Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :58/G/2017/PTUN JKT;

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; ---- ------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Banding ;------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor :58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal21 Desember 2017 ; 3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan suratsurat tersebut dalam Bundel A dan BundelB, serta suratsuratlain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; 4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor56/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 19 April 2018 tentangpenetapan hari sidang ; = 222 nne oneTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 21 Desember 2017 dalam sengketa kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagaiDB TIKUT?

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 58/G/2017/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergu at ; 22222 on nn nan nn nnn cnn cnn nnn nn nnn ene ee nnnBahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata

UsahaNegara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan BandingNomor : 58 /G /2017/ PTUN.

/G/2017/PTUN.SMG, pada tanggal 6 Maret 2018 ; Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Perkara Nomor : 56/B/2018/PT TUNSBYTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 58/G/2017/PTUN.SMG, diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat danROO Sa.FIGKG TRG UIG EL

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 58/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2017, yang dimohonkan banding ; 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -------------------------------------

. ; e sees ee oeeesHalaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 208/B/2017/PTTUNSBYTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima, keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 58/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2017 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2.

/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 18september 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;Bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat tersebut telahdisusul dengan memori banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 24Oktober 2017 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2017 dan diberitahukan kepadaTerbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding tanggal 24 Oktober 2017 sedangkan inti dari Memori

Banding pihakPembanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri sertamenjatuhnkan dengan amar sebagai berikut :Halaman 3 dari halaman, Putusan Nomor :208/B/2017/PTTUNSBY.MENGADILI SENDIRI : Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding / Penggugat Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomofr :58/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 5 September 2017 ; DALAM POKOK PERKARA :1.

Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar Biaya perkara ; Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihatdan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai dengan Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 58/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 18(Shctokaear: BI Tg amma aTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 58/G/2017/PTUN.SBY, diucapkan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:58/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2017, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 11Desember 2017 oleh kami, H.

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;--------------------
• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/G/2017/PTUN JKT tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;-----

Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------

58/G/2017/PTUN.PBR

/G/2017/PTUN.PBR.

/G/2017/PTUN.PBR.2.

Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait;Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor : 58/G/2017/PTUN.PBR.b. PutusanPengadilan.C.

MONA SARI, A.Md.Rincian Biaya Perkara Nomor:58/G/2017/PTUN.Pbr1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000, 2. ATK Rp. 150.000,3. Panggilan Rp. 335.100,Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor : 58/G/2017/PTUN.PBR.4. Meterai Rp. 12.000,5. Redaksi Rp. 5.000.,Jumlah Rp. 532.100,(lima ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah)Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 58/G/2017/PTUN.PBR.

58/G/2017/PTUN.Mks

PUTUS ANNOMOR : 58/G/2017/PTUNMKS.

/G/2017/PTUN.MKs.6.

/G/2017/PTUN.MkKs.

/G/2017/PTUN.MKs.4.

/G/2017/PTUN.MKs.

58/G/2017/PTUN.SMG

PUTUSANNomor : 58/G/2017/PTUN.SMG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara:H.

/G/2017/PTUN.SmgIndividual: 202 00KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepadaWarga Negara Indonesia bernama H.

/G/2017/PTUN.SmgUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasarhukum pemberhentian Penggugat.

/G/2017/PTUN.SmgKabupaten Jepara atas nama H.

/G/2017/PTUN.Smg.

58/G/2017/PTUN.MTR

PUTUSANNOMOR : 58/G/2017/PTUNMTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:FITRIA NINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai SipilKabupaten Dompu, Bertempat tinggal di Desa Kwangko, KecamatanMaggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;Berdasarkan

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtanggal 7 Februari 2017 dengan Register Nomor : 58/G/2017/ PTUN.MTR;2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 58/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 tentangPenetapan Lolos Dismissal;3.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 58/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti ;5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Februari 2017, tentang PenetapanPemeriksaan Persiapan ;6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 58/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;7.

Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, buktibuktisurat, keterangan saksi dan ahli dan kesimpulan para pihak yang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram pada tanggal 7 Pebruari 2017, dengan register Nomor :58/G/2017/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2017, padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.HAKIM ANGGOTA IIRETNO ARIYANI, S.H.PANITERA PENGGANTI,JAMUHUR, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor : 58/G/2017/PTUN.MTR Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK: Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 60.000, Sumpah Saksi : Rp. 30.000, Redaksi : Rp. 5.000,: Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000, +Jumlah : Rp. 284.000,(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)86

58/G/2017/PTUN-PLG

P U T U S A NNOMOR 58/G/2017/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara: PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS (PT.

2017,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor 58/PEN.PP/2017/PTUNPLG, tertanggal 23Agustus 2017, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor 58/G/2017/PTUNPLG tertanggal 28 September2017, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan; Telah membaca Putusan Sela Nomor 58/G/2017/PTUNPLG tanggal 19Oktober 2018

/G/2017/PTUNPLGtata usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap; Vil.

Gugatan Daluarsa. 222 20 none nn nnn n cnn nc ennaHalaman 15 dari 55 halaman/Putusan Perkara No. 58/G/2017/PTUNPLG1. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa karena sudah lampau waktu 90(sembilan puluh) hari sejak ditetapbkannya objek sengketa tanggal 24November 2016; 2 20 nn nnn nn none nn nnn nnn nce nn ncn nnn nnn ncn nnas2.

secara administratif melalui Sub Bagian UmumPengadilan Tata Negara Palembang yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2017oleh Pemohon Intervensi atas nama Gunawati Kokoh Thamrin, Direktur UtamaHalaman 20 dari 55 halaman/Putusan Perkara No. 58/G/2017/PTUNPLGPT.

58/G/2017/PTUN-Jkt

PUTUSANNomor 58/G/2017/PTUNJktDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatunkan putusan sebagai berikut, dalam sengketaantara:NamaPT. AL ROYYAN CAHAYA MANDIRI (PT.ARCM);Dalam hal ini diwakili oleh :NamaWarga Negara :PekerjaanTempat tinggal :JUDI PANCA NUGROHO,Indonesia,Direktur Utama PT.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 58/G/2017/PTUNJKT, tanggal 14 Maret 2017, tentangPenunjukan Panitera Pengganti;. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PENPP/2017/PTUNJKT, tanggal 14 Maret 2017, tentang Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan;.

Telah mempelajari berkas perkara Nomor 58/G/2017/PTUNJKT, besertaseluruh lampirannya;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukanGugatan tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017 dalamRegister Perkara Nomor 58/G/2017/PTUNJkt, sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya mendalilkan halhal sebagaiberikut :OBYEK GUGATANBahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara

/G//2017/PTUN.JKT,tanggal 23 Mei 2017 tentang Penangguhan pelaksanaan objeksengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tetap dipertahankan ;.

,M.H.HAKIM ANGGOTA 1,EDISEPTA SURHAZA, S.H., M.H.HAKIM ANGGOTA Il,ADHIBUDHI SULISTIYO, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,NUR SUJUD, S.H.Halaman 60 dari61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 58/G/201 7/PTUNJKTRincian Biaya Perkara Nomor : 58/G/2017/PTUNJKT:1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,00 2. ATK Rp. 125.000,003. Panggilanpanggilan Rp. 52.500,004. Meterai Rp. 12.000,005.

58/G/2017/PTUN-MDN

,M.HumHalaman 2 Putusan Perkara No.58/G / 2017 / PTUNMDN4.

/G/ 2017 /PTUNMDN1.

Maruhum SiahaanMPH;Halaman 27 Putusan Perkara No.58 /G/ 2017 /PTUNMDN6.6. Bahwa menurut Penggugat, Menteri Pertahanan cq Panglima TNI cq.Kepala Staf Angkatan Darat cq.

(Bukti T Il Int19) ;Halaman 48 Putusan Perkara No.58 /G/ 2017 /PTUNMDN20.Foto Copy Surat Pernyataan Tergugat Il Intervensi (Pihak Ketiga) tanggal12 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda.........................

(Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua RatusLima Puluh Rupiah)Halaman 72 Putusan Perkara No.58 /G/ 2017 /PTUNMDN

ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Il pada tanggal 6 November2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Ildiajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palembang tersebutmasingmasing pada tanggal 7 Desember 2018 dan 14 November 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Il disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 58

/G/2017/PTUNPLG, tanggal 7 November 2018;Halaman 3 dari 9 halaman.

MenguatkanputusandariPengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 58/G/2017/PTUNPLG tanggal 7 Februari 2018;4.

Putusan Nomor 24PK/TUN/2019dan menyatakanbatalkeputusanobjeksengketa); Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak ke3 yangtidak ditujuoleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, tetapikepentingannyadirugikan oleh keputusan tersebut; Bahwa dengan Novum PK1 dan PK2 (bersumpah) terbuktiPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali merasakan kepentingannyadirugikan setidaktidaknya tanggal 4 dan 28 Februari 2017, sedangkangugatan didaftarkan pada tanggal 21 Agustus 2017 di bawah RegisterNomor 58

/G/2017/PTUNPLG; Bahwa merupakan pengetahuan umum untuk bangunanbangunan besar(hotel) dibangun dengan IzinMendirikanBangunan (IMB) objek sengketadan dicantumkan dalam papan pengumuman yang dilihat publik dikomplek pembangunan, oleh sebab itu. secara Resio Legisdiketahui/dilinat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa tenggang waktu mengajukangugatan terhadap Keputusan TataUsaha Negara dibatasi oleh tenggang waktu, dan mengabaikan tenggangwaktu tersebut hukum memandang bahwa Penggugat telah

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi kewenangan absolut, eksepsi gugatan lewat waktu dan eksepsiPenggugat tidak berkepentingan, sedangkan Tergugat Il Intervensimengajukan eksepsi gugatan lewat waktu dan eksepsi kKewenangan absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 58/G/2017/PTUNMDN, tanggal 20 Desember 2017, kemudian

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan Banding;------------------------------------------

I. Dalam Penundaan;

- Menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan izin Walikota Palembang Nomor: 640/IMB

MTR.58/G/2017/PTUN. MTR. tanggal 4 April2017.2. Kepaniteraan PTUN Mataram SuratPemberitahuan Pernyataan Tanggal 13 April 2017.memberitahukan adanyapermohonan Banding Nomor ;banding dari pihak Tergugat kepada 58/G/2016/PTUN. MTR.Penggugat.3. Pembanding/Tergugat mengajukan Tanda Terima Memori Banding Tanggal 17 Mei 2017Memori Banding Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR.4.

SBY. membaca, mempelajari, menganalisa secara hukumberkas pada bundel A (berkas perkara Nomor : 58/G/2017/PTUN. MTR.) danberkas pada bundel B (berkas perkara Nomor : 116/B/2017/PT. TUN. SBY.beserta seluruh dokumen yang terdapat di dalamnya termasuk PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR.tanggal 4 April 2017 serta Memori Banding dari dari Pembanding/Tergugat,Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor116/B/2017/PT. TUN.

Penggugat, melawan Kepala Kantor PertanahanKota Medan sebagai Tergugat, dan telah diputus dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 58/G/TUN/2017/PTUNMDN tanggal 20 Desember 2017 dengan amar putusan padapokoknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.52/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 17 April 2018 dengan amar putusanpada pokoknya Menerima permohonan bandingPenggugat/Pembanding, Menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor: 58

/G/2017/PTUNMDN tanggal 20Desember 2017, yang dimohonkan banding , dan sampai jawabanini dibuat masih dalam proses kasasi ;Halaman 48 Putusan Nomor 445/Pdt/2019/PT MDN Bahwa atas hal tersebut untuk menghindari terjadinya 2 (dua)putusan yang saling bertentangan mengingat dalam tataran prakteksering pula terjadi adanya dualisme putusan atas obyek perkara atausengketa yang sama serta untuk tetap menjamin terciptanyakonsistensi atas putusan dimaksud, dengan hormat Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim

PadangHalaman 75 Putusan Nomor 445/Pdt/2019/PT MDNBulan atas nama Tergugat tidak ada dinyatakan sah atau tidaksah (cacat hukum atau tidak cacat hukum) sesuai dengan buktiyang diajukan Tergugat yaitu T.l2 (Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 58/G/2017/PTUN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 58/G/2017/PTUN.Mdn menyatakan secara tegas danjelas terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugatdengan para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat,sehingga pertimbangan judex factie yang menyatakan tidakada dinyatakan sah atau tidak sah (cacat hukum atau tidakcacat hukum adalah pertimbangan sangat tidak relevan danHalaman 76 Putusan Nomor 445/Pdt/2019/PT MDNsangat menciderai rasa keadilan bagi Penggugat dalammempertahankan hakhak keperdataannya;11.

Sedangkan bukti perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat dapat dibuktikandengan adanya pertimbangan Judex Factiepada PengadilanTata Usaha Negara Medan, yaitu bukti yang diajukan Tergugat yaitu Bukti T.l2 Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 58/G/2017/PTUN.

Telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara J akarta dengan Nomor: 58/G/2017/PT.TUNDKL. ;c. Bahwa, secara hukum kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan tidakpernah terjadi dualisme, sebab kepengurusan Sdr. H. Djan Faridz tidakpernah memperoleh pengesahan dan pengakuan dari negara, namun Sadr.Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT PLGH.