MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak diterima;--------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 372.500, ( Tiga ratus tujuh puluh dua ribu limaOE oeMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 84/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Oktober 2018telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Mohammad Yunus selakuPenggugat tanggal 13 Nopember 2018 sesuai Akta Permohonan BandingNomor 84/G/2018/PTUN.SBY., tertanggal 13 Nopember 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding / Penggugat

G/2018/PTUN.SBY.

, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 84/G/2018/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2018sebagaimana akta permohonan banding Nomor 84/G/2018/PTUN.SBY.

/G/2018/PTUN.SBY., yang termuat dalam bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 84/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Oktober2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti para pihak, keterangan saksi, dalam musyawarahnya bersepakatbulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaraterlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentangTanggung

/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Oktober 2018 yangdimohonkan banding;

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;------------------ Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara semarang Nomor : 84/G/2018/PTUN.SMG tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI- Menyatakan Seluruh Eksepsi Pembanding / Tergugat Tidak Diterima;----DALAM POKOK PERKARA1.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :84/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 16 Oktober 2018 ; 3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat surattersebut dalam Bundel A dan BundelB, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; 4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 39/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBYtanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataHalaman 2 dari 12 halaman putusannomor 39/B/2019/PTTUN.SBYUsaha Negara Semarang Nomor : 84 /G/ 2018/ PTUN.SMG,tanggal 16 Oktober2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaireg amma aac ete cee cece creteMENGADILI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.387.000,(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor :84/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2018 dengandihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat danKUasa HUKUIMINY A jnn annem nnn ca ce ne cnn ce cre nen ren en cee are ne nnnMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata

Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tertanggal 12 Desember 2018 dan telah diberitahukan oleh paniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Terbanding / Penggugat,dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal138 Desember 2018 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dan memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untukMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :84

/G/2018/ PTUN .SMG, tanggal 16 Oktober 2018, serta berkenan memberi /menjatuhkan putusan sebagai berikut ;MENGADILI:1 Menerima Memori Banding serta alasanalasan Memori Banding dariPembanding / Tergugat tersebut 52 Membatalkan Putusa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor ; 84/G/2018/PTUN.

84/G/2018/PTUN.Mks

PUTUSANNomor: 84/G/2018/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara: 2222222 nn nnn nn nn nn nen nnn nn nn nen nnn nn nn nn nnn nenneNama : ANDI MERINA.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PENDIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Lolos DisHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.2.

Berkas Perkara Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 04 Oktober 2018,didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal10 Oktober 2018, dengan Register Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks dan diperbaikiterakhir pada tanggal 31 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Desa JenetallasaKecamatan Palangga Kabupaten Gowa

/G/2018/PTUN.Mks.a.

84/G/2018/PTUN.JKT

Bahwa Penggugat seharusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil danpenyelenggara pemerintahan seharusnya memiliki sikap/perilakuyang handal, profesional, bermoral dan wajib menaati segalaperaturan perundangundangan.Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2018/PTUNJKTf.

/G/2018/PTUNJKTwenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.c.

Bukti P3 : Surat dari Mabqul Khoiri tertangal 26 Juli 2012 kepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTengah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2018/PTUNJKT4. Bukti P45.

/G/2018/PTUNJKT3.

Rp. 501.000,Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2018/PTUNJKT(Lima ratus satu ribu rupiah);Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2018/PTUNJKT

84/G/2018/PTUN.SMG

,kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danHalaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Smg.Konsultan Hukum pada DPP LBH Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd.2 Lt.1, Nomor 3, JalanJenderal A.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan serta telahmendengarkan keterangan dari para pihak dan SaksiSaksi dalamPensidia nig aityqsssssee seen eeeee eeeMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengansurat gugatannya 31 Mei 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Juni 2018Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Smg.dibawah Register Perkara Nomor: 84/G/2018/PTUN.Smg, dan telahdiperbaiki pada tanggal 28 Juni

Yang menyebutkan: Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Smg.Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untukpengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertingg!

Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata TertibDewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Smg.Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No.84/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatandengan alasanalasan hukum seperti tersebut pada halaman 4sampai dengan halaman 7 gugatan TUN, yang pada intinya dapatdiuraikan sebagai berikut: 2001.2.3.Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018

/G/2018/PTUN.Smg.5.

84/G/2018/PTUN.SBY

/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya ;Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan Perkara No : 84/G/2018/PTUN.SBY.5.

/G/2018/PTUN.SBY.3.

/G/2018/PTUN.SBY.12.

/G/2018/PTUN.SBY.16.

/G/2018/PTUN.SBY.20.

84/G/2018/PTUN.MDN

Alasan Gugatan :Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUNMDN1.

/G/2018/PTUNMDN7.

/G/2018/PTUNMDNBATAHAN DAN PT.

/G/2018/PTUNMDNdengan Penggugat.

DALAM EKSEPSIHalaman 23 Putusan Perkara Nomor : 84/G/2018/PTUNMDNa.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Tergugat I, II dan III/Para Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 84/G/2018/PTUN-MDN., tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat , II dan Illtelah mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat , II: Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadiligugatan Penggugat (Kewenangan Absolut):Eksepsi Tergugat III: Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara,Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksadan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 84

/G/2018/PTUNMDN.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2018/PTUNMdn.,tanggal 11 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/20191. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenangmengadili gugatan Penggugat a quo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvantkelijkeverklaard); atauDALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;2.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapaPeraturan yaitu dimaknai sebagai terwujudnya keteraturan, keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang telah diputuskan DalamPutusan Mahkamah Agung RI No. 84/G/2018/PTUN.Mks dan PutusanHalaman 11 dari 52 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.PBRNo. 14/G/2015/PTUN/PLG serta Putusan No 266.K/TUN/2001menyebutkan dan mewajibkan Bahwa Pejabat atau Badan Tata UsahaNegara (Termasuk Kepala

Bukti P 9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor:84/G/2018/PTUN.Mks (Print out).10. BuktiP10 : Surat permohonan Penggantian RT kepada Bapak kepalaDesa Tasik Serai dari warga Semandak (Sesuai asi).11. BuktiP11 : Fotofoto dari beberapa orang masyarakat yang sedangmenanda tangani surat pernyataan bahwa mereka tidakmengetahui upaya untuk mengganti Ketua RT.04/RW.02atas nama Mardongan Panggabean (Sesuai print out).12. BuktiP12 : Fotokopi Kartu.