Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/G/2016/PTUN Mks., tanggal 23 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

., tanggal 23 Nopember 2016;3.Berkas perkara Nomor 40/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkanbanding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 40/G/2016/PTUN.Mks.tanggal 23 Nopember 2016dalam perkara antara kedua

/G/2016/PTUN Mks. tanggal 24Nopember 2016, dengan Surat Pengantar Nomor W4TUN1/1812/AT.01.06/X1/2016;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugatyang bernama BELO BENYAMIN,S.H., M.H. telah mengajukan suratPermohonan Banding pada tanggal 1 Desember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Bandingtanggal 1 Desember 2016 dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawanmasingmasing pada tanggal 6 Desember 2016;Menimbang, bahwa setelah Majelis

berkasBundel B ternyata tidak ditemukan memori banding Penggugat sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mengajukan memoribanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 9 Januari 2017 kepadakedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara (inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 40

/G/2016/PTUN Mks. itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadirioleh Kuasa Hukum Tergugat Ill Intervensi;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut,Penggugat telahmengajukan permohonan banding tanggal 1 Desember 2016 yang diterima diPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Bandingtanggal 1 Desember 2016, menurut Majelis Hakim Pengadilan

/G/2016/PTUN Mks. sudahtepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbanganhukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam memeriksa dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan tingkat pertamatersebut, maka Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalaholeh karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah denganberdasarkan Pasal 110 UndangUndang

40/G/2016/PTUN.MTR

PUTUSANNomor: 40/G/2016/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yangdilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR.

/G/2016/PTUN.MTRe Telah membaca Putusan Sela No. 40/G/2016/PTUN.MtrINTV tertanggal 9Nopember 2016 Tentang masuknya Hj.

/G/2016/PTUN.MTRIl.

,MH. dan WAHYUDDIN, SH., MH., maka selanjutnya berdasarkan PutusanSela Nomor: 40/G/2016/PTUN.MTR/INTV., tanggal 9 November 2016 Hj.

atasnama Wak Junaidi ; Copy sesuai dengan aslinya surat permohonan peralihan hak sertipikat Milik Nomor 02438/Gili Indah atas nama Wak Junaidi keatas nama HJ Tasmini ; :Copy sesuai dengan aslinya surat permohonan peralihan hak sertipikat Milik Nomor 02437/Gili Indah atas nama Wak Junaidi keatas nama Gede Rama Krisna Kusuma ; Halaman39 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTR1516 BuktiT11BuktiT12 :BuktiT13BuktiT14BuktiT15BuktiT16 Halaman41 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTRBahwa

40/G/2016/PTUN.Mks

/G/2016/PTUN.Mks.DAN :2.

/G/2016/PTUN.Mks.4.

/G/2016/PTUN.Mks.8.

/G/2016/PTUN.Mks.yang pada pokoknya adalah: a.

/G/2016/PTUN.Mks.1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 40/G/2016/PTUN-BDG dari buku induk register perkara ;--------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;---------------------------------------------------

40/G/2016/PTUN-BDG

. : 40/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:Ir.

(Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan) ;2 nnn nnn nnn nnn nen cence neehalaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/G/2016/PTUNBDG2. Sopiyan, A.Ptnh. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;3. Ate Sarah, SH. (Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan) j nn nnn nn nnn nnn nnn nme nnn cn nnn nomen4. Upi Surasti, SH. (Penerima Layanan Pengaduan) ;5. Liskiman, SH. (Mediator Pertanahan) ;6.

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2016/PTUNBDG tertanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukan PaniteraPengganti ; 27222 n= no nnn nnn nnn nnn nn nnn ncn. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/PEN.JSP/2016/PTUNBDG tertanggal 21 Maret 2016 tentang PenunjukanJurusita Pengganti ; .

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunghalaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/G/2016/PTUNBDGNomor 40/Pen.PP/2014/PTUNBDPENPP tertanggal 21 Maret 2016tentang Pemeriksaan Persiapan; 20220 20222000222"6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 40/Pen.HS/2016/PTUNBDPENHS tertanggal 4 April 2016 tentangHari Sidang j 22 noone nnn nn nnn non one nnn one nnn7. Surat Permohonan dari Pihak Penggugat bernama Ir.

pada persidangan tanggal 18 April 2016 dengan agendamenerima Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menerima surat permohonandari Kuasa Hukum Penggugat yang diterima melalui Sub Bagian UmumPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 15 April 2016 yang padapokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalamRegister Perkara Nomor 40/G/2016/PTUNBDG, ;02220 22 e oonBahwa, pada persidangan tanggal 18 April 2016 Pihak Tergugat belummenyerahkan Jawabannya. j

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor40/G/2016/PTUN-SM;

Berkas perkara Nomor 40/G/2016/PTUNSMD beserta suratsurat lai ayang berhubungan dengan sengketa ini; caTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaank mengenai dudukperkaranya sebagaimana tercantum dalam putu Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 40/G/2016/PTU tanggal 16 Mei 2017 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : :3 20 nono ne nnn nn nn nnoneDalam Eksepsi Menerima Ekse 1S.gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;hukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahp.586.000,00

SAINI KINAR atas nama dirinya sendiritelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017 sesuai AktaPermohonan Banding Nomor 40/G/2016/PTUN.SMD. tanggal 29 Mei 2017 danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbandingdengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/G/2016/PTUN.SMD tanggal 30 Mei 2017; telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat banding pada tanggal11 Juli 2017, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimanatertuang dalam memori

dimana pihakpihak berperkarahadir) sampai dengan permohonan banding diajukan tanggal 29 Mei 2017(Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telahmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat band emeriksadan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pe an Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 40

/G/2016/PTUNSMD tan Mei 2017 besertaberkas perkaranya, maka menyatakan tidak sepe at dengan pertimbanganhukum tentang eksepsi yang mengataka da pokoknya masih terdapatpersoalan kepemilikan atas tanah y rus diselesaikan terlebih dahulusecara perdata di Pengdilan Neg ingga eksepsi tersebut diterima dandicantumkan dalam putusan adilan tingkat pertama; Menimbang, b erlepas dari apakah di dalam persengketaannyamasih terdapat alan kepemilikan, di luar persoalan tersebut, dalamih terdapat persoalan lain

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28 Februari 2017; 3. Berkas perkara Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;Hal 3 dari 9 hal. Put.

No. 128/B/2017/PT.TUN.JKTTENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28Februari 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI : QeDALAM EKSEPSI: ~Y Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : PX 1. Menolak Gugatan Penggugat; >2.

/G/2016/PTUNSRG tertanggal 10 April 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMRe Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbandingdan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut,Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13Hal 5 dari 9 hal

Negara Serang Nomor : 40/G/2016/PTUN.SRG tanggal 28Februari 2017 dikuatkan, maka pihak Penggugat/P anding sebagaipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya Carkara yang timbul dikedua tingkat peradilan seperti diatur dalaggsy asal 110 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilar Fata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah terakhir dengan ons Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua we, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Saha Negara yang untuk tingkat banding akan

disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat pasalpasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :40/G/2016/PTUN.SRG tanggal

40/G/2016/PTUN.SMD

MUHAMMAD AIDI, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan KabupatenPaser.Halaman 1 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD ......2.

/G/2016/PTUNSMD ......Negara Samarinda pada tanggal 02 Desember 2016 dan telah diperbaiki padatanggal 23 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Dengan Obyek Gugatan :A.

/G/2016/PTUNSMD .....yang telah diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00008, tanggal 17Oktober 2016 atas nama PT.

/G/2016/PTUNSMD .....

M.H.Panitera Pengganti,LEZI FITRI, S.HHalaman 74 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD .....Rincian Biaya Perkara1.2. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,ATK : Rp.100.000,Panggilan : Rp. 420.000.Pemeriksaan setempat : Rp. Sumpah : Rp. 25.000.Materai :Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 586.000,(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)Halaman 75 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD

40/G/2016/PTUN.PBR

MASYARAKAT YANGMENGGUNAKAN DAN BERSUMBER DARI DPA SEKRETARIATDAERAH KABUPATEN BENGKALGS TAHUN ANGGARAN 2012Halaman 4 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.2.

Tarmiz Ro. 600.000.000,Halaman 7 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.34.6. Suhendri Asnan Ro. 280.000.000,7. Dani Purba Ro. 60.000.000,8. Mira Roza Rp. 35.000.000,9. Yudi Ro. 25.000.000,10. Heru Wahyudi (PENGGUGAT) Ro. 15.000.000,11.

/G/2016/PTUNPbr.5.6.5./.58.kepada Presiden.

Permohonan Kasasi diajukan oleh BPKPkarena Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangaan hukumnya, menyatakan:Halaman 19 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.5.18.5.19.

/G/2016/PTUNPbr.(1).

40/G/2016/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 40/G/2016/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayamemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :PT.

Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Telah membaca suratsurat dalam Perkara ini;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Pebruari 2015dengan register perkara Nomor: 40/G/2016/PHI.Sby, telah mengajukangugatan sebagai berikut

40/G/2016/PTUN.KDI

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 40/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 22 Pebruari 2017 yangdimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian ; 3. Berkas perkara beserta suratsurat lain yang berhubungan denganSengketa IN 5 = nn nn nn nnn nnn nnn nnn ren nnn nen nn enn nnn nen nn nnn4.

Penetapan Ketua Majelis Nomor : 93/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 15 Juni 2017 tentang penepatan hari persidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian mengenaiduduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22Pebruari 2017 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yangbertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADLI :DALAM EKSEPSI:Mengabulkan .......

/G/2016/PTUN.MTRtanggal 22 Pebruari 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaHukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi; Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanpermohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram tanggal 6 Maret 2017 dan Akta Permohonan Banding tersebutkemudian diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding /Tergugart Il Intervensi dengan Surat Pemberitahuan

pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan denganAMAlr PUNUSANNYE, 2 seeeseesees ener eee ieee eee Menolak permohonan Pembanding / Penggugat seluruhnya; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtanggal 22 Pebruari 2017 Nomor : 40/G/2016/PTUN.MTR ; Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkaradi

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :40/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan3.

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. Tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding;- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ---------------------------------------

Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 216/PENHS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Oktober2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016 yang amarnyasebagai berikut: === == 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMENGADILI:DALAM EKSEPSI ; Menyatakan Eksespsi Tergugat tidak diterima

No.216/B/2016/PT.TUN.SBY.Permohonan Banding Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. dan telah diberitahukankepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan PernyataanBanding tanggal 28 Juni 2016; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan MemoriBanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 1 Agustus 2016 dan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Bandingtersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan

Padapokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya MenguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor40/G/2016/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2016. ; 9292TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbukaHal. 5 Put.

/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, Keterangan Saksi, MemoriBanding, Kontra Memori Banding dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu,tanggal 26 Oktober 2016 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara inidengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mempelajari

No.216/B/2016/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraianpertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 40/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016 tersebut haruslahdikuatkan dan Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini,maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 40/G/2016/PTUN Kdi., tanggal 6 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 40/G/2016/PTUNKdi., tanggal 6 Maret 2017; beserta suratsurat yang bersangkutan;3.

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari Nomor 40/G/2016/PTUN kKdi., tanggal 06 Maret 2017 dalamsengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Penundaan;1.

pihakPenggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapiMemori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuaidengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Kendari tanggal 6 April 2017 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor 40

/G/2016/PTUN Kdi., tersebutdibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggalhalaman 3 dari 6 halaman.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Nopember 2016 Nomor: 40/G/2016/PTUN-PLG yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingka Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2016/PTUNPLG , tanggal 21 Nopember 2016; 3.

Berkas perkara banding Nomor: 40/G/2016/PTUNPLG, dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor:40/G/2016/PTUNPLG, tertanggal 21 Nopember 2016, yang amar berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi Tergugat , Tergugat I Intervensi1, Tergugat II Intervensi2dan Tergugat II Intervensi3 tentang Kewenangan

aquo dikirim ke Pengadilan TinggiHalaman 4 dari 8 halaman Putusan No.30/B/2017/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIMTata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 Januari 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 40/G/2016/PTUNPLG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding

Nomor:40/G/2016/PTUNPLG tanggal 21 Nopember 2016 sudah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini di Tingkat Bandin; 2922222 2222 22222 2 ===Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2016/PTUNPLG tanggal21 Nopember 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi

/G/2016/PTUNPLG yang dimohonkan bandingtersebut; Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.30/B/2017/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/KIM Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam keduatingka Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, 16 Maret 2017oleh kami : H.

40/G/2016/PTUN-SRG

Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNSRG6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 40/G/2016/PTUNSRG, tanggal 29November 2016, tentang diterimanya Handoyo Santoso, sebagai Tergugat IlIntervensi, dalam Perkara Nomor : 40/G/2016/PTUNSRG;7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 40/G/2016/PTUNSRG, besertaseluruh lampirannya;8.

Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGbuku Tanah yang dibuat oleh Tergugat.

Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGBahwa saksi tidak mengetahui luas bidang tanah PT.

Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGpersyaratan dari segi prosedural dan substansial ?

Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RG

40/G/2016/PTUN-JKT

/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penunjukan PaniteraPengganti;Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNJKT.

/G/2016/PTUNJKT.4.

/G/2016/PTUNJKT.

40/G/2016/PTUN-PLG

PUTUS AWNNomor: 40/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:SARIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Desa Selawi Dusun II, KelurahanSelawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan,Pekerjaan Petani; 22+ 202 noe nnn nen noe nnn nen ene en eneDalam

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT, berkedudukan diJalan Bhayangkara, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat,Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor: 40/G/2016/PTUNPLG1. MAHMUDDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pada Kantor PertanahanKabupaten Lahat; 2. LASMA ROVITA, S.H.

/G/2016/PTUNPLG tanggal 13 Oktober 2016 ; Berkas perkara Nomor: 40/G/2016/PTUNPLG., beserta seluruh lampiran yang terdapatdi dalamn ya 920 22= 22= nnn nnn nen nnn ee nee nae one eee nee nee nene ene cee nen ee cee ene ene eeTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangpada tanggal 2 September 2016, gugatan mana telah diperbaiki untuk terakhir kalinya padaPemeriksaan Persiapan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 891/Pasar Lama atas nama Rosnawati, tanggal 21Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 00758/Pasar Lama/2016, tanggal 20 Mei 2016Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor: 40/G/2016/PTUNPLGdengan Luas 104 meter: terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat,Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan .0=0= 0052.

terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten LahatProvinsi Sumatera Selatan; 20+ 200 200 200 ens enn nen nen eon ene nee one one ansHalaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor: 40/G/2016/PTUNPLGds10.11. Suparti Ningsih dan Hj. Fatimah yang kemudian oleh Tergugat diterbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 892/Pasar Lama tanggal 21 Juni 2016 atas namaSuparti Ningsih dan Hj. Fatmawati, Surat Ukur 00759/Pasar Lama/2016 tanggal20 Mei 2016 dengan luas 107 meter?

40/G/2016/PTUN-BNA

PUTUS ANNomor : 40/G/2016/PTUNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, denganacara biasa, yang dilangsungkan di Jl. Ir. Mohd. Taher , No.25, Lueng Bata telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketaantara;SYARIFAH ALAWIYAH, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PegawaiNegeri Sipil, Tempat tinggal : Jin.

EDRIAN, S.H., M.Hum., Nip : 19581014199003 1 002, Pangkat: Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan : Kepala Biro HukumSekretatiat Daerah Aceh ; == senssese neces eeeHalaman 1 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNA2. SABARUDDIN, S.H., Nip : 1959 1115 198503 1 005, Pangkat ;Pembina Tk. (IV/o) Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukumdan Kerja Sama pada Biro Hukum Setda Aceh ; 3. SYAHRUL, S.H.Nip : 19710615 200112 1 005, Pangkat ;PenataTk. (II/d), Jabatan : Kasubbag.

Karena sejak diterbitkan Surat KeputusanGubernur (objek sengketa) kepada Penggugat, hakhak penggugatberupa gaji,tunjangan dan pendapatan yang sah lainnya telahdihentikan, padahal berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh (objeksengketa) tersebut dalam dictum KEDUA : apabila tidak ada bandingadministrasi, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasHalaman 13 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNAterhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanmenerima keputusan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNo.888/003/2016, tertanggal 23 Agustus 2016 (20 dzulgaidahHalaman 15 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNA1437 H) , yang memutuskan Menjatuhkan hukuman disiplin berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil kepada SYARIFAH ALAWIYAH, Nip. 195910141988112001,pangkat/ Gol.Penata,lll/c, unit Organisasi Dinas Kesehatan Aceh ;3.

Kemudian padaTanggal 30 September 2016 Badan Pertimbangan Kepegawaiandengan suratnya Nomor 456/BAPEK/S.1/2016 telah menyatakanbahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat maka BadanPertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksadan mengambil keputusan terhadap banding administratif SaudariSyarifah Alawiyah (Penggugat) ; Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Perkara Nomor :40/G/2016/PTUNBNA1.4.1.5.Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:

40/G/2016/PTUN-BNA tanggal 8 Maret 2017, yang dimohonkan banding; -----

• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua