Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.482.000; (Tiga juta empat ratusdelapan puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13Pebruari 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada . tanggal 13 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat;Menimbang

pembuktiannya danterhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut menurut hukumharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidakdapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusanHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/B/2017/PTTUN Mks.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56

/G/2016/PTUN.Mks.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

56/G/2016/PTUN.Mks

PUTUS ANNomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara :9 22222 n noneDG. TENE Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempattinggal di Desa Taroada Kecamatan Turikale KabupatenDalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :ok. NURSARI, S.H. M.H. 2. MOH.

Keppang telahmelakukan beberapa upaya agar ketiga sertipikat tersebut di dicabutdan/atau dibatalkan oleh Tergugat, dengan menghadap langsung kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Maros, seperti Sekretaris Daerah(Sekda), Camat dan Lurah setempat maupun menghadap langsung diKantor Tergugat dengan memperlihatkan buktibukti tertulis milikPenggugat, namun pihak Tergugat tetap tidak mau mencabut dan/ ataumembatalkan objek sengketa tersebut;Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Nomor: 56/G/2016/PTUN.Mks Bahwa Sertifikat

Keppang.Terhadap hal demikian tersebut Keputusan Tata Usaha NegaraHalaman 13 dari 71 Halaman Putusan Nomor: 56/G/2016/PTUN.Mks(objek sengketa) Yang dikeluarkantergugattelah terangbertentangan dengan Pasal 37 UndangUndang Pokok Agrariajuncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996;Berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat yang teruraidiatas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00067/Pabentengang,tanggal 26 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 01454/Pabentengang/2007tanggal 03 Oktober 2007, seluas 15.029 m*, tercatat atas nama PT.Bintang Mentari Indah;Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Nomor: 56/G/2016/PTUN.Mks Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini; Menimbang, bahwa PT.

Bintang Mentari Indah telah mengajukanpermohonan tertanggal 13 Oktober 2016 melalui Direkturnya bernamaYahya Rudy, S.H. untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor :56/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensidalam perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal25 Oktober 201 65Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas,Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 8Nopember 2016, yang selengkapnya pada pokoknya sebagai

alasan hukum tersebut, maka beralasan hukum, jika gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syaratformal mengenai jangka waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu telahmelewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinyaoleh Penggugat mengenai adanya SertipikatSertipikat Hak Milik maupunSertipikatSertipikat Hak Guna Bangunan tersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56

/G/2016/PTUN.Mks.

Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal24 Agustus 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi , Il yang pada tanggal 28Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi masingmasing sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 56/G/2016/PTUN.Mks. jo.

aslinya ada di Kantor Desa ; Bahwa Malle tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain, tapi yangmenjual adalah anaknya ; Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa ;Bahwa setelah dijual, ahli waris Malle tidak tinggal disitu ; Bahwa tidak ada sisanya ;Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah melihat dari pertanahan datang mengukur ;Bhwa obyek sengketa masuk wilayah Dusun saksi ; Bahwa tanah Malle dibeli djual semua ;Bahwa diekitar obyek sengketa, ada anah kapling milik Kodam, dsebelah selatan ;Putusan No.56

/G/2016/PTUN.Mks.