Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;----------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----------------------------------------------

56/G/2015/PTUN.Mks

Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2015yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar paada tanggal 04 September 2015 dalamregister perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks.;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 08 September 2015 Nomor56/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan MajelisHakim ; 3.

Surat permohonan pencabutan Perkara oleh Penggugattertanggal 24 Nopember 2015 terhadap perkara Nomor :56/G/2015/PTUN.Mks.;Keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat. : 1. Bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mkssaat ini dalam tahap jawab menjawab;2.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 24 November2015 atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugatsecara tertulis, Tergugat telah memberikan persetujuan secaralisan sehingga permohonan pencabutan gugatan olehPenggugat dalam perkara Nomor: 56/G/2015/PTUNMks.beralasan hukum untuk dikabulkan ; 5.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 26 September 2015 oleh M. USAHAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDINUR INSANIYAH, S.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.Panitera PenggantiASGEM JAYA, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 56/G/2015/P.TUN.Mks. : 1. Biaya Meterai Rp. 6.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.3. Biaya Proses Rp. 50.000.4. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.5. Biaya Panggilan Sidang Rp. 60.000.Jumlah Rp.151.000.(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

56/G/2015/PTUN-BDG

NOMOR :56/G/2015/PTUNBDGDemi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusansebagai berikut dalam sengketa antara :Meiriza, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diJalan Pelabuhan II No. 196 Sukabumi dalam hal ini diwakili olehkuasa insedentilnya : David Leonard, Warganegara Indonesia

/G/2015/PTUNBDG1 52Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS padaKantor Pertanahan Kota Sukabumi, beralamat di Jalan Siliwangi No.127 Kota Sukabumii ;0"Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :2n ence nn nnnTelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugattertanggal, 07 Mei 2015 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor RegisterPerkara Nomor : 56/G/ 2015/PtunBdg, tertanggal 08 Mei 2015 dantelah diperbaiki

/G/2015/PtunBdg, tanggal 08Mei 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Juni 2015, yang telahmengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :Objek gugatan adalah : 20022 nnn nn cnn nnn enone nnnnneeHalaman 3 dari Halaman 52 Putusan Nomor :56/G/2015/PTUNBDG3 52Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor : 440/Kelurahan Nyomplong, (dahulu Kelurahan KotaKulon), Kecamatan Warudoyong (dahulu Kecamatan Kota Sukabumi), terbittanggal 2571989, Gambar

Bahwa Penggugat telah menerima Surat dari Tergugat tertanggal 10Februari 2015 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari2015, maka bersandar pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negara bahwa gugatanHalaman 5 dari Halaman 52 Putusan Nomor :56/G/2015/PTUNBDG5 52Penggugat masih dalam tenggang waktu dapat mengajukangugatan. ;.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses surat permohonanPenggugat tanggal 4 Maret 2014, Perihal : Permohonan Pengukuranulang dan pemetaan Kadastral Sertipikat Pengganti karena blangko lamaatas SHM No. 1548, 1549 dan 1550 Kelurahan Nyomplong (dahulu SHM,No. 630, 637 dan 638) sesuai dengan Peraturan PerundangundanganYANG BermlaKU. enn nn nnn nner etn nnn nnnnnnnnnnnnmennannann saneHalaman 9 dari Halaman 52 Putusan Nomor :56/G/2015/PTUNBDG9 525.

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding;----------- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :56/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2015 yang dimohonkan banding,beserta suratsurat lainnya yangbertalian ; 2222022 ne noe oo=3. Telah membaca berkas perkara dan buktibukti parapihak;4.

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228/PEN/HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal138 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang PembacaanPutusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : 70 70002 22 none nn nnn nn nen1.

/G/2015/PTUN.SBY tanggal 15 Juli 2015; Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding tidak mengajukanMemori Banding; 20 none nn nnn nnn nnn ne nnn nn ence nnn nnnsMenimbang, ...........+.Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelinat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan UntukMelihat Berkas Perkara No. 56/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY

//G/2015/PTUN.SBY,tanggal 15 Juli 2015, serta kepada para pihak telah diberi kKesempatan untukmempelajari/melinat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkatbanding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara No. : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2015 ; Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalamtenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka secara

formal permohonan banding dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiridari putusan .............dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015, Surat Gugatan, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, alatalat bukti beserta suratsurat lainyang berkaitan, keterangan saksi, maka pada musyawarah pada hari Rabu,tanggal 13 Januari

56/G/2015/PTUN-MDN

56/G/2015/PTUN-JKT

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT14)luasnya kepada publik.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT4.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTa.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT2.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT

56/G/2015/PTUN-Pbr

/G/2015/PTUNPbrpemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahap: a.

/G/2015/PTUNPbr1.

/G/2015/PTUNPbrdinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidangKomisi Kode Etik Polri. e.

Pol.: Kep/74/X1/2003 tanggal11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenangKapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentangpengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptukebawah yang sifatnya PTDH.Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNPbr2.

56/G/2015/PTUN-PTK

56/G/2015/PTUN-SRG

56/G/2015/PHI. Sby.

AKTA PERDAMAIAN SALINAN Nomor : 56 / G/ 2015 / PHI. Sby.Pada hari ini : SENIN, tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS TahunDUA RIBU LIMA BELAS, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perselisihan WHubungan Industrial padaPeradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :S U DI, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT.

Asnan Ashari, S.H, M.H,Slamet Untung, S.H, Dedy S Mulyono, S.H, Budi Tjahjono, S.H,dan Maryono, S.H, Para Advokat pada DELTA Law Firmberalamat di Ruko Delta Fortuna No. 40 41, Komplek DeltasariBaru, waru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015, untuk selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT sebagai : PIHAK PERTAMA,; Bahwa Kedua Belah pihak di atas sepakat dalam perkara Nomor : 56/G/2015/PHI.Sby tertanggal 25 Mei 2015, tentang Gugatan PemutusanHal. 1 dari 4 hal

No. 56/G/2015/PHISby.

No. 56/G/2015/PHISby.nona Mengingat, pasal 130 HIR, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan ketentuanhukum lain yang bersangkutan ; 20 nen nnn nn ne nnn nnn ncnMENGADILI1. Menghukum kedua belah pihak yaitu : SUDI dan PT. SINAR ABADICAN untuk mentaati isi Surat Perjanjian Bersama tanggal 10 Juli 2015yang telah disepakati tersebut di atas ;2.

56/G/2015/PTUN-PLG

P EN E T A PAN Nomor : 56/G/2015/PTUNPLG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANGMembaca : 1. Gugatan tertanggal 2 Nopember 2015 yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tanggal 2 Nopember 2015 dibawah RegisterPerkara Nomor : 56/G/2015/PTUNPLG, dan telahdiperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir padatanggal 3 Desember 2015; dalam perkara antara :1. Drs.Sumardi2. Dra. Hj. Asiani :3. Drs.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PENHS/2015/PTUNPLG. tanggal 3 Desember 2015 tentang Haria= 119 2106 (= ) aMenimbang : 1.Permohonan Para Penggugat secara tertulis tertanggal 4Februari 2016, yang diterima Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Palembang pada persidangan tanggal4 Februari 2016 tentang Pencabutan gugatan dalamperkara Nomor 56/G/2015/PTUNPLG.

Berkas perkara yang bersangkutan; Bahwa perkara Nomor : 56/G/2015/PTUNPLG tersebutsedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tahap Tambahan BuktiTertulis Para Pihak;Bahwa permohonan pencabutan gugatan dari ParaPenggugat tersebut pada pokoknya didasarkan padaalasan karena telah terbitnya SK Pembebasan Sementaradan Pengangkatan Kembali Para Penggugat darijabatannya sebagai Pengawas Sekolah yang merupakansyarat untuk proses usul kenaikan pangkat dari IV a ke IVb ParaPIQUA

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang untuk mencoret gugatan Para Penggugat dalam perkaraNomor : 56/G/2015/PTUNPLG dari buku register perkara PengadilanTata Usaha Negara Palembang3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 02Hal. 5 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBYAgustus 2016 Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY ; 22 22 2nn ene3.

nnn nnn nnn nn nnn ene ene n nn aneApabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq MajelisHakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya ; 2 222 none ne neemMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelan membaca, menelitidan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56

/G/2015/PTUN.SBYtanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaanpersiapan, berita acara persidangan, bukti bukti, saksi saksi dan surat suratlainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memoribanding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat /Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara inimenyatakan sebagaimana tersebut dibawah

neaHal. 6 Putusan No. 256/B/2016/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudahtepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa TataUsaha Negara ini ditingkat banding dan menyatakan putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56

/G/2015/PTUN.SBYtanggal 2 Agustus 2016 haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amarputusan di bawal ini ; 22 nn nen non nnn nnn nee cen nn nec nen oc nee eneMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka sesuai Pasal110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Permbahan Kedua AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakepada Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -------------------------------------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Desember

Sudi dengan register perkara No. 56/G/2015/4. Bahwa, terhadap perselisinan hubungan industrial tersebut, maka ParaPihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dengan ketentuan ketentuan sebagai berikutPasal 1Bahwa, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan hubungan industrialyang terjadi secara musyawarah); 2222222 20 25Pasal 21.

Putusan Nomor 245 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2015/PTUNBDGTanggal 10 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

NietOntvankelijke Verklaard); Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 25 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan KasasiNomor 56

/G/2015/PTUNBDG.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal02 Agustus 2016 Nomor : 56/G/2015/PTUN.SBY; 3.

Profesi Polri tanggal 28 Agustus 2014 yang tentunyadilakukan Penggugat dengan sadar, karena Penggugat dengan sengajatidak menghadiri 3 (tiga) kali panggilan sidang untuk pelaksanaan sidangKomisi Kode Etik Profesi Polri, yang tentunya diketahui oleh Penggugatakan menjatuhkan suatu putusan pada jadwal persidangan sebagaimanatercantum dalam surat panggilan yang diserahkan kepada Penggugat:;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56

/G/2015/PTUNMDN.tanggal 18 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK SENGKETA:1.

untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015., diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 01 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 56

/G/2015/PTUNMDN jo.

Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 No. 117K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagaiberikut:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertaialasanalasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkanadanya;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tingggi Tata Usaha NegaraMedan, dalam putusannya tertanggal 20 Mei 2016, 50/B/2016/PT.TUNMDN, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, tanggal 18 Desember 2015 No. 56/G/2015

Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 47/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 2 April 2015 dan selanjutnya Para TergugatII Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Bandingtertanggal 13 April 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta telah diberitahukankepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding denganSurat Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor : 56

/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Mei 2015, serta telahdiberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding danPara Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor : 77/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 4Mei 2015 dan Nomor : 80/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 6 Mei 2015, yangpada pokoknya

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor339/VII/KIPPSA/2014 dan diperkuat dengan putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT, dalamsengketa informasi publik antara Citra Hartati, S.H.,M.H.

Bahwa Putusan KIP Nomor 339/VII/KIPPSA/2014 tersebut telahpula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegaraJakarta Nomor Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT (vide bukti P11)dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;. Dalam putusan KIP angka 1 di atas yang dikuatkan dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta angka 2 di atas, KIP telahmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor339/VIVKIPPSA/2014 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT, dalam sengketainformasi publik antara Citra Hartati, S.H..M.H.

4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial (fotokopi);UndangUndang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara(fotokopi);Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 3/PUUVIIV2010, tanggal16 Juni 2011 (fotokopi);Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 36/PUUX/2012, tanggal13 November 2012 (fotokopi);UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(fotokopi);Putusan Komisi Informasi Pusat Rl Nomor : 339/VIVKIPPSA/2014,tanggal 13 Februari 2015 (Fotokopi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:56

/G/2015/PTUNJKT, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan salinan resmi);Majalah Ekonomi dan Lingkungan TROPIS, Edisi 115 Tahun Xill,Desember 2016 (fotokopi);Penetapan Data Dan Informasi Yang Dikecualikan Hasil UjiKonsekuensi Oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat SelakuPejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UtamaKementrian Kehutanan, Nomor: S.658/PHM2/2014, tanggal 10November 2014 (fotokopi sesuai dengan asili);Halaman 54 dari 87 hlm, Putusan No. 4/G/KI/2016/PTUNJ KTP14P15P16P17P18P19P20Berita

Laporan Hasil Produksi Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi(PSDHDR) Tahun 20002015 (vide bukti P15); bahwa pada tanggal 16 September 2015, Pemohon Keberatan /dahuluTermohon Informasi telah menanggapi permintaan informasi dimaksud, danmenyatakan bahwa untuk data peta hanya dapat diberikan dalam format JPG,berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 339/VIVKIPPSA/2014,tanggal 13 Februari 2014, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:56/G/2015/PTUNJKT, tanggal 30 Juli 2015 (vide