40-G-2015-PTUN-BL

PUTUSANNOMOR : 40/G/2015/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara := 2902 nnn nnn a nnn nnn nnn nnn nnn ence cnn nnn ceeNama : AMAT ALI:;Kewarganegaraan = IMGOGESIG;2nnnnnnnnnnnaennnnenannmennannnnanPekerjaan : Wiraswasta; nnnc nn eno econo once oooTempat tinggal : Jalan Ikan

Warsito No.5 Teluk Betung Utara BandarLEPTIN) ~~ nnn nnn nm rene nnn nnn nanan rem ne A A IPutusan Nomor : 40/G/2015/PTUNBL. Hal 1Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Nama : SUHADA 7220202 22Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;2. Nama : BAHARUDIN, SH., ;Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendataan Tanah ;3. Nama : MASNAH.SH >Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 4.

Thamrin Nomor : 65 Gotong RoyongBandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 PebruariPutusan Nomor : 40/G/2015/PTUNBL. Hal 23. Nama > Drs.H. RONNY LIHAWA

40/G/2015/PTUN-BDG

;Halaman 1 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNBDGKEPALADINAS5. Muhammad Alfarisi, S.H., M.HUM.

/G/2015/PTUNBDG: Halaman 3 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNBDGAdapun dasar diajukan gugatan ini adalah Sebagai Berikut :A.

Ajis Pirdaos tertanggal 22 Juni2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );Halaman 50 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNBDG37. Bukti T. 33 : Surat Pernyataan sdr.

/G/2015/PTUNBDGSaksi 3 Penggugat ;SUWARDI;Saksi menyatakan bahwa serikat PT.

/G/2015/PTUNBDG DALAM POKOK PERKARA :1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2015/PTUN.SRG

Berkas perkara banding Nomor 40/G/2015/PTUN.SRG, dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini ;2 220 sro rnn one onceTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai, duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata UsahasNegara Serangtanggal 14 Desember 2015 Nomor: 40/G/2015/PTUN.SRG. yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADIEI:DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugatdan Tergugat Il Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan Gugatan.Penggugat

formaldinyatakandapat diteriMa ; 22" noe noe non non nee none ene ene eeMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dariGugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan (jawab jinawab), suratsurat bukti, saksisaksi dari pihak Penggugat,dan Kesimpulan dari para pihak, serta suratsurat lainnya yang terkait dengansengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40

/G/2015/PTUN.SRG tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan banding,ternyata tidak ada bukti baru atau halhal baru yang dapat dipertimbangkan untukHal 5 dari 8 hal Put No.66/B/2016/PT.

+Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. ata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa Putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang Nomor :40/G/2015/PTUN.SRG tanggal 14 Desember 2015, yang dimohonkan bandingberalasan hukum untuk dikuatkans00 222 ono non nee en nnnMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang tersebutdikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding 1 danTergugat Il Intervensi/Pembanding 2 harus dihukum membayar

40/G/2015/PHI.Sby

No. 40/G/ 2015/PHI.Sby.AJBS Jl.

No. 40/G/ 2015/PHI. Sby. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud ayat (2) dengan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedangdalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajidb membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh..

No. 40/G/ 2015/PHI.Sby. Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;karena gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini diajukan belummelewati batas waktu 1 (Satu) tahun; terhitung semenjak diterbitkan SuratPemberitahuan General Manager Tergugat No. 0247/AJBS/HR&GA/IX/2014 Hal.

No. 40/G/ 2015/PHI.Sby.b.

No. 40/G/ 2015/PHI.Sby. perintah atau pekerjaan yang layak sesuai job description sertakepentingan perkembangan perusahaan. Sesuai dengan UU No. 13 tahun2003 pasal 32 yang DerbUNY! 2 =

40/G/2015/PTUN.SBY

40/G/2015/PTUN-PLG

PUTUS ANNomor : 40/G/2015/PTUNPLG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung PengadilanTata Usaha Negara Palembang di Jalan Jenderal Anmad Yani., Nomor 67.

40/G/2015/PTUN-Pbr

tanggal 30Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUNPobr.

/G/2015/PTUNPbr.

/Mr IV/2000;Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUNPbr.

40/G/2015/PTUN-SRG

/G/2015/PTUNSRG2.

/G/2015/PTUNSRGoleh Bupati Tangerang (H.

/G/2015/PTUNSRGc)yang berkepentingan.

P8.D : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Halaman 47 dari 83 halaman, Putusan No. 40/G/2015/PTUNSRG Bangunan (SPPTPBB) Tahun 2015, atas nama Moh.

/G/2015/PTUNSRG5.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding MENGADILI SENDIRI :1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; --------------2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUN-Pbr., tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding <

., tanggal 13 Juni 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;2.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 40/G/2015/PTUNPbr., tanggal 23 Maret 2016;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;4.

/G/2015/PTUNPbr.

dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor: 40/G/2015/PTUNPbr.

/G/2015/PTUNMDN.

,masingmasing tertanggal 2 Juni 2016;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihakyang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksamauntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, denganSurat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor:40/G/2015/PTUNMDN., masingmasing tertanggal 9 Mei 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 40/G/2015/PTUNPbr., diucapkan

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL tanggal 25 Mei 2016;
• Me

  Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor : 40/G/2015/PTUNBL tanggal 25 Mei 2016, yang dimohonkanbanding;3. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukan para pihakdalam persidangan;4.

  /G/2015/PTUNBL yang ditandatangani oleh Kuasa MHukumnya,MERIANTONY, SH., MH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/G/2015/PTUNBL masingmasingtertanggal 08 Juni 2016;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 22 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah diberitahukansecara

  seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor : 40/G/2015/PTUNBL masingmasing tertanggal 23 Juni2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :1.

  Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.40/G/2015/PTUNBL tanggal 25 Mei 2016, dan mengadili sendiri;3.

  telah diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat PemberitahuanHalaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 132/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMUntuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 40/G/2015/PTUNBL masingmasingtertanggal 01 Juli 2016;Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa tidak menggunakanhaknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan InzageNomor : 40/G/2015/PTUNBL tertanggal 08 Agustus 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa karena

Memutuskan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 40/G/2015/PTUNJKT., tanggal 09 Maret 2015, gugur demi hukum ; 2.

Bahwa Pokok Gugatan Dalam Perkara Nomor : 40/G/2015/PTUNJKT.

/G/2015/PTUNJKT tanggal 09 Maret 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatanPenggugat Nomor : 40/G/2015/PTUNJKT tanggal 20 Februari 2015 tidak diterima,dengan alasan pokok gugatan nyatanyata tidak termasuk wewenang Pengadilan TataUsaha Negara (vide Bukti P9) ; Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agarPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 40/G/2015/PTUNHalaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.JKT tanggal 09 Maret 2015 dinyatakan

Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 40/G/2015/PTUNJKT tanggal 09Maret 2015, nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;b. Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 40/G/2015/PTUNJKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 ;c. Bahwa Pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum administrasi ;d.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 40/G/2015/PTUNJKT., tanggal 09 Maret 2015, dipertahankan ; 3.

Gugatan Penggugat Prematur;Berdasarkan eksepsieksepsi Tergugat II Intervensi diatas, oleh karena EksepsiTergugat Il Intervensi dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, makaPengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebihlanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarad);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 40/G/2015

/G/2015/PTUN.SRG., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Bahwa telah melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukumPertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada halaman 6 paragraf 3 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:40/G/2015/PTUN.SRG tanggal 14 Desember 2015, yang dimohonkanbanding beralasan hukum untuk dikuatkan;Bahwa oleh karena tidak diperiksa

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Seramh No. 40/G/2015/PTUN.SRG tanggal14 Desember 2015 halaman 65 (yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang menyatakan :Menimbang, bahwa dari bukti P.3a, P.4, P.6, P.7, P.8a, P.8b, P.8c, P.8d,P.9a, P.9b, P.9c, P.9d, P.9e, P.9f, P.9g, P.9h, P.9i, P.9j, P.9k, P.9l, P.Qmtanah tersebut merupakan milik Penggugat berasal dari H.

/G/2015/PTUNSRG tanggal 14 Desember 2015 yangdimohonkan banding, ........ pertimbangan oleh Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusan tersebut sudahtepat dan benar.....Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Nomor. 66/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggai 07 Maret 2016, yangsekedar mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Negeri TataUsaha Negara Serang dengan perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNSRGtanggal 14 Desember 2015 tanpa memberikan dasar

Eksepsi tentang Gugatan Kabur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 40/G/2015/PTUN.Smg., tanggal 21 Januari 2016, kKemudian permohonan bandingterhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 110/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal2 Juni 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolakoleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 515 K/TUN/2016, tanggal 19Desember 2016:Halaman

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.Petitum Pemohon Peninjauan Kembali IIMenerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Kembali 2dahulu Tergugat/ Pembanding 2/Pemohon Kasasi 2:Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/TUN/2016, tanggal 19Desember 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 110/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Juni 2016 juncto Putusan PengadilanTata Usaha Semarang, Nomor 40/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 21 Januari 2016yang dimohonkan peninjauan

No. 1372 K/Pid/2016 Bahwa Sertifikat tanah Nomor 10793 atas nama RUSMAN pada saat iniberstatus sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaksebagaimana tercatat Nomor 40/G/2015/PTUN.PTK, antara TerdakwaRWR MAUL ANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANAbin MUHAMMAD MUSLIM melawan Kepala Kantor Pertanahan KotaPontianak;e Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan a quo halaman 36alinea ke 3 menyatakan sebagai berikut:Berdasarkan

ada dalam persidangan;Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan dengan alasan dan dasarpertimbangan sebagai berikut:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan telahmempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut;e Bahwa Sertifikat tanah Nomor 10793 atas nama Rusman pada saat iniberstatus sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaksebagaimana tercatat Nomor 40

/G/2015/PTUN.PTK, antara Terdakwa RWRMAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA binMUHAMMAD MUSLIM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;e Bahwa saksi Anwar bin Muyar yang mengajak Terdakwa untuk melakukanmediasi, melainkan Kapolsek Pontianak Utara yang meminta kepadaTerdakwa untuk melakukan mediasi;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas jelas bahwa Majelis HakimPengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap

HARIJONO perihal hasil penyelidikanLaporan Polisi Nomor : LP/K/1050/XII/2009/SPK tanggal 02 Desember2009.Satu exsemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 40/G/2015/PTUN.SBY tanggal 27 Juli2015.Satu. lembar Surat pernyataan Sdr. SUJANARKO tanggal 21Desember 2015 yang dilegalisasi oleh notaris DR.

SOETJIPTO;satu lembar foto copy surat PAIDIONO,S.H. & rekan kepada bapakKepala Kelurahan Rangkah Surabaya tanggal 1 Juni 2015, perihalpermohonan surat keterangan Buku C No.1166 an.BOEDINP.SARIPIN;satu lembar foto copy surat kuasa Sdri.NAFSIJAH kepada PADIONO,S.H. dan TRI TEJONARKO tanggal 16 Pebruari 2015:satu lembar foto copy surat panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya kepada lurah rangkah Nomor :40/G/2015/PTUN.SBY.tanggal 4 Juni 2015;satu lembar foto copy KTP No.N.I.K. 12.5608.281259.0001

ZAINAL ARIFINkepada Saudara KWAN TAK/ EDY tanggal 04 Agustus 2011.satu lembar foto copy legalisir Surat Saudara HARIJONO tanggal 6Desember 2011 kepada Kepala kelurahan rangkah.satu lembar foto copy legalisir Surat Kapolres Tabes tanggal 5 Desember2011 kepada Saudara HARIJONO perihal hasil penyelidikan LaporanPolisi Nomor : LP/K/1050/XII/2009/SPK tanggal 02 Desember 2009.satu eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 40/G/2015/PTUN.SBY tanggal 27 Juli 2015.

SOETJIPTO;satu lembar foto copy surat PAIDIONO,S.H. & rekan kepada bapakKepala Kelurahan Rangkah Surabaya tanggal 1 Juni 2015, perihalpermohonan surat keterangan Buku C No.1166 a.n.BOEDIN P.SARIPIN;satu lembar foto copy surat kuasa Sdri.NAFSIJAH kepada PADIONO,S.H. dan TRI TEJONARKO tanggal 16 Pebruari 2015:satu lembar foto copy surat panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya kepada lurah rangkah Nomor :40/G/2015/PTUN.SBY. tanggal4 Juni 2015;satu lembar foto copy KTP No.NIK. 12.5608.281259.0001

/G/2015/Ptun Sby..

Bahwa objek perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsebagaimana tersebut pada poin 3 di atas, adalah sama denganperkara Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat (Nafsijah) dalam Perkara TUN Nomor : 40/G/2015/Ptun Sby.5.

Bahwa perkara gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat (Nafsijah) dalam perkara Nomor : 40/G/2015/Ptun Sby sampaisaat ini masih dalam proses permohonan Kasasi yang diajukanoleh Penggugat (Nafsijah), sehingga perkara TUN Nomor :40/G/2015/Ptun Sby, BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMYANG TETAP (INCRAHT VAN GEWISJDE).6.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:40/G/2015/PTUN Sby telah diajukan upaya banding di PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah mendapatkanputusan, yaitu Putusan Nomor: 205/B/2015/PT. TUN Sby..

Bahwa oleh karena baik dalam perkara Perkara TUN Nomor :40/G/2015/PTUN Sby di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya maupun Perkara Nomor 265/Pdt.G/2016/PN. Sby diPengadilan Negeri Surabaya adalah sama secara fisik objeksengketanya dengan Perkara Nomor 486/Padt.G/2016/PA.

Putusan Nomor 286 K/TUN/2016bukti P14 adalah bukti yang tidak sah dan oleh karena ituPenggugat/Terbanding dinyatakan tidak memiliki kepentingan yangdirugikan, oleh karena itu) gugatan Penggugat/Terbanding harusdinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan karena tidak adanyakepentingan yang dirugikan, maka eksepsieksepsi maupun pokokperkara tidak perlu dipertimbangkan lagi serta Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli2015 tidak dapat

SaripinNo.1166 kode gt (ganti) ke No.7483 dan bukti tersebut telahdipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015, halaman 66 sampai dengan halaman 67dalam pertimbangan hukumnya:Menimbang, bahwa mencermati bukti P14 yaitu fotocopi buku tanahSertifikat Hak Milik Nomor 644/Rangkah, Majelis menemukan fakta hukumHalaman 26 dari 35 halaman.

;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan hukum pembuktian,karena tidak mempertimbangkan seluruh buktibukti yang PemohonKasasi/T erbanding Semula Penggugat ajukan dan tidakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganPengadilan Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 40/G/2015/PTUN.SBY tanggal 30 Juli 2015, danbuktibukti lainnya yang harus dipertimbangkan, diantaranya bukti P5,bukti P10, bukti P11, bukti P12, bukti P13, bukti P14, bukti

sengketa harus terlebin dahulu diuji Keabsahan peralihan hakbaik melalui jual beli dan tukar menukar maupun melalui pewarisan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NAFSIJAH;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Januari2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 40

/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 30 Juli 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.