Ditemukan 21 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PA ENREKANG Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 18 April 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
146
Register : 14-07-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 56/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat: LENTJE WATUPONGOH,dkk Tergugat: BUPATI MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: LUISA JUNITJE MAKALEW
7818
  • 56/G/2016/PTUN.Mdo
    PUTUS ANNOMOR: 56/G/2016/PTUN.MDO DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :1.N am a : LENTJE WATUPONGOHKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Waleo Dua Jaga III Kecamatan Kema KabupatenMinahasa UtaraPekerjaan : Mengurus Rumah TanggaSelanjutnya disebut sebagai.
    PENGGUGAT 2;3.N am a : ALWIN ROBERT MAKALEWKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Waleo Dua Jaga II Kecamatan Kema KabupatenMinahasa UtaraPerkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 1 dari 50Pekerjaan1. Nama JabatanTempat Kedudukan: SwastaSelanjutnya disebut sebagai............ PENGGUGAT 3;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
    Nama : GREISYE LONGDONG, S.H., M.H, NIP.19830104 200604 2 011, Jabatan Kepala Sub BagianPerkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 2 dari 50Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SETDAKABMinahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor Bupati MinahasaUtara Kecamatan AirmadidiKabupaten Minahasa Utara ;3. Nama : FANNI .V.
    LUISA JUNITJE MAKALEW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Hukum TuaDesa Waleo Dua, Tempat Tinggal Desa Waleo Dua Jaga IIKecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : STEVIE DA COSTA,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Tempat Tinggal Desa Paniki Dua Jaga IIIKecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Beralamatpada Kantor STEVIE DA COSTA & PARTNERS Pengacara danPerkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 3 dari 50Konsultan Hukum Jalan
    Telah membaca Putusan Sela Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 6September 2016, tentang masuknya Pihak ketiga atas nama LUISA JUNITJEMAKA LEW, 222 rnnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nn nn nn nnn nn nnn rr nnn nnn nnn en enn ccna nennnn6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;2202 2"7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;8.
Register : 14-06-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 116/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 12 Juli 2017 — DG. TE’NE sebagai Penggugat;; M e l a w a n : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS sebagai Tergugat; Dan PT. BINTANG MENTARI INDAH sebagai Tergugat II Intervensi
4214
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    BINTANGMENTARI INDAH (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor01450/Pabentengang atas nama Sapriadi), Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 00067/Pabentengang atas nama PT BINTANGMENTARI INDAH (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor01449/Pabentengang atas nama Hendrik/Hendra); maka beralasanhukum, jika Tergugat II Intervensi harus dilindungi oleh hokum;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks.tanggal 13 Pebruari 2017, telah mengadili
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.482.000; (Tiga juta empat ratusdelapan puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13Pebruari 2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada . tanggal 13 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat;Menimbang
    /G/2016/PTUN Mks.tanggal 13 Pebruari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkaradan suratsurat lain serta ketentuanketentuan hukum yang terkait denganperkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan sungguhsungguh mengadakan musyawarah dan telahdicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan
    /G/2016/PTUN.Mks.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 56/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.
Register : 08-12-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 3 April 2017 — IRAWANSYAH, Spd. vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
6724
  • 56/G/2016/PTUN.MTR
    /G/2016/PTUNMTR.
Register : 20-07-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 56/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2017 — DG. TE'NE sebagai Penggugat;; M e l a w a n : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS sebagai Tergugat; Dan PT. BINTANG MENTARI INDAH sebagai Tergugat II Intervensi
4420
  • 56/G/2016/PTUN.Mks
    /G/2016/P.TUN.Mks, tanggal 25 Oktober 2016,tentang masuknya pihak ketiga PT.
    /G/2016/PTUN.Mkssecara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalamgugatannya.DALAM POKOK PERKARA ::270 22222 n nnn nn nnn cnn nnn1.
    Bintang Mentari Indah telah mengajukanpermohonan tertanggal 13 Oktober 2016 melalui Direkturnya bernamaYahya Rudy, S.H. untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor :56/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensidalam perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal25 Oktober 201 65Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas,Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 8Nopember 2016, yang selengkapnya pada pokoknya sebagai
    /G/2016/PTUN.Mks2.
    /G/2016/PTUN.MksPutusan Mahkamah Agung R.I.
Register : 11-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 21 Juni 2016 — JUANA, Dkk VS KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON
9430
  • Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 56/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara; 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
    56/G/2016/PTUN-BDG
    PENETAPAN NOMOR: 56/G/2016/PTUN BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telahmenjatuhnkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: 1.
    Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUNBDGDalam hal ini telah memberi kuasa kepada : HusnanAbdulloh, S.H., Edi Suaedi, S.H., K.
    G/2016/PTUNBDG, telah menggugat Kuwu Bojonggebang KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Raya PangeranHalaman 3 dari 6 Hal.
    Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUNBDGMengingat ketentuan Pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat; 2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk mencoret gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Registerperkara Nomor: 56/G/2016/PTUNBDG dari Buku Induk Register Perkara;3.
    Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUNBDGRincian Biaya Perkara: Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000, ATK Rp.125.000 Panggilan Rp. 30.000, Materai Rp. 6.000, Leges Rp. 3.000, Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp.199.000,(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan No. 56/G/2016/PTUNBDG
Register : 20-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 163/B/2017/PT.TUN.JKT.
Tanggal 7 September 2017 — ZULFI FARDIANI; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK; IDRIS BIN SALIM ABU;
4319
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor56/G/2016/PTUN-PTK
    Berkas perkara banding Nomor 56/G/2016/PTUNPTK dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor 56/G/2016/PTUNPTK tanggal 2 Februari 2017 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijkVOIKIGAIO) 5
Register : 20-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 14 Nopember 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos.; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.;
9020
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT.;
Register : 14-10-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 248 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Oktober 2016 — KEPALA DESA BERCAK vs A H M A D
217
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ; ------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------
    /G/2016/PTUN.SBY.tanggal 2 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; Hal2 dari 9 Hal Perkara Nomor 248/B/2016?
    PT.TUN.SBYumum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 yang dihadiri oleh KuasaHukum Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding; Menimbang, bahwa kuasa Tergugat /Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 56/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 9 Agustus 2016 , permohonan mana telah diberitahukan kepadapihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal10 Agustus 2016 sesuai dengan Surat
    Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 56/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 10 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telahmengajukan Memori Banding pada hari Selasa tanggal 20 September 2016yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padahari Selasa tanggal 20 September 2016, Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hariSelasa tanggal 20 September 2016
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 2 Agustus 2016 Nomor 56/G/2016/PTUN.SBY. 3.
    Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaraini dalam tingkat Banding ; Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaantingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara(Inzage) tertanggal 9 September 2016 5TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 56/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan
Register : 08-08-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 16-03-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 56/G/2016/PTUN.PTK
Tanggal 2 Februari 2017 — ZULFI FARDIANI M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, 2. IDRIS BIN SALIM ABU
10332
  • 56/G/2016/PTUN.PTK
    PUTUSANNomor : 56/G/2016/PTUNPTK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut, dalam sengketa antara: 02 nae nen nne nec renner nen concnZULFI FARDIANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan swasta, bertempattinggal Jalan Karet Komplek Perumahan Karet Alam Indah Blok A.3,Kelurahan
    Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan KotaHalaman 17 dari 43 halaman Putusan No. 56/G/2016/PTUNPTKPontianak;e Abdul Karim Lesmana, SH :Kepala Sub.Seksi Pengaturan Tanah InstansiPemerintah pada Kantor Pertanahan kotaPontianak; e Yusmiadi Nugroho : Staf Sub.Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Pontianak;e Taufik Hidayat : Staf Sub.
    ;Telah mendengar Keterangan Para Pihak di persidangan;Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No. 56/G/2016/PTUNPTK Telah membaca berkas perkara Nomor : 56/G/2016/PTUNPTK besertaseluruh lampiran yang terdapat didalamnya; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan register Nomor : 56/ G/2016/PTUN.PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan
    M.2189 ( Gs.350/1982 ) M.3358 ( Gs. 248/1994;,sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bersama;sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Zainal Abidin, M. 3965 (Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No. 56/G/2016/PTUNPTKGs. 3952/1985,), tanah Lukman, Tanah lbrahim, Tanah.H.
    /G/2016/PTUNPTKJuni 2010 oleh kepala Kantor pertanahan Kota Pontianak selakuTOI QU al; == 222 nn nnn nnn enn nnn nn nn nnn ec nee ence nn ee een.
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
7029
  • 56/G/2016/PTUN-JKT
    /G/2016/PTUNJKT1.
    /G/2016/PTUNJKTF.
    /G/2016/PTUNJKTpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum : 3.
    Bukti P5 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 103/84/12/DOPL14, tanggal 20 Mei 2014, tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai asli) ; Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT6.
    RedakSi ......... 0. eee RP. 5.000,pone en een ene nee +Jumlah Rp. 276.500,(Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT
Register : 14-04-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 56/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 30 Agustus 2016 — PENGGUGAT : AGUS SEMBIRING VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI,
15882
  • 56/G/2016/PTUN-MDN
    /G/2016/PTUNMDNTENTANG DUDUKNYASENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14April 2016, dengan register perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MDN, yang telahdiperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil sebagai berikut ; Objek Sengketa :Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kota Binjai Nomor
    /G/2016/PTUNMDN1.
    Bukti P 4 : Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 02.03.5.55.00897, tanggal 20Nopember 2013, atas nama Agus Sembiring, yang dikeluarkanHal. 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 56/G/2016/PTUNMDN5. Bukti6. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. Bukti11.Bukti12.
    /G/2016/PTUNMDN5.
    /G/2016/PTUNMDN20.
Register : 24-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 31-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 181/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 24 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat : Pemerintahan Kota Binjai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai
Terbanding/Penggugat : AGUS SEMBIRING
5123
  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 56/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------

    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 56/G/2016/PTUNMDN tanggal 30 Agustus 2016;4. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihakdan sSuratsurat lain) yang berkenaan dengan perkara5.
    Penetapan Hari Sidang Nomor : 181/PEN.HS/2016/PTTUNMDNtanggal 17 Januari 2017, tentang Pembacaan Putusandilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 = JanuariTENTANG DUDUK PERKARABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alin duduk sengketa seperti yang terurai dalam SalinanResmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:56/G/2016/PTUNMDN tanggal 30 Agustus 2016 yang amarselengkapnya sebagai berikut;MENGADILI1.
    /G/2016/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnyaRISMALA SAPUTRI, SH, serta Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepadapihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 56/G/2016/PTUNMDN tertanggal 13 SeptemberBahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 21 September 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 22September 2016 dengan Surat Tanda Terima
    Memori Bandingtertanggal 22 September 2016, serta telah diberitahukan kepadapihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori banding Nomor :56/G/2016/PTUNMDNtertanggal 22 September 2016 ;Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 181/B/2016/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMBahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 September 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 29September 2016 dengan Surat Tanda
    Terima Kontra Memori Bandingtertanggal 29 September 2016, serta telah diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor :56/G/2016/PTUNMDN tertanggal 29SeptemberBahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketatelah diberikan kesempatan secara sekSama untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat PemberitahuanMelihat Berkas Perkara Nomor: 56/G/2016
Register : 20-06-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 67/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 18 Oktober 2016 — J U A N A, Dkk VS KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON
12163
  • Bahwa, adapun Para Penggugat baru mengetahui telah terbit objeksengketa a quo yaitu pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidangpersiapan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, Tergugatmenyerahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Keputusan KuwuBojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang,Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang
    TIMU SUSANTO tersebut,maka Para Penggugat mengajukan gugatan, tercatat dalam RegisterPerkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, tertanggal 11 Mei 2016, di PengadilanTata Usaha Negara Bandung ;.
    Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidang persiapanRegisterPerkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, Tergugat menyerahkan kepada KuasaHukum Para Penggugat Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tentangPerubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan,Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal 19 Maret 2016Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016,atas nama Sar.JUANA
    Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tertangggal 11 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat mencabutgugatan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, kemudian ParaPenggugat mengajukan kembali gugatan a quo, tertanggal 20 Juni10.Bahwa, Para Penggugat merasa kaget dan keberatan dengan KeputusanTergugat No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Jo.
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/TUN/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — IDRIS BIN SALIM ABU VS ZULFI FARDIANI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pontianak untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata UsahaNegara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:kompetensi absolut pengadilan, gugatan Penggugat telah lewat waktu(daluarsa), dan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima (nietontvankelijk verklaard) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakdengan Putusan Nomor 56
    /G/2016/PTUN.PTK, tanggal 2 Februari 2017,kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor163/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 7 September 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 5 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti denganHalaman 2 dari 6 halaman.
Register : 04-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 K/TUN/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BINJAI VS AGUS SEMBIRING;
7311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNMDN.,tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 492 K/TUN/2017kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor: 56/G/2016/PTUNMDN Jo. 181/B/2017/PT.TUNMDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal26 Juli 2017;Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2017telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi
Register : 10-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON VS JUANA, DKK;
8940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, adapun Para Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketaa quo yaitu pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidang persiapan RegisterPerkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, Tergugat menyerahkan kepada KuasaHukum Para Penggugat Keputusan Kuwu Bojonggebang, KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tentangPerubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan,Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal 19 Maret 2016,Halaman 4 dari 39 halaman.
    TIMU SUSANTO tersebut, maka ParaPenggugat mengajukan gugatan, tercatat dalam Register Perkara No.56/G/2016/PTUNBDG, tertanggal 11 Mei 2016, di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung ;.
    Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidang persiapan RegisterPerkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, Tergugat menyerahkan kepada KuasaHukum Para Penggugat Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tentangPerubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan,Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal 19 Maret 2016Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, KecamatanBabakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016,atas nama Sar.JUANA
    Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tertangggal 11 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat mencabutgugatan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUNBDG, kemudian ParaPenggugat mengajukan kembali gugatan a quo, tertanggal 20 Juni 2016 ;Bahwa, Para Penggugat merasa kaget dan keberatan dengan KeputusanTergugat No. 141/Kep.6Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Jo.
Register : 15-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DG. TE NE VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS., II. PT. BINTANG MENTARI INDAH;
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasan hukum tersebut, maka beralasan hukum, jika gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syaratformal mengenai jangka waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu telahmelewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinyaoleh Penggugat mengenai adanya SertipikatSertipikat Hak Milik maupunSertipikatSertipikat Hak Guna Bangunan tersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56
    /G/2016/PTUN.Mks.
    Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal24 Agustus 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi , Il yang pada tanggal 28Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi masingmasing sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 56/G/2016/PTUN.Mks. jo.
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/PU/2019/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juni 2019 — GALUH RADIAH, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTa
275217
  • GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan LokasiUntuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal BanjirTimur Di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota AdministrasiJakarta Timur;c. 20 April 2016, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor56/G/2016/PTUNJKT tanggal 20 April 2016 yang membatalkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015,dimana para pihak dalam perkara Nomor 56
    /G/2016/PTUNJKT samadengan perkara a quo;d. 23 Agustus 2016, putusan Nomor 267 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 56/G/2016/PTUNJKT tanggal 20 April 2016 dan menyatakangugatan tidak diterima;e. 13 Februari 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;Halaman 21 dari 74 halaman Putusan No.87/G/PU/2019/PTUNJKTDALAM EKSEPSIA.
    Bahwa pada perkara putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT tanggal 20April 2016 jo. putusan Nomor 267 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016diatas juga diketahui Para Penggugat dan masyarakat diwilayahpembangunan sudetan ciliwungBKT dapat mengetahui SK PenetapanLokasi Nomor 2779 tahun 2015 dari website resmi Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta (lihat keterangan saksi Para Penggugat pada halaman 96 107);Halaman 23 dari 74 halaman Putusan No.87 /G/PU/2019/PTUNJKT8.
Register : 01-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 55/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 7 Februari 2017 — 1. Jumatia Binti Malle, 2. Abdul Rahman Bin Malle, 3. Hasiah Binti Malle, 4. Wahyu Bin Malle, 5. A n s a r u I sebagai Para Penggugat Melawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, sebagai Tergugat; 2. Mulyadi, SE, sebagai Tergugat II Intervensi-I; 3. Yerianty Arruan Hayr sebagai Tergugat II Intervensi-II; 4. Widyawati, sebagai Tergugat II Intervensi-III;
6633
  • aslinya ada di Kantor Desa ; Bahwa Malle tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain, tapi yangmenjual adalah anaknya ; Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa ;Bahwa setelah dijual, ahli waris Malle tidak tinggal disitu ; Bahwa tidak ada sisanya ;Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah melihat dari pertanahan datang mengukur ;Bhwa obyek sengketa masuk wilayah Dusun saksi ; Bahwa tanah Malle dibeli djual semua ;Bahwa diekitar obyek sengketa, ada anah kapling milik Kodam, dsebelah selatan ;Putusan No.56
    /G/2016/PTUN.Mks.
    ada orang yang keberatan selain Ahli waris Malle ; Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Zakaria Zen ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada perubahan ; Bahwa setelah Ansarul membeli tanah dari ahli Waris Malle, dalam PBB tidaklangsung berubah dari Malle ke Ansarul ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugatmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T65,sedangkan bukti T23 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini, yang perinciannya sebagai berikut ;Putusan No.56
    /G/2016/PTUN,Mks.Hal. 47 dari 72 Hal.f.