38/G/2015/PTUN.Mks

/G/2015/PTUN.Mksa.

/G/2015/PTUN.Mks2626atas nama Drs.

/G/2015/PTUN.Mksmata dipersiapkan untuk Penggugat (jabatan bersifat tetap, pejabat silihEXTEN) spam a3.

Hasil seleksi uji kKepatutan dan kelayakaninilah yang menjadi sebab dan alasan pemberhentian Penggugat darijabatannya semula (lihat uraian terdahulu) ;Halaman 59 dari 150 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks6060d.

Bukti P35 : Foto copy dari foto copy print out surat Humas KASNKlarifikasi Pengisian JPT Di Kota Makassar ;Halaman 67 dari 150 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks6836.

38/G/2015/PTUN-BDG

No. 38/G/2015/PTUNBDG. Bisyahri, S.H., M.H. ;2. Imam Isnandar, S.H. ;3. Hotben Sirait, S.H., M.H. ;4. Bambang Irwanto.

No. 38/G/2015/PTUNBDG 18.19.20.21.22.23.24.226.27.28.29,30.

No. 38/G/2015/PTUNBDG P 46P 47P 48P 49.P 50P 51.P 52.P 53. .Poto copy Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

No. 38/G/2015/PTUNBDGNomor : 281/Kedaung/2003, tanggal 29072003, luas 500 m? atas nama HB.

No. 38/G/2015/PTUNBDG

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 38/G/2015/PTUN.SRG

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ;------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada

/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 17 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: 22+ 22202 202 eo 0 ro nn non nnn nen nnn nen nne ene eneMENGADILIDALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tidakCite ri Ma j 222222 222 nn nnn nnn nnn nnn nn en nnn nnn nee nnn nnn nen neeDALAM POKOK PERKARA:1.

Terbanding;bahwa Tergugat Il Intervensi/ Pembandingdan Tergugat/ Pembanding Iltidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 3November 2015; ~~~ ~ nnn nnn nn nnn nnn nnn nme nnn nem nnnnnnnnnmnnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 38

/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 17September 2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan KuasaHukum Tergugat Il Intervensi / Pembanding dan tanpa dihadiri olen Tergugat /Pembanding Il maupun kuasanya ; 2= noone nnn nee nen neMenimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding II pada tanggal 23 September 2015; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 38/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 17 September

yang berbunyi sebagai berikut Putusan dalammusyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasilpermufakatan bulat kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguhsungguhtidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian yangmenjadi putusan dalam memutus perkara dalam tingkat banding adalahberdasarkan putusan suara terbanyak yang menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor 38

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 17 September2015 yang dimohonkan banding ; === 222 son one rene noe nnn ncn neeMenimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan parapihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili danmemutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadapHal. 8 dari 11, Putusan No. 165/B/2016/PT.TUN.SBY.alat

38/G/2015/PTUN.SBY

PUTUSANNOMOR : 38/G/2015/PTUN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama JabatanBerkedudukan diHj. ERNIE HARIYANTO atau Hj.

38/G/2015/PHI.Sby

No. 38/G/2015/PHISby.1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 April 2015 dengan registerperkara Nomor : 38/G/2015/PHI.Sby. mengajukan gugatan pada Tergugatyang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada bengkel Pandawa Lima yangbekerja sejak tahun 1992;2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidangperbengkelan mobil yang beralamat di Jl.Jemursari No.165 Surabaya;3.

No. 38/G/2015/PHISby.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan atau efisiensi;3.

No. 38/G/2015/PHISby.125.

No. 38/G/2015/PHISby.wone= Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam bipartitmaka perselisihan dilakukan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sesuai Anjuran Mediator Nomor: 06/PHK/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015; nonn= Menimbang, bahwa oleh karena isi anjuran ditolak Tergugat, makaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2015 dengan registerperkara Nomor : 38/G/2015

No. 38/G/2015/PHISby.C.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan :MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya; -------------------------DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; ------------------------2.

., tanggal 17 Pebruari 2016 , tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2015/PTUN. Mks.tanggal 3 November 2015 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnyayang bertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2015/PTUN. Mks. tanggal 3November 2015, yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yang bertalian, antarapihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologiskejadian sebagai berikut : Halaman 3 dari 20 hal.

Put 07/B/2016/PT.TUN.MKSTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padatanggal 3 Nopember 2015, sedangkanTergugat / Pembanding pada tanggal 10 Nopember2015 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itupermohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu

/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2015yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amarputusan tingkat banding ini.

Put 07/B/2016/PT.TUN.MKSMENGADILI1 Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding.2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G./2015/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan bandingtersebut dengan :MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA :1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat pengadilan

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 38/G/2015/PTUN.SMG tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat / Pembanding; - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili peralihan objek sengketa ; DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; ---------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 38/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 11 November 2015 ; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang, Nomor 38/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 11 November2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAHal. 2 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBY1.

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 310.000,(tiga ratus sepuluh ribu rupiah); Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 11 November2015 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan tanpadihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding; Bahwa isi / amar putusan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang, Nomor 38/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 11November 2015 telah diberitahukan dan dikirimkan melalui surat kilatkhusus kepada Tergugat

/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohon banding,diucapkan pada tanggal 11 November 2015 dengan dihadiri olehPenggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding;Menimbang, bahwa isi / amar putusan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor 38/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal11 November 2015 telah diberitahukan dan dikirimkan melalui suratkilat kKhusus kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 12November 2015; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor 38

/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 11November 2015 Tergugat / Pembanding mengajukan banding padatanggal 26 November 2015; Hal. 4 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu setelahpemberitahuan putusan pada tanggal 12 November 2015 denganpernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding padatanggal 26 November 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor 38/G/2015/PTUN.SMG tanggal 11November 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masihdalam

38/G/2015/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR : 38/G/2015/PTUNPLG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus danmenyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Sederhana, telah menjatuhkan putusansebagaimana berikut, dalam sengketa antara:SOLEKHAN AS, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil selaku Ketua PPID Musi Banyuasin, alamat Jalan KolonelWahid Udin Nomor 257, Sekayu, Musi Banyuasin

38/G/2015/PTUN-SRG

/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Desember2015, tentang Penetapan Pemohon Intervensi atas nama JAKARIAsebagai Pihak Tergugat Il Intervensi dalam Perkara Nomor : 38/Halaman 3 dari 128 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.SRGG/2015/ PTUN.SRG;Berkas Perkara Nomor: 38/G/2015/PTUN.SRG beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya; "TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal9 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada

tanggal 9 September 2015 dengan Register PerkaraNomor: 38/G/2015/PTUN.SRG., yang telah diperbaiki tanggal 8 Oktober2015, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut: .

/G/2015/PTUN.SRG3.

Asas tertib penyelanggara Negara;Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak menerapkan asas tertibpenyelenggara Negara hal mana terlihat dengan diterbitkannyaSurat Keputusan objek sengketa landasan keteraturan,Halaman 75 dari 128 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.SRGC.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.462HUK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo Tangerangalas Manis, JAKANES sxnsnesesesensennnanesaenennemesHalaman 77 dari 128 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.SRG3.

38/G/2015/PTUN-Pbr

PENETAPANNomor : 38/G/2015/PTUNPbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatPertama dengan Acara Biasa memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : =n 22 nn 0 nn nono nnn ennaNama : JAMILAH; Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;Tempat tinggal : Jalan Belimbing RT. 003 RW. 006 No. 49 AKelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai

,Kota Pekanbaru;"Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 September 2015 kepadaAHMAD HUSIN, S.H., AGUS WIJAYA, S.H., dan R.INDRAWATI, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat dari Kantor HukumAHMAD HUSIN, SH & REKAN beralamat di JalanDharma Bakti No. 8 A Labuh Baru Kota Pekanbaru:;Halaman dari 25 Penetapan Nomor 38/G/2015/PTUNPbr.Selanjutnyasebagai.........N:Nama Jabatan : KEPALAdisebutwince PENGGUGAT; MELAWAKANTOR PERTANAHAN KOTAPEKANBARU, Tempat

38/G/2015/PTUN-JKT

PUTUS ANNomor : 38/G/2015/PTUNJKT.

Anselmus Tan, M.Pd., Direktur Fasilitas KepalaDaerah, DPRD dan Hubungan Antar LembagaDitjen OTDA Kementerian Dalam Negeri R.1.; Halaman dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUNJKT.3. DR. T. Syaiful Bahri, S.H., M.Si., Kepala BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I.; 4. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kepala Sub BagianWilayah Ill Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri R.1.; 5.

/G/2015/PTUNJKT., tertanggal 18 Pebruari 2015, TentangPenunjukan Panitera Pengganti ; """Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 38/PENHS/2015/PTUNJKT, tertanggal 25Pebruari 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 38/PENHS/2015/PTUNJKT, tertanggal 2 April2015, Tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan alat bukti surat, mendengar

keteranganSaksiSaksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa; TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Februari 2015, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 17 Februari 2015, di bawah Register perkara Nomor : 38/G/2015/Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUNJKT.PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2April

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 161.924748 tahun 2014, tanggal 19Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 38/G/2015/PTUNJKT.Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 20142019,sepanjang yang mengenai saudara FREDERIK IBA, SE, M.Si, dari clusterIll

/G/2015/PTUNBDG.

Tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus pada tanggal 31 Maret 2015 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 3 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 38/G/2015/PTUNBDG Jo.

/G/2015/PTUNBDG Jo.

Putusan Nomor 268 K/TUN/2016dan c, ayat (1), Pasal 30, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;Sejarah Penguasaan Fisik Tanah Objek Sengketa;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 38/G/2015/PTUNBDG tanggal 30 Juli 2015, pada halaman 3340,yang pada intinya menyatakan sertipikat objek sengketa adalah cacathukum dari segi prosedural karena diterbitkan di atas tanah Penggugatdengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta Nomor304/1967/G tanggal 21

Putusan Nomor 268 K/TUN/2016Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 38/G/2015/PTUNBDG, tanggal 30 Juli 2015, yangdimohonkan banding ini patutlah dikuatkan;Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dantidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaraa quo mengenai eksepsi yang hanya menguatkan Putusan Majelis HakimTingkat Pertama, padahal jelasjelas

Kemudiangugatan PENGGUGAT tersebut dikabulkan oleh Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berdasarkan Putusan No. 38/G/2015/PTUNBDGTanggal 30 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT.

Kemudiangugatan PENGGUGAT tersebut dikabulkan oleh Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berdasarkan Putusan No. 38/G/2015/PTUNBDGTanggal 30 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 07 Januari 2016 Jo.

Kemudian gugatan Penggugat tersebutHalaman 21 dari 41 Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2019/PT.BDGdikabulkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungberdasarkan Putusan No. 38/G/2015/PTUNBDG Tanggal 30 Juli 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.293/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 07 Januari 2016 Jo.

/G/2015/PTUNBDG tanggal 30 Juli 2015, surat bukti P 30 berupa fotocopy PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.293/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 07 Januari 2016, surat bukti P 31berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.268K/TUN/2016tanggal 23 Agustus 2016, surat bukti P 32 berupa fotocopy Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Depok No.184/1332.76/II/2017, dan surat bukti P33 berupa fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat No. 20/Pbt/BPN

Jimmy Nambah Ginting, Dkk tersebut di atas telah dinyatakanbatal dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 29, P 30, dan P 31 membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan berdasarkan putusannyagugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Putusan Pengadilan TataHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2019/PT.BDGUsaha Negara Bandung berdasarkan Putusan No. 38/G/2015/PTUNBDGTanggal

Gugatan Penggugat kurang pihak;Berdasarkan eksepsieksepsi Tergugat diatas, oleh karena lEksepsiTergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka PengadilanTata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjutmengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 38/G/2015/PTUN.SRG,tanggal 23

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 38/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI:Halaman 19 dari 27 halaman.

membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk peradilan banding ditetapkan sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 13 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 38

/G/2015/PTUNSRG. yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2017Maret 2015, dan tanpa nomor tanggal 9 November 2016, diajukan permohonankasasi secara lisan masingmasing pada tanggal 03 November 2016 dantanggal 11 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 38/G/2015/ PTUN.SBY. Jo.

Widya, namundalam perkara di pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo.38/G/2015/PTUN.SBY Penggugat sekarang Termohon Kasasimengetahui adanya sertipikat pada saat mengurus pendaftaranpermohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagaimana bukti P13 (bukti berkas permohanan terdaftarNo.46084/2014 tanggal 3 September 2014);b) Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal32 peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikaitkan pasal 55Halaman 16 dari 26 halaman.

sengketa, berada diatas tanah Penggugat dengan petok No. 2003persil 56 kelas desa S.II luas 1200 M, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3355/Kelurahan Babatanatas nama Moedjiono terakhir tercatat atas nama Nyonya HariWidayanti in casu objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat diataspersil orang lain yaitu diatas tanah persil milik penggugat............... dst(vide pertimbangan hukum dalam eksepsi hal. 7071 PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38

/G/2015/PTUN.SBY tanggal 17 September 2015);Dalil pembuktian hak oleh penggugat terbukti dengan pertimbanganJudex Factie yang menilai asal usul perolehan hak atas tanah milikPenggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tampakjelas dalam seluruh pertimbangan Judex Factie tingkat banding maupuntingkat pertama;Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan Judex Facti tingkat banding(vide pertimbangan hukum dalam eksepsi hal. 78 Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/B

untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 yang kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 38

/G/2015/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

,No.38/G/2015/PTUN.Mks., No.47/G/2015/PTUN. Mks., No.50/G/2015/P.TUN.Mks., di mana kelima gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis HakimHalaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor 342 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan putusannya masingmasing:Putusan No.36/G/2015/PTUN. Mks., tanggal 3 November 2015;Putusan No.37/G/2015/PTUN. Mks., tanggal 3 November 2015;Putusan No.38/G/2015/PTUN. Mks., tanggal 3 November 2015;Putusan No.47/G/2015/PTUN.

Mks., tanggal 3 November 2015;Bahwa kemudian ditingkat banding 2 (dua) putusan dibatalkan oleha fF oP >Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (dengan dua MajelisHakim yang sama) yakni: Putusan No.36/G/2015/PTUN.Mks., dibatalkan dengan putusanNo.19/B/2016/PT.TUN.Mks., tanggal 21 April 2016; dan Putusan No.38/G/2015/PTUN.Mks., dibatalkan dengan putusanNo.07/B/2016/PT.TUN.

Kemudiangugatan PENGGUGAT tersebut dikabulkan oleh Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berdasarkan Putusan No.38/G/2015/PTUNBDG Tanggal 30 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta No. 293/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 07Januari 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan batalSHM No. 00461/Kelurahan Kedaung tanggal 1182003, atas nama HBDAHLER MAHJOEDDIN (dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT VIII,TERGUGAT IX dan TERGUGAT X).

pekerjaanTani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan AngkolaBarat, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dantelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalampersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Februari2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan dengan Register Nomor 38

/G/2015/PA.Pspk pada tanggal20 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalildalil sebagai berikut:1.