53/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor 53/G/2016/PTUNMdo, tanggal10 Nopember 2016, yang dimohonkan banding, beserta suratsurat lainnya yang bertalian;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 53/G/2016/PTUN Mdo,tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding, beserta suratsurat lainyang bertalian antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,sehingga diperoleh kronologis kejadian

/G/2016/PTUNMdo, tanggal 10 Nopember 2016,telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;MENGADILI:I.

DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp435.000,00(empat ratus tiga puluh limaribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Manado Nomor 53/G/2016/PTUN Mdo. tanggal 10Nopember 2016 tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umumpada tanggal 10 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan tanpa dihadiri oleh

tercatat dalamAkta Permohonan banding tanggal 16 Nopember 2016, Sehingga secara formalPengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan bandingyang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut sepantasnyasecara formal menurut hukum dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atasberkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 53

/G/2016/PTUN Mado,tanggal10 Nopember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkaradan suratsurat lain serta ketentuanketentuan hukum yang terkait denganperkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan sungguhsungguh mengadakan musyawarah dan telahdicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu

53/G/2016/PTUN-BDG

PUTUSAN Nomor: 53/G/2016/PTUNBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :PT.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 53/PEN.MH/2016/PTUNBDG tanggal 2 Mei 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut;Halaman 3 dari 88 halaman Perkara Nomor : 53/G/2016/PTUNBDG3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 53/PEN.PP/2016/PTUNBDG tanggal 2 Mei 2016, tentangPenunjukan PaniteraPERQGAM $n mann nnn teen nnn nonin nnn nnn nnn nana nnnnmnnannaananannnnnnnanes4.

Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yangbersengketa dalamDEMSIDANG EIN j ~~ nnn nnn nnn nnn enn nnnnnnnnnnnnTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 29 April 2016 dengan Nomor Register Perkara : 53/G/2016/PTUNBDGdan telah diperbaiki pada tanggal 6 Juni 2016, adalah sebagai berikut :Obyek Sengketa :1.

/G/2016/PTUNBDGin litis tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN, yang berbunyi: .

/G/2016/PTUNBDG36sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap (inkracht van gewijsde); Dalam Pokok Perkara :n m0 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnnnn1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2016/PTUN-BDG.;

Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal28 April 2016 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT / TERBANDING yeressesassamansenceceamnes iy NnPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca Senn1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Seca Jakarta No.328/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2016 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan Semutus sengketa ini ;Salinan Putusan Pengadilan Tala, > Usaha Negara Bandung No.53

/G/2016/PTUNBDG tanggal 24 Agustus 2016 5Berkas perkara No. 53/020" /PTUNBDG yang dimohonkan banding dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor53/G/2016/PTUN-SRG;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:53/G/2016/PTUN-PTK;

Berkas perkara banding Nomor: 191/B/2017/PT.TUN.JKT dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ( Bundel A dan Bundel B);TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ponti Jomor:53/G/2016/PTUNPTK tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya unyi sebagaiberikut :MENGADILI1.

2017perkara Nomor: 53/G/2016/PTUNPTK tanggal 7 Februari 201 7;Hal 3 dari 6 hal.

17 FebruTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usa egara PontianakNomor: 53/G/2016/PTUNPTK yang dimohonkan bandi capkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 ari 2017 dan dihadiri olehPenggugat Prinsipal/Pembanding, kuasa Tergug anding dan kuasa Tergugat IlIntervensi/T erbanding; Menimbang, bahwaatas PI Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor: 53/G/2016/PTUNPTK te Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding dengan Permohonan Banding

tersebut diambil alin m pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahasNegaraJakarta dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding;4*82#4Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Usaha NegaraPontianak Nomor: 53/G/2016/PTUNPTK, tanggal 26 ari 2017 dinyatakansudah tepat dan benar, maka terhadap putusan P ilan Tata Usaha NegaraPontianak tersebut adalah patut untuk dikuatk Menimbang, bahwa oleh karena san Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor: 53/G/2016/PTUNPT I gal 26 Januari

/G/2016/PTUNPTK, tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding;Hal 5 dari 6 hal.

M E N E T A P K A N - Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/G/2016/PHI.Sby dicabut;- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan yang sedang berjalan; - Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

53/G/2016/PHI.Sby

PENETAPANNomor : 53/G/2016/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial padaPeradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara1. WAHYU KRISTIONO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di JalanBanyu Urip Wetan V E/5 Surabaya;2.

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, beralamat di Jalan Japati No. 1Bandung, yang selanjutnya disebut Turut Tergugat Ill;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Memperhatikan surat gugatannya, Penggugat tanggal 7 Maret 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaHal.1 dari 3 hal Penet.No.53/G/2016/PHI.Sby.Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2016 dengan RegisterNomor : 53/G/2016/PHI.Sby ;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 53/G/2016/PHI.Sbytanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini;Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 26 April2016, Penggugat telah menyatakan dengan tegas mencabut perkaranyaNomor : 53/G/2016/PHISby, yang sedang dalam proses pemeriksaan, danpencabutan gugatan tersebut dinyatakan dalam persidangan secara lisan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara a quodiajukan sebelum

/G/2016/PHI.Sby dicabut;e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya untuk segera mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register gugatan yang sedang berjalan;e Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara;Hal.2 dari 3 hal Penet.No.53/G/2016/PHI.Sby.Demikianlah ditetapbkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016,dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Isjuaedi,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Panitera Pengganti ,Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.Hal.3 dari 3 hal Penet.No.53/G/2016/PHI.Sby.

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; ------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 53/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:53/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding ;3. Berkas perkara , suratsurat bukti yang diajukan para pihak serta suratsuratlainnya yang berkaitan dengan perkara ini bertalian ;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 98/PENHS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Juni 2017 ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 53/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 14 Maret 2017yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGA DILI: Dalam Penundaan ; 2222 nn nnn nnn nnn

/G/2016/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding diucapkandi persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal14 Maret 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat danKuasa Hukum Terbainding/ Terguijat 5 =2s2 seen neers eternaMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentangkejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dariPembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktubanding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan bandingsebagaimana

diatur dalam pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka secara formalPengadilan Tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan bandingtersebut dapat diterima ; n nnn nnn nnn nnn nnn nner nnnMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutanantara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 53/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 14 Maret 2017, Berita

UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negaraMENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :53/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkanIINCIAG) s2qseee etc eee eee ee eR Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar

53/G/2016/PTUN.PTK

/G/2016/PTUNPTKDALAM EKSEPSI : neon nn ee ne1.

atasnamaTonyHal5) SertipikatHakMilikN omor2597/DesaDurian,tanggall 3N opember2008,SuratUkurNHalaman20 dari 53 halaman Putusan No.53/G/2016/PTUNPTKomor2100/Durian/2008, tanggall 5September2008,Luas19.066M7?

/G/2016/PTUNPTK1.

/G/2016/PTUNPTK8.

(YUDI RINALDI SURAHMAN, S.H.)HAKIM ANGGOTA I,(MARIA PINGKAN TELEW, S.H.)PANITERA PENGGANTI(YANDI SYUHADA, S.H.)Halaman52 dari 53 halaman Putusan No.53/G/2016/PTUNPTKPerincian biaya :1.

53/G/2016/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT6.

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT9.

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT2/.

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT3. Bukti T.Il.Intv3 :4.

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT

53/G/2016/PTUN.PBR

DENNY SIAHAAN, S.H., Jabatan KABIDKUMPOLDA RIAU j2n2 nnn nnn anneHalaman 1 dari 59 halaman Putusan No. 53/G/2016/PTUNPbr2. AGUS SETIAWAN, S.E., S.H., M.H JabatanADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA RIAU ;3. NERWAN, S.H., M.H., Jabatan KASUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU ;4. MARYONO, Jabatan PS.

DismassalTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 53/PENMH/2016/PTUN.PBR, tertanggal 28 Desember2016 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danMeMUOS PETKAla, INI; nnn nnn enim nn nennnnnnnnnnnemnnnnnnTelah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 53/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 28 Desember 2016Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; Halaman 2 dari 59 halaman Putusan No. 53/G/2016/PTUNPbrTelah membaca Penetapan Hakim

/G/2016/PTUN.PBR dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 25Januari 2017 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : .

Bahwa Keputusan Tergugat berupa suatu Penetapan tertulis(Beschikking) Nomor : Kep/482/IX/2016 yang ditetapkan padatanggal 09 September 2016, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas POLRI ;Halaman 4 dari 59 halaman Putusan No. 53/G/2016/PTUNPbr2.

/G/2016/PTUNPbr3.

-7-- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53 / G / 2016 / PTUN.SBY tanggal 26 Juli 2016 yang dimohonkan banding ;---- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --------------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 53/ G/ 2016/ PTUN SBY tanggal 26 Juli 2016 ; 4.

Berkas perkara beserta surat surat lain yang berhubungan dengansengketa ini ; === n= 2 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn enn nnTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusanPengadilan...........3Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :53/G/2016/ PTUN.SBYtanggal 26 Juli 2016 yangamarnya sebagai berikut ; MENGADILI :Menunda pemberlakuan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Juli2016 Nomor :53,/G/ 2016 / PTUN. SBY j~3.

pada pasal 123 ayat (1) UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonanbanding Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Bandingmembaca.............6membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiridari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53 /G/2016/PTUN.SBY tanggal 26 Juli 2016

/ G/ 2016 / PTUN.

53/G/2016/PTUN-SRG

/G/2016/PTUNSRG4.

/G/2016/PTUNSRG7.

/G/2016/PTUNSRGa.

/G/2016/PTUNSRGDALAM EKSEPSI :1.

/G/2016/PTUNSRGBahwa Penggugat32.

53/G/2016/PTUN-MDN

, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalamSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUNMDN tanggal 1 Nopember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut : MENGADILI.

/G/2016/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat IIIntervensi/Pembanding, serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Turut Terbanding dan ParaPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:53/G/2016/PTUNMDN tertanggal 11 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding, telahmengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada

tanggal 29 Nopember2016 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 53/G/2016/PTUNMDN, tertanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya keberatan atasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskandengan amar menerima permohonan banding Tergugat IIIntervensi/Pembanding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara

dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:53/G/2016/PTUNMDN tertanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanagar menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding,untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 53/G/2016/PTUNMDN tanggal 1 Nopember 2016; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa

/G/2016/PTUNMDN tanggal 1 Nopember 2016dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyatatidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karenasemua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Medan; n2n nnn mene nnn nnn nnn mn nnn en nnn nenaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 53/G/2016/PTUNMDN tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohon banding

53/G/2016/PTUN-PLG

Karina Savayona ; = = 227 Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 53/G/2016/PT UNPLG11.12.13.4.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecualiyang telah diakui secara tegas dan bulat ; Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNPLG2.

, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tentang pembagian harta gonoginiHalaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNPLGtanggal 21 April 1995.

/G/2016/PTUNPLGMenimbang, bahwa Andy Leonard MP Situmorang, ST.

,MH.PANITERA PENGGANTIINDRA MUFTI, S.H.Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNPLG

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; ----------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 53/G/2016/PTUN-PLG tanggal 15 Maret 2017; ------------------------