52/G/2017/PTUN.MTR

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2017/PTUN-JKT;

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2017/PTUNJKT tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan b3.

Berkas perkara Nomor : 52/G/2017/PTUNJKT dan surats ain yangberkaitan dengan sengketa Ini ;ngg anne one no mene nenTENTANG DUDUKNYA SENG Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000, (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2017/PTUNJKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 15 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat

No. 244 / B/ 2017 / PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 52/G/2017/PTUNJKT yang diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 15 Juni 2017 dengan dihadiri olen Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat Il Intervensi / Terbanding serta tanpa dihadiri olen Tergugat / Terbanding maupun Kuasanya 5 Menimbang, bahwa atas putusan Peng 1 Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 52/G/2017/PTUNJKT ta 15 Juni 2017 tersebutPenggugat / Pembanding

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tataenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalamkarenanya permohonan banding dari Penggugat /bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkatding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan,Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Suratsuratbukti dari para pihak, kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi,Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2017/PTUNJKT tanggal 15 Juni 2017, Memori

No. 244 / B/ 2017 / PT.TUN.JKTMENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :52/G/2017/PTUNJKT tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawar.Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 07 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Rupiah);Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 dengandihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanyadan Tergugat Il Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dahuluPenggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 15 November2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarsesuai Akta Permohonan Banding Nomor 52

/G/2017/PTUN.Mks. tanggal 15November 2017 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukankepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2017;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dahulu Penggugattelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 22 November 2017;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 22November 2017 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmemberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahuluTergugat

tanggal 27 Maret 2003 atas namaNorman Tahir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar sependapat untuk mengabulkan eksepsikepentingan yang didalilkan oleh Terbanding dahulu Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 52/G/2017/PTUN Mks. tanggal 07 Nopember 2017 telah tepatdan benar, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;---------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 52/G/2017/PTUN.SBY tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;----------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

DUDUKNYA SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketaseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :52/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 1 November 2017 amarnya berbunyi sebagaieIiIGUE iececesee senescence nueaennner stare nonnuinens ne npacmneun won anensieamunnannttsMENGADILI Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;; Hal. 8 dari 33, Putusan No.14/B/2018/PT.TUN.SBY.

dan penyerahan memori banding tanggal 11 Desember 2017,; Hal. 9 dari 33, Putusan No.14/B/2018/PT.TUN.SBY.yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 52/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 1 November 2017 danBerdasarkan halhal tersebut dalam memori banding, Pembanding/Penggugatmohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskansebagai berikut : 22922 non nnn nnn nn nnn nn nen cnc nee.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.52/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 1 Nopember 2017 ;2.

/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi, tanpadihadiri Tergugat maupun kuasa hukumnya 222ne ee nnn eenMenimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 08 Nopember 2017 sesuai dengan Akta PermohonanBanding Nomor : 52/G/2017/PTUN.SBY. tertangggal 08 Nopember

harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 52/G/2017/PTUN.SBY.

52/G/2017/PTUN.PBR

Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan Register PerkaraNomor : 52/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal padatanggal 22 November 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:OBJEK SENGKETASurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VII/2017, Tanggal 23Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha:;Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR

Persyaratan ini tidak dipenuhi olehPenggugat pada saat melakukan pendaftaran ulang TDUP nyayang telah berakhir;02n one nee non ene nc nonnePutusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 17 dari 66d.

/G/2017/PTUN.PBR Halaman 18 dari 66SUPER 88 GAME.

/G/2017/PTUN.PBR Halaman 20 dari 66Penggugat.

/G/2017/PTUN.PBR Halaman 22 dari 66b.

52/G/2017/PTUN.PTK

Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 52/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 15Februari 2018 tentang Masuknya Tergugat II Intervensi; 7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas Perkara, Suratsurat bukti;8.

Putusan No.52/G/2017/PTUN.PTKIl.

Putusan No.52/G/2017/PTUN.PTKHak Milik atas nama Prof. Dra. Asniar Ismail dengan Sertifikat Hak Milikatas nama Khemo Sabnani sesuai dengan alas hak asal tanah; .

Putusan No.52/G/2017/PTUN.PTKNomor : 1578/Desa Karimunting tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Prof.Asniar Subagio, SE.,MM surat ukur Nomor : 1648/Karimunting/2012tanggal 3 Oktober 2012 dengan luas = 49.995 M?

Putusan No.52/G/2017/PTUN.PTKMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 8Februari 2018 dari pemohon intervensi melalui Kuasa Hukumnya, sebagaipemegang obyek sengketa atas nama Prof.

52/G/2017/PTUN.BDG

/G/2017/PTUNBDGBekasi tersebut.

/G/2017/PTUNBDGb.

/G/2017/PTUNBDGa.

neeAn.PANITERAPanitera Muda PerkaraROCHAYAH, SHNIP. 195809101989032003Halaman 119 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG

52/G/2017/PTUN.Mks

PUTUSANNomor: 52/G/2017/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalamsengketa antala: naan nnn nn nnn nnn nnn nnn mene nnene nanNama : Hd. MARIATIKewarganegaraan : Indonesia;0"2"Tempat Tinggal : Jl.

ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H.; Jabatan Kepala Sub SeksiPengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUN. Mks.4. YUYUN NOVISAL; Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, KantorPertanahan Kota Makassar;5.

M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 52/G/2017/PTUN.PTK tanggal 31 Mei 2018 yang dimohon banding;-----------------------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

52/G/2017/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR 52/G/2017/PTUNPLG."DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatunkan Putusan seperti tersebutdibawah ini dalam sengketa antara:SIANE SUGITO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, beralamat di.

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG, tanggal 12September 2017, tentang Penetapan Hj. Parmi Mastuti sebagai TergugatUN Une Se i pessoa cere ereremiseceme nian estoniaHal. 2 dari 64 hal./ Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG.5.

/G/2017/PTUNPLG.mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Bidang Pertanahanb. memberikan surat keterangan hak atas tanah;Hal. 7 dari 64 hal./ Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG.4.3.4.4.Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengankewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannyaselaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan.

/G/2017/PTUNPLG.berakhir dan tidak berlaku.

52/G/2017/PTUN-JKT

Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2163/Pekojan seluas 80 m?

Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.24. Bukti T 2425.

Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.

Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.bagian c telah menyebutkan adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor2163/Pekojan seluas 80 m?

Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 52/G/2017/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding;---

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 52/G/2017/PTUN-PLG., tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan

Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut diolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 52/G/2017/PTUN.Mks.

menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar harus diperbaiki mengenai amar Menolak gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor13/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 7 Mei 2018, yang menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52

/G/2017/PTUN.Mks,Halaman 5 dari 7 halaman.

Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan ParaPenggugat pada kedudukan dalam Jabatan semula atau jabatan lainyang setara dengan Jabatan semula;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut: Gugatan Para Penggugat Premature, Gugatan ParaPenggugat Tidak Jelas /Kabur (Obscuur Libels),Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 52

/G/2017/PTUNBDG,Halaman 5 dari 10 halaman.

TUN.JKT tanggal 31 Januari 2018 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/2017/PTUNBDG.tanggal 13 September 2017:Mengadili Sendiri:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat;2.

., tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 52/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 31 Mei 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 307/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 18Januari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor : 52/G/2017/PTUN. MTR tanggal 4 Mei 2017 ;3.

Putusan Nomor 174 K/TUN/2018Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Kompetensi absolut;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Kompetensi absolut; Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; Pengajuan gugatan telah lewat waktu;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 52/G/2017/PTUN.JKT,tanggal 15 Juni 2017, kemudian pada tingkat banding