Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor60/G/2016/PTUN Mks. tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 60/G/2016/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan suratpermohonan banding oleh Penggugat tanggal 22 Desember 2016 dengan

aktapermohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugattersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuanpermohonan banding Nomor 60/G/2016/PTUN Mks. pada hari Kamis tanggal 5Januari 2017;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan MemoriBandingnya tanggal 15 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Makassar

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahtepat dan benar dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutusperkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka putusan perkara nomor60/G/2016/PTUN Mks. tanggal 138 Desember 2016 harus dikuatkan ditingkatbanding;Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 60

/G/2016/PTUN Mks dikuatkan ditingkat bandingmaka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang Undang Nomor9 tahun 2004 jo.

60/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 60/G/2016/PTUN.Mks.

ANDI CAWA MIRI, S.H., Jabatan Asisten AdministrasiUmum beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1ES UUNWILUITIENE ~ nm nnn nnnHalaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,2. MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H., Jabatan KepalaBagian Hukum, beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1Bulukumba 5 nn nn non nn nen nnn ne ne nen nnn3. BAHARUDDIN MERU, S.H., Jabatan Kuasa HukumPemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, beralamatKomp. BTN II Blok 12 No. 2 Bulukumba ;4.Dr. ASNARTI SAID CULLA, S.H.

HukumSetda Bulukumba, beralamat Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba 5Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat JalanJenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/VIII/2016/HUK, tanggal 19 Agustus 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2016,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 60

/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus 2016 dandiperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2016 ; 20200202"Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.

/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus2016 dan diperbaiki pada tanggal 29 Agustus 2016, yang isinya menerangkansebagai berikult; ~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nennn nn nnnnAdapun Obyek sengketa, adalah : 0

60/G/2016/PTUN.Mdo

PUTUSANNomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo.

Minahasa ;: YUDDI HANDRY ROBOT, S.H. ; Indonesia ; Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 2 dari 37Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :Keempatnya memilih domisili hukum di Kantor BupatiMinahasa, beralamat di Jalan DR.

Sebelum terbit PP nomor. 22 1988 dan Permendagri nomor 59 tahun 2014 Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 10 dari 37e. Warga masyarakat melakukan kewajiban dengan membayar pajak kepada Pemerintah Kota Manado ;f.

/G/2016/PTUN.Mdo halaman 34 dari 37Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Panitera Pengganti,ttd.HARRY TURANGAN, S.SosPerkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 36 dari 37Perincian Biaya Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 30.000,2. Upah Tullis Rp. 3.000,3. ATK Rp. 50.000,4. Panggilan Rp. 165.000,5. Meterai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 259.000,( Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo halaman 37 dari 37

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohon banding; 3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 , yang dimohonkanbanding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Manado NomorHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana

Bahwa Pembentukan Desa Tikela Kecamatan TombuluKabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa; pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah bukan berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan TataUsaha Negara Manado dalam putusannya Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo.tanggal 30 Nopember 2016 telah mengadili dengan amar putusan yangberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1.

Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara YangDitetapbkan Sebesar Rp. 259000, (dua ratus lima puluh sembilan riburupiah);Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Manado Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30Nopember 2016, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal: 30 Nopember 2016, dengan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa;Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat

/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal : 30 Nopember 2016tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata ParaPembanding dahulu Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :60/G/2016/PTUN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohon banding;Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2017/PTTUN Mks.3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah). ; -------

60/G/2016/PTUN-BDGV

PENETAPANNomor : 60/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikutdalam sengketa antara : n nn nnn enn nnn nnn nnn nnn cn nce cence nace ce cen nnnnccnns1. Menut,2. Hamdani,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp.

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; ---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan SengKetS Ini, es ssessseeeree eeeTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY, tertanggal 2 Agustus 2016 amarnyaberbunyi sebagai berikut : 22222 0o nen nne nen nen nner nesDALAM PENUNDAAN >"1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY ;3.

/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2016;Menimbang, bahwaapabila dihitung tenggang waktupernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal09 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016, makapengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU Nomor

/G/2016/PTUN.SBYtanggal 2 Agustus 2016 5 22202 non nnn nnn nee nen nnn =Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebutMajelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut harusdikuatkan ; 2= eo nnn nnn nnn nao nnn con enn cen ee nec cen neeMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016tersebut

/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yangdimohonkan banding ; "Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000.

60/G/2016/PTUN-PLG

PUTUSAN:NOMOR: 60/G/2016/PTUNPLGDEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah im dalam sengketa Tata Usaha NegaraANtara ; ~ $2 = nnn nnn nnn nn oa $n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn oePT.

HERI ANDIKA, S.H.L ; ==Halaman 1 dari 79 halaman, perkara Nomor 60/G/2016/PTUNPLG4.

Kewarganegaraan : Tnlomesig, Sehingga terhadap kerugian secara materil sebesar Rp. 5.876.929.130 , (limamilyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilanribu seratus tiga puluh rupiah) penggugat telah secara keliru menafsirkan dimanapenggugat sebagai penyedia jasa telah secara nyata tidak dapat memenuhikewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan maka Tergugat berpedoman padaSurat Pemutusan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen NomorHalaman 34 dari 79 halaman, perkara Nomor 60

/G/2016/PTUNPLG800/381DPU.CK/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 dimana seharusnya seluruhkegiatan telah dihentikan dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atasBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Pemerintah KotaLubuklinggau Nomor : 86 /LHP/XVIILPLG/12/2015 Tanggal 30 DesemberDUS eases cece rere ee eee eee nena eeernenenereereeentB.

60/G/2016/PTUN-JKT

/G/2016/PTUNJKT.Aue.2.3.tertentu.

/G/2016/PTUNJKT.16.

/G/2016/PTUNJKT.10.

/G/2016/PTUNJKT.1.

Rp 5.000,panne ene ene nnee +Jumlah Rp.248.000,(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor: 60/G/2016/PTUNJKT.

60/G/2016/PHI Sby

No. 60/G/2016/PHI Sby.9.

No. 60/G/2016/PHI Sby.16.d.

No. 60/G/2016/PHI Sby.3.

No. 60/G/2016/PHI Sby.

No. 60/G/2016/PHI Sby.Hal.25 dari 24 hal. Put. No. 60/G/2016/PHI Sby.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 60/G/2016/PTUN-MDN tanggal 15 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;----------------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hektar melainkan masyarakat Desa Sijabijabi,sehingga Saksi korban menemui Terdakwa dan meminta kembali ke7 (tujuh)surat tanah yang diserahkan Saksi korban kepada Terdakwa, namun Terdakwatidak memberikan suratsurat tersebut, sehingga pada tanggal O02 Februari2016, Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor KepolisianResor Tapanuli Selatan;Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, tanpa sepengetahuan Saksi korban,Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara No: 60

/G/2016/PTUNJKT melalui kuasa hukumnya M.

Sutan Naga tanggal 4 Juni 2002; Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dalamperkara No: 60/G/2016/PTUNJKT dengan menggunakan 7 (tujuh) lembarsurat tersebut; Bahwa terhadap perkara pokok gugatan No:60/g/2016/PTUNJKT, pihaknyaantara lain Syafaruddin Harahap (Sebagai penggugat) melawan DirjenPengelola Hutan Produksi Lestari Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan ( tergugat) dan PT.

Bukti P28 : Putusan Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 30November 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);29. Bukti P29 : Putusan Nomor : 102/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 5Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);30. BuktiP30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);31. Bukti P31 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). (Fotokopi sesuaidengan asli);32.