60/G/2016/PTUN.Mdo

PUTUSANNomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo.

Minahasa ;: YUDDI HANDRY ROBOT, S.H. ; Indonesia ; Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 2 dari 37Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :Keempatnya memilih domisili hukum di Kantor BupatiMinahasa, beralamat di Jalan DR.

Sebelum terbit PP nomor. 22 1988 dan Permendagri nomor 59 tahun 2014 Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 10 dari 37e. Warga masyarakat melakukan kewajiban dengan membayar pajak kepada Pemerintah Kota Manado ;f.

/G/2016/PTUN.Mdo halaman 34 dari 37Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Panitera Pengganti,ttd.HARRY TURANGAN, S.SosPerkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 36 dari 37Perincian Biaya Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 30.000,2. Upah Tullis Rp. 3.000,3. ATK Rp. 50.000,4. Panggilan Rp. 165.000,5. Meterai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 259.000,( Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 37 dari 37

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohon banding; 3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 , yang dimohonkanbanding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Manado NomorHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana

Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara YangDitetapbkan Sebesar Rp. 259000, (dua ratus lima puluh sembilan riburupiah);Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30Nopember 2016, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal: 30 Nopember 2016, dengan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa;Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat

Undangundang Peradilan Tata UsahaNegara;e Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ParaPenggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan incasu, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagidan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapatbahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :60

/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal : 30 Nopember 2016tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata ParaPembanding dahulu Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohon banding;Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.3.

Bukti P28 : Putusan Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 30November 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);29. Bukti P29 : Putusan Nomor : 102/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 5Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);30. BuktiP30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);31. Bukti P31 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). (Fotokopi sesuaidengan asli);32.