Ditemukan 20 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 21-12-2018
Putusan PA ENREKANG Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 21 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
5120
Register : 13-03-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT. Karya Perkasa Indonesia (diwakili oleh Unggul Supradikto) VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, 2. Maruli Manalu, BE.
7850
  • 37/G/2017/PTUN.BDG
    /G/2017/PTUNBDG14.15.Indonesia, menurut ketentuan yang diatur oleh PeraturanPemerintah.
    /G/2017/PTUNBDGXhh/2012 dan Camat Sawangan tanggal 13062013 No.593.2/06/VV2013 513.
    Kantor Pertanahan KabupatenBogor dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1154 atas namaHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor :37/G/2017/PTUNBDGMaruli Manalu, B.E. tertanggal 16 Januari 1996. ;5.
    /G/2017/PTUNBDGSurat Ukur No. 00254/Pengasinan/2015 tanggal 2 Maret 2015 (Bukti T Il14).
    /G/2017/PTUNBDGdibatalkan.
Register : 01-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 314/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 3 Januari 2018 — PT. Karya Perkasa Indonesia; Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok; Maruli Manalu,BE;
7634
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor37/G/2017/PTUN.BDG;
    Berkas perkara banding Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG, dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungHal 3 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKTNomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :37/G/2017/PTUN BDG tanggal 22 Agustus 2017; MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; s DALAM POKOK PERKARA w1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    /G/2017/PTUN.BDG tersebut pihak Pengaygatembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017; Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang ~waktu pengajuan bandingyang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung tersebut, yaitu dari wensan diucapkan pada tanggal 22Agustus 2017 sampai dengan permohonan banding dicatat di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara wine tanggal 29 Agustus 2017, maka masihdalam tenggang waktu 14 (emia eelas
    /G/2017/PTUN.BDG tanggal22 Agustus 2017, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan tingkat pertama sudahHal 7 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKTtepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum putusan majelis hakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap
    memori banding dariPenggugat/Pembanding menurut Majelis hakim tingkat banding tidak ada halhalbaru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut; QeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tesabt atas,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neara Jakartaberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017, Brg dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;
Register : 02-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 12-10-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat :SANTOSO KAINGAT Tergugat : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
10835
  • 37/G/2017/PTUN.Mdo
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor 37/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 14 Desember 2017 dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi
    bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 dengandihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa HukumTergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melaluikuasa hukumnya yang bernama Srimulyani Benharso, S.H. telah mengajukanSurat Permohonan Banding tertanggal 21 Desember 2017 yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana tertuangdalam Akta Permohonan Banding Nomor 37
    /G/2017/PTUN Mdo., tanggal21 Desember 2017;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut,Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Desember2017 telah memberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya telahmengajukan Memori Banding tertanggal 5 Februari 2018 yang diterima PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Februari 2018sesuai Tanda Terima
    Memori Banding Nomor 37/G/2017/PTUN Mdo, tanggal12 Februari 2018 dan terhadap memori banding tersebut oleh Panitera telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pihak Penggugatsebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal12 Februari 2018;Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut pada intinyaTergugat mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusanpengadilan tingkat pertama dan mohon agar membatalkan Putusan tersebutyang alasan selengkapnya sebagaimana
    /G/2017/PTUN Mdo., tersebut telah diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan KuasaHukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 diatur bahwa permohonan banding diajukansecara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan TataUsaha Negara yang menjatuhkan putusan
Register : 15-09-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat:
ZULFEN HERI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
2.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
12539
  • 37/G/2017/PTUN.PBR
    /G/2017/PTUNPBR1.
    /G/2017/PTUNPBR12.
    /G/2017/PTUNPBRa.
    Dengan demikianapa yang didalilkan Pengugat haruslah ditolak;Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNPBR5.
    /G/2017/PTUNPBRAgustus 2017.
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
4028
  • 37/G/2017/PTUN.MTR
    H;CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H;Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 3GF i & 6 i7. MILA MEILINDA, S.H.;8. FERA YUANIKA, S.
    /G/2017/PTUN.MTR 23Cq.
    /G/2017/PTUN.MTR 54Pencabutan CPNSnya.
    /G/2017/PTUN.MTR 574.
    /G/2017/PTUN.MTR 5812.
Register : 13-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.PUJARI
2.DEDE SAFARI
Tergugat:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Intervensi:
SUDARNO
15469
  • 37/G/2017/PTUN.PLK
    Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK4.
    Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK5. BuktiP56. Bukti P67. Bukti P78. BuktiP89. BuktiP910.
    Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK2. Bukti T23. BuktiT34. BuktiT45. BuktiT56.
    Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK7. BuktiT78. BuktiT89. BuktiT910. Bukti T 1011. Bukti T1112.
    Putusan 37/G/2017/PTUN.PLKsuara; Sudarno (Nomor urut2) sebanyak 346 suara; M.
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
268125
  • 37/G/2017/PTUN.SMD
    PUTUSANNOMOR : 37/G/2017/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilantingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan denganpertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, berkedudukan di jalan S.
    Nomor : 37/PENPP/2017/PTUNSMD tanggal 24Nopember 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor37/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 23 November 2017;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor : 37/PENHS/2017/PTUN.SMD tanggal 16Januari 2018, tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;Telah membaca Putusan Sela No.37
    /G/2017/PTUN.SMD tanggal 23Januari 2018; Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat; Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan olehpihak Tergugat II Intervensi; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat buktiyang diajukan parapihak dipersidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda dengan Register perkara
    Nomor : 37/G/2017/PTUNSMD, yangtelah diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2018, mengemukakan halhalsebagai berikut : A.
    Oleh karenaPenggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara inimaka sudah selayaknya dan pantas jika gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN A QUO BATAL DEMI HUKUM; Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal20 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda tertanggal 23 Nopember 2017 denganregister perkara TUN Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD dan penyelesaiansidang pemeriksaan persiapan tertanggal 16 Januari 2018;
Register : 28-08-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 236/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat I : ABDUL RANI SULAIMAN Diwakili Oleh : ABDUL RANI SULAIMAN
Terbanding/Tergugat : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Turut Terbanding/Penggugat II : IMAM SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat III : MARHAENI SURYANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : UMI KALSUM
Turut Terbanding/Penggugat V : UTIN HADIDJAH
Turut Terbanding/Penggugat VI : ANI SJOFIAN
Turut Terbanding/Penggugat VII : R. NENI ASMARAENI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SANDI HERLAN
11214
  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;----------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 37/G/2017/PTUN.PTK. tanggal 8 Februari 2018 yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------------
    • Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Register : 22-06-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 160/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 September 2018 — Pembanding/Penggugat I : H. ENCEP SUPRIADI Diwakili Oleh : H. ENCEP SUPRIADI
Pembanding/Penggugat II : MADHIUR Diwakili Oleh : H. ENCEP SUPRIADI
Pembanding/Penggugat III : BADRI Diwakili Oleh : H. ENCEP SUPRIADI
Pembanding/Penggugat IV : AMBARYANA Diwakili Oleh : H. ENCEP SUPRIADI
Pembanding/Penggugat V : SUGIONO Diwakili Oleh : H. ENCEP SUPRIADI
Terbanding/Tergugat : BUPATI TANGERANG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : SUHERMAN
358
  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ; ---
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 37/G/2017/PTUN-SRG tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan banding; ---
    3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------<
Register : 17-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 37/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 6 September 2017 — PT. DUTA ENERGI MINERATAMA (PT. DEM) vs GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
11754
  • 37/G/2017/PTUN-PLG
    Rivai No. 3 Palembang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan No: 37/G/2017/PTUNPLG.Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 17 Mei 2017, dibawah Register Perkara Nomor:37/G/2017/PTUNPLG. dan telah diterima perbaikannya secara formalpada tanggal 07 Juni 201 7; 2.
    Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 17 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPerkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Mei2017, dibawah Register Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUNPLG. dan telahHalaman 4 dari 79 halaman, Putusan No: 37/G/2017/PTUNPLG.diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 07 Juni 2017, yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK
    INDIVIDUAL, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebutditujukan kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam ObjekHalaman 5 dari 79 halaman, Putusan No: 37/G/2017/PTUNPLG.Gugatan yaitu PT. Duta Energy Mineratama, sehingga ObjekSengketa telah memiliki unsur Individual;c.
    /G/2017/PTUNPLG.2.
    Biaya Materai Putusan Akhir :Rp6.000,Jumlah : Rp. 221.000,(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan No: 37/G/2017/PTUNPLG.
Register : 24-11-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 29 Maret 2018 —
9344
  • 37/G/2017/PTUN-SRG
    Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PENHS/2017/PTUNSRG, Tanggal 27Desember 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan; Putusan Sela Nomor: 37/G/2017/PTUNSRG, Tanggal 10 Januari 2018, tentangditerimanya SUHERMAN sebagai Tergugat Il Intervensi dalam Perkara Nomor:37/G/2017/PTUNSRG;Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi danpengakuan Para Pihak dipersidangan ;Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUNSRG, beserta seluruhlampirannya;TENTANG DUDUK SENGKETA
    Tes tertulis kemampuan dasar danHalaman 19 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUNSRGd.
    /G/2017/PTUNSRG1.
    /G/2017/PTUNSRG20.
    Klarifikasi Faktual ;Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan No. 37/G/2017/PTUNSRGc. Test tertulis kemampuan dasar ; dand.
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8351
  • 37/G/2017/PTUN-JKT
    /G/2017/PTUNJKT.7.
    /G/2017/PTUNJKT.c.
    ;Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNJKT.d.
    /G/2017/PTUNJKT.5.
    /G/2017/PTUNJKT.1.
Register : 01-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 314/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Karya Perkasa Indonesia Di Wakili Oleh Unggul Supradikto Diwakili Oleh : Drs Yoky M Sulaiman M Hum
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
405
  • M E N G A D I L I :

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ; ----

    - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

Register : 23-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 49/B/2018/PT.TUN.MKS
Tanggal 12 Juli 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
646
  • MENGADILI:

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2017/PTUN Mdo., tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. DALAM EKSEPSI:
    • Menolak Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
    1. DALAM POKOK PERKARA.
Register : 25-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 23-12-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 203/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
1390
  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ---
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan ; --------------
    3. Menghukum
Putus : 22-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — PT. KARYA PERKASA INDONESIA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. MARULI MANALU, BE
6931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa); Bahwa 2 (dua) Seripikat tanah yang berbeda alas haknya salah satunyamenjadi cacat hukum apabila terbit pada bidang tanah yang sama; Bahwa kewenangan yang diberikan Pejabat Tata Usaha Negara untukmemperbaiki Keputusan Tata Usaha Negara apabila ada kesalahanAdministrasi dalam penerbitannya;Eksepsi Tergugat II Intervensi:; Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 37
    /G/2017/PTUNBDG.
Putus : 21-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 K/TUN/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — SANTOSO KAINGAT VS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
7016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 37/G/2017/PTUNMdo,tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2020
Tanggal 16 April 2020 — PT. ETAM MANUNGGAL JAYA VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;
24787 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 59 PK/TUN/2020terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut padatanggal 15 November 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah, Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 3 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya
Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. ETAM MANUNGGAL JAYA VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;
10428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 8 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 203/G/2018/PT.TUN.JKT tanggal 02 Oktober 2018 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negera Samarinda Nomor:37
    /G/2017/PTUN.SMD tanggal 2 Mei 2018, yang dimohonkan kasasitersebut;Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara:1.