Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PA ENREKANG Nomor 84/Pdt.G/2015/PA Ek
Tanggal 7 Juli 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
148
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 84/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ASNAN BIN NIMIN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
9788
  • 84/G/2015/PTUN-BDG
    PUTUSANNomor : 84/G/2015/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawahini, dalam sengketa antara; se0 son nomena nomena semenenanenasenenen1.
    Tertanggal 3 Agustuse Telah membaca Putusan Sela Nomor 84/G/2015/PTUNBDG tentangmasuknya pihake Telah membaca berkas perkara Nomor 84/G/2015/PTUNTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 06 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 84/G/2015/PTUNBDGtertanggal 06 Juli 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2015, yangpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;A.
    No. 84/G/2015/PTUNBDG Sertipikat Hak Guna Bangunan No.10908/Cibatu tanggal 11062014,Surat Ukur No.134/Cibatu/2014 tanggal 28052014, seluas 98 m2, tercatatatas nama PT. Graha Teknologi Nusantara (selanjutnya disebut SHGBPi, gaan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.10996/Cibatu tanggal 28082014,Surat Ukur No.155/Cibatu/2014 tanggal 15082014, seluas 78.363 m2,tercatat atas nama PT Lippo Cikarang (selanjutnya disebut SHGBNo: 10GB?)
    No. 84/G/2015/PTUNBDGii)Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan PeraturanPerundangKL FETCE PACA mmm mn nn nnn nentBahwa SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908, SHGBNo.10996 dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan dan merujuk kepadabeberapa ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan antaralain UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), jo.
    No. 84/G/2015/PTUNBDGtelah terbit (tumpang tindih) dengan SHGB No.5552 tercatat atas namaPT. Lippe Cian), josnnrsssisennsnrnssmmnnncnesees5.
Register : 26-11-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 227/B/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Januari 2016 — SRIYONO. vs 1. KEPALA DESA JIPORAPAH, KECAMATAN PLANDAAN, KABUPATEN JOMBANG. 2. URIP BAMBANG ISTIAWAN
247
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------ Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ;------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
    Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang terlampir dan berkaitan denganperkara ini ; === === === 22 =0 ==Hal. 3 dari 10, Putusan No. 227/B/2015/PT.TUN.SBY.TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambilalin dan menerima keadaankeadaan mengenai DuduknyaPerkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 84/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Agustus 2015, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 22+ 222 sre nnn
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketaini sebesar : Rp.250.500, (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat llIntervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan, Nomor84/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 19 Agustus 2015 ; Menimbang, bahwa putusan diatas Penggugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai Akta PermohonanBanding tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 84/G/2015/PTUN.SBY
    , yang telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding 27 Agustus 2015 2015, Nomor 84/G/2015/PTUN.SBY;Hal. 4 dari 10, Putusan No. 227/B/2015/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan MemoriBanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatanggal 27 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 02 Nopember2015, yang pada pokoknya keberatan
    /G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015, karenapertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memultus : 1.
    Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/G/2015/PTUN.SBYtertanggal 19 Agustus 2015 ; 2220220 22 002. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor84/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; 3.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT DWI PUTRA SAKTI VS 1. ABDUL HADI, DKK
2520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganTergugat, oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa persoalan yangdiajukan oleh Penggugat, bila Penggugat merasa ada kekurangan pembayaranHalaman 5 dari 12 hal.Put.Nomor 763 K/Padt.SusPHI/2016maka seharusnya diajukan kepada Badan Peradilan yang lain bukan melaluiPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 84
    /G/2015/PHI Sby, tanggal 9 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerjakarena usia pensiun, yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada ParaPenggugat, yang tertuang dalam bukti T3 atas nama saudara Abdul Hadi,bukti T4
    /G/2015/PHI Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2016;Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada ParaPenggugat pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian Para Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan
    Maret2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Pertama:Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 84
    /G/2015/PHI Sby, tanggal9 November 2015, telah menjatuhkan putusan yang tidak cukup pertimbanganhukumnya sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi (vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi, Mahkamah Agungmenganggap perlu untuk meninjau kKeputusan Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), karenapada kenyataannya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya
Putus : 18-10-2016 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT DWI PUTRA SAKTI VS ABDUL HADI, dkk
7727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganTergugat, oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa persoalan yangdiajukan oleh Penggugat, bila Penggugat merasa ada kekurangan pembayaranHalaman 5 dari 12 hal.Put.Nomor 763 K/Pdt.SusPHI/2016maka seharusnya diajukan kepada Badan Peradilan yang lain bukan melaluiPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telan memberikan Putusan Nomor 84
    /G/2015/PHI Sby, tanggal 9 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerjakarena usia pensiun, yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada ParaPenggugat, yang tertuang dalam bukti T3 atas nama saudara Abdul Hadi,bukti T4
    /G/2015/PHI Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2016;Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada ParaPenggugat pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian Para Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan
    Maret2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Pertama:Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 84
    /G/2015/PHI Sby, tanggal9 November 2015, telah menjatuhkan putusan yang tidak cukup pertimbanganhukumnya sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi (vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi, Mahkamah Agungmenganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), karenapada kenyataannya, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — TUNEN BIN JASAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;
5343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor320/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Januari 2016 ; Perkara Nomor 84/G/2015/PTUNBDG Jo. Nomor318/B/2015/PT.TUN.JKT. sebagaimana ternyata dalam putusannyaNomor 84/G/2015/PTUNBDG tanggal 21 Oktober 2015 Jo.
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — ASNAN BIN NIMIN, DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;
4724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 259 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 84/G/2015/PTUNBDG tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa:1.
    dalamdua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016 kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84
    /G/2015/PTUNBDG jo.