Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 49/Pdt.G/2013/PA EK.
Tanggal 25 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
1311
Register : 13-05-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 49/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 30 Oktober 2013 — SURYADI KUSUMAH VS 1.BUPATI BOGOR, 2.H.SANAN
90873
  • 49/G/2013/PTUN-BDG
    /G/2013/PTUNBDG2013 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Penggugat padatanggal 5 Juni 2013 dan terdaftar dalam register perkara Nomor :49/G/2013/PTUNBDG j 22722 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn ee ee ee ree ee nen cnn Surat Permohonan Intervensi tertanggal 12 Juni 2013 yang diajukan KuasaHukum dari H.
    ,MH, DKK ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013. ; Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 49/G/2013/PTUNBDG,tertanggal 26 Juni 2013 yang mengabulkan permohonan dari H.
    /G/2013/PTUNBDG,dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal 5 Juni 2013, telahmengajukan gugatan dalam obyek sengketa adalah :: l.
    Sanan tempat tanggal lahir Bogor 6Halaman 27 dari 66 hal Putusan 49/G/2013/PTUNBDGJuni 1955, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, alamat Kp.
    Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir point Nomor 11 sampai denganbutir point nomor 12 disangkal dan ditolak oleh Tergugat Il Intervensi karena ;Halaman 30 dari 66 hal Putusan 49/G/2013/PTUNBDGa.
Register : 15-03-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 49/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 1 Agustus 2013 — S A E B A N I melawan KEPALA DESA NGRAMBE, KECAMATAN NGRAMBE, KABUPATEN NGAWI
9842
  • 49/G/2013/PTUN.SBY
    PUTUSANNomor : 49/G/2013/PTUN.SBY.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :S A EBA NL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Modin Dusun Ngrambe,Tempat tinggal Dusun Ngrambe RT.01 RW.04, Desa Ngrambe,Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ; Dalam hal ini memberikan
    Surabaya tanggal 18 Maret 2013,Nomor : 49.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18Maret 2013, Nomor : 49.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penetapan haridan tanggal pemeriksaan persiapan ; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18April 2013, Nomor : 49.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penetapan haridan tanggal persidangan ; e Seluruh berkas perkara Nomor : 49
    /G/2013/PTUN.SBY beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya ; e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dari Penggugat dan Tergugat danketerangan para pihak yang bersengketa di persidangan ; e TENTANG.....Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Maret2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 15 Maret 2013 dibawah register perkara Nomor : 49/G/2013/PTUN.SBY.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 49 / G / 2013 /PHI.PN.PTK
Tanggal 27 Februari 2014 — ADI PRAWIRA DKK MELAWAN PT. WANA BANGUN AGUNG
472
  • 49 / G / 2013 /PHI.PN.PTK
    PUTUSANNO.49 /G/ 2013 /PHI.PN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan TingkatPertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.ADI PRAWIRA, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kebon Jeruk Kel / Desa Rasau JayaSatu, Kecamatan Jaya Kabupaten Kubu Raya.
    Selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial Tersebut :Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;Telah melihat buktibukti;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12November 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indutrial PadaPengadilan Negeri Pontianak di bawah Reg.No.49 / G/2013 PHI.PN.PTK, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja PT.
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 49/G/2013/PHI.MDN
Tanggal 21 Oktober 2013 — BAMBANG SUROSO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum dan Rekan beralamat di Jalan Jalan Sakti Lubis No.52 C Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, disebut sebagai ; PENGGUGAT ; MELAWAN CV. MAJU JAYA, beralamat di Jalan Sei. Deli No.101 Kota Medan disebut sebagai ; TERGUGAT ;
314
  • 49/G/2013/PHI.MDN
    Deli No.101 KotaMedan, Selanjutnya disebut sebagai ...................00 TERGUGAT;Halaman Putusan Nomor : 49/G/2013/PHI MdnTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2013, Register Perkara No: 49/G/2013/PHI.Mdn. telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :.
    /G/2013/PHI Mdn122.
    Maju Jaya,tidak diberikan gaji;Halaman 23Putusan Nomor : 49/G/2013/PHI Mdn24Pada waktu saksi maupun temanteman saksi bekerja di CV. Maju Jaya, tidakada identitas sebagai karyawan?. Saksi SUWANDI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja diMaju Jaya sejak tahun 1997 sebagai Supir;Bahwa saksi bekerja di CV.
    ;Halaman 29Putusan Nomor : 49/G/2013/PHI Mdn30e Bahwa berdasarkan Bukti P2 tidaklah cukup bagi Penggugat untukmembuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat.
    Maju Jaya ,sebagaimana Perusahaan tersebut adalah Pihak Tergugat dalam Perkarayang diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dengan PerkaraNo.49/G/2013/PHI.Mdn.
Register : 12-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 40/B/2014/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 Juni 2014 — 1. SULLE LIKKA, 2. MARSELINUS BATARA, 3. MARTINUS BASO, 4. SIMON SALI PADANG, 5. KANGKANG SIMON PADANG, 6. LAURENSIUS MATOTO’, 7. AGUSTINA PALAMBA, PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------ M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, TERGUGAT / TERBANDING ; ------------------------ 2. AGUSTINA P, TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; ---------------
4714
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding; ----------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7 Nopember 2013 ; 3.
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundelB serta suratsurat lain berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARA : Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7Hal. 5 dari 19 hal. Put.
    sebelum menjatuhkanputusannya 5 n nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 17 DesemberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 49
    /G/2013/P.TUN.Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri olehTergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ;Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Permohonan Bandingtanggal 15 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum ParaPenggugat , maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa ParaPenggugat melalui kuasa hukumnya
    No. 40/B/2014/PT TUN Mks.e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7 Nopember 2013 yangdimohonkan banding tersebut ;e Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluhribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasatanggal 3
Register : 17-06-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 7 Nopember 2013 — SULLE LIKKA dkk.1KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA. 2.AGUSTINA P
5214
  • 49/G/2013/PTUN.Mks
    PUTUSAN Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1 Nama : Sulle Likka, Warga Negara Indonesia,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mandetek, KelurahanTambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana2 Nama : Marselinus Batara, Warga Negara Indonesia,pekerjaan
    Makassar, Tanggal 09Oktober 2013, Nomor: 49/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Susunan PergantianMajelistersebut ;5 Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang bersangkut paut dengan sengketaini;6 Telah pula mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh paraTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 17 Januari 2013 dengan register Perkara Nomor: 49
    /G/2013/P.TUN.Mks,yang diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; Adapun objek Gugatan sebagai berikut: Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Kecamatan MakaleUtara, Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Juli 2002 dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 yang luasnya 8.112 m?
    /G/2013/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagaisalah satu pemegang sertipikat objek sengketa;Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 83UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danmendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat IT Intervensi; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensimengajukan jawabannya pada persidangan
    ,ttdANDI ATIKA NUZLI,.SH.Panitera Pengganti, ttdJASMAN, SHPerincian biaya Perkara Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks.1 Biaya Materai Rp.12.000.2 Biaya Redaksi Rp.5.000.3 Biaya Proses Rp.50.000.4 Biaya Panggilan Rp.135.000.5 Biaya Pemeriksaan Setempatwon nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn Rp.8.000.000.6 Biaya Pendaftaran Rp.30.000.Jumlah Rp.8.232.000.(delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
Register : 09-04-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2013 — Ir. OSKAR SIMANULLANG, SH., MH., MT;DIREKTUR MEREK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
3222
  • 49/G/2013/PTUN-JKT
    PUTUSAN NOMOR : 49/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama,yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 20020Ir. OSKAR SIMANULLANG, SH., MH., MT., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
    ;Halaman dari 48 halaman Putusan Nomor : 49/G/2013/PTUNJKT.5. Heru Daniel, SH.;6. Retno Yuniyanti, SH.
    .::0ceeeeeee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2013, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 9 April 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 49/G/2013/PTUN.JKTdan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 13 Mei 2013;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 49/PENDIS/2013/PTUN.JKT tanggal 11 April 2013,bahwa perkara tersebut lolos
    /G/2013/PTUNJKT.dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 13 Mei 2013,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut : A.
    Objek Sengketa TUNHalaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor : 49/G/2013/PTUNJKT.Bahwa yang menjadi objek senketa tata Usaha Negara adalah KEPUTUSANDIREKTUR MEREK NOMOR : HKI.4.KP.06.01 118 tentang PENJATUHANHUKUMAN DISIPLIN TINGKAT RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAKPUAS SECARA TERTULISBahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telahmenerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yakniKEPUTUSAN DIREKTUR MEREK NOMOR : HkKI.4.KP.06.01 118 tentangPENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
Register : 27-12-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 49/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 10 April 2014 — SOEPONO Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
6123
  • 49/G/2013/PTUN-SRG
    PUTUS ANNOMOR : 49/G/2013/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAoenoe Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertamadengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawahini, dalam perkara antara : 292222 n2n nn nnn nn nn ne ne nnn noneSOEPONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan GajahMada Nomor : 119, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta ; Dalam hal ini memberi
    /G/2013/PTUNSRG .....oenn Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatantertanggal 27 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang tanggal 27 Desember 2013, dengan Register PerkaraNomor : 49/G/2013/PTUNSRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalilgugatan sebagai DeriKut 2 22sxneeen screen enemies ner emieeeie nent nnnOBYEK GUGATAN ; 22020222 222 nn enone nananSurat
    Bahwa Perkara dimaksud adalah terjadi diantara Pemohon ( Soepono)/semula Pembeli Tanah dalam hal ini sebagai Penggugat melawan SamsidiHalaman 5 dari 59 him, Putusan No. 49/G/2013/PTUNSRG .....Mulianto sebagai Tergugat / semula Penjual tanah.
    Hak Guna Bangunan No: 38/ Argawana, atas nama Samsidi Muliantotanah terletak di Desa Argawana, Kecamatan Bojonegara, KabupatenSerang, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No: 28/ 2001 tanggal 20 Juni2001 dibuat oleh Rusnaldy SH, PPAT Serang seluas 16.000 m2 (Enambelas ribu meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No: 199/ Argawanatanggal 01 Maret 2001; Halaman 9 dari 59 him, Putusan No. 49/G/2013/PTUNSRG .....e 3.
    Penerbitan SHGB No : 40 /Argawana tanggal 22 September 2001, atasnama Samsidi Mulianto dengan luas tanah 683 m2, berdasarkan Surat UkurNo: 201/Argawana 2001 tanggal 20 September 2001 dan ; Halaman 11 dari 59 him, Putusan No. 49/G/2013/PTUNSRG .....3.4.12b.
Register : 25-11-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 25 Februari 2014 — HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum. melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
9123
  • 49/G/2013/PTUN-SMD
    Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMD2.
    Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDNUGROHO,S.H.M.Hum. kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober2013.2.
    Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDc. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DaftarCalon Tetap dari partai yang mencalonkannya;1.2.
    Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDdengan UUD 1945 sepanjang terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagaianggota DPRD Kota Balikpapan.
    Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMD
Register : 16-05-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 49/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 9 Oktober 2013 — Ir.DASRIL PILIANG,MM VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
8020
  • 49/G/2013/PTUN-MDN
    PUTUSANNOMOR : 49 / G/ 2013 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanListrik No. 10 Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah iniGalaht PErRalia) ARIAL hes=ecesmenenenemeneneneanaansmnentenameminnbnneinemenmnnennbaaememnntnIR.
    Suka Mulia No. 15Medan, berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdn1. KOMISI2. Tuantertanggal 13 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagai..vcceceuteeuesecuseeseteeuseensesanenes PENGGUGAT ;PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN; Berkedudukan di JalanKejaksaan No. 37 Medan, Propinsi Sumatera Utara,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK,' SH., 2.SEDARITA GINTING, SH., 3. IRWANSYAHPUTRA, H.MBA., 4. M. RANGGA BUDIANTARA,SH., 5. EDDY SUNARYO, SH., dan 6.
    A HERWAN BISPO, SH., BerkewarganegaraanIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dariKantor AZWIR HADI & PARTNERS advocate &Legal Concultants, berkantor di Jalan Glugur No. 43Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagairie 47 2 ROR #6 8 RUC 6 8 TER ATILINTERVENSI ;Halaman 3 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.MdnTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 49/G/Pen.MH/2013/PTUNMDN tanggal 17 Mei 2013, tentangPenunjukan Susunan Majelis
    2013/PTUN.Mdn5.
    DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.
Register : 27-06-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 171 / B / 2014/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 1 Oktober 2014 — SOEPONO.; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN.;
3312
  • Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 10 April2014 Nomor 49/G/2013/PTUNSRG yang dimohonkan banding ;3.
    Berkas perkara Nomor 49/G/2013/PTUNSRG dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menerima dan memperhatikan keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal10 April 2014, Nomor 49/G/2013/PTUNSRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI:Dalam Eksepsi ; nn nnn nnn Menolak eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : Hal 3 dari 8 hal. Put.
    No.171/B/2014 /PT.TUN.JKT Menolak gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisejumlah Rp. 214.000, (dua ratus empat belas riburupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2013/PTUNSRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal10 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tanpa dihadiri olehpihak Tergugat / Terbanding maupunKuasany4: 922222 nn none nnnnn nn n nn nnn nnn nnn noneBahwa
    Suratsurat bukti,dan Kesimpulan dari para pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 49/G/2013/PTUNSRG tanggal 10 April 2014, maka MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 49/G/2013/PTUNSRG tanggal 10 April2014 yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugatadalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasanpertimbangan hukum putusan Majelis
    . tanggal 10April 2014 tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 49/G/2013/PTUNSRG tanggal 10 April 2013 yang dimohonkan banding ini patutlah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor 49/G/2013/PTUNSRG tanggal 10 April 2014 dikuatkan maka Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang
Register : 08-05-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 111/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Juli 2014 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.; HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum.;
4415
  • Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/2013/P TUNSMD tanggal 25 Februari 2014;Him.2 dari 13 hlm. Put.
    No. 111/B/2014/PT.TUN.JKT3.Berkas perkara Nomor 49/G/2013/PTUNSMD yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 49/G/2013/PTUNSMD tanggal 25 Februari 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :DALAM EKSEPSI:DALAM POKOK PERKARA :1.2.
    /G/2013/PTUNSMD. tanggal 4 Maret 2014,dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor49/G/2013/P TUNSMD. tanggal 5 Maret 2014; Him.4 dari 13 hlm.
    No. 111/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta masingmasing dengan Surat Pemberitahuan UntukMelihat Berkas (Inzage) Nomor 49/G/2013/P TUNSMD tanggal 4 April 2014;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 49/G/2013/PTUN.SMD dibacakan pada hari Selasa,tanggal 25
    /G/2013/PTUNSMD tanggal 25 Februari 2014 yangdimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI:1.
Register : 03-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 25/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 14 Mei 2014 — SURYADI KUSUMAH.; 1. BUPATI BOGOR .; 2. H. SANAN.;
3419
  • Pandega No. 35 Mess POMAD KedungHalang Bogor berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30November 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49
    /G/2013/PTUN.BDG, tanggal 30 Oktober 2013;Berkas perkara Nomor 49/G/2013/PTUN.BDG, beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAHal.3 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN JKT.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini seperti tecantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 49/G/2013/PTUN.BDG. tertanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI: 722 n2 nnn nnn nnn nn nnn nnn
Putus : 16-04-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 April 2014 — TEDY PRANAJAYA KURNIAWAN VS PT. SCOMPTEC EDUKOM PERSADA
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /G/2013/ PHI.Sby.diajukan tanggal 14 Mei 2013) adalah prematur.
    Sebab perkara ini sebelumnyatelah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya terdaftar dengan Nomor 04/G/2013/PHI.Sby. tertanggal 14 Januari2013 dengan para pihak dan obyek yang sama, dan telah diputus pada tanggal15 April 2013;Bahwa pada saat gugatan ini (Nomor 49/G/2013/PHI.Sby.) diajukan perkara Nomor 04/G/2013/PHI.Sby. ini masin sedang dalamproses penanganan upaya hukum/kasasi tertanggal 29 April 2013.Seharusnya gugatan ini tidak diajukan lebih dahulu agar dapatdicegah
    Sebab apabila mencermati suratgugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 49/G/2013/PHI.Sby.diterima pada tanggal 14 Mei 2013. Sedangkan surat pemutusan hubungan kerja(PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat telah disampaikan/diberitahukankepada Penggugat pada Desember 2010 serta ditindaklanjuti pemberiankompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, gaji bulanDesember 2010.
    Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut terbukti tidakcermat, tidak lengkap, tidak benar, kabur (obscuur libel) danterdapat cacat hukumnya maka gugatan Penggugat tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikanPutusan Nomor 49/G/2013/PHI.Sby. tanggal 2 Oktober 2013 yangamarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam
    Nomor: 49/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11November 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan Tergugat padatanggal 14 November i 2013, kemudian Tergugat mengajukan koniramemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya
Register : 28-01-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2014/PTTUN.MKS
Tanggal 16 April 2014 — - K A N D U, PENGGUGAT/PEMBANDING ; ---------- M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT/TERBANDING; ----------------------------- 2. - SYAMSUDDIN BIN SAIDO, - RAMLI BIN SAIDO, - SUNNIA BINTI SAIDO, - HINDONG, TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ; ----------------------------------------
3711
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7 Nopember 2013 ; 3.
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundelB serta suratsurat lain berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARA : Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7Hal. 5 dari 19 hal. Put.
    Factie sebelum menjatuhkanputusannya 3 n nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 17 DesemberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 49
    /G/2013/P.TUN.Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri olehTergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ;Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Permohonan Bandingtanggal 15 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum ParaPenggugat , maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa ParaPenggugat melalui kuasa hukumnya
    No. 40/B/2014/PT TUN Mks.e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 7 Nopember 2013 yangdimohonkan banding tersebut ;e Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluhribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasatanggal 3
Register : 15-04-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS SRI HARTATI, ST;
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat (Badan Kepegawaian) untuk membayar semuabiaya perkara ini.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 49/G/2013/PT.TUN.JKTtanggal 5 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 093/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penguatan HukumanDisiplin atas nama Sri Hartati, S.T.
    /G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta.
    Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 49/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 5 Februari 2014, antara lainberbunyi sebagai berikut:a.b.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 093/KPTS/BAPEK/2013tanggal 10 Mei 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas namaSri Hartati, S.T. NIP. 198011132006042022 Pangkat Penata MudaTk.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalamPutusan Nomor 49/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2014memberikan pertimbangan hukum (hal 37 s.d 40) yang mendasari amarputusannya antara lain sebagai berikut:a.
    Jamaluddin;e Bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 85(delapan puluh lima) hari dan setidaktidaknya tidak mengisih daftar hadiryang menjadi kewajiban Penggugat sebagai PNS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PERTIMBANGANKEPEGAWAIAN (BAPEkK) tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — BAMBANG SUROSO VS PIMPINAN CV. MAJU JAYA
3916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah melakukan pengangkatan Karyawan, tidakpernah membuat perjanjian ke apapun, dan tidak pernah memberikan sistem gajibulanan akan tetapi sistem yang diterapkan adalah sistem upah harian itupun bilamobil derek beroperasi mendapat order;Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur maka patut dan layak dinyatakangugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijke veerklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 49
    /G/2013/PHI.Mdn.
    /G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 15 November 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal 16 Desember
    /G/2013/PHI.Mdn., tanggal 21 Oktober 2013;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI:e Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karenadikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak bulan Juni 2012;e Menghukum Tergugat membayar hakhak Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja berupa uang Penggantian hak 15% dan uang Pisah 3 bulan upahsebesar Rp8.043.457,00 (delapan juta empat puluh tiga ribu
Putus : 23-04-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2014 — SOEPONO vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
4729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakjelas/kabur, yang menyatakan Tergugat telah melanggar aturan hukumyang berlaku, sebab Penggugat tidak menerangkan dari aturanaturanhukum mana yang dilanggar oleh Tergugat, yang merugikan hak dankepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2)UndangUndang Nemer 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 49
    /G/2013/PTUN.SRG,tanggal 10 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sejumlah Rp. 214.000, (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor171/B/2014/PT.TUNJKT
    , tanggal 1 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 12 November 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 49/G/2013/PTUN.SRG yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Register : 26-02-2008 — Putus : 22-05-2008 — Upload : 01-07-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 47 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 22 Mei 2008 — - VONNY GOSAL, PENGGUGAT / PEMBANDING ; ----------- M E L A W A N : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, TERGUGAT / TERBANDING ; --------------------- - ITA GOZAL, TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; ---------------------------------
4528
  • dan Tergugat I Intervensi/Terbanding dengan SuratPemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 26/G/2013/ PTUN.Mks.tanggal 6 November 2013 ; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 26 Desember 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27Desember 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepadaTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49
    /G/2013/PTUN.Mks. tanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatanatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, danmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar agar mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 26/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2013; Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembandingtersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukanKontra