Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2015 — H. Makka Bin Hammade Sebagai Penggugat; Melawan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE Sebagai Tergugat;
4524
  • 52/G/2015/PTUN.Mks
    PUTUSAN Nomor : 52/G/2015/PTUN.Mks.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :H.
    Kabupaten Bone, berkedudukan Jalan AndiMappanyukki No. 3 Watangpone, Kelurahan Macanang, KecamatanTanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 383/SK73.08/VITI/2015 tanggal 5 Agustus2015 jrocce nce en cnnnnee nena nn untuk = selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca : +== === ==1 Surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawahRegister Nomor : 52
    /G/2015/PTUN.Mks, tanggal 22 Juli 2015, yangdiperbaiki pada tanggal 11 Agustus2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 23 Juli 2015, Nomor : 52/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tentangpemeriksaan sengketa dengan acara3.
    Mks, tentang Persidangan terbuka untukTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat danTergugat II Intervensi dipersidangan ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut paut dengansengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2015,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawahRegister Nomor : 52/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 22 Juli 2015, yang diperbaiki padatanggal 11
Register : 03-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 21/B/2016/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 6 April 2016 — H. Makka Bin Hammade, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING;--------------------------------------- M E L A W A N Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;-------------------------------
3118
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 52 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 52 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 ; 3.
    Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 52 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikutMENGADILI:Dalam Eksepsi
    :e Menerima eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima =;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.7.692.000, (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua RibuRupiah ) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 52 /G/ 2015/PTUN.MKS. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 tanpa dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang,
    telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkasperkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, masingmasing pada tanggal 19 JanuariaTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : Nomor : 52 /G/ 2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 tanpadihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat ; 22 nnn nnn nnn nn nnn cnn ccenccnnceMenimbang
    /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS,tanggal 31 Maret 2016 oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH.
Register : 23-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MARDI SIJABAT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., II. NURHASANAH, SE;
2019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUN/2016tidak benar, karena hanya ingin berlindung pada ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinyaobjektum litis, sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2076/Kelurahan Bulu Tempe atas nama Hajjan Sofiah Husain terbit sejaktanggal 23 Februari 2015 sudah diketahui oleh Penggugat:Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 52
    /G/2015/PTUN.Mks.
    Tanggal 6 April 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016, kemudian terhadapnya olehPembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 15 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 52/G/2015/PTUN.Mks. Jo. Nomor 21/B/2016/PT.TUN.MKS. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
    putusannya sangat merugikan Penggugat/Pembanding.Keberatan Kedua;Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena telah mengambil alin pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang mana Pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat keliru. dalammempertimbangkan fakta yang terungkap' dipersidangan, hal manasebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Nomor 52