53/G/2012/PTUN-BDG

PUTUSANNOMOR: 53/G/2012/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang dilangsungkan di Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Jalan Asia Afrika No.94 Bandung, telah memberikan Putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketaantara !

(Sekretaris pada DinasKomunikasi dan Informatika KotaBandung) ;Hal dari 28 Putusan No. 53/G/2012/PTUNBDG5 Drs. Dadang Iradi, M.Pd. (Sekretaris pada Dinas Pendidikan KotaBandung) ;6 Edi R. Zein, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;7 Dra. Peni Setiawati (Kepala UPT Pelayanan Publik pada DinasKomunikasi dan Informatika Kota8 Muhammad Qadafi, SH.

/G/2012/PTUNBDGhari dan tanggal sidang pertama sengketatersebut ;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: W2TUN2/751/HK.06/V1I/2012, Tanggal 11 Juni 2012 kepadaSdr.

Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012Hal 7 dari 28 Putusan No. 53/G/2012/PTUNBDG6.3. menyatakan bahwa Informasi sebagaimana dimohon pada butir 4 permohonana quo adalah informasi atau dokumen pengajuan ijin persetujuan mutasi siswadi lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dikuasaiTermohon 56.4.

ALAN BASYIER, S.H., M.H.Panitera PenggantiSRI WULAN LUCIYANTL, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARA :6JUMLAHBiaya Pendaftaran GugatanBiaya ATK : Rp.Biaya PanggilanPanggilanBiaya Redaksi : Rp.Biaya Leges : Rp.Biaya Materai PutusanRp. 30.000,125.000,Rp. 30.000,6.000,3.000,Rp. 199.000,(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)Hal 27 dari 28 Putusan No. 53/G/2012/PTUNBDG

53/G/2012/PTUN.Mdo

putusanNomor : 53/G/2012/PTUN.Mdo.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusansebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal2,.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal3.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal: NETHA KATUUK: Indonesia: Ibu Rumah Tangga: Kelurahan Aertembaga Satu

yang berperkara ;e Telah memeriksa berkas perkara dan buktibukti surat dari parapihak ;e Telah mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensidi persidangan ;e Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan danpemeriksaan setempat ;Tentang DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan SuratGugatannya tertanggal 12 Desember 2012, yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada tanggal12 Desember 2012, dengan Register Perkara Nomor : 53

/G/2012/PTUN.Mdo, dan telah disempurnakan/diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan pada tanggal 18 Pebruari 2013 dengan dalildalil sebagaiberikut :1.

PAAT, SH.22.PERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 53/G/2012/PTUN.MDO.1. Surat Panggilan :Rp. 240.000,2. Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.000.000,3.PNBP : Rp. 30.000,3. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 3.287.000,(tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 53/G/2012/PTUN.SMG,tanggal 26 Pebruari 2013, yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------Hal 6 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG. tanggal26 Pebruari 2013 yang dimohon banding, beserta suratsurat lainnya yang bertalian ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 Februari 2013,beserta surat surat lain yang bertalian, yang

53/G/2012/PHI Mdn

/G/2012/ PHI.MdnBahwa, Penggugat mulai bekerja di PT.

STTP/74/X/2011/ INTELKAM;Halaman 19 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.Mdn19.Bahwa Aksi Mogok Kerja yang dilakukan Penggugat dan membawa namaSERIKAT KARYAWAN (SEKAR) WILMAR PT.

/G/2012/ PHLAIdn9.

/G/2012/ PHI.Mdn2.

/G/2012/ PH1I.Mdn

53/G/2012/PHI. PN.BDG

PUTUS ANNomor : 53/G/2012/PHI. PN.BDG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama,telah menjatuhkan Putusan sebagai mana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :1. Nama : SUNIDAWATIPekerjaan : Karyawan PT. Citra Abadi SejatiAlamat : Kaum Pandak Rt.002/008 Kel. Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor.2.

I Bandung, tertanggal 05 Juli 2012, Nomor : 53/ G/2012/PHI.PN.Bdg.tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini ;2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Juli 2012, Nomor: 53/G/2012/PHI.PN.Bdg., tentang hari persidangan ;3.

Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar pula keterangan saksi dari Tergugat yang berperkaradipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni2012, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KL.I Bandungpada tanggal 04 Juli 2012, dibawah register Nomor : 53/ G/2012/PHI.PN.Bdg, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat (Para Pemberi Kuasa) telah bekerja pada PT.

TONI SURYANA, SH, MHPanitera PenggantiMASLIMAH, SHPerincian Biava No. 53/G/2012/PHI.Bdg.Pendaftaran Gugatan Panggilan Rp. 600.000,Redaksi Rp. 13.000,Materai Rp 6.000,JUMLAH Rp. 619.000,

53/G/2012/PTUN-JKT

/G/2012/PTUN.JKT.

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/G/2012/PTUN.

/G/2012/PTUN.JKT.1.

Intervensi dalam perkara nomor : 53/G/2012/PTUNJKT ; 3.

Dalam Pokok Perkara:Halaman 65 dari 123 halaman Putusan Nomor: 53/G/2012/PTUN.JKT.1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat a.n.

53/G/2012/PTUN-Smg

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 23 Juli 2012; Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 231/B/2012/PT.TUN.JKT3.

Berkas perkara banding Nomor : 53/G/2012/PTUN.JKT. dan surat suratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tanggal 23 Juli 2012 Nomor: 53/G/2012/PTUN.JKT. dalamsengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : n nnn nnne Menolak eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukseluruhnyaDALAM

/G/2012/PTUN.JKT, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum, makatenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding adalah dihitungsejak saat putusan tersebut dibacakan di persidangan pada tanggal 23 JuliMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 03 Agustus 2012, maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima karena telah memenuhi persyaratan dan caracara yang ditentukan oleh pasal 123 UndangUndang No. 51 Tahun

/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 juli 2012 tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

No. 231/B/2012/PT.TUN.JKT Menerima Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.53/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2012 yang dimohonkan BandingMENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya Perkaradalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp 250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .Demikianlah

/G/2012/ PHI.Mdn.

/G/2012/ PHI,Mdn sesuaiPasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Jo UndangUndang No. 5Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;Demikian Memori Kasasi ini disampaikan, kiranya Majelis Hakim Agungyang memeriksa dan mengadili perkara init membatalkan keputusan JudexFacti (Pengadilan Hubungan Industrial Medan) No. 53/G/2012/PHI.Mdn.serta mengadili sendiri perkara a quo denganseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:mengenai keberatankeberatan A dan B:bahwa

/G/2012/PHI.Mdn., tanggal 26 November 2012;MENGADILI SENDIRI :1.

/G/2012/PHIMdn., tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp131.000,00(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 23 April 2013 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIZKY HARAHAPtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 53/G/2012/PHI Mdn., tanggal 26 November 2012;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Nomor 53/G/2012/PHIMdn. permohonan tersebut disertai/diikuti dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014;Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada TermohonKasasi pada tanggal 14 Agustus 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukanjawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 September2014;Menimbang, bahwa

Mahkamah Agung tingkat kasasi telah memberikan Putusan Nomor 124K/Pdt.SusPHI/2013 dengan mengadili dengan amar putusan Membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,Nomor 53/G/2012/PHI Mdn., tanggal 26 November 2012.

(vide bukti T1 dan bukti T3);Mahkamah Agung tingkat kasasi telah memberikan Putusan Nomor 124K/Pdt.SusPHI/2013 dengan mengadili dengan amar putusanMembatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan, Nomor 53/G/2012/PHI.Mdn., tanggal 26November 2012.

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh BupatiTanjung Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 21November 2011, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan danterdaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 53/G/2012/PTUN.Jkt, pada tanggal 25 April2012, sehingga dengan demikian telah melebihi jangka waktu 90 harisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndangPeradilan

Putusan Nomor 351 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 53/G/2012/PTUNJKT.,Tanggal 23 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untukseluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2012/PTUNJKT.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta.

Putusan Nomor 351 K/TUN/2013Negara merupakan perbuatan hukum perdata yang harus diselesaikan diPeradilan Umum;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telahmenguraikan dalam gugatan awal yaitu pada poin 3 yang telah dimasukandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.53/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2012 pada halaman 911 yangberbunyi sebagai berikut:Bahwa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat atas nama Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada poin 6 dan sudah dituangkan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 53/G/2012/PTUN.JKTtanggal 23 Juli 2012 pada halaman 1316 yang berbunyi sebagai berikut:Bahva dasar pertimbangan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo padahuruf c menyatakan bahwa isi Akta Perubahan Anggaran Dasar KoperasiTani Hutan Binjai Group tidak bertentangan dengan ketentuan Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujuiuntuk diberikan Pengesahan Akta Perubahan

oleh karenanya dengan mendasarkan pada kedua pasaltersebut hubungan kerja antara para Penggugat harus dinyatakan putusterhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Industrial diucapkan,yakni tanggal 22 Oktober 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUNIDAWATI dan kawankawan dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 53

/G/2012/PHI/PN.Bdg tanggal 22 Oktober2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasidari Para Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 53/G/2012/PHI/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatterhitung sejak tanggal putusan PHI diucapkan tanggal 22 Oktober 2012;Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013163.

copy Kartu TandaPenduduk atas nama Muhammad Hidayat dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta(Vide Bukti P.K3);Bahwa melihat hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pekerjaan danTujuan Pemohonan Informasi dari Termohon Keberatan semula Pemohon adalahsangat tidak berhubungan karena Termohon Keberatan semula Pemohon bukanlahlembaga atau bekerja di lembaga yang menindaklanjuti hasil Pengawasan danPengaduan Masyarakat, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Putusan PerkaraTata Usaha Negara Nomor 53

/G/2012/PTUNBDG antara Walikota BandungMelawan Rahardian P.

Putusan Nomor 357 K/TUN/2013menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secarasalah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Putusan Perkara Tata Usaha NegaraNomor 53/G/2012/PTUNBDG antara Walikota Bandung Melawan Rahardian P.Paramita tertanggal 29 Agustus 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya MajelisHakim pada perkara tersebut membahas mengenai

perkara ini berkenaan untuk membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 111/G/2012/ PTUN.BDGtertanggal 15 Januari 2013.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) pada halaman 21 PutusanNomor 111/G/2012/PTUN.BDG tertanggal 15 Januari 2013, yang Intinya berbunyiMenimbang, Bahwa lebih lanjut mengenai dalil Pemohon Keberatan yangmendasarkan pendapatnya pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 53

/G/2012/PTUNBdg tanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Nomor 48/G/2012/PTUNBDG tanggal 18 September 2012, maka Majelis berpendapat bahwaadanya satu atau dua Putusan Pengadilan saja belum menjadikannya sebagaiyurispundensi, oleh karena untuk dapat dikatagorikan sebagai Yurispundensi suatuPutusan Pengadilan harus memenuhi syaratsyarat, yaitu :I Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya.2.

(Vide Bukti P.K3) ;Bahwa melihat hal tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pekerjaan danTujuan Pemohonan Informasi dari Termohon Keberatan semula Pemohon adalahsangat tidak berhubungan karena Termohon Keberatan semula Pemohonbukanlah lembaga atau bekerja di Jembaga yang menindaklanjuti hasilPengawasan dan Pengaduan Masyarakat, hal tersebut juga dikuatkan denganadanya Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2012/PTUNBDGantara Walikota Bandung Melawan Rahardian P.Paramita tertanggal 29 Agustus2012

keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis menarik kesimpulanhalaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 111/G/2012/PTUNBDGbahwa orang perorangan, atau kelompok orang yang merupakan warga NegaraIndonesia atau badan hukum, atau badan publik Indonesia mempunyai kedudukanhukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon maupun Pengguna InformasiPublik; Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai dalil Pemohon Keberatan yangmendasarkan pendapatnya pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 53

/G/2012/PTUNBDG tanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Nomor48/G/TUN/2012/PTUNBDG tanggal 18 September 2012, maka Majelis berpendapatbahwa adanya satu atau dua Putusan Pengadilan saja belum menjadikannya sebagaiYurisprudensi, oleh karena untuk dapat dikategorikan sebagai Yurisprudensi, suatuPutusan Pengadilan harus memenuhi syaratsyarat tertentu, yaitu:1.

Nomor 48/G/TUN/2012/PTUNBDG antaraWalikota Depok melawan Muhammad Hidayat tanggal 18 September2012 pada halaman 15 yang menyatakan bahwa tolok ukurnya adalahadanya kepentingan Pemohon sendiri yang bersifat pribadi dan bersifatatau memiliki hubungan langsung antara Permohon dengan dokumendokumen yang diminta a quo (baca Indroharto, Usahausaha Memahamitentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, hal 3740, Tahun 1996);Bahwa hal senada dinyatakan pula dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 53

/G/2012/PTUNBDG antara Walikota Bandungmelawan Rahardian P.

Bahwa jika dilihat dari informasi publik yang diminta oleh TermohonKeberatan apabila dihubungkan dengan Pekerjaan dan TujuanPermohonan Informasi dari Termohon Keberatan semula Pemohonadalah sangat tidak berhubungan karena Termohon Keberatan semulaPemohon bukanlah lembaga atau bekerja di lembaga yangmenindaklanjuti hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, haltersebut juga dikuatkan dengan adanya Putusan Perkara Tata UsahaNegara Nomor 53/G/2012/PTUNBDG antara Walikota BandungMelawan Rahardian P.