51/G/2015/PTUN-BDG

No. 51/G/2015/PTUNBDGPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor51/PEN.HS/2015/PTUNBDG, tanggal 20 Mei 2015, TentangHari Sidang ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 51/G/2015/PTUNBDG tanggal 1 Juni2015, yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi Lili Waty, NaniWirianti Sugatadan Dr.

No. 51/G/2015/PTUNBDGDengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menanganiperkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO, karenaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa danmengadilinya. 2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu.

No. 51/G/2015/PTUNBDGSdr. Ian Wilbur dan Penggugat yang sebelumnya atas nama Peter SoetistaDanoewinata ;Dalam dalil gugatan Penggugat pada point 9 hlm 4 yang pada pokoknyamenyatakan pada tanggal 17 Oktober 2014 Tergugat telah menerbitkan objeksengketa menjadi atas nama Lili Waty, Nani Wirianti Sugata dan Dr.

No. 51/G/2015/PTUNBDGe Bahwa tanah objek sengketa sudah beralih ke atas nama orang lain dari ceriteraibu Ellen ;e Bahwa pak Peter mempunyai satu ister1 bernama Irene, kemudian setelahmeninggal menikah dengan ibu Ellen ;e Bahwa pak Peter meninggalkan Surat Wasiat ;2. Saksi Rinna Dwisunu Prapti, SH.

No. 51/G/2015/PTUNBDGPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO ;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 51/G/2015/PTUN.Srg.;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 51/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015;Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor :223/B/2015/PTTUNSBY.3.Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini;Penetapan Ketua Majelis Nomor : 223/PEN.HS/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hariTENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaanmengenai

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY,tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding dengan amar sebagaiaMengadili :DALAM PENUNDAAN:Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yangdimohonkan oleh Penggugat ; 20 meno ne nner nenDALAM EKSEPSI:Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenanganabsolut Pengadilan;DALAM POKOK PERKARA:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 yang dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; "Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY

, pada tanggal 11 Agustus 2015sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Agustus 2015 danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dariPenggugat / Pembanding tertanggal 25 Agustus 2015 yang kemudianditerima

/ G / 2015 / PTUN.Sby tanggal 29 Juli 2015 yangdimohonkan banding ;Dengan Mengadili Sendiri :DALAM EKSEPSI :Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ( Terbanding ) ;DALAM POKOK PERKARA :Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ( Pembanding )seluruhnya 5Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh General Manager PT.

No. 51/G/2015/PHI-Sby.5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----------------------------------6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

51/G/2015/PHI.SBY

No. 51/G/2015/PHISby.

51/G/2015/PTUN.SBY

P U T U S A NNOMOR: 51/G/2015/PTUN.Sby.

/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 23 dari 69 HalamanPerdata.

/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 31 dari 69 Halamanc.

/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 48 dari 69 Halaman16.

/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 55 dari 69 Halaman5.

51/G/2015/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR : 51/G/2015/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukanuntuk itu di Jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telahmenjatuhnkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:FEDRIANTO, TH: Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, alamatJalan Padang Selasa No. 1348 Rt

. 18 Rw. 06 BukitLama, Kec. llir Barat Palembang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN OGANILIRBerkedudukan di Jalan Lintas Timur Km. 33, KomplekPerkantoran KPU Ogan llir, Kecamatan Indralaya OganHalaman 1 dari 14 Putusan Perkara No. 51/G/2015/PTUNPLG;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober2015 memberikan Kuasa kepada; 1.

/G/2015/PTUNPLG,yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;I.

Sementara gugatan inidisampaikan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 13 OktoberHalaman 5 dari 14 Putusan Perkara No. 51/G/2015/PTUNPLG;Oleh karenanya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana Ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor : 05 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.

/G/2015/PTUNPLG;Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam hal ini adalah pengadilanTata Usaha Negara Palembang ;Ill.

51/G/2015/PTUN-SRG

Saksisaksi dan ahli serta Para Pihak dipersidangan;Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUNSRG, beserta seluruhlampirannya;TENTANG DUDUK SENGKETA:Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 30Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serangpada tanggal 30 Oktober 2015 dalam Register Perkara Nomor: 51/G/2015/PTUNSRG,sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Desember 2015,yang pada pokoknya mendalilkan

/G/2015/PTUNSRG30dalam peraturan tersebut.

/G/2015/PTUNSRG 7Apr15Warga datang ke BP2T mengkonfirmasipasca dikeluarkan IMB Jl.

/G/2015/PTUNSRGbahwa luas bangunan 400 M?

PANITERA PENGGANTI,DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.Halaman 103 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRG

51/G/2015/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 51/G / 2015 /PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatunkan putusan sebagai berikutdibawah ini, dalam perkara antara : PT. PP.

tanggal 15Juli 2015, Nomor : 51 / G/ Pen.PP / 2015 / PTUN MDN, tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :SENIN, tanggal 27 Juli 2015 ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 12Agustus 2015, Nomor : 51 /G/ Pen.HS / 2015 / PTUN MDN tentangPenetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : RABU,tanggal 19 Agustus 2015 ; 222 n none nn nn nn nnnneeTelah membaca Putusan Sela Ketua Majelis Hakim, pada hari :RABU, tanggal 30 September 2015, Nomor : 51

/G/2015/PTUNMDN,tentang Putusan Sela masuknya pihak ketiga ; Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikankepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapandan berita acara sidang serta surat surat lain yang berkaitan denganPECK AN IN 5 nnmn mn nnn nn rc rn neTelah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; Telah membaca surat surat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh Para Pihak ; Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan ParaPihak dalam persidangan

; nnnnnnn nnn nnnn nent ncasMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 08 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan........Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Juli2015 dibawah register perkara Nomor : 51/G/2015/ PTUN MDN, dantelah dinyatakan sempurna yang pada pokok isinya sebagai berikut : OBJEK GUGATAN :Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525 10/K/2015 tertanggal 18Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP)Pabrik

51/G/2015/PTUN-Pbr

Putusan Nomor : 51/G/2015/PTUNPbr.3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 51/PENPP/2015/PTUN.Pbr tanggal 2 Desember 2015 tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 51/PENHS/2015/PTUN.Pbr tanggal 23 Maret 2016 tentang PenetapanHari Sidang; 5 Putusan Sela Nomor: 51/G/2015/PTUN.Pbr. tanggal 3 Februari 2016 tentangditerimanya permohonan pihak ketiga atas nama Bujung serta mendudukannyasebagai

Putusan Nomor : 51/G/2015/PTUNPbr.10 Bahwa Sertipikat Hak Milik No: 121/Kelurahan Delima/2004, terletakdikelurahan Sidomulyo Kec. Tampan Kota Pekanbaru seluas 12.485 M?

Putusan Nomor : 51/G/2015/PTUNPbr.Il.

Putusan Nomor : 51/G/2015/PTUNPbr.1. Bukti T12. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T7: Warkah 1989/958234/2009, Akta Jual Beli No.1372/SH/1985 An.

Putusan Nomor : 51/G/2015/PTUNPbr.hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi antara Ny.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----------------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 51/G/2015/PTUNPbr tanggal 10 Mei 2016, yang dimohonkan banding; --------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

51/G/2015/PTUNPbr, tertanggal 10Mei 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIL.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebutdiucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding , danKuasa Hukum Tergugat IT Intervensi/Terbanding; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2016, dengan Akta PermohonanBanding Nomor 51/G/2015/PTUN Pbr yang ditandatangani oleh kuasa hukum

dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 51/G/2015/PTUNPbr, masingmasing tertanggal 24 Juni 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:51/G/2015/PTUNPbr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding,Kuasa Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, makatenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan

/G/2015/PTUNPbr tanggal 10 Mei2016 harus dikivatkan?

sessesee ee rere eer er eee eee eee EE oeee ei eeeenes Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 51/G/2015/PTUNPbr tanggal 10 Mei 2016 tersebut ya Menimbang, ...dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding tetap pihakyang kalah dalam sengketa ini, sesuai dengan ketentuan pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayarbiaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 51/G/2015/PTUN-MDN

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 51/G/2015/PTUNMDN tanggal 21 Desember 2015;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsuratyang berkenaan dengan perkara ini;4.

/G/2015/PTUNMDN tanggal 21 Desember 2015; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat IIIntervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding padatanggal 30 Desember 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor51/G/2015/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding: Firmansyah, SH., serta Wakil Panitera Penpashibandihata.UsahaNegara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/G/2015/PTUNMDN tertanggal30

/G/2015/PTUNMDN masingmasing tertanggal 06 Januari 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 51/G/2015/PTUNMDN diucapkan pada hari Senin tanggal21 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembandingserta tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembandingtgahi mangalukanpermohonan banding dengan Akta Permohonan

Banding Nomor126 ayat (1)...51/G/2015/PTUNMDN pada tanggal 30 Desember 2015, dan pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding dengan Akta PermohonanBanding Nomor 51/G/2015/PTUNMDN pada tanggal 30 Desember 2015maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuaidengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat

/G/2015/PTUN MDN tanggal 21 Desember 2015 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 51/G/2015/PTUNMDN tanggal 21 Desember 2015 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihakTergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, tetap pihak yangkalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan sebesar yang ditetapkan dalam amar putusansebagaimana tersebut di bawah

KemudianPelawan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah RegisterNomor 51/G/2015/PTUNJKT dan berdasarkan Penetapan Nomor 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).Bahwa pelawan kebratan dan tidak sependapat dengan Penetapan aquo, karenaadidasarkan halhal sebagai berikut:iBahwa Produk Hukum

/G/2015/PTUNJKT tanggal 18 Maret 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatanPenggugat Nomor : 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 5 Maret 2015 tidak diterima, denganalasan pokok gugatan nyatanyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara.Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agarPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 18 Maret 2015 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus gugatan Nomor 51/G/2015/PTUNJKT, tertanggal 5 Maret2015.Menimbang, bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dengan menyatakan bahwaPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUNJKTtanggal 18 Maret 2015 adalah sudah tepat dan berdasarkanhukum.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dibantah olehTerlawan, dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat (awal) Nomor : 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 5 Maret 2015, Penetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 18 Maret 2015, objek sengketa, dansuratsurat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan aquo, maka menurut hematMajelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji dalam gugatan perlawanan iniadalah :Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakangugatan Nomor: 51/G/2015/PTUNJKT tanggal 5 Maret 2015 dengan objek sengketaKeputusan

/G/2015/PTUNJKT tanggal 18Maret 2015 nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang PengadilanTUN 3 222 nn nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nn cnn nnn nnn cnn ncn cen2 Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor 51/G/2015/PTUNJKT merupakankewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945;3 Bahwa pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkuphukum administrasi;4 Bahwa Putusan MA telah menguatkan bahwa penggunaan kewenangan Presidendalam pasal 14 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 tidak

/G/2015/PHI.SBY., yang barudiputus pada tanggal 16 November 2015 halaman 2 alinea 1 ....bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei2015, dengan registger Nomor 51/G/2015/PHI.SBY., ini diajukanpada tanggal 21 Mei 2015 dan gugatan dalam perkara ini barudiputus pada tanggal 16 November 2015 (+ 6 bulan), karenaberdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPerselisihan

/G/2015/PHI.Sby., adalah gugatan mengenai perselisihan PHKnya sehingga Majelis berpendapat tidak dapat disebut nebis in idem ;3.1.

/G/2015/PHI.Sby., ini diajukan pada tanggal 21Mei 2015;a.

Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat ), sepenuhnya menolakputusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 51/G/2015/PHI.Sby, yang diputuskan dan dibacakan didepan persidanganpada tanggal 16 November 2015.

Nomor 370 K/Pdt.SusPHI/2016dengan Registger Nomor 51/G/2015/PHI.Sby., ini diajukan pada tanggal21 Mei 2015;a. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangatlah keberatandengan pertimbangan tersebut Judex Facti Pengadilan TingkatPertama, dalam hal ini telah salah dalam mempertimbangkan dankurang cermat serta keliru dalam menerapkan hukum ketenagakerjaanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;b.

Putusan Nomor 444 K/TUN/2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/G/2015/PTUNMDN jo 39/B/2016/PT.TUNMDN yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan.

Nomor : 51/G/2015/PTUN Mdn., tanggal 21 Desember 2015 tersebut, telah diberitahukan secara resmiHalaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2016kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il Intervensi melaluiKuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 dengan SuratPemberitahuan Putusan Banding Nomor : 51/G/2015/PTUN Mdn. Jo.Nomor : 39/B/2016/PT.TUN Mdn., tanggal 11 Juli 2016.Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanReg.

Nomor : 51/G/2015/PTUN Mdn.sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il, tanggal 21 Desember 2015 yang Amar/diktum PutusannyaIntervensi sangat keberatan dan menolak Putusan tersebut, Oleh karena itutelah dinyatakan Kasasi yang tertuang dalam AKTA PERMOHONANKASASI Nomor : 51/G/2015/PTUN MDN Jo.

Nomor:51/G/2015/PTUN Mdn., tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagaiberikut:. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan KeliruMenerapkan Hukum. Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara Banding Reg. Nomor :39/B/2016/PT.TUN MDN., tanggal 11 Mei 2016 Jo. Reg.

Nomor :51/G/2015/PTUN Mdn., tanggal 21 Desember 2015 yang dimohonkanKasasi ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantelah menjatunkan Putusan dengan dasar Pertimbangan Hukumsebagaimana tertuang dalam Putusan Banding pada Halaman 8 alenia 3yang berbunyi :Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai Judex Facti ditingkat Banding berpendapat danberkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan PengadilanHalaman 26 dari 37 halaman.

operasional bongkar muat, yang berdampak lebih tahun 3 bulan untuk mempersiapkanlanjut akan timbul kerugian baik Penggugat maupun pengosongan dan pembongkaran;karyawan dan keluarganya yang menggantungkanhidupnya pada kegiatan bongkar muat tersebut;Tabel 2 UnsurUnsur KTUN Dengan demikian didasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkanTergugat adalah subjek dan objek hukum perdata sehingga sudahsepatutnya gugatan Penggugat ditolak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 51

/G/2015/PTUN.Sby., tanggal 29 Juli 2015 adalah sebagaiberikut:Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan olehPenggugat;Dalam Eksepsi: Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolutPengadilan;Dalam Pokok Perkara:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding;3.

Putusan Nomor 115 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/G/2015/PTUN.Sby.

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 51/G/2015/PTUN.Sby tanggal 29 Juli 2015 yangdimohonkan Peninjauan Kembali serta mengadili sendiri menerima danmengabulkan Gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali)seluruhnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayasudah tepat dan

Warga mengetahui IMB untuk kavling P1no.12 dikeluarkan BP2T.17) 30/10/2015 Warga Melati Point mengajukan gugatan kePTUN Serang untuk IMB di kavling P1 no. 12;Bahwa ketika mediasi belum menemui kesepakatan , pihak BP2T tetapmenerbitkan IMB untuk pembangunan rumah yang dimohonkan Fannytanpa melalui prosedur yang baku.aBahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat dantidak adanya titik temu, Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUNSerang dengan Nomor ; 49/G/2015/PTUN.SRG,50/G/2015/PTUN.SRG, dan 51

/G/2015/PTUN.SRG.

/G/2015/PTUNSRG; 03. 1 Juni 2016 Putusan/Penetapan pengadilan Tata UsahaNegara Serang Perkara No : 49/G/2015/PTUNSRG, No : 50/G/2015/PTUNSRG,dan No : 51/G/2015/PTUNSRG,:Dalam Penundaan : Menolak permohonanPenggugat untuk menunda pelaksaan SuratKeputusan Walikota Tangerang Selatan No : Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUNSRG 49/G/2015/PTUNSRG, No : 50/G/2015/PTUNSRG, dan No : 51/G/2015/PTUNSRG, tentang Ijin Mendirikan Bangunan atasnama Fanny Tertanggal 16 Oktober 2015Dalam eksepsi

/G/2015/PTUNSRG Tanggal 1 Juni 2016yang dimohonkan banding;Menghukum Penggugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUNSRG peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua RatusLima Puluh Ribu Rupiah); 05. 6 Maret 2017 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor79K/TUN/2017, Nomor 80K/TUN/2017,Nomor 81K/TUN/2017Menolak permohonan kasasi daripemohon kasasi : THE DJURIANTOIRAWAN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi

/G/2015/PTUNSRGTanggal 1 Juni 2016; (Fotokopi sesuaiHalaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUNSRG59.60.61.62.63.64.Bukti T59Bukti T60Bukti ad Informandum Bukti ad Informandum IIBukti ad Informandum IIIBukti ad Informandum IVsalinan resmi);Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor234/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 27September 2016; (Fotokopi sesuai salinanresmi);Surat Pemberitahuan Putusan Yang TelahMemperoleh Kekuatan Hukum TetapPerkara Nomor : 51/G/2015/PTUNSRGTanggal 20

Atas dasar dalildalil tersebut diatas, agar MajelisHakim perkara a quo menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya gugatana quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2015/PTUNSRGTanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Penundaan:Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor: 648/2756BP2T/2015tentang Ijin Mendirikan

Tanggal 27 September 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 51/G/2015/PTUNSRG yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat KeteranganTidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Nomor 51/G/2015/PTUNSRG tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugatharuslah ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 51/G/2015/PTUNPbr, tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:. DALAM EKSEPSI:Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang Penggugat tidakberhak/tidak memiliki legal standing;Il.

ALLAIDIN,tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 128/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 7 September2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 51/G/2015/PTUNPbr, tanggal 10 Mei 2016, sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan

yang serupa dan sejenisdengan surat Tergugat a quo yang dimintakan pembatalan olehPenggugat a quo, pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, yaitu Surat Nomor: PJ.06/758/TPR2014 tanggal 22Desember 2014, Nomor: PJ.06/824/TPR2014 tanggal 31 Desember2014, Nomor: PJ.06/823/TPR2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor:PJ.06/821/TPR2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor:PJ.06/830/TPR2014 tanggal 31 Desember 2014, dalam perkara Nomor:49/G/2015/PTUN.Sby, Nomor: 50/G/2015/PTUN.Sby dan Nomor:51

/G/2015/PTUN.Sby, hingga Peninjauan Kembali No. 114 PK/TUN/2016tanggal 27 Oktober 2016, jo.