 9Aparatur Sipil Negara dan nomor urut 10 Pegawai Kontrak; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi 1;Him. 4 dari 66 hlm/Put.No.37/G/2018/PTUNPLGPEMERINTAH PROVINS!I SUMATERA SELATAN, berkedudukan di JalanKapten A.

Telah membaca Putusan Sela No. 37/G/2018/PTUN.PLG, tertanggal 7Agustus 2018 tentang masuknya Kementerian Pariwisata RepublikIndonesia sebagai Tergugat II Intervensi 1; 5. Telah membaca Putusan Sela No. 37/G/2018/PTUNPLG, tertanggal 13September 2018 tentang masuknya Pemerintah Provinsi SumateraSelatan sebagai Tergugat II Intervensi 2; 6. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa; 7. Telah mendengar keterangan saksi Pihak Penggugat dan saksi PihakTergugat Il Intervensi 2; 222222 228.

Bastaribelakang Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang dan sekarang masukwilayah Kecamatan Jakabaring dengan batas batas berikut: Him. 7 dari 66 hlm/Put.No.37/G/2018/PTUNPLG Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pr. Itik (+ 15 M); Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan (+ 40 M); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pr. Itik/Kavling No. 56 (+ 15 M); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pr.

37/G/2018/PTUN.PL

PUTUSANNomor: 37/G/2018/PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasayang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh.Yamin., Nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan,dalam sengketa antara :1. Nama : IRLAN ORUWOKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : PetaniBeralamat :Desa Lee.

PL tanggal O02 Januari 2019 tentang PerubahanPenunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor :37/Pen.HS/2018 /PTUN.PL tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan HariSidang; Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Nopember2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 dengan RegisterPerkara Nomor: 37/G/2018/PTUNPL; Telah membaca surat permohonan pihak ketiga

Sinergi PerkebunanNusantara, tanggal 31 Januari 2019; Telah membaca dan mempelajari bukti bukti tertulis yang diajukan olehPara Pihak yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 3Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu padatanggal 14 Nopember 2018 dengan register perkara : 37/G/2018/PTUNPL dan telahdiperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 dengan pada pokoknya

/G/ 2018 / PTUN.

/ G/ 2018 / PTUN.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----------------------
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2018/PTUN-MDN tanggal 9 Juli 2018 yang dimohonkan banding;
Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----------------

37/G/2018/PTUN-SMG

/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.SMG.KADALUARSA.

RIYADI HERU SETIAWANditerima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor :37/G/2018/PTUN.SMG ;4.

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.000.000,Jumlah : Rp. 3.319.000,(Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.

• Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN;

• Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti teruarai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut yang amar putusannya berbunyisebagai berikut:Mengadili:Dalam Penundaan,;Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasahukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 7 November2018, yang dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 November2018 yang ditandatangani

/G/2018/PTUNMdo., tanggal 27 November 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, pihakPenggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado padatanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil bantahanterhadap memori banding dan menyatakan sependapat dengan pertimbanganputusan tersebut yang alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuatdalam kontra memori banding tersebut;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangberperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor37/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 13 Desember 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 37/G/2018/PTUN Mdo., tersebut telah diucapkan dalam

/G/2018/PTUNMdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut menuruthukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri danmemutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan padaakhir putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dahulu Penggugattelah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Terbanding dahuluPenggugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) dan permohonanpenangguhan pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo