93/G/2013/PTUN-BDG

PUTUS AWNNomor : 93/G/2013/PTUNBDG.

Telah membaca salinan Resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSNMK.A/KIJBR/VV/2013, tanggal 23 Juni2013 dan berkas perkaranya;= 2 292 22 nnonaneHalaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUNBDG5.

/G/2013/PTUNBDG6.36.46.53.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/PTSNMK.A/KIJBR/VV2013 tertanggal 27 Juni 2013 ; ==" ===Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUNBDG3.

ERI ELFI RITONGA, SH, MH.HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,YANI SRI KARYANI, Sm Hk.Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUNBDGPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 125.000,3. Panggilanpanggilan Rp. 70.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Leges Rp. 3.000,6. Materai Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 239.000,(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUNBDG

93-G-2013-PTUN-BL

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; ------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014, yang dimohon banding;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima

LawOffice SYAPRI CHAN & PARTNERS, beralamat diJalan Denai No. 95 A Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2013,selanjutnya disebutTergugat Il Intervensi/Terbanding ; a Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 99/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 23 Juni 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketatersebut; nnn nnn nin nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnnn Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 93

/G/2013/PTUNMDN. tanggal 03 April 2014; Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara,bukti bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengansengketa ini ; a n= nnn nnn nner nnn nnn nnn nnn Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Agustus 2014No. 99/PEN.HS/2014/PT.TUNMDN,No.99/PEN.HS/2014/ PT.TUNMDN, tentang Penetapan hari Sidang dalamP@rkana jom nnn nnn nnn en rn sn eresTENTANG DUDUK SENGKETA

93/G/2013/PTUN.Mks

/G/2013/PTUN.Mks10a Drs.H.ABDUL FATTA, M.Si.

ASWADI HARUNA TADJO, M.Si, MM, dan MOH.Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan No: 93/G/2013/PTUN.Mks16ZAINAL HAFID serta drg.

/G/2013/PTUN.Mks54a Drs.

/G/2013/PTUN Biundanangmanangpiann Ill.

ANDI NUR INSANTYAH, SH.Panitera PenggantiMAHIRUDDIN, SH.Rincian Biaya Perkara1 Pendaftaran Rp. 30.000,2 Biaya Proses Rp. 50.000,3 Biaya Panggilan Rp. 480.000,4 Biaya Meterai Rp. 12.000,5 Redaksi Rp. 5.000.Rp. 577.000,Terbilang : Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah.Halaman 71 dari 7 1 Halaman Putusan No: 93/G/2013/PTUN.Mks

93/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 93/G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : 1 HERU MUJIONO, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KelurahanKepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil ; 2 Drs.

tanggal 12 Juli 2013 Nomor :93.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim = ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal14 Juli 2013 Nomor : 93.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dantanggal pemeriksaan persiapan ; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4Agustus 2013 Nomor : 93.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan haridan tanggal pemeriksaan persidangan; e Seluruh berkas perkara Nomor : 93

/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapatdi dalamnya ; e Setelah...e Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi ParaPenggugat maupun saksi Tergugat di persidangan ; Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Juni 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Juni2013 register perkara Nomor : 93/G/2013/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalampemeriksaan persiapan pada tanggal 04 Juli 2013 dengan mengemukakan

Peraturan...Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan FungsionalGuru dan Angka Kredit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentangPenugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentangstandar Kepala Sekolah/Madrasah ;Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat memohon Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 93

/G/2013/PTUN.SBY. untuk menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ;I DALAM POKOK PERKARAApabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi tersebut diatas maka dengan inidisampaikan dalam pokok perkara : 1Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam bagian eksepsidianggap merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara baiksecara ekplisit maupun implisit 4Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal sebagian dalildalil yangdikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 4 Juli 2013kecuali

93/G/2013/PTUN.Smg.

TarnoHardoyo;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : PNS : Halaman dari 99 hal Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN.Smg.

Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) ;Halaman 37 dari 99 hal Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN.Smg2. Menetapkan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 93/G/2013/PTUN SMG; 3.

/G/2013/PTUN.Smg2.

Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa; Halaman 85 dari 99 hal Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN.Smgb).5).

+Jumlah : Rp.365.500,(Tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)Halaman 99 dari 99 hal Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUN.Smg

No. 93/G/2013/PHI-Sby.

No. 93/G/2013/PHI-Sby.Pesangon + PMK : 1 x 16 x Rp.1.560.000,- = Rp.24.960.000,-Total pesangon : Rp.24.960.000,- x 15% = Rp.3.744.000,-Total yang diterima : Rp.3.744.000,-Atau jumlah keseluruhan hak pemutusan hubungan kerja Para Tergugat adalah sebesar Rp.28.080.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------------1.

93/G/2013/PHI.Sby

No. 93/G/2013/PHISby.Penggugat dengan kuasa hukum PUK SP LEM SPSI PT.SARGL yang diwakili olehkuasa hukumnya dari Kantor ADN Law Firm yang menghasilkan beberapakesepakatan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang terhitung mulai tanggal 16SM a1.

No. 93/G/2013/PHISby.selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari bulan Januari 2013sampai dengan bulan Juli 2013 dengan memperhatikan ketentuan mengenai upahminimum Kota Surabaya yang berlaku; 1.

No. 93/G/2013/PHISby.6. Bahwa tidak benar kalau Para Penggugat telah melakukan tindakan pemblokiranpintu gerbang perusahaan Tergugat ketika terjadi aksi mogok kerja pada tanggal 15PANUAN 201 8; ~ nne nnn nnn7.

No. 93/G/2013/PHISby.Total = Rp.50.025.000,15.

No. 93/G/2013/PHISby.tempat/igl.lahir : Surabaya, 21011964, pekerjaan : karyawan swasta, agama Islam,jenis kelamin : lakilaki, alamat : Jl.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 93/G/2013/PTUN-SMG, tanggal 3 Juli 2014, yang dimohonkan banding ; -------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang kewenangan absolute Pengadilan ; ----------------DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; ----------------- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

93/G/2013/PHI/PN.BDG

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPADA PENGADILAN NEGERI BANDUNGKLS.PUTUSANNOMOR : 93/G/2013/PHI/PN.BDG "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERIIA BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :PT.

khusus tanggal 23 September 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalamperkara ini ;Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dimukapersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 September 2013 Nomor : 93

/G/2013/PHI/PN.BDG, yang pada pokoknya telah mengemukakan halhalsebagai berikut :TENTANG KEDUDUKAN PERUSAHAAN1.Bahwa PENGGUGAT (PT.

93/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 93/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkara antara : H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTAHalaman 1 dari 99 halaman, Putusan Nomor 93/G/2013/PTUNJKTUTARA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor : 2729, Tanjung Priok,Jakarta Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. BAMBANG BHAROTO, S.H., Selaku Kepala Seksi Sengketa KonflikDan Perkara ; 2. SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh, Selaku Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan ; 3. AAN SUGIONO, S.H., Selaku Kepala Sub Seksi Sengketa Dan KonflikPertanahan ; 4.

/G/2013/PTUNJKT tertanggal 25 Juli 2013 tentang diterima masuknyaLukman Sakti Nagaria dan Hendra Nagaria sebagai Pihak dalam perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memeriksa suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangandalam sengketa yang bersangkutan ; Halaman 3 dari 99 halaman, Putusan Nomor 93/G/2013/PTUNJKTTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugatdengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2013 yang diterima dan didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Juni 2013, denganRegister Perkara Nomor : 93/G/2013/ PTUNJKT, dan sebagaimana telah diperbaikidengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 8 Juli 2013, sebagai berikut :Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan Tergugat, berupa : 1.

/G/2013/PTUNJKTBahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara (bunyinya : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitutng sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara) juncto UndangUndang No. 9 Tahun 2004Perihal Perubahan Terhadap UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara juncto UndangUndang

/G/2013/PTUNBDG tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:1;Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;2.

/G/2013/PTUNBDG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

/G/2013/PTUN.BDG pada tanggal 22 Oktober 2013, dan salinanputusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru diterimaPemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013.

Selanjutnya,Pemohon Kasasi menyampaikan pernyataan permohonan kasasi secaratertulis maupun lisan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 93/G/2013/PTUN.BDG melalui kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu 30 Oktober 2013,sebagaimana tercantum dalam risalah pernyataan Permohonan KasasiNomor 93/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 30 Oktober 2013.

Oleh karena itu, PemohonKasasi semula Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2013/PTUNBDGtertanggal 22 Oktober 2013;.

/G/2013/ PHI.Sby.

Nomor 93/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Februari 2014;Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat I, I, Ill, V, VII, VU dan IX padatanggal 25 Februari 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat

Nomor 93/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut juga diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 19 Maret 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat serta Tergugat Isampai dengan IX masingmasing pada tanggal 11 Maret 2014 dan 4 April 2014, namunmasingmasing pihak tidak mengajukan jawaban memori kasasi;Menimbang

/G/2013/PHI.Sby.

HADI PURWANTO dan kawankawan tersebut,harus dinyatakan dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/G/2013/PHI.Sby., tanggal 10 Februari2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka

A Bandung pada tanggal 28 April 2015, danterdaftar dalam register perkara Nomor : 93/G/2013/PHI/PN.Bdg,antara :RISMAN HADIANTO 1.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeneeees sebagai PENGGUGAT ;MeLAWAN:PT. ASIA HEALTH ENERGI BEVERAGEG., ......... sebagai TERGUGAT ;4.

denganPimpinan HRD Tergugat yang oleh Penggugat menyebutkan telahmelakukan pengancaman dan intimidasi agar Penggugat menandatanganisurat pengunduran diri tertanggal 28 Juli 2013 sehingga perselisihantersebut harus diselesaikan oleh dan antara Penggugat dengan PimpinanHRD Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dan dari oleh karenanyamohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 93

/G/2013/ PHI.Mdn.

Nomor 93/G/2013/ PHI.Mdn., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal

PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RAHMADINAINGGOLAN tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 93

/G/2013/PHI.Mdn, tanggal 20 Maret 2014 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Dr.IrfanFachruddin,S.H.

banding atas permohonanPembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 20/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 93

/G/2013/PTUNJKT yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pasal 55 dan Pasal 56Undangundang No.9 Tahun 2004 tentang Revisi terhadap UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctoUndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua tasUndangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.93/G/2013/TUN.JKT, tanggal 25 Nopember 2013 Majelis Hakimnya didalammemeriksa, meneliti dan memutus perkara aquo nyatanyata sudah tidakberdasarkan aturanaturan hukum yang berlaku

Yus Rusli, MBA telah mengajukan gugatankepada Hendra Nagaria mengenai kepemilikan bidang tanah objek perkaraaquo yang merupakan milik Hendra Nagaria (In Casu Tergugat Il Intervensi)dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 5886 & 5887, terhadapperkara tersebut telah memperoleh, Putusan Berkekuatan HukumTetap/Inkracht sebagaimana :1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor Perkara : 93/G/2013/PTUNJKT, tertanggal 07 Juni 2013, Diputus tanggal 14 November2013, dengan Putusan :MENGADILI :

Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Pusaka Rakyat atasnama Hendra Nagaria (fotokopi sesuai dengan asili);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil sangkalannya,Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi SuratSurat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinyadan fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T.Il.Intv1 sampaidengan T.ll.Intv35 sebagai berikut :1.Bukti T.ll.Intv1 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 93

/G/2013/PTUNJKT, tanggal 25November 2013 (fotokopi sesuai salinan asli);Bukti T.ll.Intv2 =: Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 20/B/2014/PT TUNJKT,tanggal 14 Mei 2014 (fotokopi sesuai salinan asli);Bukti T.llIntv3 =: Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 (fotokopisesuai salinan asli);Bukti T.ll.Intv 4 : Salinan Putusan Sela Pengadilan Negari Jakarta UtaraNomor 475/Pdt/G/2012/PNJkt.Ut., tanggal 04 Juni2013 (fotokopi sesuai

Listrik PLN dari ATM BCAtanggal 3 Oktober 2014, a.n pelanggan M.Kusni (fotocopy dari fotocopy); : Putusan Mahkamah Agung dalam perkaraNomor : 1588 K/Pdt/2010, tanggal 5Januari 2011, (Print Out); : Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalamperkara) Nomor : 415/Pdt/2011/PT.MDN,tanggal 6 Desember 2011, (Print Out);Hal 97 dari 185 hal Putusan Nomor: 156/G/2014/PTUNJKT.14.Bukti Pl 1415.Bukti Pl 1516.Bukti Pll 117.Bukti Pll 218.Bukti Pll 319.Bukti Pll 4Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalamperkara Nomor: 93

/G/2013, tanggal 3 Juli2014, (potokopi dari fotokopi);: Kronologis Penempatan Rumah, (fotokopi darifotoKOpl); 222==

Nomor 3097 K/Pdt/2015Bahwa terhadap sengketa a quo. sehelumya telah menjadi obyek perkaradengan register perkara Nomor 93/G/2013/PTUNJKT di Pengadilan TataUsaha Negara yang kemudian diajukan banding dengnn register perkaraNomor 66/B/2013/PT.TUN.JKT di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan perkara tersebut saat ini masih dalam proses Kasasi di MahkamahAgung RI;Bahwa dalam tingkat pertama yang menjadi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 93/G/2013/PTUNJKT tanggal 20 Desember2012 antara

tertanggal 10 Mei 1996, bukti mana sesuai foto copy dan diberitanda TT I1;Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalilsanggahannya telah mengajukan bukti tertulis suratsurat yang telah diberi meterai secukupnya,yaitu berupa:Foto copy Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang,Perkara Nomor 20/G/2012/PTUNTPI, bukti mana sesuai salinan resmi dan diberi tandaTT II1;Foto copy Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,Perkara Nomor 93

/G/2013/PTTUN.MDN, bukti mana sesuai salinan resmi dan diberitanda TT II2;Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, bukti mana berupa foto copy dan diberi tanda TT II ad dum 1;Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bukti mana