77/G/2016/PTUN.Mdo

/G/2016/PTUN.MDO Hal. 23 dari 55 Halaman11.a.

/G/2016/PTUN.MDO Hal. 26 dari 55 Halaman14.

/G/2016/PTUN.MDO Hal. 28 dari 55 Halaman17.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkdeNPE EICTEREAI CG) gene mm mn mnt nnn en Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN.MDO Hal. 30 dari 55 Halaman3.

BuktiP.1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor197/KEP/BUP.BB/119/2016 tanggal 8 September 2016tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala DesaBandungan periode 20132019 dan Pengangkatan Pejabat Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN.MDO Hal. 31 dari 55 HalamanKepala Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara,Kabupaten Bone Bolango ( sesuai dengan asili ) ;2.

77/G/2016/PTUN.Mks

Pettarani Makassar, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;DANHalaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 77/G/2016/PTUN.MKS.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), berdasarkan Pasal11 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (12) sertaPasal 12 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar PT.

/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 13 Desember2016, tentang Ditetapkannya PT.

PLN (Persero) sebagai Tergugat IIIntervensSi;2222000Berkas Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN.MKS., beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya;Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 77/G/2016/PTUN.MKS.TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal19 September 2016, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 19 September 2016, dengan RegisterPerkara Nomor: 77/G/2016/PTUN.MKS., yang diperbaiki pada tanggal 03November 2016,

/G/2016/PTUN.MKS. 2.

/G/2016/PTUN.MKS.9.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2016/PTUN Mks. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2016/PTUN Mks. tanggal 23 Maret 2017;3.

Putusan Nomor 118/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 24 Maret 2017 telah memberitahukan isiputusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Surat PemberitahuanPutusan Nomor 77/G/2016/PTUN Mks. tanggal 24 Maret 2017;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugatyang bernama AHMAD BAIKONI,SH. telah mengajukan surat permohonanbanding tanggal 27 Maret 2017 dan telah ditandatangani sesuai AktaPermohonan Banding Nomor 77/G

/2016/PTUN Mks. tanggal 27 Maret 2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan PermohonanBanding Nomor 77/G/2016/PTUN Mks. pada tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telahmengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Mei 2017;Menimbang

Sedangkan obyek perkarasengketa Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2016/PTUN Mks. adalah :a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 340 / Gaddong, TanggalPenerbitan Sertipikat 1 April 1996, GS Nomor 1021, Tanggal 15 Feb1996, Luas 893 m? (Delapan ratus sembilan puluh tiga meterpersegi), tercatat atas nama PT.

/G/2016/PTUN Mks., tanggal 23 Maret2017 sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulanganhalaman 11 dari 13 halaman.

77/G/2016/PTUN-BDG

PUTUSANNomor : 77/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagaiIS GLAS nena ere ene reer renen onesie aneeernesnumem ti1.

SUNOPO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus ll Desa Gempol,bertempat tinggal Blok Masjid RT.01 RW.03 Desa Gempol,Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;Halaman 1 dari34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai Penggugat 5 ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Endang Mulya, SH Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di JI.

/G/2016/PTUNBDG4.

Telah membaca berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belahpihak yang bersengketa dalam persidangan ; "TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juli2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 10 Juli 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2016 denganRegister Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUNBD G:22 onoDasar atau alasan diajukannya Gugatan;l.

Suhartono Sebagai Kepala DusunDesa Gempol Kecamatan Gempol; 27 === 272222 2 Halaman 5 dari34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUNBDGKeputusan Tergugat NO. 141.32/020KEP KUWUDES/IV/2016 Tanggal 25April 2016 Tentang Pengangkatan Sdri. Tunina Sebagai Kepala Dusun DesaGempol Kecamatan Gempol; == merupakan produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual danfinal serta merugikan para Penggugat, karena telah mengisi jabatan paraA100 1010 E~IV.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT.;

Salinan Resmi Putusan Pendadlla Tata Usaha Negara Jakarta tanggal15 Agustus 2016 Nomir . 77/G/2016/PTUNJKT yang dimohonkan3. Berkas perkara.

Nomor : 77/G/2016/PTUNJKT dan suratsurat lain yangberkaitan.dengan sengketa ini ; = TENTANG DUDUKNYASENGKETA4 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Agustus 2016 Nomor:77/G/2016/PTUNJKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :nanan nn ene MENGADILI : 22 === ===DALAM EKSEPS I :222 nne onan nnn nnn Menyatakan eksepsi Tergugat

Menghukum Tergugat untuk membayar>, biaya perkara sejumlah Rp.306.500,00 (Tiga ratus enam ribu lim@ratus rupiah) ; osBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :77/G/2016/PTUNJKT tersebuf diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat4 >dan Kuasa Tergugat i aster nee eenensennemeent eeeBahwa tethadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding padatanggal 18

/G/2016/PTUNJKT, Jang diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada anggal B Agustus 2016 dengan dihadiri olen KuasaMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomar + 77/G/2016/PTUNJKT tanggal 15 Agustus 2016 tersebutTergugats) Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18Agustis 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masihdalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

No. 298/B /2016/ PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUNJKT tanggal 15 Agustus 2016dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yangkalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata eae yeyang untuk tingkat banding

Mebatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2016/PTUN-BDG;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :77/G/2016/PTUN.PTK;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;----------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);------------------------------------------------------

Berkas Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY dan BerkasPerkara Nomor 11/B/2017/PT.TUN. SBY sebagaimanatermuat dalam Bundel A dan Bundel B.;3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :77/G/2016/PTUN.SBY tanggal 18 Oktober 201 6;4.

/G/2016/PTUN.SBYtelah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 18 Oktober 2016 Nomor :77/G/2016/PTUN.SBY (Bundel B dokumen 1)2.Dimintakan pemeriksaan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negarabanding Surabaya Nomor: 77/G/2016/PTUN.SBY tanggal Halaman 9 Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN.SBY 18 Oktober 2016 telah dimohonkan pemeriksaanbanding sesuai surat Permohonan Banding tanggal28 Oktober 2016 (Bundel B dokumen 4) yangselanjutnya dituangkan dalam Akta PermohonanBanding Nomor

: 77/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28Oktober 2016 (Bundel B dokumen 5). 3.Oleh Penggugat atau Bahwa pemohon' banding terhadap PutusanTergugat ke Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor =:Tata Usaha Negara. 77/G/2016/PTUN.SBY tanggal 18 Oktober 2016sesuai Bundel B dokumen 1, 4, dan 5 adalahberstatus sebagai Penggugat.Bahwa sesuai Surat Panitera tanggal 29 Desember2016 Nomor : W3TUN1/3823/K.Per.02.04/XII/2016berkas perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBYdikrim ke Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY tanggal 18Oktober 2016;n nnn nnn nee ren cnn nenb. Berita Acara Pemeriksaan Perkara Persiapan PerkaraNomor : 77/G/2016/PTUN.SBY;22222 onane Berita Acara Persidangan Perkara Nomor77/G/2016/P TUN.SBY;> " ==" ==d.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 18Oktober 2016 yang dimohonkan banding;3.

77/G/2016/PTUN.PTK

PUTUSANNomor: 77/G/2016/PTUNPTK"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 10, Pontianak, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;Drs.

/G/2016/PTUNPTK, tertanggal 9 Nopember 2016, tentangPenetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor : 77/G/PENMH/2017/PTUN.PTK tertanggal 23 Maret 2017tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa;Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, suratsurat buktidan mendengar saksisaksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKET A=20222000= Menimbang, bahwa Penggugat

/G/2016/PTUNPTK tanggal 9 November 2016 tidak sah dan batal demi hukum, karenaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah salah dan kelirumenetapkan dengan megabulkan permohonan Penggugat danmemerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il untuk menundapelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Gubernur KalimantanBarat Nomor 028/3497.1/BPKADG, tanggal 10 Oktober 2016 (obyeksengketa 1) dan Surat Kepala SATPOL PP Prov.

/G/2016/PTUNPTK tanggal 9 November 2016 tidak sah dan batal demi hukum, karenaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah salah dan kelirumenetapkan dengan mengabulkan permohonan Penggugat danmemerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il untuk menundapelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Gubernur KalimantanBarat Nomor 028/3497.1/BPKADG, tanggal 10 Oktober 2016 (obyeksengketa 1) dan Surat Kepala SATPOL PP Prov.

Haris Harahap No. 045/522/SATPOL.PPPUDtanggal 31 Oktober 2016 Hal : Pengosongan Rumah Dinasmilik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (fotocopi dariSalinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNo. 77/G/2016/PTUNPTK, tanggal 9 Nopember 2016(fotocopi dari asli);Surat Sekretaris Daerah Prop. Kalbar kepada Bupati SambasNo. 028/2199/BPKADG, tanggal 23 Juli 2015 Hal:Penyerahan Aset Pemkab. Sambas yang berada di wilayahKota Singkawang kepada Pemkab.

77/G/2016/PTUN.SBY

/G/2016/PT UN.SBY.MELAWAN:1.

/G/2016/PT UN.SBY.2.

/G/2016/PTUN.SBY.

/G/2016/PTUN.SBY.Bukti P9A10 Bukti P 10Bukti P10A11.

/G/2016/PTUN.SBY.8.

M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----------------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 77/G/2016/PTUN.PTK tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding;-------
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah

77/G/2016/PTUN-JKT

/G/2016/PTUNJKT.12.

Bupati Ogan llir menjadiBupati Ogan llir Periode 20162021.Hal. 31 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUNJKT.4.

/G/2016/PTUNJKT.20.

No. 131.163020 TahunHal. 53 dari 104 hal Putusan Nomor : 77/G/2016/PTUNJKT.8. Bukti P 79.

/G/2016/PTUNJKT.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/G/2016/PTUNBDGtanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal:Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2017a.

Putusan Nomor 393 K/TUN/2017Kasasi Nomor 77/G/2016/PTUNBDG Jo. Nomor 13/B/2017/PT.TUN.JKT. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Permohonantersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Mei 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Mei2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, tidakdiajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak/BelumMengajukan Kontra Memori Kasasi Perkara Nomor 77/G/2016/PTUNBDGtanggal 10 Juli 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah

Putusan Nomor 393 K/TUN/2017Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2016/PTUNBDG tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimanadisebut dalam amar putusan di bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidakditemukan halhal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

SUNOPO tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 13/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 7 April 2017 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2016/PTUNBDG tanggal 25 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI,1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;2. Menyatakan batal:a.

SBY.Tanggal 15 Mei 2017 tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENGKETAMemperhatikan segala keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara/sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 77/G/2016/PTUN.

Eksepsi mengenai kompetensi absolut Paradilan, Penggugat tidak tepatmengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 77/G/2016/PTUN.MKS,tanggal 23 Maret 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 118/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 118/B/2017/PT TUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2017 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:77/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 23 Maret 2017;Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2018MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2016/PTUN.SBY.

Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa Judex Facti, ketikamemeriksa dan mengadili perkara daftar Nomor 11/B/2017/PT.TUN.SBY.tanggal 13 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya perkara daftar Nomor 77/G/2016/PTUN.SBY.,yang diputus tanggal 18 Oktober 2016, telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan;2.

Bahwa oleh karena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 30 ayat (1) cUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Juncto Pasal 109ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka terhadap putusan Judex Facti perkara Nomor11/B/2017/PT.TUN.SBY; tanggal 13 Februari 2017 Juncto Putusan perkaraNomor 77/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2016, haruslahdinyatakan dibatalkan seluruhnya;Il.

Putusan Nomor 370 K/TUN/2017memeriksa dan mengadili perkara Nomor11/B/2017/PT.TUN.SBY, yang diputus tanggal 13 Februari 2017,Juncto perkara Nomor 77/G/2016/PTUN.SBY, yang diputustanggal 18 Oktober 2016, telah lalai memenuhi syaratsyaratyang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku;11.

Bahwa ratio logis atas kelalaian Judex Facti yang ketikamemeriksa dan mengadili perkara Nomor11/B/2017/PT.TUN.SBY, yang diputus tanggal 13 Februari 2017,Juncto perkara Nomor 77/G/2016/PTUN.SBY, yang diputustanggal 18 Oktober 2016, mengakibatkan, bahwa terhadapputusan Judex Facti a quo, memenuhi syarat hukum untukdibatalkan seluruhnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai

Sehingga tidak tepat bila memasukkanTergugat sebagai Pihak yang digugat dalam perkara a quo;Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Tergugat mohon padaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakanbahwa Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat dalam perkara a quo danmenyatakan gugatan Error In Subjecto;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/G/2016/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan PutusanNomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 05 Desember 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Nomor 183/1863/SJ tanggal 19 Mei 2016 diajukan permohonankasasi secara tertulis pada tanggal 08 Desember 2016, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77

/G/2016/PTUNJKT yang dibuat olehHalaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 128 K/TUN/2017Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Yakni dengan hanya mengambil alin dan menyatakan,"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 77/G/2016/PTUNJKT tanggal 15 Agustus 2016yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlahdikuatkan:Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaseperti halnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartalebih lanjut tidak mencermati secara teliti ketentuan Pasal 78 ayat

/G/2016/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 128 K/TUN/2017Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Dr.

Usaha Negara JayapuraNomor : 26/G/2015/PTUN.JPR tanggal 25 Februari 2016 telah diucapkan dalampersidangan yang terobuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 Februari2016 dan dihadiri olen Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri olen Tergugatmaupun Kuasa Hukumnya ; 2nn noe ren nnn nnn en nnn ncn ne noe cen nec nenMenimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura telah memberitahukan isi putusan kepada pihak Tergugat yang tidakmenghadiri sidang pembacaan putusan dengan surat Nomor 77

/G/2016/PTUN.JPR tanggal 25 Februari 2016 ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapurasebagaimana tersebut diatas dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum tanggal 25 Februari 2016 sedangkan pihak Tergugat menyatakanbanding tanggal 1 Maret 2016, sehingga permohonan bading tersebut masihdalam tenggang waktu mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undangundang Nomor5 Tahun 1986 jo.

., tanggal 23 November 2016 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2016/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus riobu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor

Putusan Nomor 193 PK/TUN/2017permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/G/2016/PTUNJKT., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonantersebut disertai dengan alasanalasannya diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebuttelah