41/G/2016/PTUN.MTR

;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 12. RATNA HAYATI, S.H;3. MUHAMAD ALFAN, S.H;4. SIGIT MARSIANTO, S.H;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LembagaBantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat JI.

Yang selanjutnyaPutusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 2berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS04/P.2.15/Gs.1/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016memberikan kuasa kepada;1. ZULKARNAEN, S. H;2. AHMAD SULHAN, S.H.;3. MILA MEILINDA, S.H.;4.

Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor:Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 4800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategon Dua KabupatenDompu, yang ditetapkan Bupati Domputanggal 21 Maret 2014;3.

Sehinggatindakan tersebut sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana ketentuanPasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, atau setidaktidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana Pasal 87Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 7Bahwa Para Penggugat adalah Para Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telahdiangkat dan ditetapbkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untukmengisi formasi pegawai di lingkungan

/G/2016/PTUN.MTR Halaman 8Negara RI No.

E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;----------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/G//2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

TUN.SBYNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017 dalam sengketakedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI:Dalam Eksepsi; Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian;Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan Kawat Surat Titik Dua Nomor:800/390/BKD/2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu, tanggal 30 September 2016, yang diajukan Para Penggugat;Dalam Pokok Sengketa;1.

TUN.SBYMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telahdiberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai denganSurat Pengantar Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 3 April 201 7;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. dibacakan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari

TUN.SBYMataram Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, buktibukti surat, keterangansaksi para pihak yang bersengketa.

/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 tetapi sifatnya hanya berupapengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat dalam memoribandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkanlagi oleh karenanya layak dikesampingkan ; "Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tingkat pertamasudah tepat dan benar maka putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23Februari 2017 haruslah dikuatkan 5Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 dikuatkan, makakepada Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimanadiatur dalam Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalamamar putusan sengketa Ini j 222022 nnn nnn non enn nnn nn neeMengingat, Pasalpasal dari UndangUndang

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama YulianaPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33ive18.19,20.21.22.23.P17P18P19P20P21P22P23Irmayanti bulan Januari 2016 sampai dengan September2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 68dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 7.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/069/BKD/2016 tentang PencabutanBahwa oleh karena itu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesuaidengan salinan aslinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016. (Sesuai dengan fotokopinya);Berita Online berjudul Kepala BKD Enggan Paraf SKPemberhentian 134 CPNS~ K2 yang diterbitkanSUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016.

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Putusan Nomor 116/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67Dompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut bellum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan

kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugatbahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanyaSurat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara, tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/076

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Nurainibulan Januari 2016 sampai dengan September 2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 72pemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/019

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Jufribulan Januari 2016 sampai dengan September 2016. (sesuaidengan fotokopinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (184 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

telah dinyatakan lulus seleksi;Putusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/110

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas namaWalidah bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (184 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67terhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Faridah, bulan Januarisampai dengan September 2016. (Sesuai dengan fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Putusan Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/067/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016tentang Pencabutan

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesual Putusan Nomor 114/G/2017/PTUN.MTR Halaman 321617181920212223P16P17P18P19P20P21P22P23Bahwadengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama LeoFihir bulan JanuariFebruari 2016, Mei 2016 sampai denganBulan Agustus 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung; Putusan Nomor 114/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Awaluddin, bulan Januarisampai dengan September 2016. (Sesuai dengan fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukPutusan Nomor 109/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66oleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/040

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama RamlaTuhindun bulan Januari 2016 sampai dengan SeptemberPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3317.18.19,20.21.22.P17P18P19P20P21P22Bahwa2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/086

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama Rif'anbulan JanuariApril 2016 sampai dengan JuniSeptember2016. (Sesuai dengan fotokopinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (184 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

telah dinyatakan lulus seleksi;Putusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/082

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas namaPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33ive18.19,20.21.22.P17P18P19P20P21P22BahwaNurkomalasari bulan Januari 2016 sampai denganSeptember 2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti 1.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/077/BKD/2016 tentang PencabutanBahwa oleh karena itu

(Sesuai denganfotokopinya);15 P15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesuaidengan salinan aslinya);16 P1617 ~=P17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiPutusan Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67terhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut bellum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Nurhaidah, bulan Jnuarisampai dengan Septmeber 2016. (Sesuai dengan fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,Putusan Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Khaerunnisah bulanJanuari sampai dengan September 2016. (Sesuai denganfotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,Putusan Nomor 107/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut bellum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama lkaKurniawati bulan Januari 2016 sampai dengan September2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama SitiNurbayani bulan Januari 2016 sampai dengan SeptemberPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3317.18.19.20.21.22.P17P18P19P20P21P22Bahwa2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/103/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016. (Sesuai dengan fotokopinya);Berita Online berjudul Kepala BKD Enggan Paraf SKPemberhentian 134 CPNS~ K2 yang diterbitkanSUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016.

lulus seleksi; Putusan Nomor 106/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.