Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohon banding;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Intervensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.6.222.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh DuaRibu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengandihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi dan tanpa dihadiriKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dengan sSurat Pemberitahuan Putusan Nomor 86

/G/2016/PTUN Mks.

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Il Intervensi masingmasingpada tanggal 10 April 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN.1/555/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi telahmengajukan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal4 April 2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada

/G/2016/PTUN Mks., telah diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadirihalaman 4 dari 7 halaman.

86/G/2016/PTUN-BDG

PutusanNomor : 86/G/2016/PTUN.BDGtanggal 14 November 2015, Luas 12.282 M?

Putusan Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDGdengan saat ini belum mengalihkan hak kepemilikannya kepadapihak lain Sehingga Surat Keputusan a quo tersebut batal.12.

Putusan Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDGBahwa atas posita tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut :a.

Putusan Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDGb. mengganti luas dari 12.282 M? diganti menjadi 9.270 M?.

Putusan Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDGmengklarifikasi berkaitan dengan tanah pasar desa ini.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 86/G/2016/PTUN-BDG;

Suratsurat bukti dan ieketerangan SaksiSaksi dari para pihak, serta suratsurat lain yangS$ sberhubungan oe perkara ini, (Bundel A dan Bundel B); CGwy TENTANG DUDUKNYA SENGKETA~ oi Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi TataUsaha Jakarta memperS S4S hatikan dan menerima keadaankeadaan mpiena duduknya sengketa iniSs seperti tertera dalam Putusan Pengaditai Tata Usaha Negara Bandung86/G/2016/PTUNBDG. tanggal 15 Desember 2016 yang amarnyaYaly wya berbunyi sebagai berikut :.%222eonoen ?

SF Menimbang, bahwa putusan Pengadlan: Tat Usaha NegaraAa Bandung Nomor 86/G/2016/PTUNBDG. yang dimohon banding, diucapkanNSAS,dalam persidangan yang terbuka untuk utin pada tanggal 15 DesemberWS2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa=ry aYHukum Tergugat/Terbanding dan?

Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi/Terbanding; bee wenn enna nnn nnn nn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn enn anne ay yYMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha 1 NegaraveBandung Nomor 86/G/2016/PTUN BDG. tanggal 15 Desember 2016 tersebut,i oePenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banging pada tanggal28 Desimber 201 ynaan anna anne neces See eeeeecccecceeeceeeeeeeeoO ~~SP Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan< a SVbanding yang diajukan oleh Penggugat

/G/2016/PTUN.BDG goa 15 Desember 2016 daneomeneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,>Berita Acara Sidang, suratsurat Bap dan keterangan Saksisaksi,dari parapihak yang diajukan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung eera serta suratsurat anne. yang berhubungan dengan sengketa ini, ueMajelis Hakim tingkat Bancing menyatakan sependapat dengan riggersv wvwya &Re Rear Hal. 7 dari 11 hal.

/G/2016/PTUNBDG. tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan~~4X Ybanding ; Pe So oe mannwya &ae aeLY Hal. 9 dari 11 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor86/G/2016/PTUN.PTK;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 86/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 86/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 Nopember 2016 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; 4.

/G/2016/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta PermohonanBanding tertanggal 02 Desember 2016, dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8:6/G/2016/PTUN.SBY,tanggal 05 Desember 2016 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ; ++ = 2 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nee neeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukanMemori DANCING 3 =ss22==se esse nn mcnsesese nner nnineeenen reesetMenimbang, bahwa

sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telahHalaman 4 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 43/B/2017/PTTUN.SBYdiberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor86/G/2016/PTUN.SBY, masingmasing tertanggal 03 Januari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 86/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 Nopember

/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15Nopember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraSidang, buktibukti surat, serta suratsurat lainnya yang terikat dengansengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 3 April 2017 telah dicapai secara mufakat bulat denganpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : Halaman 5 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 43/B/2017/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkanputusannya

sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkaratersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 86/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 Nopember 2016Raruslah dikUatkan =sss2sss

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara Nomor 86/G/2016/PTUN. Mdo, dari buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp 169.000,- (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

86/G/2016/PTUN.Mdo

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN.MDOHal. 1198. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal99. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal100. Nama101.102.103.104.105.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/PENHS/2016/PTUN.MDO tanggal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN.MDO Hal. 25 28 Nopember 2016 Tentang Hari Sidang;6.

Sehingga tidakdimungkinkan untuk menggugat objek gugatan yang pada saat digugat objekgugatan tersebut belum berlaku, maka dengan ini kami memberitahukankepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat, bahwa akanMencabut Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 21 Oktober 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN.MDO Hal. 26telah diubah dengan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untukmencoret perkara Nomor 86/G/2016/PTUN. Mdo, dari buku Register Perkara; 3.

ROEROE, SH Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 86/G/2016/PTUN.MDO Hal. 28

86/G/2016/PHI.Sby

No.86/G/2016/PHI.

No.86/G/2016/PHI. Sby2.14.2.15.2.16.2.17.2.18.16semua yang dituduhkan adalah tidak benar dan rekayasasemua.

No.86/G/2016/PHI. Sby265.

No.86/G/2016/PHI.Sby39Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 86/G/2016/PHISby.Hal. 39 dari 38 hal. Put. No.86/G/2016/PHI.Sby

86/G/2016/PTUN.PTK

PUTUS ANNomor : 86/G/2016/PTUN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalI. Nama JabatanTempat KedudukanDrs. I NYOMAN SENA, S.H.;INKONCSIA; nnn nnn nnn nnn nnn nnnAdvokalt; nn nnn nnn nnn nnn enn nnn neeJalan Kom Yos Sudarso, Gg.

SUPIRAN, S.E., Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan; Putusan No : 86/G/2016/PTUN.PTKHImn 1II.Telah membaca;NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalPutusan No : 86/G/2016/PTUN.PTK3. URAY IRFAN, S.ST., Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 4. ABDUL KARIM LESMANA, S.H., JabatanKepala Sub Seksi Pengaturan Tanah InstansiPemerintah; 5. YUSMIADI NOEGROH, Jabatan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan; 6.

Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 86/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 22Pebruari 2017, Tentang Masuknya Tergugat II Intervensi;Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : L, Be@rikaS PIKE iy~~

86/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 86/ G/ 2016 / PTUN.Mks.

M E N G A D I L I

-Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ---------------

-Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2016/PTUN-MDN tanggal 15 Nopember 2016, yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------

-Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 86/G/2016/PTUNMDN, tanggal 15 Nopember 2016;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN.HS/2017/PTTUNMDNtanggal 14 Maret 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikandalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 86/G/2016/PTUNMDN. tanggal 15 Nopember 2016 yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI1.

/G/2016/PTUNMDN ; Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Nopember 2016,dengan Akta Permohonan Banding Nomor 86/G/2016/PTUNMDN yangditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Riski Mustika dan WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal

itujuga dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUNMDN; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan MemoriBanding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatanuntuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkatbanding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:86/G/2016/PTUNMDN masingmasing tertanggal 12 Januari

/G/2016/PTUNMDN tanggal 15 Nopember 2016 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor 86/G/2016/PTUNMDN tanggal 15 Nopember 2016tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat bandingdan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sesuaidengan ketentuan pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara padatingkat banding yang besarnya ditetapkan

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 86/G/2016/PTUN.PTK tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
<

86/G/2016/PTUN-JKT

Fransisca Budyanti S., S.H., M.H., Staf Biro Hukumpada Kementerian Lingkungan WHidup danKehutanan Republik Indonesia;Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUNJKT.13.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti parapihak, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;TENTANG DUDUK SENGKETA :Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 April 2016, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal21 April 2016, di bawah Register perkara Nomor: 86/G/2016/PTUN.JKT., danterakhir

/G/2016/PTUNJKT.Tergugat dengan PT.

/G/2016/PTUNJKT..

ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUNJKT.Rincian Biaya Perkara : Pendaftaran ............. cc ceeeeeeeee eee e ees Rp. 30.000, ATK Loe ee cece cece cece eeee cence ee eeeseeeeeeees : Rp. 125.000.

perkara yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut: Eksepsi mengenai kompetensi absolut; Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu; Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentinganhukum untuk mengajukan gugatan; Eksepsi mengenai objek sengketa bukan merupakan KTUN;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 86

/G/2016/PTUN.PTK,tanggal 23 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 296/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Desember 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 27 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan

Putusan Nomor 381 K/TUN/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 296/8/2017/PT.TUN.JKT tanggal 06 Desember 2017 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 86/G/2016/PTUN.PTKtanggal 23 Mei 2017;Mengadili Sendiri: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat untuk seluruhnya; Mewajibkan Termohon Kasasi memproses Permohonan Sertifikat HakMilik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 86/G/2016/PTUNMKS Tanggal 30 Maret 2017 untukseluruhnya;MENGADILI SENDIRI1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:86/G/2016/PTUNMKS Tanggal 30 Maret 2017;2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikanputusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 86/G/2016/PHI.Sby., tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.

Nomor 869 K/Pdt.SusPHI/2017pada tanggal 28 November 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016 dan SuratKuasa Subtitusi tanggal 10 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 91/Kas/2016/PHI.Sby., juncto Nomor 86/G/2016/PHI.Sby., yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, permohonan tersebut diikuti

,Cabang Jember tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/G/2016/PHI.Sby.

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 86/G/2016/PHI.Sby., tanggal 10 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat,terhitung sejak putusan dibacakan;3.

TUN.JKTMenimbang, bahwa oleh karena amar putusan pengadilan tingkatpertama dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidakditerima, maka didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atasterhadap amar putusan tersebut perlu dilakukan koreksi yang selengkapnyatercantum dalam amar putusan ; 2 220m nn nnn nnn ne nnn meneMenimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Peng 86/G/2016/PTUNJKT, tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan

.;19.Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan dan berperkara diPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 86/G/2016/PTUNBDG,tanggal 15 desember 2016.