Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:53/G/2017/PTUN-JKT;

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; ------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------

sebagai mana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBYtanggal 22 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; Il.

/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 23 Nopember 2017; Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 05Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 05 Desember 2017;Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanMemori Banding

tertanggal 12 Pebruari 2018 dan diterima di KepaniteraanHal 4 dari 9 Halaman Put.Pkr No. 37/B/2018/PTTUNSBYPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruarri 2018,Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepadapihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari2018 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut oleh karena

/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMMIGMULUSKEN 5 =======2H een crest stein erence Menerima Kotra Memori Banding Terbanding / Tergugat; Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22Nopember 2017, Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY; Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara inl 5"Menimbang, bahwa

kepada para pihak telah diberi kKesempatanuntuk melihnat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat PemberitahuanUntuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 05JaNUeltl 201.6) sesessesessecesene renee ent neste niet eesti ReinetTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 53/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 yangdihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat

• Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;--------------------

• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2017/PTUN-Pbr tanggal 14 Pebruari 2018; --------------------------------
• Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------

53/G/2017/PTUN.SMG

/G/2017/PTUN.

G/2017/PTUN.

53/G/2017/PTUN.JKT

Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT22.23.b. Dibuat sesuai prosedur;c.

Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT4.

Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT29. Bukti P 2930.

Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT9. Bukti T 910. Bukti T 1011. Bukti T 1112.

Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUNJKT

53/G/2017/PTUN.Mks

/G/2017/PTUN.MKS.

/G/2017/PTUN.MKS.6.

/G/2017/PTUN.MKS.petunjuk bahwa PNS a.n.

53/G/2017/PTUN.PBR

/G/2017/PTUNPbr.8.

Bukti P 2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan KepalaHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUNPbr.3. Bukti P 34. Bukti P 45. Bukti P 56. Bukti P 67.

/G/2017/PTUNPbr.3.

MONASARI, A.Md.Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUNPbr.Rincian Biaya Perkara Nomor:53/G/2017/PTUN.PBR1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 150.000,3. Panggilan Rp. 118.100,4. Meterai Rp. 6.000,5. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 309.100,(Tiga ratus sembilan ribu seratus rupiah)Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUNPbr.

53/G/2017/PTUN.MTR

PUTUSANNOMOR : 53/G/2017/PTUNMTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:SITI HAJAR., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai NegeriSipil Kabupaten Dompu, Bertempat tinggal di Desa Kandai satu RT/RW.008/003, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NusaTenggara

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtanggal 7 Februari 2017 dengan Register Nomor : 53/G/2017/ PTUN.MTR;2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 53/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 tentangPenetapan Lolos Dismissal;3.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 53/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti ;5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Februari 2017, tentang PenetapanPemeriksaan Persiapan ;6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;7.

Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, buktibuktisurat, keterangan saksi dan ahli dan kesimpulan para pihak yang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram pada tanggal 7 Pebruari 2017, dengan register Nomor :53/G/2017/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2017, padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :1.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.HAKIM ANGGOTA IIRETNO ARIYANI, S.H.PANITERA PENGGANTI,JAMUHUR, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 53/G/2017/PTUN.MTR Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK: Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 30.000, Redaksi : Rp. 5.000,. Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000, +Jumlah : Rp. 284.000,(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/G/2017/PTUN Mks. tanggal 27 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

53/G/2017/PTUN-PLG

LUMBAN TOBING, S.H.Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor:53/G/2017/PTUNPLGPengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan AdvokatPenasihat Hukum.

/PTUNPLGPerkara Nomor: 53/G/2017/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal12 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:.

/G/2017/PTUNPLGPasal 3 ayat (2) sebelum bidang tanah diukur, terlebin dahulu diadakan:a.

/G/2017/PTUNPLG18 :19 : a.

/G/2017/PTUNPLG5.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 19 Juni 2017, yang dimohonkan banding;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;--------------------------
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 53/G/2017/PTUN-PLG tanggal 6 Desember 2017, yang dimohonkan Banding dan dengan :-------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 53/G/2017/PTUN.MKS.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.53/G/2017/PTUN. MKS tanggal 27 November 2017 Jo. PutusanHalaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 21/B/2018/PTTUN.MKS tanggal 07 Mei 2018 untuk Seluruhnya;3.

Mewajibkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)Medan mencabut putusan Nomor 91/B/2018/PTTUNMDN Tanggal 06Juni 2018 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencabut Putusan Nomor 53/G/2017/PTUNPBR, Tanggal 14 Februari2018;4.

Susi Asmawati, S.KM yangnotabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUNBDG tanggal 18 April 2017, diperbaiki gugatan pada tanggal 18 MeiQOLT jannnnnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnmnnn3.2.3 Bahwa dengan demikian, mencermati uraian tersebut diatas, sebagaifakta hukum beracara dalam gugatan aquo antara posita dan petitumyang ada ternyata saling bertentangan dalam gugatan perkara ini ;Hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugatadalah gugatan yang tidak jelas

Susi Asmawati, S.KM yangnotabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUNBDGtanggal 18 April 2017, diperbaiki gugatan pada tanggal 18 Mei 2017 ;Bahwa dengan demikian, mencermati uraian tersebut diatas, sebagaifakta hukum beracara dalam gugatan aquo antara posita dan petitumyang ada ternyata saling bertentangan dalam gugatan perkaraUy eeeHal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugatadalah gugatan yang tidak jelas atau kabur(obscuur libels), maka wajibuntuk dinyatakan gugatan

Susi Asmawati, S.KM yang notabenenyaselaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUNBDG tanggal 18 April 2017;Menimbang, bahwa pada saat diajukan gugatan a quo pada mulanyaMuchlis sebagai Pihak Penggugat 1 dan Ropi sebagai Penggugat II danS@LEFUSNYA j~ nanan nanan anne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnn nnn nnnnesMenimbang, bahwa dalam sengketa ini Muchlis telah mengajukanpencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakimtelah mengabulkan permohonan pencabutan atas nama

Susi Asmawati, S.KMyang notabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUNBDGtanggal 18 April 2017 juga telah dikoreksi oleh pihak Para Penggugat , olehkarena itu terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;Halaman 104 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDGMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mempelajari danmencermati secara formal pengajuan gugatan Para Penggugat telah terpenuhikarena sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata UsahaNegara karena

Dalam hal ini, Penggugat lebin memilih menunggu sampaiterbitnya Keputusan BAPEK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksadan memutus keputusan banding administratif.Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NomorPerkara 53/G/2017/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2017 dalam pertimbanganhukum menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Pasal 8 ayat (1)dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tidak