M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SBY.

;

51/G/2018/PTUN.SBY

PENETAPANNomor : 51/HK.PEN.TUN/2018/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MEMBACA1.Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Register Nomor: 51/G/2018/PTUN.SBY., dalam perkara antara : SUMANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani,tempat tinggal : Dusun Keben, RT. 008 / RW.004, Desa Keben,Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :H.

Soewoko No. 18 Lamongan,Halaman dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SBY.MENIMBANG :1.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : NomorSKH/03/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut5 07 (8 ala TERGUGAT;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 51.K/PENMH/2018/PTUN.SBY. tanggal 22 Maret 2018,tentang Penunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 51/PENPPJS/2018/PTUN.SBY. tanggal 22 Maret 2018,tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Juru SitaPengganti ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PENPP/2018/PTUN.SBY. tanggal 23 Maret 2018, tentang PenetapanHart Pemeriksaain Perstapaity 5 ssxssseeseeenereseeseneeeseeeeenerenseSurat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :51/G/2018/PTUN.SBY. dari Kuasa Penggugat tertanggal19 April 2018 ; 2n2neece cece cece ne en ec eeencene enc enennceneetesBahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SBY.

;Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SBY.2.3.4.MENGINGATMEMPERHATIKAN :Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahapsidang Pemeriksaan Persiapan, sehingga menurut ketentuanPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwaPenggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum Tergugat memberikan jawaban ; Bahwa dalam hal ini pihak Tergugat melalui kuasanya telahmenyatakan secara lisan pada persidangan

tanggal 19 April2018, yang pada intinya menyetujui Permohonan Pencabutanperkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SBY. dari pihak Penggugat ; Bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatanPenggugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnyaCIREDUIKEN; ~~nonnmn nnn nnn nnn nnmmmnnmnn mmmKetentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jis.

MENGADILI - Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ;----------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 51/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding;----- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;------------------------------

2019 Kuasa HukumPembanding/ Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan AktaPermohonan Banding tertanggal 29 Mei 2019 Nomor : 51/G/2018/PTUNKPG,Hal 4 dari 10 hal Putusan No.219/B/2019/PT.TUN.SBYdan permohonan banding tersebut' telah diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan bandingNomor : 51/G/2018/PTUN.KPG tertanggal 31 Mei 2019;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugatmengajukan

Memori banding Nomor : 51/G/2018/PTUN.KPG tertanggal 11 Juni2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangtanggal 21 Juni 2019 dan telah diserahkan memori banding kepadaTerbanding/Pengugat dengan surat nomor: 51/G/2018/PTUNKPG tertanggal 21Juni 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanuntuk memutus sebagai berikut : = 22 22222 2222MENGADILI : Menerima Permohonan Banding /Pembanding

; Membatalkan Putusan Pemgadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :51/G/2018/PTUNKPG tanggal 16 Mei 2019 ; MENGADILI SENDRI:1 Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding Untuk seluruhnya ;2.

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepadaPenggugat/Terbanding ; 27+ 7 722222 eon eon oe oeMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugatmengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.KPGtertanggal 10 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang tanggal 19 Juli 2019 dan telah diserahkan kontra memoribanding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor : 51/G/2018/PTUNKPG tertanggal 22 Juli 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan

/G/2018/PTUN.

MENETAPKAN

1. Menagbulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.Mtr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )

51/G/2018/PTUN.MTR

Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 18 September 2018tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 51/G/2018/PTUNPenetapan Pencabutan Nomor 51/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 3Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Agustus 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.Mtr;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 51/G/2018/PTUN.Mtr. saatini masih dalam

/G/2018/PTUN.Mtr. dari daftarregister perkara yang sedang berjalan dan membebankan biaya yang timbul dalamPenetapan Pencabutan Nomor 51/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 4perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amarPenetapan;ann anna nena cence nnn ence enn cn nn scence ancesMengingat ketentuan Pasal 76 Undangundang Nomor : 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yangberkaitan; 22222 n2 nne nnn nnn nn nn nnn nnn nnn cenceMENETAPKAN:1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untukmencoret perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.Mtr. dari daftar register perkarayang sedang berjalan;3.

., M.H.HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA Il,Penetapan Pencabutan Nomor 51/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 5MALAHAYATI, S.H. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,SYAMSIAH, S.H.RINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 51/G/2018/PTUN.MTR1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. AIK Rp. 150.000,3. Panggilanpanggilan Rp. 105.000,4. Pemeriksaan Setempat Rp. 5. Sumpah Saksi Rp. 6. Penterjemah Rp. 7. Materai Rp. 6.000,8. Redaksi Rp. 5.000,9.

Leges Rp. 3.000,Jumlah Rp. 299.000,Penetapan Pencabutan Nomor 51/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 6

51/G/2018/PTUN.KPG

/G/2018/PTUNKPG2.

/G/2018/PTUNKPG9.

/G/2018/PTUNKPG13.

/G/2018/PTUNKPGmasyarakat.

/G/2018/PTUNKPG(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)Halaman 75 dari 75 halaman Putusan No. 51/G/2018/PTUNKPG

51/G/2018/PTUN.SMD

/G/2018/PTUN.SMDKecamatan Samarinda lIlir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1.

Samarindadengan Register perkara Nomor : 51/G/2018/PTUNSMD, yang telah diperbaikipada tanggal 9 Januari 2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :A.

DASAR DAN ALASAN GUGATANhalaman 4 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMDI. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANGKONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;1.

/G/2018/PTUN.SMD1.

Bahwa Penggugat diketahui telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT)sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra (bukti Thalaman 69 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD4.

DALAM PENUNDAAN

• Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA tanggal 28 November 2018;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 32/KPTS/PUPR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
3. Mewajibkan Tergugat

51/G/2018/PTUN.BNA

PUTUSANNOMOR 51/G/2018/PTUN.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, denganAcara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 LuengBata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini,dalam sengketa antara;PT.

Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidanganperkara aquo;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 7 November 2018,yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7November 2018, dengan Register Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA, yangtelah diperbaiki tanggal 28 November 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinyasebagai berikut;BAGIAN OBJEK GUGATANA.

/G/2018/PTUN.BNA tanggal 28November 2018 yang pada pokoknya menunda pelaksanaan dantindakanadministrasi lebih lanjut dari keputusankeputusan objek sengketa.

/G/2018/PTUN.BNA tanggal28 November 2018;DALAM POKOK PERKARA1.

AZZAHRAWI, S.H.MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIMUHAMMAD, S.H.Rincian Biaya PerkaraNomor: 51/G/2018/PTUN.BNAe Biaya HakHak Kepaniteraan : Rp. 30.000,e BiayaATK Perkara : Rp. 100.000,e Biaya Panggilan : Rp. 155.000,e Biaya Materai : Rp. 6.000,e Biaya Redaksi : Rp. 5.000,e Biaya Leges : Rp. 3.000,Jumlah : Rp. 299.000,(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);Halaman 44 dari 44 HalamanPutusan Perkara Nomor51/G/2018/PTUN.BNA

51/G/2018/PTUN.Mks

PUTUSANNomor: 51/G/2018/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara 292222 nono nn nn nn nnn nn nn nnnnncn necesHj.

MURTINI, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Lanto Dg.Pasewang No.19 Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Agustus 20185 22022200 0o ncn nn nn nnneuntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 51/G/2018/PTUN.

/G/2018/PTUN.Mks yang telah diperbaiki padatanggal 08 Agustus 2018; 20220222 2022 20202Berkas perkara serta buktibukti yang diajukan oleh pihakpihak serta telahpula mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 19 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 51/G/2018/PTUN.Mks dan telah diperbaiki

/G/2018/PTUN.

Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa TUN dalamperkara ini terbukti melanggar Undangundang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 Pasal 28i, yaitu Hak untuk Hidup, Hak untuk tidak disiksa, hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 51/G/2018/PTUN.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2018/PTUN.JKT tanggal 25 September 2018 yang dimohonkan banding;---------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah

51/G/2018/PTUN.MDN

/G/2018/PTUNMDN.16.

Sumber Mulyorejo Dhi :Halaman 15 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)DI.

Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Halaman 29 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.24.25.2.

/G/2018/PTUNMDN.26.

/G/2018/PTUNMDN.

51/G/2018/PTUN.PLG

PUTUS ANNomor 51/G/2018/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdi Jalan A.

;Kewarganegaraan: Indon@staj0rsasnsmesmannenmnnmenannnennnanemseHim.1dari 54 him/Put.No. 51/G/2018/PTUNPLGJabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa,Konflik danPerkara Pertanahan);. Nama : Umi kalsum, S.H., M.Si.;Kewarganegaraan :Indonesia; 90n ne nnnn noJabatan :Kasubsi Pengendalian Pertanahan;. Nama : Putri Septi Lia, S.H.;Kewarganegaraan :Indonesia;"Jabatan : Staf Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflikdan Perkafa Pertanahan;. Nama : Irmansyah Teguh, S.H..

Keramasan, tanggal 29 Desember2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010Luas + 20.000 M* atas nama Ferronia Bintari, lokasi KelurahanHim.3dari 54 him/Put.No. 51/G/2018/PTUNPLGVi.Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi SumateraSertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010,luas + 20.000 M* atas nama M.

/G/2018/PTUNPLG2.

Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2015 Penggugat telah membelisehamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan,Him.6dari 54 him/Put.No. 51/G/2018/PTUNPLGKabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/DesaTanjung Baru seluas + 100.000 M7? (seratus ribu meter persegi) dariKendy. Ms. $.E.; 222 22 o nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nee n ence neeBahwa Kendy. Ms.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor:51/G/2018/PTUN.PBR;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 245.500,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

51/G/2018/PTUN.PBR

Penetapan Pencabutan Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR.199/ ST14.03/MP.02.02/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Penetapan Pencabutan Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR.Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 31 Oktober2018 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2018 telahmengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 51 / G / 2018 /PTUN.PBR; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPencabutan Gugatan perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR, tertanggal 31Oktober 2018 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan alasan sebagai

Penetapan Pencabutan Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR.yang menjadi Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Siak yang beralamatKantor di Komplek Pemda Sei Betung, Jalan Agraria Kampung Rampak Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis dalam tahapPemeriksaan Persiapan Ke2.

/G / 2018/ PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepadaPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;Halaman 4 dari 6 Halaman.

Penetapan Pencabutan Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR.NIEKE ZULFAHANUM, SH.,MH.,PANITERA PENGGANTI,AWALUDDIN, A.MdRincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, ATK Rp. 150.000, Panggilanpanggilan Rp.. 54.500, Materai Rp. 6.000, Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp.245.500,(Duaratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR.

51/G/2018/PTUN.PTK

PUTUSANNOMOR: 51/G/2018/PTUN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalamSEN QKETa aN tal a ames eset ee eee eee ee ee ceiRAMLI LAHMAK, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, tempattinggal di Jalan Pramuka Rt.003/Rw.001 Desa Sungai Rengas,Kecamatan Sungai Kakap

Telah mendengar pengakuan pihak dan keterangan saksisaksi dipersidan gan;TENTANG DUDUKNYASENGKETABahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal.2 dari 43 halaman Putusan Perkara No. 51/G/2018/PTUN.PTKPontianak pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan register Nomor:51/G/2018/PTUN.PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan diperbaikisecara formal pada tanggal 28 Nopember 2018 yang isinya pada pokoknya sebagaiBr

Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor: 4431/Desa Sungai Rengas, tanggal 18Februari 2003, surat ukur Nomor: 531/Sungai Rengas/2003 tanggal 17Februari 2003, Luas 11.039 m2, atas nama Mensum Kidin ;Bahwa atas keterangan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukanPermohonan untuk Pencabutan Gugatan secara lisan, sehingga MaajelisHakim mengeluarkan penetapan pada tanggal 16 Oktober 2018; Hal.4 dari 43 halaman Putusan Perkara No. 51/G/2018/PTUN.PTK4.

Bahwa Gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal19 Oktober 2018 masih dalam tenggang waktu belum lewat waktu 90Hal.5 dari 43 halaman Putusan Perkara No. 51/G/2018/PTUN.PTK(Sembilan Puluh) hari, dari sejak Penggugat mengetahui dari Tergugat padatanggal 25 September 2018, sehingga tenggang waktu diajukan gugatan telahsesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.

/G/2018/PTUN.PTKBahwa selama saksi menjaga tanah tersebut pada waktu disuruh olehSungkalang, tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas penguasaantanah tersebut oleh Sun gkalang;

51/G/2018/PTUN.BDG

Halaman 25 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.BDG25.26.(tigaribu sembilanratus empatpuluh lima meter persegi), atasnama PROF. DR. R.

/G/2018/PTUN.BDG13.14.15.16.17.TAL.

/G/2018/PTUN.BDG18.

BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.HAKIM ANGGOTA II,JUSAK SINDAR, SH.Halaman 51 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.BDGPANITERA PENGGANTI,HERU TJAHJONO, SH.Rincian Biaya Perkara Nomor: 51/G/2018/PTUNBDG:1.2.Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,ATK. Pangilanpangilan. MateraiJumlah> Rp. 125.000,> Rp. 255.000,. Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,. Redaksi : Rp. 5.000,. Leges : Rp. 3.000,.

Materai Putusan Sela: Rp. 6.000,: Rp. 6.000,: Rp. 5.930.000,(Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).Halaman 52 dari 52 Putusan Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.BDG

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pembanding;-----------------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUN-SMD tanggal 19 Maret 2019 yang dimohon banding;--------------------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pembanding untuk membayar

Berkas perkara Nomor 51/G/2018/PTUNSMD yang dimohonkan banding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa inl; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 51/G/2018/PTUNSMD tanggal 19 Maret 2019 yangamarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI :DALAM PENUNDAAN 7 72 n nn nnn nnn n nnn nnn nn nnn1.Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.Smdtanggal 21 Desember

/G/2018/PTUN.SMD tanggal 2 April 2019; Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pembanding yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor Nomor 51/G/2018/PTUN.SMDtanggal 20 Maret 2019, dan mengajukan permohonan banding diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2April 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor51/G/2018/PTUN.SMD, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

masingmasing pihak dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD tanggal 5 April 2019;Bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat IlIntervensi/Terbanding/Pembanding tidak mengajukan memori banding;Bahwa sebelum berkas~ banding perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi Kesempatan untuk melihat berkas (Inzage), masingmasing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) NomorHlm.5 dari

No. 170/B/2019/PT.TUN.JKT51/G/2018/PTUN.SMD tanggal 2 Mei 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 51/G/2018/PTUNSMD yang dimohon banding, diucapkandalam persidangan yang terobuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2019dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding danKuasa Hukum Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I Intervensi/Terbanding/Pembanding;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding

No. 170/B/2019/PT.TUN.JKTding/Pembanding tersebut maka pengajuan banding masih dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sebagaimana ditentukandalam Pasal 123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat IIIntervensi/Terbanding/Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUNSMDtanggal 19 Maret 2019

51/G/2018/PTUN-SMG

PUTUSANNOMOR : 51/G/2018/PTUN.SMG.

/G/2018/PTUN.Smg.

RahmatPutusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.Smg.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -------------------
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 20 Desember 2018, yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------
Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya

-- M E N G A D I L I -----------------------------------

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; ---------------------------------------------------------------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 51

/G/2018/PTUN.BNA tanggal 11 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------------------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor : 51/G/2018/PTUN.BNA tanggal 11 Pebruari 2019 ; 4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 102/PEN.HS/2019/PTTUNMDN tanggal16 Mei 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari : Rabu tanggal 22 Mei 2019 ;Halaman 3 Putusan No.102/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor51/G/2018/PTUN.BNA, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, sertaSuratsurat lainnya yang berhubungan dengan ~ sengketa ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :51/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 11 Pebruari 2019 dalam sengketa

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI DALAM PENUNDAAN ; Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA tanggal 28 November 2018; DALAM POKOK PERKARA ;1.

/G/2018/PTUN.BNA tanggal18 Pebruari 2019 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telahditanda tangani oleh Pit.

kepada pihak lawan yang dalamhal iniPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor: 51/G/2018/PTUN.BNA tanggal 25 Pebruari 2019, bahwaMemori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakankeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor: 51/G/2018/PTUN.BNA yang telah diputus tanggal 11 Pebruari 2019dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 11 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -------------------
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2018/PTUN.PTK tanggal 26 Maret 2019 yang dimohon banding ;-------

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima ; -----------

DALAM POKOK